Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2014

Menemukan 10.861 peraturan dalam 0,045 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2014

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Belitung pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung pada Tahun Anggaran 2015

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
Perda_Kab Belitung_2014_08.pdf

Abstrak

PENAMBAHAN-PENYERTAAN-MODAL

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD Kab. Belitung Tahun 2014 No. 8

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Belitung pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung pada Tahun Anggaran 2015

ABSTRAK:

Untuk meningkatkan dan mengembangkan pelayanan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung, perlu dilakukan penambahan penyertaan modal yang berasal dari APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2015, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 7 Tahun 1992; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 21 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 50 Tahun 2007; PP No. 1 Tahun 2008; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 52 Tahun 2012; Perda Kab. Belitung No. 14 Tahun 2008; Perda Kab. Belitung No. 7 Tahun 2009; Perda Kab. Belitung No. 2 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Belitung pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Bangka Belitung sebesar Rp5.000.000.000,00

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2014.
9 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2014

Pedoman Pengangkatan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno

Kepegawaian, Aparatur Negara Kesehatan Standar/Pedoman

Download :
Perbup 2014 - 08.pdf

Abstrak

PEDOMAN-PENGANGKATAN-PEGAWAI-NON-PEGAWAI-NEGERI-SIPIL-PADA-RUMAH-SAKIT-UMUM-DAERAH

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD Tahun 2014/No.8

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengangkatan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. b. c. d. bahwa dalam rangka pemberian pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. R Soetrasno, perlu tersedianya pegawai sesuai dengan kebutuhan; bahwa pegawai Rumah Sakit Umum Daerah dr. R Soetrasno dari Pegawai Negeri Sipil belum dapat memenuhi kebutuhan; bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dr. R Soetrasno selaku Badan Layanan Umum Daerah berwenang mengangkat Pegawai Non PNS; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Rumah Sakit Umum Daerah dr. R Soetrasno;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24); 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 5. Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2012 Nomor 1); 9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 68 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 68); 10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2009 Nomor 24);
Materi Pokok Perbup ini adalah: Pegawai Non PNS berkedudukan sebagai unsur pelaksana pelayanan kesehatan dan administrasi di RSUD. Persyaratan untuk menjadi Pegawai Non PNS adalah sebagai berikut : a. Warga Negara Republik Indonesia; b. berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; c. memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan RSUD.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2014.
Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2009 Nomor 24) sepanjang mengatur Pegawai Non PNS dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
10 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangkajene Kepulauan Nomor 08 Tahun 2014

