Peraturan Bupati (Perbup) NO. 12, Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 Nomor 1405
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara Dan Pola Karier Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
baik dan penataan pola karir Aparatur Sipil Negara dengan
memenuhi kualifikasi, Kompetensi, dan Kinerja, serta
membentuk sumber daya manusia sebagai aparatur yang
kompeten dan kompetitif, perlu dilaksanakan melalui
manajemen aparatur sipil negara yang yang profesional,
memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi
politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme
dalam rangka pelaksanaan tugas pelayanan publik, tugas
pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. bahwa untuk menjamin kepastian arah pengembangan
karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bangka Tengah, mulai dari karier terendah
sampai karier tertinggi sesuai dengan Kompetensi,
profesionalisme, transparan, integritas dan berkeadilan,
perlu diatur mengenai pola karier, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Perbup ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022, Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018.
Perbup ini mengatur mengenai Manajemen Talenta Aparatur
Sipil Negara dan Pola Karier Pegawai Negeri Sipil yaitu Ketentuan umum, Manajemen Talenta ASN, Sistem Informasi ASN Dan SIKAOLIN, Pola Karier PNS, Penyusunan dan Penetapan Pola Karier, Ketentuan lain-lain, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2024.
37
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pengembangan kompetensi Aparatur guna mewujudkan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar yang berintegritas, kompeten dan profesional, perlu adanya pengembangan kompetensi aparatur sipil Negara yang sesuai dengan fungsinya secara sistematis dan berkelanjutan;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa Setiap Pegawai ASN wajib melakukan pengembangan kompetensi melalui pembelajaran secara
terus menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi;
c. bahwa Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Banjar, sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Aparatur Sipil Negara.
Dasar Hukum:
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59
Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2006; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33
Tahun 2011; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2013; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019; Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun
2018; Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2020; Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini memuat tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Aparatur Sipil Negara, dengan sistematika:
KETENTUAN UMUM; MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP; PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN; PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI JALUR PENDIDIKAN; PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI JALUR PELATIHAN; TANDA BUKTI PENGEMBANGAN KOMPETENSI; EVALUASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI; KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH; PENDANAAN; KETENTUAN PERALIHAN; KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2024.
108 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 11 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur melalui percepatan peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi perlu dilakukan pengembangan Pegawai Negeri Sipil melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar yang dilakukan dengan selektif, objektif, efesien, akuntabel dan transparan;
b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil melalui jalur pendidikan, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Polewali Mnadar Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Negara, perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Polewali
Mandar Nomor 47 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021; Perbup Polewali Mandar No. 47 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pedoman pengembangan kompentensi bagi pegawai negeri sipil (PNS).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2024.
Perbup Nomor 47 Tahun 2020
11 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Way Kanan Nomor 11 Tahun 2024
Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Kententuan Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat
Dasar Hukum ini adalah UU NO 12 Tahun 1999; UU NO 23 Tahun 2014; UU NO 20 Tahun 2023; PP NO 11 Tahun 2017; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011; PERDA NO 8 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2024.
Lampiran File: 9 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2024
Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 25 Tahun 2O2O lentang
Ketentuan Tata Cara Pemberian Tugas Belajar dan Izin
Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten
Konawe Selatan Tahun 2020 Nomor 25)
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024 Nomor 11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Ketentuan Tata Cara Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka untuk mempersiapkan kader-kader
pemerintahan yang memiliki kompetensi
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan,
dibutuhkan upaya peningkatan pengetahuan,
keterampilan dan kepribadian bagi Pegawai Negeri Sipil;
b. bahwa sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28
Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi bagi
Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan perlu
menetapkan ketentuan dan tata cara pemberian tugas
belajar bagi Pegawai Negeri Sipil;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan peraturan Bupati Konawe Selatan tentang
Ketentuan Tata Cara Pemberian Tugas Belajar bagi
Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten
Konawe Selatan.
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi
Sulawesi Tenggara (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaiarnana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,
Tambahan (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6477);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pemebentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan
(lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun
2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe
Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe
Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan
(lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun
2022 Nomor 4);
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II SYARAT-SYARAT PEMBERIAN TUGAS BELAJAR MENINGGALKAN TUGAS
DAN TUGAS BELAJAR TIDAK MENINGGALKAN TUGAS
BAB III TATA CARA PEMBERIAN TUGAS BELAJAR MENINGALKAN TUGAS DAN
TUGAS BELAJAR TIDAK MENINGGALKAN TUGAS
BAB IV BIAYA PENDIDIKAN
BAB V TIM PENILAI PNS CALON PENERIMA BANTUAN PENDIDIKAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
Mencabut Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang
Ketentuan Tata Cara Pemberian Tugas Belajar dan Izin
Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten
Konawe Selatan Tahun 2020 Nomor 25)
Tugas Belajar dan Izin Belajar
15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 120 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Pengahasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten CIamis Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2024.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gorontalo Nomor 10 Tahun 2024
Petunjuk Pelaksanaan Mutasi Dan Pola Promosi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 10, BD 2024 (10)
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Pelaksanaan Mutasi Dan Pola Promosi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo
ABSTRAK:
bahwa untuk menjamin tersedianya kebutuhan Pegawai Negeri Sipil yang tepat, berkualitas, dan profesional, dilakukan analisis jabatan kritikal, analisis kebutuhan talenta berdasarkan pemetaan talenta, penetapan kelompok rencana suksesi serta pencarian talenta, guna mengakselerasi pencapaian target kinerja organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo.
