KesehatanBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Bupati
Karanganyar Nomor 100 Tahun 2018 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Kesehatan yang Bersumber
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Karanganyar
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Kesehatan yang Bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
dalam rangka mendukung peningkatan akses dan mutu
pelayanan kesehatan, maka Pemerintah Kabupaten
Karanganyar mengalokasikan anggaran dalam Anggaran
Pendapatan dan Biaya Daerah untuk kegiatan bantuan
pembiayaan bidang kesehatan, perlu ditetapkan petunjuk
pelaksanaanya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Kesehatan
yang Bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pembiayaan
Bab III Mekanisme Bantuan Pembiayaan
Bab IV Penganggaran
Bab V Pembinaan dan Pengawasan
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 100 Tahun 2018 dicabut.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 117 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, perlu mempercepat penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni akibat
korban bencana serta fasilitasi relokasi rumah korban bencana di Kabupaten Mamuju;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana;
UU No. 29 Tahun 1959 (LN 1959 (74), TLN (1822):UU No. 26 Tahun 2004 (LN 2004 (105), TLN (4422);UU No. 17 Tahun 2003 (LN 2003 (47), TLN (4286);UU No. 24 Tahun 2007 (LN 2007 (66), TLN (4723);UU No. 1 Tahun 2011 (LN 2011 (7), TLN (5188);UU No. 12 Tahun 2011 (LN 2011 (82), TLN (5334) sebagaimana telah diubah UU No. 15 Tahun 2019 (LN 2019 (183), TLN (6398);UU No. 23 Tahun 2014 (LN 2014 (244), TLN (5587); sebagaimana telah diubah UU No. 9 Tahun 2015 (LN 2015 (58), TLN (5679);PP No. 21 Tahun 2008 (LN 2008 (42), TLN (4828);PP No. 2 Tahun 2018 (LN 2018 (2), TLN (6178);PP No. 12 Tahun 2019 (LN 2019 (93), TLN (6349);Permendagri No. 80 Tahun 2015 (BN 2015 (2036) sebagaimana telah diubah Permendagri No. 120 Tahun 2018 ( BN 2018 (157);.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M 2018 (BN 2018 (1891);Permendagri No. 100 tahun 2018 (BN 2018 (1540);Perda Mamuju No. 2 Tahun 2016 (LD 2016 (67);Perda Mamuju No. 6 Tahun 2016 (D 2016 (549);
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang tentang penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni korban bencana. Ruang Lingkupnya:
a. penetapan lokasi dan status darurat bencana oleh Bupati;
b. kategori rumah korban bencana alam;
c. besaran pemberian bantuan;
d. penanganan kategori kerusakan rumah;
e. tahapan pelaksanaan penyediaan dan rehabilitasi rumah; dan
f. pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2019.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 114 Tahun 2019
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 114, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2019 Nomor 800
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD Kabupaten Kaur
ABSTRAK:
Berdasarkan Permendagri No. 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam negeri No. 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaur perlu diatur Tata cara Pelaksanaan Hibah dan Bantuan Sosial dengan Peraturan Bupati
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 30 Tahun 2002
3. UU No. 3 Tahun 2003
4. UU No. 17 Tahun 2003
5. UU No. 1 Tahun 2004
6. UU No. 15 Tahun 2004
7. UU No. 25 Tahun 2004
8. UU No. 33 Tahun 2004
9. UU No. 23 Tahun 2014
10. PP No. 20 Tahun 2001
11. PP No. 23 Tahun 2005
12. PP No. 24 Tahun 2005
13. PP No. 54 Tahun 2005
14. PP No. 55 Tahun 2005
15. PP No. 56 Tahun 2005
16. PP No. 57 Tahun 2005
17. PP No. 58 Tahun 2005
18. PP No. 65 Tahun 2005
19. PP No. 8 Tahun 2006
20. PP No. 71 Tahun 2010
21. Permendagri No. 13 Tahun 2006
22. Permendagri No. 32 Tahun 2011
23. Permendagri No. 80 Tahun 2015
24. Perda Kab. Kaur No. 14 Tahun 2016
Ruang lingkup Perbup ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.
Peraturan Bupati Kaur Nomor 09 Tahun 2017
50
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 114 Tahun 2019
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaDesa
Status Peraturan
Mengubah sebagian
Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa
Peraturan Bupati Bantul Nomor 106 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF MASYARAKAT DESA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 114, BD.2019/NO.114
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa
ABSTRAK:
a.bahwa dalam rangka mencapai daya guna dan hasil guna
pelaksanaan bantuan keuangan pembangunan partisipatif
masyarakat desa, diperlukan kebijakan yang mampu
mengakomodasikan kepentingan masyarakat, sehingga
Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Pembangunan
Partisipatif Masyarakat Desa sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 106 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 38
Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan
Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa, perlu dilakukan
penyempurnaan kembali;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul
Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Bantuan
Keuangan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019; Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2015; Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 106 Tahun 2018; Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019;
Materi Pokok: mengatur mengenai sisa dan pengalihan dana bantuan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2019.