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PANGKAENE DAN KEPULAUAN

APBD

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palopo Nomor 08 Tahun 2014

Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Kota Palopo

Pariwisata dan Kebudayaan

Download :
Perda Palopo Nomor 8 Tahun 2014.pdf

Abstrak

PELESTARlAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA KOTA PALOPO

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 08, LD.2014/No.08

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Kota Palopo

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya serta dalam melestarikan dan mengelola cagar budaya berupa kawasan, benda, bangunan, struktur, dan situs perlu dikelola dan dilestarikan oleh Pemerintah Kata dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melidungi, mengembangkan dan memanfaatkan kawasan dan cagar budaya maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Kata Palopo.
1. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang pembentukan kabupaten mamasa da'n kota palopo di provinsi Sulawesi selatan ( lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 nomor 24, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 2. Undang- Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 nomor 134, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4247) ; 3. Undang- Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang- Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 6., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 5. Undang- Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 6. Undang- Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 7. Undang- Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168); 8. Undang- Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 9. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 25 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 14. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palopo Tahun 2012-202
MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO TEifT.All'G PELESTARIAII DAB PEifGELOLAAlf CAGAR BUDAYA BABI KETEIITU.All' UIIUII Pasal 1 Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Palopo. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Palopo dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. 3. Walikota adalah Walikota Palopo. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo. 5. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang penyelenggaraan urusan kebudayaan dan pariwisata. 6. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan /atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. 7. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. 8. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap. 9. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana, untuk menampung kebutuhan manusia. 10. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu. 11. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan cirri ta.ta ruang yang khas. 12. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap cagar budaya dengan tetap memperhatikan fungsi social dan kewajiban untuk melestarikannya 13. Dikuasai oleh Negara adalah kewenangan tertinggi yang dimiliki oleh Negara dalam menyelenggarakan pengaturan pembuatan hukum berkenaan dengan pelestarian cagar budaya. 3 14. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang untuk mengelola cagar budaya dengan tetap memperhatikan fungsi social dan kewajiban untuk melestarikannya. 15. Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada Negara. 16. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari pemerintah atau pemerintah daerah. 17. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan atau bentuk lain bersifat nondana untuk mendorong pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah. 18. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah. 19. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap Objek pendaftaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya. 20. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. 21. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan peraturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. 22. Perlindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran Cagar Budaya. 23. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran dan kemusnahan. 24. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan. 25. Pemeliharaan adalah upaya manjaga dan merawat agar kondisi fisik cagar budaya tetap lestari. 26. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan . 27. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik cagar budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya. 28. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan Promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian. 29. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besamya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya. 30. Museum adalah lembaga permanen yang tidak mencari keuntungan guna melayani masyarakat dan pengembangannya terbuka untuk umum, melakukan pelestarian koleksi Cagar Budaya dan/atau bukan Cagar Budaya dibawah pengelolaan seorang curator, serta memamerkan dan mengomunikiasikannya untuk tujuan pengkajian, pendidikan, dan kesenangan. 31. Masyarakat adalah kelompok manusia yang bermukim diwilayah Sulawesi Selatan dengan mempunyai ka.biasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh suatu kesamaan. 4 32. Badan adalah badan organisasi, perkumpulan, paguyuban baik badan hukum maupun yang bukan badan hukum. 33. Tim ahli adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifi.kat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan cagar budaya. 34. Kurator adalah orang yang karena kompetensi keahliannya bertanggung jawab dalam pengelolaan koleksi museum. 35. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografi.s untuk diusulkan sebagai cagar budaya pemerintah kabupaten / kota atau perwakilan Indonesia di luar negeri dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya 36. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/ kota berdasarkan Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya. 37. Register Nasional Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di dalam dan di luar negeri. 38. Penghapusan adalah tidakan penghapusan status Cagar B udaya dari Register nasional Cagar Budaya. 39. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, keterangan bagi kepentingan pelesterian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan Kebudayaan. 40. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelesterian dan nilai budaya masyarakat. 41. Adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingya atau kerusakan pada bagiannya yang mempunyai nilai penting. 42. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besamya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya. 43. Perbanyakan adalah kegiatan duplikasi langsung terhadap benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya, baik seluruh maupun Bagian-bagiannya. BABU TUJUAN DAN RUABG LIRGKUP Pasal 2 Pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya bertujuan untuk: a. Melestarikan adat budaya daerah dan warisan umat manusia; b. Meningkatkan harkat dan martabat daerah melalui cagar budaya; c. Memperkuat kepribadian daerah; d. Meningkatkan kesejahteraan rakyat daerah, dan; e. Mempromosikan warisan budaya daerah kepada masyarakat nasional dan intemasional; 5 Pasal 3 Ruang lingkup pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya terdiri atas: a. Perencanaan; b. Pelaksanaan; c. Pengelolaan, dan; d. Pelestarian; BABW TUGAS DAR WEWEllAlfG Pasal 4 Pemerintah Kota mempunyai tugas melakukan perlindungan, pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya. Pasal 5 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Kota berwenang: a. Menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya di Kot.a Palopo; b. Mengoordinasikan Pelestarian Cagar Budaya secara lint.as sektor dan wilayah; c. Menghimpun data Cagar Budaya; d. Menetapkan peringkat Cagar Budaya; e. Menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya; f. Menyelenggarakan kerjasama pelestarian Cagar Budaya; g. Melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum; h. Mengelola kawasaan Cagar Budaya; i. Memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan pelestarian Cagar Budaya: j. Memindahkan dan/at.au menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan Pengamanan; k. Melakukan pengelompokkan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat Kot.a 1. Menetapkan batas situs dan