Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Durian Bungkuk dan Pusat Kesehatan Masyarakat Bentok Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas teknis dan operasional pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Tanah Laut, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi,
dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut;
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut;
Bahwa memperhatikan Surat Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 061/01488/ORG Tanggal 25 Oktober 2021 Hal Hasil Konsultasi Tertulis Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Kabupaten Tanah Laut;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Durian Bungkuk dan Pusat Kesehatan Masyarakat Bentok Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah laut Nomor 67 Tahun 2016; . Peraturan Bupati Nomor 169 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini Tentang pembentukan kependudukan,organisasi,tugas,dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis daerah pusat kesehatan masyarakat:
Ketentuan Umum ;
Pebentukan dan Kedudukan ;
Susunan Organisasi,Tugas,Fungsi dan Uraian Tugas ;
Kelompok Jabatan Fungsional ;
Tata Kerja ;
Pengangkatan dan Pemberhentian ;
Pembiayaan ;
Ketentuan peralihan ;
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2021.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 101 Tahun 2021
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pemanfaatan Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016, perlu diatur Pedoman Pemanfaatan Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 24 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 32 Tahun 1996; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 72 Tahun 2012; Perpres No. 32 Tahun 2014; Perpres No. 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 75 Tahun 2019; Permen Kesehatan No. 71 Tahun 2013; Permen Kesehatan No. 28 Tahun 2014; Permen Kesehatan No. 36 Tahun 2015; Permen Kesehatan No. 21 Tahun 2016; Permen Kesehatan No. 43 Tahun 2019; Pemendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Purwakarta No. 7 Tahun 2013
Peraturan ini mengatur tentang Pedoman Pemanfaatan Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas, yang meliputi: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Sumber Dana; Pemanfaatan Dana; Pelaporan; Pengawasan dan Pembinaan; Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2021.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perpres No. 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 75 Tahun 2019
7 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 100 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Program Eliminasi Malaria
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Balangan yang terbebas dari penularan penyakit malaria;
Bahwa dalam rangka menurunkan angka kejadianmalaria di Kabupaten Balangan, perlu dilaksanakan program eliminasi malaria;
Bahwa dalam rangka memberikan arah kebijakan dalam upaya percepatan yang terstruktur dan berkesinambungan dalam melaksanakan program dan kegiatan eliminasi malaria di Kabupaten Balangan, diperlukan pedoman penyelenggaraan program eliminasi malaria;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Eliminasi Malaria.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021.
Peraturan Bupati ini Mengatur tentang Pelaksanaan Program Eliminasi Malaria, dengan Sistematika;
Ketentuan Umum;
Ruang Lingkup;
Kebijakan dan Strategi;
Kelembagaan;
Penemuan, Surveilans Migrasi dan Tata Laksana Penderita Malaria;
Penanggulangan Kejadian Luar Biasa;
Pencegahan dan Penanggulangan Risiko;
Penangggulangan Penyakit Malaria Berbasis Masyarakat;
Pembentukan Tim Koordinasi Eliminasi Malaria;
Peran Serta Unit Pelayanan Kesehatan dan Masyarakat Akademis Dalam Eliminasi Malaria;
Pendanaan; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2021.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Manokwari Nomor 98 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MANOKWARI
ABSTRAK:
Bahwa untuk terwujudnya penatausahaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Manokwari yang benar, akuntanbel dan efisien, tepat mutu, tepat sasaran, tertib administrasi dan disiplin dalam penggunaan anggaran, perlu menetapkan Pedoman Penatausahaan Keuangan BLUD RSUD Manokwari dengan Peraturan Bupati
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pedoman penatausahaan keuangan badan layanan umum daerah rumah sakit umum daerah Manokwari
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 97 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peran Desa Dalam Percepatan Penurunan Stunting
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif serta untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan stunting
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007; Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020; Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Sasaran; Peran Desa; Peran Kecamatan; Peran Kelembagaan Masyarakat; Dukungan Desa Untuk KPM; Dukungan Kampanye Penurunan Stunting; Pelaporan; Pembiayaan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
17 Halaman Peraturan dan 2 Halaman Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 94 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Waras Wiris Kabupaten Boyolali (Hospital by Laws)
ABSTRAK:
bahwa untuk mengatur hubungan, hak, kewajiban,
wewenang dan tanggung jawab dari pihak rumah sakit atau
yang mewakili, pengelola rumah sakit, staf medis dan
kelompok jabatan fungsional maka perlu menyusun
Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws)
sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf r Undang-
Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
bahwa rumah sakit umum daerah sebagai unit organisasi
bersifat khusus memiliki otonomi dalam pengelolaan
keuangan dan barang milik daerah serta bidang
kepegawaian sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum
Daerah Waras Wiris Kabupaten Boyolali (Hospital By Laws);
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018;
Di dalam peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Peraturan Internal Korporasi (Corporate by Laws), Peraturan Internal Staf Medik (Medical Staff by Laws), Kerja Sama Operasional, Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi Penilaian Kinerja dan Peraturan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2021.
