Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kapuas Pada Perseroan Terbatas (P.T) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah
ABSTRAK:
Bahwa Dengan Telah Ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kapuas Pada Perseroan Terbatas (P.T) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah, Dan Telah Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2006 Nomor 2, Maka Untuk Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Dan Pembangunan Serta Kemasyarakatan Dipandang Perlu Segera Melaksanakan Peraturan Daerah Dimaksud.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000.
Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kapuas pada Perseroan Terbatas (P.T) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah, dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2006 Nomor 2.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2006.
3 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa tarif air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kab tegal, telah ditetapkan Bupati Tegal dengan Keputusan No 7 Tahun 2003 tanggal 21 Mei 2003 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kab Tegal Tahun 2003 No 10 Tanggal 22 Mei 2003; bahwa penetapan penyesuaian tarif air minum PDAM Kab Tegal telah mendapat persetujuan DPRD Kab Tegal dengan Keputusan DPRD Kab Tegal No 5 Tahun 2006 tanggal 16 Februari 2006; bahwa guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam penyediaan air bersih oleh PDAM, diperlukan biaya oeprasi dan pendapatan yang berimbang, maka perlu diadakan penyesuaian tarif air minum yang disesuaikan dengan biaya operasional dan kondisi perekonomian serta kemampuan masyarakat dewasa ini; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Perbup tegal tentang Penetapan tarif Air Minum pada PDAM Kab Tegal;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 5 Tahun 1962; Uu No 8 Tahun 1999; UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; PP No 7 Tahun 1986; Permendagri no 1 Tahun 1984; Permendagri No 2 Tahun 1998; Permendagri No 7 Tahun 1998; Kepmendagri No 47 Tahun 1999; Kepmenotda No 8 Tahun 2000; Kepmendagri No 34 Tahun 2000; Permendagri No 3 tahun 2005; Perda Kab Tegal No 24 Tahun 2001;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tarif minimum pemakaian, besarnya tagihan berdasarkan jumlah pemakaian air tiap bulan, pemberlakuan penetapan tarif, biaya administrasi, biaya pemasangan pipa, dan sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2006.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kapuas Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2006
ABSTRAK:
Bahwa Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kapuas Dan Untuk Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat, Perlu Kiranya Untuk Menyertakan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kapuas, Yang Dalam Hal Ini Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kapuas.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Rl Nomor 29 Tahun 2002 ; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 15 Tahun 1990; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006.
Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kapuas Pada Perusahaan Daerah
Air Minum Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2006.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2006.
2 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 33 Tahun 2005
Organisasi - dan - Tata - Kerja - Dewan - Pengawas - Perusahaan - Daerah - Bank - Perkreditan - Rakyat - (PD - BPR) - di - Kabupaten - Majalengka
2005
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD 2005/Nomor 33 Seri D
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) di Kabupaten Majalengka
ABSTRAK:
Bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 7 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) di Kabupaten Majalengka,maka perlu menetapkan Peraturan Bupati.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1962; UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998; UU No. 23 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 30 Tahun 1999; Perda Prov. Jabar No. 25 Tahun 2000; Perda Kab. Majalengka No. 5 Tahun 2002; Perda Kab. Majalengka No. 7 Tahun 2004
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) di Kabupaten Majalengka, yang meliputi: Ketentuan Umum; Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi; Organisasi; Pembagian Tugas dan Rapat Dewan Pengawas; Hak Penghasilan dan Penghargaan Dewan Pengawas; Pemberhentian Dewan Pengawas; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2005.
UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998
Peraturan ini mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) di Kabupaten Majalengka
11 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Hari No. 9 Tahun 2005
Pembulatan - Ke Atas - Tarif Air Minum - pada Perusahaan Daerah Air Minum - "Tirta Batang Hari" - Kabupaten Batang Hari
2005
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD.2005/NO.9
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembulatan Ke Atas Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Batang Hari" Kabupaten Batang Hari
ABSTRAK:
Dalam upaya meningkatkan kemampuan, untuk menjaga dan memelihara kelangsungan hidup serta meningkatkan keprofesionalisme kinerja keuangan Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Batang Hari" maka dipandang perlu untuk pembulatan Tarif Air Minum;
Dengan semakin meningkatnya sistem pelayanan secara berkesinambungan kepada masyarakat dan khususnya pelanggan PDAM "Tirta Batang Hari" maka dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 467 tahun 2003 tentang Perubahan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Batang Hari" Kabupaten Batang hari;
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembulatan Keatas Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Batang Hari" Kabupaten Batang Hari.
UU No.12 Tahun 1956 sebagaimana diubah dengan UU No.7 Tahun 1965; UU No.32 Tahun 2004; PP No.25 Tahun 2000; Perda No.12 Tahun 1990; Perda No.14 Tahun 2002; Perda No.15 Tahun 2002;
Perbup Ini Mengatur Mengenai Pembulatan Keatas Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Batang Hari" Kabupaten Batang Hari; Meliputi; Besarnya Pengenaan Tarif;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2005.
Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 467 Tahun 2003 tentang Perubahan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Batang Hari" Kabupaten Batang Hari dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
8 hlmn;
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Tangerang Selatan Nomor 32 Tahun 2024
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 32, BD Tahun 2024 Nomor 32
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan badan usaha milik daerah agar mampu bersaing, tumbuh berkembang, dan dapat memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap badan usaha milik daerah secara profesional, efisien, dan efektif guna tercapainya tata kelola perusahaan yang baik; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (1) dan Pasal 134 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pengurusan dan pengawasan badan usaha milik daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017
Peraturan Wali Kota ini mengatur terkait Pembinaan Dan Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah, terdiri dari:
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II PEMBINAAN
BAB III PENGAWASAN
BAB IV PEMBIAYAAN
BABV KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2024.
8 Halaman
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Tangerang Selatan Nomor 28 Tahun 2024
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 28, BD Tahun 2024 Nomor 28
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Usaha Milik Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017;
Peraturan Wali Kota ini mengatur terkait Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Usaha Milik Daerah, terdiri dari:
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II KEBIJAKAN, PRINSIP, DAN ETIKA
BAB III PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
BAB IV PENGAWASAN DAN PELAPORAN
BABV KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB VI KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2024.
8 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Langsa Nomor 18 Tahun 2024
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 18, Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2024 Nomor 1084
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PENGADAAN BARANG / JASA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH KOTA LANGSA
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pada Badan Usaha MilikDaerah (BUMD)di Kota Langsa dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efesiensi dan transparansi yang dapat dipertanggungjawabkan;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah perlu diatur Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa pada Badan Usaha MilikDaerah Kota Langsa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Usaha MilikDaerah Kota Langsa;
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
2. Undang-Undang Nomor 11Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
Peraturan ini berisikan 15 bab dan 82 pasal yang terdiri dari BAB I tentang Ketentuan Umum, BAB II tentang Maksud dan Tujuan, BAB III tentang Cara, Jenis dan Ruang Lingkup, BAB IV tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa, BAB V tentang Perencanaan Pengadaan, BAB VI tentang Persiapan Pengadaaan Barang/Jasa, BAB VII tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, BAB VIII tentang Pengadaan Khusus, BAB IX tentang Usaha Kecil, Produk Dalam Negeri dan Pengadaan Berkelanjutan, BAB X tentang Pengadaan Barang/Jasa Elektronik, BAB XI tentang Pengawasan Internal, Pengaduan, Sanksi, dan Pelayanan Hukum, BAB XII tentang Pengawasan, BAB XIII tentang Pelayanan Hukum bagi Pelaku Pengadaan Barang/Jasa, BAB XIV tentang Penyelesaian Sengketa Kontrak, BAB XV tentang Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2024.
37
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2024
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 2, BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2024 NOMOR 2
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEMBERIAN INSENTIF FISKAL KEPADA PELAKU USAHA HIBURAN DISKOTEK,KARAOKE, KELAB MALAM, BAR DAN MANDI UAP/SPA
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mendukung program prioritas kebijakan Kota Denpasar di sektor pariwisata dalam mewujudkan pelayanan pariwisata yang berkualitas dan mewujudkan
ekonomi kreatif yang berkualitas, dipandang perlu memberikan insentif fiskal dibidang pajak daerah;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemberian insentif fiskal ditetapkan
dengan Peraturan Walikota;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Insentif Fiskal Kepada Pelaku
Usaha Hiburan Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar dan Mandi Uap/Spa;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023
Ketentuan Umum,Pertimbangan Pemberian Insentif Fiskal,Insentif Fiskal Pajak Daerah,Pelaporan Evaluasi,Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2024.
-
-
5 Halaman
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Bau-Bau Nomor 67 Tahun 2023
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 67, BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2023 NOMOR 67
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 huruf b
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerh, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kota
Baubau;
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1441, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
13. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perijinan Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 316);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
24. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Kep/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
25. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
26. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau sebagai Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2015 Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 2);
18. Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau (Berita Daerah Kota Baubau Tahun 2023 Nomor 6).
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI
BAB III RUANG LINGKUP DAN PRINSIP TATA KELOLA
BAB IV PROFIL ORGANISASI RUMAH SAKIT DAN PEMILIK
BAB V REPRESENTATIF PEMILIK ATAU DEWAN PENGAWAS BLUD
BAB VI KELEMBAGAAN, KEPEMIMPINAN, PENGELOMPOKAN FUNGSI DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA
BAB VII PENGELOLAAN PENANGANAN PENGADUAN
BAB VIII STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN RUMAH SAKIT DAN PASIEN
BAB XI PENGISIAN JABATAN
BAB XII MANAJEMEN FASILITAS DAN KESELAMATAN
BAB XIII MANAJEMEN REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN (MRMIK)
BAB XIV AKSES DAN KESINAMBUNGAN PELAYANAN (AKP)
BAB XV PENGKAJIAN PASIEN (PP)
BAB XVI PELAYANAN DAN ASUHAN PASIEN( PAP)
BAB XVII PELAYANAN ANESTESI DAN BEDAH
BAB XVIII PELAYANAN KEFARMASIAN DAN PENGGUNAAN OBAT
BAB XIX KOMUNIKASI DAN EDUKASI (KE)
BAB XX PROGRAM NASIONAL
BAB XXI PENGELOLAAN RUMAH SAKIT SEBAGAI BLUD
BAB XXII PELAKSANAAN PERATURAN POLA TATA KELOLA
BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2023.
98
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