kawasan; m. Menghentikan proses pemanfaatan ruang at.au proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak,hilang,atau musnahnya Cagar Budaya,baik seluruh maupun bagian-bagiannya. Pasal 6 ( 1) Pemerintah Kota memfasilitasi setiap pengelolaan Kawasan Cagar Budaya (2) Pengelolaan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak bertentangan kepentingan masyarakat terhadap Cagar Budaya dan kehidupan sosial. (3) Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah Kota. (4) Badan pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri atas unsur Pemerintah Kot.a, dunia usaha, dan masyarakat. BABIV KRITERIA CAGAR BUDAYA 6 Bagian Kesatu Benda, Bangun.an clan Struktur Pasal 7 (1) Kriteria Cagar Budaya ditujukan untuk menentukan peringkat Cagar Budaya. (2) Kriteria Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah: a. Berusia 50 ( lima Puluh } tahun atau Iebih; b. Mewakili masa gaya yang paling singkat Berusia 50 ( lima Puluh ) tahun; c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; d. Memiliki nilai budaya bagi penguatan pribadi bangsa; Pasal 8 Benda Cagar budaya dapat berupa : a. Benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia , serta sisa- sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia; b. c. Bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan Merupakan kesatuan atau kelompok; Pasal 9 Bangunan cagar budaya dapat berupa; a. Berunsur tunggal atau banyak; dan / atau b. Berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam. Pasal 10 Struktur cagar budaya dapat berupa: a. Berunsur tunggal atau banyak; dan / atau b. Sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam. Bagiau Kedaa Situs clan Kawasan Cagar Budaya Pasal 11 Lokasi yang dapat ditetapkan sebagai situs cagar budaya, apabila; a. Mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan / atau struktur cagar budaya ; dan b. Menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu. Pasal 12 Satuan ruang geografis yang dapat ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya, apabila: a. Mengandung 2 (dua) situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan; 7 b. Berupa lanskap budaya basil bentukan manusia berusia paling seclikit 50 ( lima puluh ) tahun; c. Memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling seclikit 50 ( lima puluh ) tahun; d. Memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas; e. Memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan f. Memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil. Pasal 13 Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia tetapi tidak memiliki kriteria cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 dapat diusulkan sebagai cagar budaya. BABV REGISTRASI DAii PERDAFTARAJf CAGAR BUDAYA Baglaa kesatu Registrasi Pasal 14 (1) (2) Registrasi cagar budaya dibuat untuk menghimpun data dan kepemilikan Cagar Budaya yang dimiliki Pemerintah Kota yang disusun secara sistematis; Registrasi Cagar Budaya pendaftaran, pengkajian, penetapan, pemeringkatan, pencatatan dan penghapusan. Baglaa Kedua Penclaftaran. Pasal 15 (1) Setiap orang, kelompok masyarakat atau badan yang memiliki dan/ atau menguasai Cagar Budaya wajib mendaftar kepada Pemerintah Kota; (2) Pendaftaran cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), meliputi: a. pemilikan; b. penguasaan; c. pengalihan hak, dan d. pemindahan tempat. (3) Pendaftaran cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi data mengenai : a. ldentitas pemilik; b. Riwayat pemilikan benda dan/atau bangunan cagar budaya; dan c. Jenis, jumlah, bentuk serta ukuran benda dan/atau bangunan cagar budaya. 8 Pasal 16 ( 1) Pemilik yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana di maksud dalam Pasal 15 ayat (3), diberi surat bukti pendaftaran. (2) Surat bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku apabila benda dan/ atau bangunan cagar budaya tersebut: a. Dialihkan pemililmya; atau b. Dipindahkan ke lain Daerah. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran benda dan/atau bangunan cagar budaya diatur dengan Peraturan Walikota. Pasal 17 (1) Cagar Budaya yang didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat ( 1) dan ayat (2), meliputi: a. Benda Cagar Budaya; b. Bangunan Cagar Budaya; � c. Situs Cagar Budaya; d. Struktur cagar Budaya; dan e. Kawasan Cagar Budaya; (2) Cagar Budaya yang didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di darat (3) Objek pendaftaran dapat berasal dari; a. Koleksi museum; b. Pemerintah Kota; c. Orang; d. Masyarakat; e. Hasil penemuan dan/atau f. Hasil Pencarian; (4) Hasil Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilengkapi dengan dokumen berupa deskripsi atau dokumentasi. Pasal 18 Cagar budaya yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dan ayat (2), wajib di lindungi oleh Pemerintah Kota dari; a. Kerusakan; b. Kehancuran; c. Kemusnahan;dan/atau d. Kehilangan. Bagiao Ketiga Penglm.ffan,Pemeringkatan clan penetapan Pasal 19 Pengkajian, pemeringkatan, dan penetapan Cagar Budaya dilakukan oleh Tim Ahli Cagar Budaya. Pasal 20 (1) Cagar Budaya tingkat Kota dapat diusulkan menjadi Cagar Budaya tingkat Provinsi (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota kepada Menteri yang membidangi kebudayaan; 9 (3) Pengusulan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Walikota mendapatkan rekomendasi dari tim pendaftaran Cagar Budaya; (4) Cagar Budaya peringkat Kota yang telah ditetapkan, harus dilengkapi dengan: a. Keputusan Penetapan; b. Plakat dan/atau Papan Nama Cagar Budaya; dan c. Papan Informasi dan/atau papan larangan. Bagiaa Keempat Pencatatan dan Penghapusan Pasal 21 ( 1) Pencatatan Cagar Budaya peringkat Kota dilakukan oleh Dinas, dalam daftar registrasi Cagar Budaya Kota Palopo. (2) Daftar registrasi Cagar Budaya Kota Palopo sebagaimana dimaksud pada r--. ayat (1), disampaikan oleh Dinas Kepada Menteri yang membidangi kebudayaan untuk dicatat dalam Register Cagar Budaya Nasional. Pasal 22 (1) Pemerintah Kota mengusulkan Penghapusan Cagar Budaya Kepada Menteri yang membidangi kebudayaan . (2) Pengusulan Penghapusan Cagar Budaya sebagaima dimaksud pada ayat ( 1), dilakukan atas dasar rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya. (3) UsulanPenghapusan Cagar Budaya sebagaima dimaksud pada ayat (1), dan Ayat (2), dilakukan apabila; a. Musnah; b. Hilang dalamjangka waktu 6 (enam) tahun tidak ditemukan; c. Mengalaroi perubahan wujud dan gaya sehingga kehilangan keasliannya; dan / atau d. Dikemudian hari diketahui statusnya bukan cagar budaya. BABVI PELESTARIA1' DAR PEllfGELOLAAlf CAGAR BUDAYA Bagian Kesatu Umum Pasal 23 (1) Pelstarian Cagar Budaya meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan. (2) Pengelolaan Cagar Budaya meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan. Pasal 24 (1) Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, meliputi benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, struktur Cagar Budaya, situs Cagar Budaya, dan kawasan Cagar Budaya (2) Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya harus mempertimbangkan aspek bentuk, sifat, dan kondisi Cagar Budaya. 10 (3) Pelesta.rian dan Pengelolaan Cagar Budaya harus di pertimbangkan: a. Peringka.t dan golongan; b. Keaslian; c. d. Kondisi bangunan; dan Kepemilikan dan kesesuaian dengan lingkungan dan lokasi f"""'\, keberadaan bangunan, jenis serta jumlah. (4) Pelestarian dan pengelolaan Struktur Cagar Budaya harus mempertimbangkan pemanfaatan, daya dukung, memeperkuat nilai penting, karakter situs, dan identitas budaya daearah. (5) Pelestarian dan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya harus mempertimbangkan: a. Langgam arsitektur bemuansa budaya lokal sebagai pembentuk citra kawasan; b. Fasad bangunan pada jalan utama; c. Peruntukan kawasan; d. Elemen / unsur utama pembentuk kawasan ; e. Penanda toponim kampung; f. Bangunan Cagar Budaya, stuktur Cagar Budaya, dan situs Cagar Budaya yang merupakan isis dari kawasan yang menjadi prioritas untuk dilesta.ri.kan ; g. Delineasi dan zonasi kawasan Cagar Budaya; h. Revitalisasi Cagar Budaya; dan i. Ciri asli langsekap budaya dan / atau kawasan Cagar Budaya sebelum dilakukan adaptasi. (6) Elemen / unsur utama pembentuki kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, meliputi: a. Tata ruang; b. Jalan; c. Tata lingkungan; d. Kelayakan pandang; e. Flora; dan f. lnfrastruktur. Baglaa Kedua Perlindangan clan Pemugaran Pasal 25 (1) Pemerintah Kota, orang, Masyarakat berperan aktif melindungi Cagar Budaya dan/atau yang diduga Cagar Budaya yang dimj)jki dan/atau dikuasainya. (2) Perlindungan Cagar Budaya dan/atau objek yang diduga Cagar Budaya bertujuan untuk mempertahankan keberadaaannya dari ancaman kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan yang disebabkan oleh faktor alam dan/ atau gangguan manusia. (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran Cagar Budaya. Pasal 26 ( 1) Pemugaran terhadap Cagar Budaya harus mendapat izin dari Pemerintah Kata. (2) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dilakukan dengan cara rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi. (3) Pemugaran dapat dilakukan pada Cagar Budaya berupa bangunan atau struktur. 