PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN- BAGI PESERTA DIDIK BERPRESTASI - DAN/ATAU TIDAK MAMPU JENJANG - PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN TINGGI
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2019/NO.21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberıan
Bantuan Bıaya
Pendıdıkan Bagı
Peserta Dıdık
Berprestası
Dan/Atau Tıdak
Mampu
Jenjang
Pendıdıkan
Menengah
Dan Pendıdıkan
Tınggı
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan
Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai
kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau
beasiswa kepada peserta didik yang orzmg tua/walinya tidak
mampu maupun kepada peserta didik yang berprestasi;
UU No 28 Tahun 1959 ;UU No 20 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 48 Tahun 2008;PP No 17 Tahun 2010 Sebagaimana telah diubah dengan PP No 66 Tahun 2010; Perah.rran Menteri Pendidikan Nasional No 30 Tahun 2010;Permendikbud No 49 Tahun 2014;
Penggangaran dan Besaran ,Kreteria penerimaan beasiswa,Pengelolaan Beasiswa,Mekanisme Penetapan dan penyaluran beasiswa ,Monitoring dan Pengawasan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2019.
Peraturan Bupati
Muara Enim Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemberian Bantuan
Biaya Pendidikan Bel Siswa danlAtau Mahasiswa Beprestasi
Asal Kabupaten Muara Enim
8 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 21 Tahun 2017
APBDBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaDesaStandar/Pedoman
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Blora No. 74 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora
PERBUP Kab. Blora No. 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora
PERBUP Kab. Blora No. 54 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora
Mengubah :
Peraturan Bupati Blora Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD Tahun 2017/No.21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Blora Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan pemberian bantuan keuangan kepada
Pemerintah Desa, maka beberapa ketentuan dalam sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora perlu diubah dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Bupati Blora Nomor 14 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Ketentuan Pasal 1 angka 24 diubah dan ditambah 1 (satu) angka yakni angka 25, Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (5) dan ayat (6), perubahan Ketentuan Pasal 8, perubahan Ketentuan ayat (1) Pasal,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2017.
Peraturan Bupati Blora Nomor 14 Tahun 2017 diubah.
petunjuk teknis pelaksanaan bantuan langsung pangan pemerintah provinsi gorontalo dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi corona virus disaese (COVID-19) tahun anggaran 2021
2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 21, BD.2021/NO.21
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Langsung Pangan Pemerintah Provinsi Gorontalo Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan dan Penanggulangan Dampak Sosial dan Ekonomi Akibat Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan bahwa pemerintah provinsi gorontalo sesuai dengan program perlindungan dan jaminan sosial terus menerus melakukan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penanggulangan kemiskinan mengingat angka kemiskinan masih cukup tinggi.
Dasar hukum peraturan gubernur ini adalah pasal 18 ayat (6) UU thn 1945; UU No. 38 thn 2000; UU No. 11 thn 2009; UU No. 23 thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 thn 2020; UU No. 2 thn 2020; PP No. 12 thn 2019; PERPES No. 63 thn 2017; PERPRES No. 16 thn 2018 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No. 12 thn 2021; instruksi presiden No. 4 thn 2020; PERMENDAGRI No. 20 thn 2020; PERMENDAGRI No. 39 thn 2020; PERMENDAGRI No. 77 thn 2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang petunjuk teknis pelaksanaan bantuan langsung pangan pemerintah provinsi gorontalo dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi corona virus disaese (COVID-19) tahun anggaran 2021 termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2021.
Terdiri dari 13 halaman dengan lampiran
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi Nomor 21 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA PRESTASI
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Perda Provinsi Jambi No. 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 perlu pengaturan mengenai pemberian bantuan beasiswa prestasi;
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Jambi Tuntas yakini Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera Tahun 2021, Pemerintah Daerah menyelenggarakan program pemberian bantuan beasiswa prestasi kepada siswa Pendidikan Menengah, Mahasiswa Program Diploma III, Strata Satu (S1), Strata Dua (S2), Strata Tiga (S3), dan Dokter Spesialis;
Guna memberikan arah dan sasaran yang tepat dalam pemberian bantuan beasiswa kepada yang berhak menerima diperlukan pedoman dalam pemberian bantuan beasiswa prestasi;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b,dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Beasiswa Prestasi
UU Darurat No. 19 Tahun 1957 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 1958; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 19 Tahun 2005; PP No. 48 Tahun 2008; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERDA No. 2 Tahun 2009; PERDA No. 4 Tahun 2011; PERDA No. 8 Tahun 2016; PERGUB No. 57 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan PERGUB No. 34 Tahun 2013; PERGUB No. 35 Tahun 2016
PERGUB ini Mengatur Mengenai Tata Cara Pemberian Bantuan Beasiswa Prestasui; Meliputi Kriteria Pemberian Bantuan Beasiswa Prestasi; Penetapan Penerima dan Besaran Bantuan Beasiswa Prestasi; Mekanisme Penyaluran Dana Bantuan Beasiswa Prestasi; Laporan Pertanggungjawaban
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2017.
