Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD Kabupaten Klaten Tahun 2021 No. 2
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kepada Usaha Mikro di Kabupaten Klaten 2021
ABSTRAK:
a. bahwa dalam upaya memfasilitasi pelaku usaha mikro
guna mendapatkan akses permodalan dari lembaga
keuangan/perbankan diperlukan keberpihakan
Pemerintah Daerah kepada pelaku usaha mikro yang
berorientasi kepada pengembangan usaha dan
peningkatan pendapatan;
b. bahwa dalam rangka pemulihan ekonomi pada masa
pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di
Kabupaten Klaten, diperlukan keberpihakan
Pemerintah Daerah kepada pelaku usaha mikro agar
dapat bertahan dan mampu mengembangkan
usahanya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk
Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kepada Usaha
Mikro di Kabupaten Klaten Tahun 2021.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 33 Tahun 2004; UU No 20 Tahun 2008; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberpaa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 30 tahun 2014; PerPUU No 1 Tahun 2020; PP No 17 Tahun 2013; PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019; PP No 24 Tahun 2018; PP No 23 Tahun 2020; POJK No 33/POJK.03/2018; Permenko UKM No 2 Tahun 2019; POJK No 11/POJK.03/2020 sebagaimana telah diubah dengan POJK; Perda Prov Jateng No 5 Tahun 2018; Perda Kab Klaten No 10 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab Klaten No 30 Tahun 2018; Perda Kab Klaten No 8 Tahun 2016; Perda Kab Klaten No 15 Tahun 2017; Perda Kab Klaten No 11 Tahun 2018; Perbup Klaten No 36 Tahun 2016; Perbup Klaten No 53 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Petunjuk Pelaksanaan penyaluran dana program subsidi bunga kepada Usaha Mikro Tahun 2021. Lembaga Keuangan penyalur yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten Klaten
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib menyampaikan laporan
berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati Klaten cq. Kepala Bagian
Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten selaku Sekretariat Tim
Monitoring dan Evaluasi Program Subsidi Bunga Kabupaten Klaten dengan format laporan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
16 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Alor Nomor 1 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Bantuan Sosial Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Serta Wirausaha Pemula di Kabupaten Alor
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat, kelompok masyarakat yang tergabung dalam koperasi dan/atau pelaku usaha mikro, kecil dan menengah serta wirausaha pemula, Pemerintah dapat memberikan bantuan dana melalui belanja bantuan sosial guna menumbuhkan dan mengembangkan usaha; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Bantuan Sosial Dari Pemerintah Daerah Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Serta Wirausaha Pemula di Kabupaten Alor.
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No. 69 tahun 1958; UU No. 25 Tahun 1992; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU no. 15 Tahun 2004; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1998; PP No. 17 Tahun 2013; Perpres No. 98 Tahun 2014; Permendagri No. 32 Tahun 2011; dan Permen Koperasi Usaha Kecil dan Menengah No. 4/Per/M.KUKM/III/2015.
Peraturan tersebut berisi tentang : I. Ketentuan Umum; II. Tujuan dan Sasaran; III. Ruang Lingkup; IV. Peserta Program dan Penerima Bantuan; V. Peruntukan bantuan; VI. Sumber Pembiayaan, Besaran Bantuan dan Tata Cara Penyaluran Bantuan; VII. Realisasi Bantuan dan Penggunaannya; VIII. Koordinasi Pelaksanaan Program Serta Monitoring dan Evaluasi; IX. Pengalihan Peserta Program; X. Ketentuan Peralihan; XI. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2021.
12 halaman; 3 halaman penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD Kabupaten Rembang Tahun 2021 No. 1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Analisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Bidang Cipta Karya Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran, ketertiban,
efektivitas dan efisiensi dalam penyusunan rencana
kebutuhan pekeH.aan konstruksi yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Rembang Tahun Anggaran 2021 perlu menyusun standar
analisa hanga satuan pekeriaan bidang cipta karya;
b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Analisa
Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Bidang Cipta Karya
Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun
Anggaran 2021.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 2 Tahun; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri pekerjaan umum dan perumahan Rakyat
Nomor 28/PRT/M/2016; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun
2006; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun
2016 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang
Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Standar Anaisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Bidang Cipta Karya Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
69 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 181 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 181, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2020 No.181
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil di Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Permentan No. 53/Permentan/KR.040/12/2018 serta berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 72 ayat (2) Perda Kab Cilacap No. 9 Tahun 2019.Sebagai tindak lanjut ketentuan tersebut, serta untuk mengoptimalkan pelaksanaan penyelenggaraan ketahanan pangan di Kabupaten Cilacap perlu mengatur tata cara pendaftaran pangan segar asal tumbuhan.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 69 Tahun 1999; PP No. 16 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 86 Tahun 2019; Perda Kab Cilacap No. 9 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Tata cara pendaftaran pangan segar asal tumbuhan produksi dalam negeri usaha kecil di Kabupaten Cilacap. Diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Syarat dan tata Cara Pendaftaran PSAT PD-UK; Tata Cara Penomoran PD-UK; Pengalihan Nomor Pendafatara PSAT; Perubahan Data Pendaftaran PSAT PD-UK; Perpanjangan Nomor Pendaftaran PSAT; Surveilan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2021.
20 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 141 Tahun 2020
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahPerlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, PerdaganganPangan, Pertanian dan PeternakanKebijakan AkuntansiKebijakan PemerintahCOVID-19 / Corona
Status Peraturan
Mengubah
PERBUP Kab. Cilacap No. 14 Tahun 2020 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten CIlacap Tahun Anggaran 2020 Ketentuan Pasal 1 Perbup Cilacap No 14 Tahun 2020 diubah.