11 (4) Bangunan dan struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digolongkan menjadi: a. Golongan I, yaitu bangunan dan struktur yang dipugar dengan sangat ketat dan sangat terbatas; b. Golongan II, yaitu bangunan dan struktur yang dipugar dengan ketat dan kemungkinan perumahan tata ruang terbatas; dan c. Golongan III, bangunan dan struktur yang dipugar dengan cukup ketat dan dimungkinkan perubahan elemen bangunan dan tata ruang. Bagiaa Ketiga Pengembangan clan Pemaafaatan Pasal 27 (1) Pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya bertujuan untuk meningkatkan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya. (2) Pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan penelitian, revitalisasi, dan adaptasi. (3) Pemanfaatan dan Cagar Budaya dapat digunakan untuk muatan lokal dalam kurikulum pendidikan. (4) Setiap orang dan/atau masyarakat melakukan kegiatan pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya wajib mendokument.asikan laporan, sert.a menyerahkannya kepada pemberi izin. Pasal 28 Ketentuan mengenai pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, diatur lebih lanjut dalam peraturan Walikota ,/#"\ / BABVII PEMD,IKAlf DAR PERGUASAAN Pasal 29 (1) Kawasan Cagar Budaya hanya dapat dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Kota, kecuali yang secara turun-temurun dimiliki oleh masyarakat hukum adat. (2) Penguasaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi benda-benda Cagar Budaya yang terdapat diwilayah hukum Pemerintah Kot.a. Pasal 30 (1) Setiap orang yang memiliki dan atau menguasai benda dan/atau bangunan Cagar Budaya wajib mendaftarkannya kepada Pemerintah Kot.a untuk ditetapkan st.atusnya sebagai benda Cagar Budaya. (2) Benda Cagar Budaya,Bangunan Cagar Budaya,dan/atau struktur Cagar Budaya bergerak yang dimiliki Pemerintah Kota,dan/atau setiap orang dapat disimpan dan/atau dirawat dimuseum. (3) Perlindungan, pengembangan dan pemanfaaatan koleksi museum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada dibawah tanggung jawab pengelola museum. 12 Pasal 31 ( 1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai benda Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya rusak, hilang atau musnah wajib melaporkannya kepada instansi yang berwenang dibidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republic Indonesia, dan/atau instansi terkait. (2) Setiap orang yang tidak melapor rusaknya Cagar Budaya yang dimjljki dan/atau dikuasainya kepada instansi yang berwenang dibidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republic Indonesia,dan/atau intansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya cagar budaya yang dimjljk:i dan/atau dikuasainya tersebut rusak dapat diambil alih pengelolaaanya oleh Pemerintah Kota. Pasal 32 Cagar Budaya yang dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat Kota apabila memenuhi syarat: a. Sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kota palopo; b. Mewakili masa gaya yang khas; c. Tingkat keterancamannya tinggi; d. Jenisnya sedikit;dan / atau e. Jumlahnya terbatas Pasal 33 Cagar Budaya yang tidak lagi memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya di Kota Palopo dapat dikoreksi peringkatnya berdasarkan rekomendasi Tim ahli Cagar Budaya. BABVDI PEIIBIIIAAN DAl'f PERGAWASAN Bagiaa kesatu Pembtaaan Pasal 34 Pemerintah Kota wajib melakukan pembinaan terhadap setiap bentuk kegiatan pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya; Bagian Kedaa Pengawasan Pasal 35 ( 1) Pengawasan pengelolaan Cagar Budaya dilakukan secara berkala oleh dinas yang tugas pokok dan fungsinya menangani Cagar Budaya melalui pemantauan dan evaluasi. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota. 13 Bagian Ketiga Pendaaaan Pasal 36 ( 1) Pendanaan pelestarian dan pengelolaan serta pemeliharaan Cagar Budaya menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Belatan, Pemerintah Kota dan masyarakat. (2) Pendanaan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah c. Hasil pemanfaatan Cagar Budaya;dan/atau d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. (3) Pemerintah Kota mengalokasikan anggaran untuk perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan kompensasi Cagar Budaya dengan memperhatikan prinsip proporsional. (4) Pemerintah Kota menyediakan dana cadangan untuk penyelamatan Cagar Budaya dalam keadaan darurat dan penemuan yang telah ditetapkan sebagai cagar Budaya. BAB IX BAIIGU?fAII CAGAR BUDAYA Pasal 37 Bangunan Cagar budaya Kota Palopo terdiri atas: a. Masjid Djami Tua di Kecamatan Wara Utara b. Istana Datu Luwu di Kecamatan Wara c. Kantor Pos dan Giro di Kecamatan Wara Utara d. Rujab Wakil Walikota Palopo di Kecamatan Wara e. Rumah Jabatan Komandan Kodim di Kecamatan Wara f. Kantor Palisi Militer (PM) di Kecamatan Wara Utara g. Kantor Komando Distrik Militer (KODIM) di Kecamatan Wara � h. Gedung Balaikota di Kecamatan Wara i. Kantor eks Rumah Sakit Sawerigading di Kecamatan Wara j. Kantor BAPPEDA di Kecamatan Wara Utara k. Kantor LVRI (Sekertariat Kedatuan Luwu dan FKPPI) di Kecamatan Wara l. Gereja PNIEL di Kecamatan Wara m. Rumah Jabatan Kasdim di Kecamatan Wara n. MESS KODIM di Kecamatan Wara o. Rumah tinggal Pak SABAN! di Kecamatan Wara Utara p. Kantor EKS Bea dan Cukai (PI'.EMKL) di Kecamatan Wara Timur BABX SITUS CAGAR BUDAYA Pasal 38 Situs Cagar Budaya Kota Palopo terdiri atas: a. Tana Bangkala di Kecamatan Wara b. Kompleks Makam Andi Tadda dan Makam Tua di Kecamatan Wara c. Komplek Makarn Tompotikka (Jera Surutanga) di Kecarnatan Wara Timur d. Kompleks Makam Puak To Luwu (SAOKUTARAE) di Kecarnatan Wara Timur e. Kompleks Makam LOKKOE di Kecamatan Wara Utara. 14 BABXI PELESTARIAR Pasal 39 Pemerintah Kota atau setiap orang yang melakukan penyelamatan wajib menjaga dan merawat Cagar Budaya dari pencurian, pelapukan atau kerusakan. BAB XII LARANGAN Pasal 40 ( 1) Setiap orang dilarang merusak Cagar Budaya,baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal. (2) Setiap orang dilarang mencuri Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/ atau dari letak asal. Pasal 41 (1) Setiap orang dilarang memindahkan Cagar Budaya peringkat Kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Walikota (2) Setiap orang dilarang memisahkan Cagar Budaya peringkat Kota,baik seluruh maupun bagian-bagiannya,kecuali dengan izin Walikota. (3) Setiap orang dilarang mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya peringkat Kota,baik seluruh maupun bagian-bagiannya,kecuali dengan izin Walikota. Pasal 42 Setiap orang dilarang mendokumentasikan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya untuk kepentingan komersial tanpa seizin pemilik dan/atau yang menguasainya. Pasal 43 Setiap orang dilarang memanfaatkan Cagar Budaya peringkat Kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dengan cara perbanyakan, kecuali dengan izin Walikota. BABXID SANKSI Pasal 44 Setiap orang atau badan hokum yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42 dan Pasal 43 diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BABXIV PENGAWAS.AII 15 Pasal 45 (1) Pemerintah Kota bertanggungjawab terhadap pengawasan pelestarian Cagar Budaya. (2) Masyarakat ikut berperan serta dalam pengawasan Pelestarian Cagar Budaya. BAB XV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 46 ( 1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Walikota Palopo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (2) Pengelolaan Cagar Budaya yang telah memiliki izin wajib menyesuaikan ketentuan persyaratan berdasarkan peraturan daerah ini paling lama 1 {satu) tahun sejak berlakunya peraturan ini. BAB XVI KETENTUANPENUTUP Pasal 47 Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini,sepanjang terkait pelaksanaannya ditetapkan kemudian dengan Peraturan Walikota Palopo. Pasal 48 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini de_!lg�.penempa�xa .�alam Lembaran Daerah Kota Palopo