Dengan berlakunya Pergub ini, maka Pergub No. 23 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Beasiswa Strata satu (S1), Strata Satu (S1) Lanjutan, Strata Dua (S2), Strata Tiga (S3) Provinsi Jambi sebagaimana telah diubah dengan Pergub No. 53 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Beasiswa Strata satu (S1), Strata Satu (S1) Lanjutan, Strata Dua (S2), Strata Tiga (S3) Provinsi Jambi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
11 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Trenggalek No. 21 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, Berita Daerah Kab. Trenggalek Tahun 2016 Nomor 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA INDIVIDU/ KELUARGA YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengurangi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu/keluarga sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam perlu diberikan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Sosial Kepada Individu/Keluarga yang Tidak Dapat Direncanakan;
Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Trenggalek Nomor 31);
Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 3 Seri A) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 58 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor
3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 29);
Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 121 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 18 Seri D);
Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 98 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 98 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 6);
Peraturan ini berisi tentang;
1. ketentuan umum;
2. Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan pemberian Bantuan Sosial kepada individu/keluarga yang tidak dapat direncanakan; Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah terwujudnya kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial kepada individu/keluarga yang tidak dapat direncanakan;
3. Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:
a. sasaran penerima;
b. besaran Bantuan Sosial;
c. tata cara pemberian Bantuan Sosial;
d. pembiayaan; dan
e. pengelolaan dan pertanggungjawaban.
4. Sasaran penerima;
5. Besaran bantuan sosial;
6. Tata cara pemberian bantuan sosial;
7. Pembiayaan;
8. Pengelolaan dan pertanggungjawaban;
9. Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2016.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 21 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Bantuan Sosial Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Purbalingga Tahun 2022
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan serta guna pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni dan sehat bagi keluarga miskin di Kabupaten Purbalingga, perlu dilaksanakan kegiatan pembangunan baru atau rehabilitasi rumah yang tidak layak huni;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, perlu mengatur Bantuan Sosial Kegiatan Pembangunan bBaru atau Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Purbalingga;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Bantuan Sosial Kegiatan Pembangunan Baru Atau Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Purbalingga Tahun 2022.
UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 33 Tahun 2004, UU Nomor 1 Tahun 2011, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 13 Tahun 2011, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 11 Tahun 2020, PP Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010, Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011, Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2015, Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2021 dan Perbup Nomor 97 Tahun 2021
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup pedoman umum kegiatan, maksud, tujuan dan sasaran, lokasi dan alokasi, kegiatan bantuan sosial pembangunan baru rumah dan rehabilitasi RTLH, pengorganisasian, pelaksanaan kegiatan, tata cara penhajuan usulan dan pencairan bantuan sosial kegiatan rehabilitasi RTLH, monitoring, evaluasi dan pelaporan dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2022.
13 hlm
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2021
KetenagakerjaanBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaStandar/PedomanCOVID-19 / Corona
Status Peraturan
Dicabut dengan :
Permenaker No. 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh
Mengubah :
Permenaker No. 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Permenaker No. 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan NO. 21, BN.2021/No.1233, jdih.kemnaker.go.id : 7 hlm.
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2022
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaCOVID-19 / Corona
Status Peraturan
Mencabut :
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 41 Tahun 2020
tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Paket
Bahan Pokok Dari Anggaran Belanja Tidak Terduga
Kepada Penduduk Kabupaten Karanganyar Terdampak
Corona Virus Disease 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Paket Bahan Pokok kepada Penduduk Kabupaten Karanganyar yang Menjalani Isolasi Mandiri Karena Terpapar Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
ABSTRAK:
bahwa pandemi Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) telah berdampak terhadap kehidupan
sosial ekonomi penduduk yang terpapar di
Kabupaten Karanganyar; bahwa guna mengurangi dampak sosial bagi
penduduk yang terpapar dan menjalani Isolasi
Mandiri, maka Pemerintah Daerah perlu
memberikan bantuan sosial; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian
Bantuan Sosial Paket Bahan Pokok Kepada
Penduduk Kabupaten Karanganyar Yang Menjalani
Isolasi Mandiri Karena terpapar Corona Virus Disease
2019 (Covid-19);
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Kriteria Sasaran Penerima Bantuan Sosial Paket Sembako
Bab III Tata Cara Penetapan
Bab IV Tata Cara Penyaluran Bantuan Sosial Paket Sembako
Bab V Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Bantuan
Bab VI Pembiayaan
Bab VII Pelaporan
Bab VIII Pengawasan
Bab IX Ketentuan Penuutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2022.
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 41 Tahun 2020 dicabut.
11 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
