Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BD Kabupaten Magelang Tahun 2019 No. 43
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Magelang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memenuhi hak semua anak untuk memperoleh pendidikan sejak usia dini perlu optimalisasi kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini sebagai pendidikan yang sangat mendasar, menentukan pertumbuhan dan perkembangan anak di kemudian hari melalui peningkatan akses dan penyediaan layanan pendidikan yang bermutu;
b. bahwa penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini bertujuan untuk membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta yang diperlukan peserta didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya untuk pertumbuhan dan perkembangannya agar peserta didik memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
c. bahwa dalam rangka penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan Pendidikan Anak Usia Dini perlu menyusun pedoman penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 32 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : ketentuan Umum; Penyelanggaraan PAUD; Peserta Didik; Pendidik dan tenaga Kependidikan; Kurikulum dan Strategi Pembelajaran; Perizinan Pendirian PAUD; Penamaan dan Penomoran; Perubahan Kepemilikan Penyelenggaran PAUD; Evaluasi Akreditasi dan Pelaporan; Peran Serta Masyarakat; Pengawasan dan Pembinaan; Pembiayaan; Larangan di PAUD; Sanksi Administratif; Ketentuan Peralihan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2019.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 43 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penyaluran Bantuan Pakaian Seragam dan Perlengkapan Sekolah Gratis Bagi Siswa Yang Tidak Mampu Di Kabupaten Kotawaringin Timur
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut atas Program Prioritas
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yakni Program
Indonesia Pintar (PIP) untuk Pendidikan Nasional yang
bertujuan untuk tercapainya pemerataan pendidikan secara
khusus di Kabupaten Kotawaringin Timur dan secara umum
di seluruh Indonesia. Untuk membantu meringankan beban masyarakat,
khususnya orang tua/wali murid Sekolah Dasar/Sederajat
dan Sekolah Menengah Pertama/Sederajat di wilayah
Kabupaten Kotawaringin Timur akan memberikan bantuan
pakaian seragam dan perlengkapan sekolah bagi siswa yang
tidak mampu
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45
Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19
Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32
Tahun 2018
Ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi:
a. Perencanaan;
b. Jenis Bantuan;
c. Persyaratan;
d. Pengadaan;
e. Penyaluran;
f. Tugas dan Tanggung jawab;
g. Pelaporan;
h. Pemantauan dan Evaluasi, dan Pengawasan;
i. Pendanaan; dan
j. Sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2019.
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 42 Tahun 2019
PERBUP Kab. Wonogiri No. 69 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi
PERBUP Kab. Wonogiri No. 60 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi
PERBUP Kab. Wonogiri No. 93 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menjaga kesinambungan penerima penghargaan bagi mahasiswa berprestasi maka perlu adanya perubahan ruang lingkup perguruan tinggi dalam pemberian penghargaan bagi mahasiswa berprestasi;
b. bahwa sehubungan dengan perubahan mekanisme pemberian penghargaan bagi mahasiswa berprestasi selanjutnya dimaksud huruf a maka Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 93 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi perlu ditinjau kembali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimak d huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2016, Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 40 Tahun 2018.
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi terkait persyaratan umum dan persyaratan khusus penerima penghargaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2019.
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 42 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
bahwa dengan diundangkannya Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus, perlu menetapkan Peraturan BUpati tentang Organisasi dan Tata Kerja Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019; Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Bab III Organisasi
Bab III Tata Kerja
Bab IV Kepegawaian
Bab V Pembiayaan
Bab VI Ketentuan Peralihan
Bab XII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2019.
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 42 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi di Kabupaten Blora
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi serta optimalisasi sumber daya manusia
terkait pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten
Blora, perlu dilakukan implementasi pendidikan karakter
antikorupsi pada peserta didik, aparatur sipil negara,
badan usaha milik daerah dan masyarakat di Kabupaten
Blora; bahwa untuk memberikan arah kebijakan pendidikan
antikorupsi perlu implementasi pendidikan antikorupsi
perlu disusun regulasi sebagai landasan hukum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Pendidikan
Karakter Antikorupsi di Kabupaten Blora;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2018; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Ruang Lingkup
Bab IV Implementasi pendidikan Antikorupsi
Bab V Kerja Sama
Bab VI Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Bab VII Pembiayaan
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2019.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rejang Lebong Nomor 41 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2019 Nomor 558
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 39 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa Berprestasi Kepada Siswa/i Lulusan Jenjang Pendidikan Menengah yang Melanjutkan ke Perguruan Tinggi dan Mahasiswa/i Dalam Proses Studi di Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan:
Dasar hukum:
Materi pokok:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 41 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang IMPLEMENTASI INSERSI PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA ANTI KORUPSI DI SEKOLAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
ABSTRAK:
Pendidikan karakter dan budaya anti korupsi di seluruh jenjang pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan siswa sebagai generasi muda yang berkarakter moral anti korupsi dan implementasi pendidikan karakter dan budaya anti korupsi dimulai dari ruang kelas, sekolah, rumah serta lingkungan melalui insersi di mata pelajaran dan pada proses belajar mengajar.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; maksud dan tujuan; ruang lingkup; implementasi insersi pendidikan karakter dan budaya anti korupsi; pelaksana insersi implementasi pendidikan karakter dan budaya anti korupsi; kerjasama; monitoring, evaluasi dan pelaporan; pembiayaan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2019.
7 Hlmn.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Landak Nomor 41 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM KEBIJAKAN KINERJA DAN AKUNTANBILITAS GURU
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pendidikan, pemberian tunjangan guru perlu dikaitkan dengan kehadiran dan kinerja guru dengan melibatkan masyarakat.
Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No. 55 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 20 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 14 Tahun 2005, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 19 Tahun 2005, PP No. 74 Tahun 2008, PP No. 41 Tahun 2009, PP No. 17 Tahun 2010, PP No. 53 Tahun 2010, PP No. 96 Tahun 2012, PP No. 11 Tahun 2017, PP No. 12 Tahun 2019, Pemendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 114 Tahun 2014, Permendikbud No. 13 Tahun 2015, PermenDPDTT No. 2 Tahun 2016, Permendikbud No. 75 Tahun 2016, Permendikbud No. 10 Tahun 2018, PermenDPDTT No. 16 Tahun 2018, Permenkeu No. 193/PMK.07/2018, Permendagri No. 18 Tahun 2018, Peraturan BPN No. 24 Tahun 2017, Perda Kab. Landak No. 11 Tahun 2008, Perda Kab. Landak No. 12 Tahun 2018.
Dalam Perbup ini diatur tentang Ketentuan Umum; Kedudukan; Tujuan dan Ruang Lingkup; Tahapan Pelaksanaan; Pengaduan; Penghargaan; Pembiayaan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2019.
17 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Samosir Nomor 41 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Kepada Peserta Didik Lulusan SMP dari Kabupaten Samosir yang Diterima di SMA Unggul Del di Laguboti, SMA Yayasan Soposurung di Balige dan SMA Yayasan Mata Uli Pandan di Tapanuli Tengah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2019.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