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2014.
20

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo No. 8 Tahun 2014

Perubahan Atas Perda Kab.Kulon Progo No.10 Tahun 2011 ttg Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Kulon Progo No. 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Mengubah :

PERDA Kab. Kulon Progo No. 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toraja utara Nomor 8 Tahun 2014

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2014

Download :
Perbup Nomor 8 Tahun 2014.pdf

Abstrak

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2014

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2014/NO.8

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2014

ABSTRAK:

a. bahwa dalam penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2Ol4 kegiatan lanjutan dari Tahun Anggaran 2013 belum di anggarkan, pergeseran belanja dan tambahan kegiatan pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah seperti Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran dengan kode rekening 1.01.01.01.01.2 1, Penyediaan biaya pendidikan gratis SD/MI dan SMP/MTS dengan kode rekening 1.O1.O1.O1.16.79, Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dasar (2013) dengan kode rekening 1.01.O1.01.16.81, Penyediaan biaya pendidikan gratis SMA/ SMK, dengan kode rekening 1 .0 1 .O 1 .O 1 . 17 .71 , Pen:rbangunan Gedung Sekolah dengan kode rekening 1 .0 I .O 1 .O 1 .24.O 1 , pada Dinas Pendidikan, Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan kode rekening 1.02.01.01.01.07, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dal luar daerah dengan kode rekening 1.O2.O1.O1.01.18, Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran dengan kode rekening 1.O2.O1 .Ol.Ol.2l, Pembangunan gedung kantor dengan kode rekening 1.02.01.01 .O2.O3, Pengadaan perlengkapan gedung kantor dengan kode rekening 1.02.01.01.02.O7, Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kode rekening 1.02.01.01.02.O9, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhitisar realisasi kinerja SKPD dengan kode rekening 1.O2.01.O1.06.01, Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan dengan kode rekening 1.02.01.01.15.01, Peningkatan kesehatan masyarakat dengan kode rekening 1.O2.01.01.16.09, Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat dengan kode rekening 1.02.01.01.19.01, Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat dengan kode rekening 1.02.01.01.19.02, Peningkatan pendidikan tenaga peny'uluh kesehatan dengan kode rekening 1.02.O1.01.19.04, Monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan kode rekening 1.02.01.O1.21.O4, Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah dengan kode rekening 1.02.01.01.21.01, Penyemprotan lfogging sarang nyamuk dengan kode rekening 1.O2.O1.01.22.01, Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas dengan kode rekening 1.O2.O1.O1.25.O7, Pelayanan jamkesmas dengan kode rekening 1.O2.01.O1.33.02, Pelayanan Askes dengan kode rekening 1.O2.O 1.O 1.33.03, Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan kode rekening 1.O2.O1.01.33.04, pada Dinas Kesehatan, Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dengan kode rekening I .O3.01 .01 .0 1 .03, Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan kode rekening 1 .O3.O 1 .01 .O 1 .O7, Penyediaan makanan dan minuman dengan kode rekening 1 .O3.0 1 .O 1 .O 1 . 17, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah dengan kode rekening 1O3.01.01.01.18, Pembangunan gedung kantor dengan kode rekening 1.03.01.01.02.03, Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kode rekening 1.03.01.01.02.09, Pembangunan jalan dengan kode rekening 1.03.01.01.15.03, Pembangunan Jembatan dengan kode rekening 1.03.01.01.15.O5, Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dengan kode rekening 1.03.01.O1.18.O3, Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat dengan kode rekening 1.03.01.01.21.01, Rehabilitasi/pemeliharaan jalan irigasi dengan kode rekening 1.03.01.01.24.1O, Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan kode rekening 1.03.06.01.01.02, Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dengan kode rekening 1 .03.06.O I .01 .03, Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS dengan kode rekening 1.03.06.O1.01.O4, Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan kode rekening 1.03.06.01.01.07, Pengadaan mebeleur dengan kode rekening 1.O3.O6.01.02.10, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung 2 ( ( r ( kantor dengan kode rekening 1.03.06.01.02.28, Penyediaan sewa sarana mobilitas darat dengan kode rekening 1 .03.06.0 1.02.46, Fasilitasi dan Stimulasi rahabilitasi rumah akibat bencana alam dengan kode rekening 1.03.06.01.18.01, Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran dengan kode rekening 1.03.06.01.19.08, Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat dengan kode rekening 1 .03.06.0 1 .2 1.O 1 , Pada Badan penanggulangan bencana daerah, Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS dengan kode rekening 1 .05.O 1 .01 .01 .04, Penyediaan penataan ketatausahaan administrasi dengan kode rekening 1.O5.O1.O1.01.1O, Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran dengan kode rekening I .05.01 .01 .Ol .21 , Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kode rekening 1.O5.01.01.02.09, Pengadaan pakaian kerja lapangan dengan kode rekening 1.05.01.01.03.03, Pendidikan dan pelatihan formal dengan kode rekening 1 .O5.O 1 .O 1 .05.O 1 , Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan dengan kode rekening 1.05.01.01.15.04, Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin dengan kode rekening 1.05.01.O1.16.O2, Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat dengan kode rekening 1.05.01.01.17.02, Penataan RTH dengan kode rekening 1.O5.O 1.01 .24.05 pada Dinas Tata Ruang darr Permukiman, Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan kode rekening 1 .06.O I .0 1 .01.O7, Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kode rekening 1.06.01.01.O2.O9, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan kode rekening 1.06.01.01.02.22, Penyediaan gedung kantor dengan kode rekening 1.06.01.01.02.45, Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah dengan kode rekening 1 .06.0 1 .01. 15.01, PenJrusunan dan pengumpulan data PDRB dengan kode rekening 1.06.O1.O1.15.O3, Koordinasi perencanaan bidasng fisik dan prasarana dengan kode rekening 1.06.01.O 1. 18.O5, Koordinasi penyelesaian permasalahan penanganan sampah perkotaan dengan kode rekening 1.06.O1.01.19.01, Perencanaan survey/design pembangunan daerah dengan kode rekening I .O6.0 1 .01.20.O7 , monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan kode rekening 1.06.01.O1.21.13, Penyusunan indikator ekonomi daerah dengan kode rekening l.06.01 .O1 .22.O2, Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Pembangunan gedung kantor dengan kode rekening 1.11.01.01.O2.03, Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin dengan kode rekening 1.11.01.O1.15.01, Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan dengan kode rekening 1.11.01.01.23.O1, pada Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Pengembangan jaringan insfrastruktur usaha kecil menengah dengan kode rekening 1.15.01.O1.15.07, Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya, dengan kode rekening 1.15.O1.01.16.01, pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, 3 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah dengan kode rekening 1.17.01.01.01.18, Perencanaan dan penyusunan RKA dengan kode rekening 1.17.Ol.O1.O1.22,Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kode rekening 1.17.O1.01.O2.O9, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan kode rekening 1.17.O1.O1.O2.24, Pendidikan dan pelatihan formal dengan kode rekening 1 . 