PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2019 Tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Formula E
Diubah sebagian dengan :
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2019 Tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Formula E
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 83, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 71038
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Formula E
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menggerakkan roda perekonomian, mempromosikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan mendukung program Langit Biru, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Federation Internationale de l'Automobile (FIA) akan menyelenggarakan kegiatan Formula E di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang dalam pelaksanaanya ditugaskan kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah);
b. bahwa untuk menjamin kepastian hukurn dengan memperhatikan surat Menteri Pemuda dan Olahraga tanggal 2 Agustus 2019 Nomor B.8.2.3/MENPORA/VIII/2019 serta surat Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Agustus 2019 Nomor 426/8164/SJ, perlu pengaturan mengenai penugasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) dalam Penyelenggaraan Kegiatan Formula E;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang penugasan PT Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) pada penyelenggaraan kegiatan Formula E, dengan ruang lingkup yang meliputi penugasan, pendanaan, keadaan kahar, dukungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; pelaporan, dan pengawasan dan pengendalian.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2019.
6 hal.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 83 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 83, BD.2019/NO.83 LL Kota Pontianak : 7 Hal
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TATA CARA PENCAIRAN KEKURANGAN BAYAR PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KOTA PONTIANAK KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KHATULISTIWA DALAM PROGRAM HIBAH AIR MINUM PERKOTAAN TAHUN ANGGARAN 2019 DAN KEGIATAN PENINGKATAN AKSES AIR MINUM
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 130) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pada Perusahan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 166), menyatakan bahwa dana sebesar Rp 1.185.000.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh lima juta rupiah) dari Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan akses penyediaan air bersih bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada Tahun 2013;
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, PP No.27 Tahun 2014, PP No.121 Tahun 2015, PP No.122 Tahun 2015, PP No.12 tahun 2017, PP No.54 Tahun 2017, Permendagri No.13 tahun 2006, Permendagri No.2 Tahun 2007, PP Kota Madya Tingkat II Pontianak No.3 Tahun 1993, Perda No.3 Tahun 2010, Perda No.1 Tahun 2014, Perda No.7 Tahun 2014, Perda No.7 Tahun 2018, Perda No.4 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Penyertaan Modal, Pencairan Penyertaan Modal, Peningkatan Akses Air Minum, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2019.
Peraturan ini memiliki 7 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Anggaran Dasar Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirtatama Daerah Istimewa Yogyakata
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 29 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirtatama Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Anggaran Dasar Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirtatama Daerah Istimewa Yogyakarta;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
5 Tahun 2020;
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Dana Kesejahteraan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
bahwa Pasal 68 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen
Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum
Kabupaten Kebumen menyatakan bahwa bagian Laba Bersih untuk
Dana Kesejahteraan diatur dengan Peraturan Bupati;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan
Dana Kesejahteraan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten
Kebumen;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah omor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang besarnya Dana Kesejahteraan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kebumen adalah 10% (sepuluh persen) dari Laba Bersih Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kebumen setelah dikurangi pajak.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2011.
3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 84 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Batang
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya PP No 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Permendagri No 37 Tahun 2018 tentang Penagngkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi BUMD, maka Peraturan Bupati Batang No 69 tahun 2013 tentang Organ dan Kepegawaian PDAM Kab Batang perlu diganti; bahwwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang Organ dan Kepegawaian PDAM Kab Batang;
UU No 9 Tahun 1965; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 54 Tahun 2017; Permendagri No 2 Tahun 2007; Permendagri No 37 Tahun 2018; Perda Kab Batang No 5 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Organ PDAM terdiri dari Dewan Pengawas Pemberhentian, Tugas dan Wewenang, Penghasilan dan Jasa Pengabdian), Direksi (Pengangkatan, Tugas dan Wewenang, Pemberhentian, Penunjukan Pejabat Sementara), Kepegawaian terdiri dari Pengadaan Pegawai, Mekanisme Pengadaan, Pengumuman, Persyaratan, Ujian Penyaringan, Pengangkatan, Penghasilan, Penghasilan dan Cuti, Penghargaan dan Tanda Jasa, Kewajiban dan Larangan, Pelanggaran dan Pemberhentian, Pensiun, Tenaga Honorer atau tenaga Kontrak terdiri dari Surat perjanjian Kerja dan Surat Pernyataan Kerja, Jangka Waktu Perjanjian Kerja, Surat Pernyataan Kerja, Honor, Tunjangan dan Cuti, Pemberhentian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2019.