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 141, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2020 No.141
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Berdasarkan Pergub Jateng No. 46 Tahun 2019 ditetapkan Perbup Cilacap No. 14 Tahun 2020. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) PerPU No. 1 Tahun 2020, dan sebagai tindak lanjut dari PerPU No. 1 Tahun 2020, maka Perbup Cilacap No. 14 tahun 2020 perlu untuk diubah dan disesuaikan.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006; UU No. 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PerPU No. 1 Tahun 2020; PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 12 Tahun 2019; Perda Kab Cilacap No. 9 Tahun 2016; Perda Kab Cilacap No 8 Tahun 2018; Perda Kab Cilacap No. 10 Tahun 2019; Perda Kab Cilacap No, 6 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Perbup CIlacap No. 14 Tahun 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2020.
Ketentuan Pasal 1 Perbup Cilacap No 14 Tahun 2020 diubah.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 133 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 133, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2020 No.133
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organ, Kepegawaian, dan Pengunaan Laba Perusahaan Umum Daerah Cahaya Husada Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 67 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Cahaya Husada Cilacap Kabupaten Cilacap, menyebutkan bahwa pengurusan Perumda Cahaya Husada dilakukan oleh Organ Perumda Cahaya Husada dengan tata kelola perusahaan yang baik terdiri atas prinsip transparasi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran; bahwa perlu diatur mengenai Organ, Kepegawaian dan Penggunaan Laba Perusahaan Umum Daerah Cahaya Husada Kabupaten Cilacap.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No, 9 Tahun 2015; PP No. 54 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Perda Kab Cilacap No. 8 Tahun 2018; Perda Kab Cilacap No. 4 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Organ Perumda Cahaya Husada Cilacap; KPM; Dewan Pengawas; DIreksi; Organ Di Bawah DIreksi; Pegawai; Penggunaan Laba; Pembinaan. Seluruh biaya untuk penghasilan anggota Dewan Pengawas, anggota Direksi, dan Pegawai dituangkan dalam RKAP tahun berjalan yang disahkan oleh KPM. KOntrak Kerja Waktu Tertentu bagi tenaga kontrak yang ditandatangani sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, tetap berlaku sampai berakhirnya kontrak dimaksud.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2020.
41 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 131 Tahun 2020
TATA CARA PENYELENGGARAAN TOKO SWALAYAN DAN PUSAT PERBELANJAAN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 131, BD.2020/NO.131
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 98 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan
ABSTRAK:
bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di
Bidang Perdagangan, maka beberapa ketentuan dalam
Peraturan Bupati Bantul Nomor 98 tahun 2019 tentang
Tata Cara Penyelenggaraan Toko Swalayan dan Pusat
Perbelanjaan perlu dilakukan penyesuaian;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/
PER/9/2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
07/M-DAG/PER/2/2017; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
70/M.DAG/PER/12/2013 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
56/M.DAG/PER/9/2014; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun
2011; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun
2018; Peraturan Bupati Bantul Nomor 98 Tahun 2019;
Materi Pokok: mengubah ketentuan mengenai ketentuan umum dan persyaratan pemenuhan komitmen penerbitan SIUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2020.
Jumlah Halaman: 14 HLM; Lampiran: 2 HLM;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 121 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 108, BD TAHUN 2020 NOMOR 108
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN DI KABUPATEN PONOROGO
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk penguatan terciptanya keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat serta Toko Tradisional yang diusahakan oleh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi serta untuk mendukung optimalisasi penataan, pembinaan dan pengendalian operasional Pusat Perbelanjaan dan Toko
Swalayan, perlu diatur kembali zonasi lokasi dan jarak pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kabupaten Ponorogo; bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kabupaten Ponorogo; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kabupaten Ponorogo;
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107); Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan sebagian. Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 Nomor 1); Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko
Swalayan di Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Nomor 24);
TERDIRI ATAS 2 PASAL DAN LAMPIRAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2020.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penataan Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan Di Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Nomor 24) diubah
18 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 102 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Sarana Produksi Kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penanganan Fakir Miskin
ABSTRAK:
Penyebaran pandemi Corona Virus Disease 2019 di wilayah Kabupaten Sumedang berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka penanganan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat khususnya bagi masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial di wilayah perdesaan, perlu dilakukan pemberdayaan kelompok usaha bersama agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri melalui pemberian bantuan sarana produksi di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan. Sesuai ketentuan Pasal 29 huruf c dan Pasal 30 huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, tanggung jawab dan wewenang pemerintah Daerah Kabupaten dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial yaitu memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial dan penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di bidang kesejahteraan sosial. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Sarana Produksi kepada Kelompok Usaha Bersama untuk Penanganan Fakir Miskin.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 68 Tahun 2018
Peraturan Bupati ini tentang Bantuan Sarana Produksi Kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penanganan Fakir Miskin. Muatannya berisi Ketentuan Umum, Kelompok Usaha Bersama, kriteria Kelompok Usaha Bersama, Organisasi Pelaksana, Mekanisme Pengajuan Bantuan, Bentuk Sarana Produksi, Kewajiban kelompok Kelompok Usaha Bersama Penerima Bantuan Sarana Produksi, Larangan Bagi Kelompok Usaha Bersama Penerima Bantuan, Anggaran, Penyerahan/Penyaluran Bantuan Sarana, Pelaporan Penggunaan Bantuan Sarana Produksi, Sosialisasi dan Bimbingan, Monitoring dan Evaluasi, ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2020.
24 Halaman.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