17.O 1 .01 .05.O 1, Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan dengan kode rekening 1.17.01.01.05.03, Penyusunan Standar operasional prosedur dengan kode rekening 1.17.01.01.05.04, Peiaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri dengan kode rekening 1.17.01.01.15.O5, Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya dengan kode rekening 1.17.O1.O1.16.01, Pengembangan kebudayaan dan pariwisata dengan kode rekening 1.17.O 1.O 1.16.06,Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan dengan kode rekening 1.17.01.01.16.03, Pengembangan daerah tujuan wisata dengan kode rekening 1.17.01.01.16.06, Toraja Festival dengan kode rekening l.l7 .O1.O1.17.08, Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata dengan kode rekening 1.17.O1.O1.17.05, Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata dengan kode rekening 1. 17.01.O 1 . 77 .O7 , Pad.a Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Fasilitasi pemilihan umum dengan kode rekening 1 . 19.O 1 .O 1 .2). .O7 , pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah dengan kode rekening 1.18.01.01 .2O.O4, pada Dinas Pemuda dan Olahraga, Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran dengan kode rekening 1.2O.O3.01.01.21, Pembangunan gedung kantor dengan kode rekening 1.2O.O3.O1.O2.O3, Pengadaan kendaraan dinas/ operasional dengan kode rekening 1.20.03.01.02.O5,Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kode rekening 1.20.03.01.O2.O9,Penyediaan gedung kantor/rumah (sewa) dengan kode rekening 1.2O.O3.O1.02.46, Pendidikan dan pelatihan formal, dengan kode rekening 1.20.03.05.0 l,Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah dengan kode rekening 1.20.03.01.16.O4, Peningkatan kesehatan masyarakat dengan kode rekening 1.20.03.01.16.09, Pentas seni dan budaya, festival. Lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan dengan kode rekening 1.20.03.01.18.03, Sosialisasi pembinaan dan monitoring kebijakan penggunaan DBH-CHT dengan kode rekening 1.2O.O3.O1.22.01, Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik dengan kode rekening 1.2O.O3.25.O l,Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan dengan kode rekening 1.20.O3.O1.26.01, Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan dengan kode rekening I .2O .O3 .Ol .26.04 , Publikasi peraturan perundang-undangan dengan kode rekening 1.2O.O3.O1.26.05, Penyelesaian rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan dengan kode 4 ( ( rekening l.2O.O3.O1.26.O9,pada Sekretariat Daerah, Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan kode rekening l.2O.O4.Ol .O7 Penyediaan penataan ketatausahaan administrasi dengan kode rekening 1.2O.O4.01.10, pada Sekretariat DPRD, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan kode rekening 1.2O.O5.O1.O1.O2, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah dengan kode rekening 1.2O.O5.O 1.O 1. 18, Pengadaan kendaraan dinas/ operasional dengan kode rekening 1.20.05.01.O2.05, pengadaan perlengkapan gedung kantor dengan kode rekening 1.20.O5.O 1.O2.O7, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan kode rekening 1.20.03.01.02.24, Pendidikan dan pelatihan formal dengan kode rekening 1.20.05.01,05.01, Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 2014 dengan kode rekening 1 .20.O5.O 1 .I7 .06, pen]'usunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dengan kode rekening 1.20.05.01.17.11, Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah (bidang penagihan dan penerimaan) dengan kode rekening 1.2O.05.O1.17.19, peningkatan intensifikasi pajak bumi dan bangunan dengan kode rekening 1.2O.O5.O1.17.23, Asistensi rencana kerja anggaran SKPD kabupaten toraja utara dengan kode rekening 1.2O.O5.O1.17.31, Penyusunan rancangan KDH tentang penjabaran APBD 2015 dengan kode rekening L.2O.O5.O1.17.36, Penyrrsunan Rancangan Kebijakan Akuntansi dengan kode rekening 1.2O.05.17.45, Pengelolaan keuangan daerah (SPP,SPM,SP2D) dengan kode rekening 1 .20.05.01 . 18.06, Belanja Tidak Terduga dengan kode rekening 1.20.05.5.1.8, Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD), Belanja Hibah dengan kode rekening 1.2O.O5.O2.O0.O0.5.1.5. 1.4, Belanja bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa dengan kode rekening 1.20.05.02.00.00.5.1.5.1 .7 , Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD), Seleksi penerimaan calon PNS dengan kode rekening 1.2O.O7.O1.32.O2, Pemberian bantuan tugas belajar/ijin belajar dan ikatan dinas dengan kode rekening 1.2O.O7.01.32.11, Pemberkasan CPNS dengan kode rekening 1.2O.O7.O1.32.24, pad.a Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, Peningkatan kemampuan lembaga petani dengan kode rekening 1.21.01.01.15.03, Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan dengan kode rekening 1.21.O1.O1.16.O9, pada Badan peiaksana penyrrluhan dan ketahanan pangan, Pengadaan kendaraan dinas/ operasional dengan kode rekening I.22.01.O1.02.05, Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kode rekening 1.22.01.O1.02.09, Pengadaan dengan kode rekening 1.22.O1.O1.02.11, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan kode rekening 1.22.01.O1.02.22, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu dengan kode rekening 1.22.01.01.03.O5, Gelar TTG Nasional XI dengan kode rekening 1.22.O1.O1.15.07, pelaksanaan musyawarah pembangunan desa dengan kode rekening 1.22.O1.O7.17.O2, Pemberian stimulan pembangunan desa dengan kode rekening 5 ( ( l.22.OI.Ol.l7.O3, Pembinaan pengembangan PNPM Mandiri dengan kode rekening l.22.Ol.Ol.I7.06, Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan dengan kode rekening 1.22.01.O1.Ia.O1, Palatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah dengan kode rekening 1.22.OI.O1.18.02, Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif dengan kode rekening 1.22.01.O1.19.01,Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Lembang, Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan kode rekening 2.O1.01.O1.01.O7, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi daiam dan luar daerah dengan kode rekening 2.O1.O1.O1.01.18, Pendidikan dan pelatihan forma-l dengan kode rekening 2.01.01.01.05.01, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dengan kode rekening 2.O1.01.01.06.02, Pelatihan petani dan pelaku agribisnis dengan kode rekening 2.01.01.01.15.01, Pengembangan Intensifikasi tanaman padi, palawija dengan kode rekening 2.01.O1.O1.16. 15, Pengembangan pertanian pada lahan kering dengan kode rekening 2.01.01.01.16. 17, Pengembangan perbenihan/perbibitan dengan kode rekening 2.O1.O1.01.16.20, Peningkatan produksi, produktivitas dab mutu produk perkebunan, produk pertanian dengan kode rekening 2.O1.01.01.16.29, Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian / perkebunan tepat guna dengan kode rekening 2.01.01.01.18.02, Pengembangan bibit unggul pertanian / perkebunan dengan kode rekening 2.01.01.O1.19.03, Pembinaan dan pengembangan perikanan dengan kode rekening 2.01.01.01.20.03, Kajian kawasan budidaya laut,air payau dan air tawar dengan kode rekening 2.Ol.Ol.Ol.24.O1, Penyediaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana produksi perikanan budi daya dengan kode rekening 2.O 1 .O 1 .O 1 .24.02 Pada Dinas Pertanian dan Perikanan, Pembangunan jalan dengan kode rekening 2.O1.O2.O1. 