Bahwa perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengendalian dan pengawasan Penyelenggaraan mutasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten diperlukan untuk menata kembali kebutuhan Pegawai Negeri Sipil, menempatkan Pegawai Negeri Sipil sesuai kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan minat kerja pegawai, menjamin ketersediaan pegawai untuk pengisian
jabatan-jabatan kritikal, dan melaksanakan fasilitasi
administrasi mutasi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No 29 Tahun 1959, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023, UU UU No 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023, UU No 20 Tahun 2023, PP No 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No 17 Tahun 2020, Permen PAN-RB No 38 Tahun 2017, Permen PAN-RB No 41 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Permen PAN-RB No 45 Tahun 2022, Permen PAN-RB No 1 Tahun 2020, Permen PAN-RB No 3 Tahun 2020, Permen PAN-RB No 62 Tahun 2020, Permendagri No 58 Tahun 2019, Perka BKN No 37 Tahun 2011, Perka BKN No 5 Tahun 2019, Peraturan BKN No 16 Tahun 2022, Perbup Gorontalo No 24 Tahun 2021.
Dalam peraturan ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Mutasi Dan Pola Promosi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo termasuk didalamnya mengatur mengenai ketentuan umum, penyelenggaraan mutasi PNS, Pola Promosi, pengendalian dan evaluasi, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2024.
Terdiri dari 27 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 10 Tahun 2024
Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 10,
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
Dasar Hukum ini adalah UU NO 2 Tahun 1997; UU NO 23 Tahun 2014; UU NO 20 Tahun 2023; PP NO 18 Tahun 2016; PP NO 11 Tahun 2017; PP NO 12 Tahun 2019; PP NO 30 Tahun 2019; PP NO 94 Tahun 2021; PERMENPAN&RB NO 34 Tahun 2011; PERMENPAN&RB NO 1 Tahun 2020; PERMENDAGRI NO 77 Tahun 2020; PERMENPAN&RB 45 Tahun 2022; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021; PERDA NO 12 Tahun 2016; PERDA NO 6 Tahun 2023.
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2024.
Lampiran File: 23 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Paser Nomor 10 Tahun 2024
perusahaan umum - air minum - tirta kandilo - pegawai - pengangkatan - pemberhentian - Kedudukan - Hak - kewajiban - pedoman
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 10, BD 2024/10
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pengangkatan, Pemberhentian, Kedudukan, Hak dan Kewajiban Pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kandilo Kabupaten Paser
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kandilo
Kabupaten Paser Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kandilo Kabupaten Paser, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan, Pemberhentian, Kedudukan, Hak dan Kewajiban Pegawai Perusahaan Umum Daerah Tirta Kandilo Kabupaten Paser.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebgaiamana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 54 Tahun 2017; Permendagri No. 2 Tahun 2007; Perda Kab. Paser No. 7 Tahun 2020
1. Ketentuan Umum; 2. Kedudukan; 3. Pengadaan; 4. Kepangkatan; 5. Hak, Kewajiban, dan Larangan; 6. Sanksi Administratif; 7. Pengangkatan dan Pemindahan Dalam dan Dari Jabatan; 8. Penilaian Pelaksana Pekerjaan dan Daftar Urut Kepangkatan; 9. Pemberhentian; 10. Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas; 11. Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Kompetensi; 12. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2024.
Peraturan Bupati Paser Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pedoman Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Paser, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
28 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 10, Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 Nomor 10
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan mewujudkan tata kelola pemerintah daerah yang efektif dan efisien maka perlu mewujudkan penyederhananaan birokrasi;
b. bahwa penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah dan profesional;
c. bahwa berdasarkan Pasal 25 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyerdahanaan Birokrasi, dinyatakan bahwa setiap Instansi Pemerintah melakukan pengaturan Penyesuaian Sistem Kerja;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi.
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyerdahanaan Birokrasi.
1. Ketentuan Umum
2. Mekanisme Kerja
3. Proses Bisnis
4. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2024.
34
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