Jumlah Halaman: 5 HLM;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 111 Tahun 2019
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mengubah sebagian
Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat
Peraturan Bupati Bantul Nomor 85 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat
PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA DAN KARYA BHAKTI TNI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 111, BD.2019/NO.111
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna kegiatan TNI
Manunggal Membangun Desa dan Karya Bhakti TNI
Pemberdayaan Masyarakat, ketentuan dalam Peraturan Bupati
Bantul Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Bantuan
Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa dan Karya Bhakti
TNI Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 85 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2017
tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal
Membangun Desa dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan
Masyarakat, perlu dilakukan penyempurnaan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 38
Tahun 2017 tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI
Manunggal Membangun Desa dan Karya Bhakti TNI
Pemberdayaan Masyarakat;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2017 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 85 Tahun 2017;
Materi Pokok: mengatur mengenai perubahan lokasi dan/atau jenis kegiatan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2019.
Jumlah Halaman: 5 HLM;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 110 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 102, Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 102
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Satuan Relawan Kebakaran di Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
Intensitas kejadian kebakaran dan kepadatan pemukiman penduduk di Kabupaten Pemalang dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bahaya kebakaran dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Kabupaten Pemalang. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satuan Relawan Kebakaran di Kabupaten Pemalang.
UU No.13 Tahun 1950; UU No. 1 Tahun 1970; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 24 Tahun 2002; UU No. 24 tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 12 Tahun 2017; Permen PU PR No. 27/Prt/M/2018; Perda Kabupaten Pemalang No. 11 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang satuan relawan kebakararan (Satlakar) di Kabupaten Pemalang yang meliputi istilah-istilah yang terkait, pembentukan Satlakar, fungsi Satlakar, Tata Kerja Satlakar, Sarana Prasarana, Pembiayaan, serta pembinaan dan pengawasan Satlakar
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 102 Tahun 2019
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS - DESA - PEMILIHAN LURAH DESA SECARA SERENTAK
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 102, BD.2019/NO.102
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Keuangan Khusus kepada 24 (Dua Puluh Empat) Desa untuk Pelaksanaan Pemilihan Lurah Desa Secara Serentak Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat (4)
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah
Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2017 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan
dan Pemberhentian Lurah Desa serta pelaksanaan pemilihan
Lurah Desa secara serentak pada Tahun 2019, perlu diberikan
Bantuan Keuangan Khusus kepada 24 (dua puluh empat) Desa
yang akan menyelenggarakan pemilihan Lurah Desa secara
serentak;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan
Keuangan Khusus Kepada 24 (dua puluh empat) Desa Untuk
Pelaksanaan Pemilihan Lurah Desa Secara Serentak Tahun
Anggaran 2020;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012; Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pemberian Bantuan Keuangan Khusus; Mekanisme Pencairan Bantuan Keuangan Khusus; Pelaksanaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2019.
Jumlah Halaman: 8 HLM; Lampiran: 4 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo Nomor 102 Tahun 2019
PendidikanBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Diubah dengan
PERBUP Kab. Boalemo No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2019 tentang bantuan Studi Pendidikan Tinggi di Dalam dan Luar Negeri bagi Keluarga Tidak ammpu, berprestasi
PERBUP Kab. Boalemo No. 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 102 Tahun 2019 tentang Bantuan Studi Pendidikan Tinggi di Dalam dan Luar Negeri Bagi Keluarga Tidak Mampu Berprestasi
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PEMBERIAN BANTUAN STUDI PENDIDIKAN TINGGI DI DALAM DAN LUAR NEGERI BAGI KELUARGA TIDAK MAMPU BERPRESTASI DI KABUPATEN BOALEMO
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Bantuan Studi Pendidikan Tinggi di Dalam dan Luar Negeri Bagi Keluarga Tidak Mampu Berprestasi di Kabupaten Boalemo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 29 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan yang merupakan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah daerah maka perlu diatur dalam Peraturan Bupati dan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, terampil, sehat dan bedaya saing serta memperluas kesempatan bagi warga Masyarakat yang tidak mampu dan Berprestasi akademik dalam pendidikan perlu difasilitasi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan Program Bantuan Studi Non PNS.
Dasar hukum Peraturan Bupati Boalemo ini adalah UU No.50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 2010; UU No.17 Tahun 2003; UU No.20 Tahun 2003; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; sebagaimana telah diubah dengan 15 Tahun 2019; UU No.12 Tahun 2012; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.48 Tahun 2008; PP No.17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No.66 Tahun 2010; PP No.12 Tahun 2019; Permenpen No.28 Tahun 2009; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.80 Tahun 2015; Perda Kab Boalemo No.80 Tahun 2015; Perda Kab Boalemo No.5 Tahun 2016; Perbup Boalemo No.34 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pembverian Bantuan Studi Pendidikan Tinggi Di Dalam dan Luar Negeri Bagi Keluarga Tidak Mampu Berprestasi Di Kabupaten Boalemo termasuk didalmnya mengatur tentang Maksud, Tujuan, dan Sasaran, Pelaksanaan Bantuan Studi, Kewajiban, Pembatalan Penerima Bantuan Studi dan Sanksi, Pendanaan, Pelaporan, serta Pengawasan Program Bantuan Studi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2019.
Terdiri dari 11 halaman tanpa lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