15.03, Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak dengan kode rekening 2.O1.O2.O1.22.O1, Pengembangan agribisnis peternakan dengan kode rekening 2.O1.O2.O1.24.O8 Pada Dinas Peternakan, Pembangunan gedung kantor dengan kode rekening 2.O2.O1.O1.O2.03, pengadaan kendaraan dinas/ operasional dengan kode rekening 2.O2.Ol .O1.02.05, Pemeliharaan rutinberkaia kendaraan dinas/ operasional dengan kode rekening 2.O2.O1.O1.O2.24, Penyediaan penataan ketatausahaan administrasi dengan kode rekening 2.O2.O1.O1.01.10, Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun dengan kode rekening 2.O2.O1.O1.06.04, Pembangrnan jalan dengan kode rekening 2.O2.O1.O1 .15.03, Pelaksanaan IUP HKm hutan Nanggala dengan kode rekening 2.02.01.O 1.15. 10, Pembinaan Pengembangan sutra alam toraja utara dengan kode rekening 2.O2.O1.Ol.l5.ll, Pengendalian pemanfaatan getah pinus dengan kode rekening 2.02.01.O1.15.12, Penunjang pengembangan komoditi produk unggulan kabupaten (PRUKAB) Kopi arabika toraja dengan kode rekening 2.O2.O1.O1.16.34, Penunjang Pembuatan tanaman reboisasi dan penghijauan dengan kode rekening 2.O2.O1.O1.16. 1 1, Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan 6 ( ( Mengingat hutan dengan kode rekening 2.O2.Ol.Ol.l7.05, Pengendalian peredaran kopi arabika dengan kode rekening 2.O2.O1.O1.17.16, Penunjang penyediaan sarana produksi pertanian / perkebunan dengan kode rekening 2.O2.O1.O1.I9.09, Pengkajian perubahan fungsi kawasan hutan lindung kab. Toraja utara, dengan kode rekening 2.O2.Ol.Ol.2O.O5, Peningkatan Produksi, produktihtas dab mutu produk perkebunan, produk pertanian, dengan kode rekening 2.02.01.01.16.29, Reboisasi dan penghijauan dengan kode rekening 2.O2.O1.O1.16. 10, Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah dengan kode rekening 2.O2.Ol.Ol.l7 .O7 , Penyediaan sarana produksi pertanian perkebunan dengan kode rekening 2.01.01.01.19.O2, Pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan kode rekening 1.2O.22.Ol.01.O7,Penyediaan jasa kebersihan kantor dengan kode rekening 1.2O.22.O1.O1.O8, Penyediaan penataan ketatausahaan administrasi dengan kode rekening l.2O.22.Ol.01.10,Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan kode rekening l.2O.22.Ol.Ol. 12, Penyediaan peralatan rumah tangga dengan kode rekening 1.2O.22.O),.O1.14, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah dengan kode rekening l.2O.22.Ol.01.18,Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran dengan kode rekening 1 .2O.22.O1 .O1 .21 , Pengadaan kendaraan dinas/operasional dengan kode rekening 1.2O.22.O1.O2.O5, Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kode rekening I .2O .22.O1 .O2.O9 , Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor dengan kode rekening 1.2O.22.O1.O2.22, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan kode rekening 1.2O.22.O1.O2.24, Perrgadaan pakaian khusus hari-hari tertentu dengan kode rekening 1.2O.22.O1.O3.O5, Pendidikan dan pelatihan formal dengan kode rekening 1.2O.22.O1.05.O I Kegiatan pembinaan organisasi perempuan dengan kode rekening 1.20.22.01.34.01, pada Kecamatan Dende' Piongan Napo, Penyediaan gedung kantor/rumah (sewa) dengan kode rekening I.20.62.01 .02.45, pada Kelurahan Singki'; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Toraja Utara
. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Paj ak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tanr,bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 7 ( ( ( 2. Undang-Undang Nomor 2l Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2OO0 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan [,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2OO2 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O2 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 425O); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2O03 tentang Keuangan Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O03 Nomor 47, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor l Tahun 2OO4 tentar.g Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 442t\; 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2O04 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentar,g Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8 ( ( ( 1O. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 20O8 tentang Pembentukan Kabupaten Toraj a Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 1O1, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874); 1 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O09 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2OO1 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Ta}run 2OO4 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 90, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 12); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 45O2); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 20O5 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O05 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 9 ( 2O. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2O05 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 140, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyrrsunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO6 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O6 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O10 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2O11 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Pen5nrsunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2OI4; 26. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 201O tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2O1O Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2); 27. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2O10 tentang Organisasi dan Tata Kerja DinasDinas Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 201O Nomor 8); 28. Peraturan Daerah Kabupaten Toraj a Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Toraj a Utara Nomor 3); 29. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2074 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2014 Nomor l); 30. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2074 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2O14 Nomor 1).
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2014. Pasal I Ketentuan dalam Pasal 2 Lan:piran I dan Ringkasan Lampiran II dalam Peratural Bupati Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2074 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2O14 Nomor 1), diubah sebagai berikut: Pasal 2 (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2074 berjumlah sebagai berikut : a. Pendapatan Daerah b. Belanja : - Belanja Tidak langsung - Belanja Langsung Surplus/Defisit c. Pembiayaan - Penerimaan Pembiayaan - Pengeiuaran Pembiayaan Pembiayaan Netto Surplus Rp.694.263.575.775,- Rp.369.434.324.730,- Rp. (1.s00.000.000,-) Rp. 3.O00.00O.0OO,- Rp. 1.50O.0OO.0OO,- Sisa kbih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan Rp. O (21 Penjelasan lebih rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran I dan Lampiran II (Ringkasan Lampiran) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Rp. 695.763.575.775 Rp. 326 329.251 .O45 Rp. i.500.000.ooo lt ( ( (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) oleh Pejabat Pengelolaan Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2014.
25