71 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 93 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 93, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2021 No.93
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 208 Tahun 2019 Tentang Remunerasi Pada Badan Layanan umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan masyarakat di Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
Didasarkan ketentuan dalam Pasal 24 Permendagri No 79 Tahun 2018, maka ditetapkan Perbup Cilacap No 208 Tahun 2019. Didasarkan ketentuan dalam pasal 12 Perbup Cilacap No 208 Tahun 2019. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan remunerasi pda BLUD UPTD Pusat kesehatan Masyarakat di Kabupaten Cilacap, maka perlu adanya perubahan kebijakan terkait ketentuan pemberian remunerasi, sehingga Perbup Cilacap No 208 Tahun 2019 perlu diubah dan disesuaikan.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 36 tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020; UU No 36 tahun 2014; PP No 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No 74 Tahun 2012; PP No 71 Tahun 2010; PP No 47 Tahun 2016; PP No 12 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Perbup Cilacap No 208 Tahun 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2021.
Beberapa ketentuan yang diubah : Ketentuan Pasal 4 diubah; Ketentuan Pasal 6 diubah; Ketentuan Pasal 7 diubah; Ketentuan Pasal 8 diubah; Di antara Pasal 8 dan pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 8a; Ketentuan Pasal 9 Diubah; Ketentuan Pasal 10 diubah; Ketentuan Pasal 11 diubah; Ketentuan Pasal 12 diubah.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 92 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga
ABSTRAK:
Dalam rangka pelayanan kesehatan adalah hak warga masyarakat dan merupakan kewajiban pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya
peningkatan pelayanan kesehatan dengan pengelolaan tarif layanan rumah sakit. Perbup No.26 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan BLUD RSUD Kudungga perlu penambahan
dan penyesuaian dengan perkembangan pelayanan kesehatan dan kondisi yang ada di daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Perbup No.26 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan BLUD RSUD Kudungga
UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU No.7 Tahun 2000; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah UU No.9 Tahun 2015; PP No.23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah PP No.74 Tahun 2012; Permendagri No.79 Tahun 2018; Permenkes No.85 Tahun 2015
Peraturan Bupati Kutai Timur ini mengatur tentang Perubahan Ketiga Atas Perbup No.26 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan BLUD RSUD Kudungga. Ketentuan yang berubah: Ketentuan pada Lampiran diubah sehingga tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 22A
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
Peraturan yang Diubah: Perbup No.26 Tahun 2018
31 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 90 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Evaluasi Kinerja BLUD Bidang Kesehatan
ABSTRAK:
Bahwa dalam upaya memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab sejalan dengan Praktek Bisnis yang Sehat, Pemerintah Daerah telah menetapkan Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Umum Daerah, bahwa untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan evaluasi kinerja.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1164/Menkes/SK/X/2007, dan Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 64 Tahun 2020.
Materi pokok : Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Pelaksana Evaluasi, Indikator Penilaian, Tata Cara Pelaksanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2021.
Jumlah Halaman : 6 HLM; Lampiran : 8 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
