Peraturan Bupati Semarang
Nomor 92 Tahun 2020 tentang Pembagian Jasa Pelayanan Pasien Penya.kit
Infeksi Emerging Tertentu Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Semarang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembagian Jasa Pelayanan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan
sebagai bentuk penghargaan dan motivasi kepada Rumah
Sakit Umum Daerah dalam pelayanan Pasien Penyakit
Infeksi Emerging Tertentu, perlu memberikan jasa
pelayanan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit, setiap rumah sakit mempunyai hak menerima
imbalan jasa pelayanan dan menentukan remunerasi,
insentif serta penghargaan sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan; bahwa agar pembagian jasa pelayanan Pasien Penyakit
Infeksi Emerging Tertentu dapat berjalan lancar, tertib,
tetap sasaran, dan efisien maka perlu mengatur
pembagian jasa pelayanan Pasien Penyakit Infeksi
Emerging Tertentu di Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Semarang; bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 92 Tahun 2020
tentang Pembagian Jasa Pelayanan Pasien Penyakit
Infeksi Emerging Tertentu Di Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Semarang perlu ditinjau kembali karena
sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Semarang tentang tentang
Pembagian Jasa Pelayanan Pasien Penyakit Infeksi
Emerging Tertentu Di Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Semarang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2012;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembagian jasa pelayanan untuk pelayanan pasien penyakit infeksi emerging tertentu di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang beserta lampirannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2021.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 92 Tahun 2020 dicabut.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 106 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 106, BD Tahun 2021 No.106
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
a. bahwa dengan bertambahnya jenis layanan dan adanya
peru bahan tarif dikarenakan adanya peru bahan harga
bahan alat habis pakai pada Badan Layanan Umum
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Temanggung, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor
33 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan
Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Temanggung sudah tidak sesuai sehin gga perlu diganti;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Pera turan Bupati
tentang Tarif Layanan Badan Layan an Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU NO 13 Tahun 1950; UU No 29 tahun 2004; UU No 40 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No 11 Tahun 2020; UU No 36 tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No 11 Tahun 2020; UU No 44 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No 11 Tahun 2020; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020; PP No 32 Tahun 1996; PP No 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No 74 Tahun 2012; Perpres No 82 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganPerpres No 64 Tahun 2020; Permenkes No 71 Tahun 2013 sebagaimana telah beberpa kali diubah terakhir dengan Permenkes No 7 tahun 2021; Permenkes No 85 Tahun 2015; Permenkes No 27 tahun 2014; Permenkes No 28 tahun 2014; Permenkes No 52 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terkair dengan Permenkes No 6 tahun 2018; Permendagri No 79 tahun 2018; Perbup Temanggung No 57 Tahun 2020
Dalama Peraturan Bupati ini diatur tentang : pedoman dalam
penentuan besarnya Tarif yang dikenakan bagi Pengguna Jasa layanan BLUD
RSUD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2021.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Temanggung
Nomor 33 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2015 Nomor 36) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .
126 hlm beserta Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 106 Tahun 2021
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional disediakan Dana Non Kapitasi JKN pada Puskesmas, maka agar pemanfaatan efektif, efesien dan tepat maka perlu diatur penyelenggaraannya, sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 24 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 32 Tahun 1996; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 72 Tahun 2012; Perpres No. 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 75 Tahun 2019; Permendagri No. 71 Tahun 2013; Permendagri No. 28 Tahun 2014; Permen Kesehatan No. 36 Tahun 2015; Permen Kesehatan No. 59 Tahun 2014; Permen Kesehatan No. 43 Tahun 2019; Pemendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Purwakarta No. 7 Tahun 2013
Peraturan ini mengatur tentang Pedoman Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas, yang meliputi: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Sumber Dana dan Mekanisme; Pemanfaatan Dana; Pengawasan dan Pembinaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2021.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perpres No. 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 75 Tahun 2019
6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 105 Tahun 2021
percepatan penurunan dan pencegahan stunting di kab. bone bolango
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 105, BD 2021 (105)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Percepatan penurunan dan pencegahan stunting di kabupaten Bone Bolango
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk karena stunting merupakan masalah kurang gizi kronis yang disebabkan kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, dapat mengakibatkan gangguan pertumbuhan fisik pada anak dengan tinggi badan lebih rendah atau pendek dari standar usianya, mempengaruhi perkembangan jaringan otak serta kecerdasan sehingga berdampak terhadap kualitas sumberdaya ketika dewasa, sehingga dalam upaya percepatan penurunan dan pencegahan stunting dibutuhkan konvergensi program dan kegiatan di tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasil guna.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo, UU No. 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, PP No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Perpres No. 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, Perpres No. 83 Tahun 2017
tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi, Perpres No 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Peraturan Menteri Kesehatan No. 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan No. 66 Tahun 2014 tentang Pemantauan Pertumbuhan, Perkembangan dan Gangguan Tumbuh Kembang Anak, Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Peraturan Menteri Kesehatan No. 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi, Peraturan Menteri Keuangan No. 61/PMK.07/2019 Tanggai 13 Mei 2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Untuk mendukung Pelaksaknaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi, Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 440/1959/SJ tentang intervensi penurunan stunting terintegrasi Tahun 2018, Surat Menteri Dalam Negeri No. 440/7607/Bangda tentang Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Di Kabupaten/Kota, Surat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 07/PMD.00.01/I1/2019 Tanggal 26 Februari 2019 Perihal Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa.