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Perbup Batang No 69 Tahun 2013 tentang Organ dan Kepegawaian PDAM Kab Batang (Berita Daerah Kab Batang Tahun 2013 Nomor 69) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
34 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 84 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 84, BD.2019/NO.84 LL Kota Pontianak : 8 Hal
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TATA CARA PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KOTA PONTIANAK KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KHATULISTIWA DALAM PROGRAM HIBAH AIR MINUM PERKOTAAN TAHUN 2019 DAN KEGIATAN PENINGKATAN AKSES AIR MINUM
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Pontianak Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa, menyatakan bahwa Ketentuan mengenai tata cara pencairan dan kegiatan peningkatan akses air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, PP No.27 Tahun 2014, PP No.121 Tahun 2015, PP No.122 Tahun 2015, PP No.12 tahun 2017, PP No.54 Tahun 2017, Permendagri No.13 tahun 2006, Permendagri No.2 Tahun 2007, PP Kota Madya Tingkat II Pontianak No.3 Tahun 1993, Perda No.4 Tahun 2019, Perda No.3 Tahun 2010, Perda No.1 Tahun 2014, Perda No.7 Tahun 2014, Perda No.7 Tahun 2018, Perda No.4 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Penyertaan Modal, Pencairan Penyertaan Modal, Peningkatan Akses Air Minum, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2019.
Peraturan ini memiliki 8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gresik Nomor 85 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 85, Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 85
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengesahan Rencana Bisnis Bank Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang perbankan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan dan mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan, pengawasan, serta pengendalian Perusahaan Daerah, perlu adanya Perencanaan Bisnis Bank Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik;
b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 92 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Bank Gresik, Rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Kepala Daerah untuk mendapat pengesahan;
c. bahwa dengan mempertimbangkan Berita Acara tanggal 22 November 2021 dengan agenda Pembahasan Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik Tahun 2022, maka terhadap Permohonan Pengesahan Rencana Bisnis Bank Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik Tahun 2022, perlu ditindaklanjuti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan
Rencana Bisnis Bank Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik Tahun Anggaran 2022;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentangPembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2013;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik;
mengatur pengesahan rencana bisnis Bank Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik Tahun Anggaran 2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 85 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pencairan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan dalam pemenuhan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada BUMD yang telah dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD perlu dilakukan pencairan Penyertaan Modal;
Bahwa dalam rangka tertib administrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pencairan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada BUMD perlu ditetapkan tata cara pelaksanaan pencairan;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pencairan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
PERATURAN BUPATI INI MENERAPKAN TENTANG TATA CARA PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DENGAN SISTEMATIKA KETENTUAN UMUM; RUANG LINGKUP; PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL; PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL; PERTANGGUNGJAWABAN PENYERTAAN MODAL DAN KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2022.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 85 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Dana Kesejahteraan Perusahaan Daerah Apotek Luk Ulo Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
bahwa Pasal 72 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Keburnen
Nomor 14 Tahun 2010 ten tang Perusahaan Daerah Apotek Luk Ulo
Kabupaten Keburnen menyatakan bahwa bagian Laba Bersih untuk
Dana Kesejahteraan diatur dengan Peraturan Bupati;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan
Dana Kesejahteraan Perusahaan Daerah Apotek Luk Ulo Kabupaten
Kebumen;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah omor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah omor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang besarnya Dana Kesejahteraan Perusahaan Daerah Apotek Luk Ulo Kabupaten Kebumen adalah 10% (sepul uh pcrsen) dari Laba Bersih Perusahaan Daerah Apotek Luk Ulo Kabupaten Kebumen setelah dikurangi pajak.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2011.
3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 86 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Badan Usaha Milik Desa Bersama
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2019.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