Dalam peraturan ini diatur tentang Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting di Kabupaten Bone Bolango termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi percepatan pencegahan stunting, pengorganisasian, strategi komunikasi perubahan perilaku dan komunikasi antar pribadi, koordinasi, kerja sama, monitoring, evaluasi dan pelaporan, pembiyaan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2021.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bone Bolango No. 77 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting di Kab. Bone Bolango, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Terdiri dari 49 halaman dengan lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indramayu Nomor 102 Tahun 2021
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Gerakan Penurunan Stunting Indramayu Terpadu di Kabupaten Indramayu
ABSTRAK:
Bahwa dalam upaya penurunan stunting harus dilakukan secara terpadu dan konvergen yang dilakukan oleh Perangkat Daerah, Pemerintahan Kecamatan dan Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Penurunan Stunting Indramayu Terpadu di Kabupaten Indramayu
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perpres No. 72 Tahun 2012; Perpres No. 42 Tahun 2013; Permenkes No. 4 Tahun 2019; Permenkes No. 21 Tahun 2020; Perda Kab. Indramayu No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Indramayu No. 2 Tahun 2021; Perbup Indramayu No. 37 tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No. 72 Tahun 2020; Perbup No. 31 Tahun 2017; Perbup No. 9.1 Tahun 2019.
Peraturan ini mengatur tentang Gerakan Penurunan Stunting Indramayu Terpadu di Kabupaten Indramayu yang meliputi Ketentuan Umum, Gerakan Penurunan Stunting Indramayu Terpadu, Pengorganisasian, Indikaor Kinerja, Peran Serta, Pencatatan dan Pelaporan, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2021.
13 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 101 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Durian Bungkuk dan Pusat Kesehatan Masyarakat Bentok Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas teknis dan operasional pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Tanah Laut, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi,
dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut;
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut;
Bahwa memperhatikan Surat Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 061/01488/ORG Tanggal 25 Oktober 2021 Hal Hasil Konsultasi Tertulis Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Kabupaten Tanah Laut;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Durian Bungkuk dan Pusat Kesehatan Masyarakat Bentok Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah laut Nomor 67 Tahun 2016; . Peraturan Bupati Nomor 169 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini Tentang pembentukan kependudukan,organisasi,tugas,dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis daerah pusat kesehatan masyarakat:
Ketentuan Umum ;
Pebentukan dan Kedudukan ;
Susunan Organisasi,Tugas,Fungsi dan Uraian Tugas ;
Kelompok Jabatan Fungsional ;
Tata Kerja ;
Pengangkatan dan Pemberhentian ;
Pembiayaan ;
Ketentuan peralihan ;
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2021.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 101 Tahun 2021
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pemanfaatan Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016, perlu diatur Pedoman Pemanfaatan Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 24 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 32 Tahun 1996; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 72 Tahun 2012; Perpres No. 32 Tahun 2014; Perpres No. 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 75 Tahun 2019; Permen Kesehatan No. 71 Tahun 2013; Permen Kesehatan No. 28 Tahun 2014; Permen Kesehatan No. 36 Tahun 2015; Permen Kesehatan No. 21 Tahun 2016; Permen Kesehatan No. 43 Tahun 2019; Pemendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Purwakarta No. 7 Tahun 2013
Peraturan ini mengatur tentang Pedoman Pemanfaatan Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas, yang meliputi: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Sumber Dana; Pemanfaatan Dana; Pelaporan; Pengawasan dan Pembinaan; Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2021.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perpres No. 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 75 Tahun 2019
7 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 100 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Program Eliminasi Malaria
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Balangan yang terbebas dari penularan penyakit malaria;
Bahwa dalam rangka menurunkan angka kejadianmalaria di Kabupaten Balangan, perlu dilaksanakan program eliminasi malaria;
Bahwa dalam rangka memberikan arah kebijakan dalam upaya percepatan yang terstruktur dan berkesinambungan dalam melaksanakan program dan kegiatan eliminasi malaria di Kabupaten Balangan, diperlukan pedoman penyelenggaraan program eliminasi malaria;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Eliminasi Malaria.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021.
Peraturan Bupati ini Mengatur tentang Pelaksanaan Program Eliminasi Malaria, dengan Sistematika;
Ketentuan Umum;
Ruang Lingkup;
Kebijakan dan Strategi;
Kelembagaan;
Penemuan, Surveilans Migrasi dan Tata Laksana Penderita Malaria;
Penanggulangan Kejadian Luar Biasa;
Pencegahan dan Penanggulangan Risiko;
Penangggulangan Penyakit Malaria Berbasis Masyarakat;
Pembentukan Tim Koordinasi Eliminasi Malaria;
Peran Serta Unit Pelayanan Kesehatan dan Masyarakat Akademis Dalam Eliminasi Malaria;
Pendanaan; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2021.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Manokwari Nomor 98 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MANOKWARI
ABSTRAK:
Bahwa untuk terwujudnya penatausahaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Manokwari yang benar, akuntanbel dan efisien, tepat mutu, tepat sasaran, tertib administrasi dan disiplin dalam penggunaan anggaran, perlu menetapkan Pedoman Penatausahaan Keuangan BLUD RSUD Manokwari dengan Peraturan Bupati
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pedoman penatausahaan keuangan badan layanan umum daerah rumah sakit umum daerah Manokwari
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 97 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peran Desa Dalam Percepatan Penurunan Stunting
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif serta untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan stunting
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007; Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020; Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Sasaran; Peran Desa; Peran Kecamatan; Peran Kelembagaan Masyarakat; Dukungan Desa Untuk KPM; Dukungan Kampanye Penurunan Stunting; Pelaporan; Pembiayaan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
17 Halaman Peraturan dan 2 Halaman Lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