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2014

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Standar Biaya Dan Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2014

APBD

Status Peraturan

Mengubah :

PERBUP Kab. Jepara No. 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Standar Biaya Dan Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2014

Download :
Perbup Jepara Tahun 2014 No 8.pdf

Abstrak

Standar Biaya Dan Satuan Harga

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2014/NO.8

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Standar Biaya Dan Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2014

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka penyesuaian honorarium pengelola keuangan dan pengeloia kegiatan serta harga barang di lingkuigan Pemerintah Kabupaten Jepara maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Jepara Nomor 31 Tahun 2013 tentang standar Biaya dan satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2014; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 31 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 31 Tahun 2013 tentang standar Biaya dan satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2014;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006; Peraturan Bupati Jepara Nomor 31 Tahun 2013;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan beberapa ketentuan dala Lampiran. Perubahan ketentuan dalam Keterangan Angka Romawi I huruf C. Perubahan ketentuan dalam Angka Romawi III huruf AB point 1.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2014.
Peraturan Bupati Jepara Nomor 3 Tahun 2014 Peraturan Bupati Jepara Nomor 31 Tahun 2013 tentang Standar Biaya dan Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2014 diubah,
9 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2014

Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka Kabupaten Bandung

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
PERBUP 8 TAHUN 2014.pdf

Abstrak

renacana - strategis - rumah - sakit - umum - daerah - cicalengka - kabupaten - bandung

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD 2014/8

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka Kabupaten Bandung

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 ayat a94a0 huruf c PP No. 23 Tahun 2005 maka perlu menetapkan Perbup tentang Rencana Strategis tentang Rencana Strategis Bisnis Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka Kab. Bandung.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 20 Tahun 2004; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 61 Tahun 2007; Permen Keuangan No. 08/PMK.02/2006; Permenkes No. 159b/Menkes/SK/Per/II/1988;Permenkes No. 749b/Menkes/SK/Per/XII/1989; Kepmenkes No. 772/Menkes/SK/IV/2002; Kepmenkes No. 631/Menkes/SK/IX/2006;Kepmenkes No. 703/Menkes/SK/IX/2006; Perda Kab. Bandung No. 17 TAhun 2007; Perda Kab. bandung No. 19 Tahun 2007; Perda Kab. bandung No. 21 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bandung No. 11 Tahun 2003; Perda Kab.bandung No. 5 Tahun 2008; Perda Kab. Bandung No. 11 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bandung No. 5 Tahun 2015; Perda Kab. Bandung No. 12 Tahun 2013; Perbup No.1 Tahun 2009; Perbup Bandung No. 46 Tahun 2012; Perbup Bandung No. 41 Tahun 2013.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, dan Rencana Strategis Bisnis.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2014.
76 Hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2014

Perizinan dan Non Perizinan

Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Kota Semarang Perda 8 2014.pdf

Abstrak

perizinan

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2014/No.8

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perizinan dan Non Perizinan

ABSTRAK:

a. bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjamin iklim inventasi yang kondusif, memberikan kepastian hukum, melindungi kepentingan umum, dan memelihara lingkungan hidup; b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas perizinan dan non perizinan yang pasti, perlu dibuat peraturan mengenai perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perizinan Dan Non Perizinan.
Pasal 8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008.
Peraturan ini mengatur pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun Tanda Daftar Usaha dan dokumen dan bukti legaltitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam ranah hukum administrasi negara. Hal Yang Diatur : 1. Ketentuan Umum; 2. Maksud Dan Tujuan, Asas, Ruang Lingkup Sasaran; 3. Fungsi Perizinan Dan Non Perizinan; 4. Subjek Dan Objek Perizinan Dan Non Perizinan; 5. Penataan Perizinan Dan Non Perizinan; 6. Jenis Perizinan Dan Non Perizinan; 7. Keabsahan Dan Tata Laksana Perizinan Dan Non Perizinan; 8. Kewenangan Perizinan Dan Non Perizinan; 9. Penyelenggara Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan; 10. Standar Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan; 11. Partisipasi Masyarakat; 12. Pengawasan; 13. Sanksi Admnistrasi; 14. Penyidikan; 15. Ketentuan Pidana; 16. Ketentuan Peralihan; 17. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2014.
24 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2014

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERDA Kab. Sukoharjo No. 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo

Mengubah :

PERDA Kab. Sukoharjo No. 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo

Download :
8-2014.pdf

Abstrak

perubahan-perda-sotk

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, BD Tahun 2014/No.8

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, telah dibentuk lembaga teknis daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo; b. bahwa guna mengoptimalkan fungsi pelayanan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan dalam rangka efektifitas dan efisiensi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah perlu adanya pengabungan nomenklatur Kantor Penanaman Modal dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana tertuang pada ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal dan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah; c. bahwa Pemerintah Daerah telah menetapkan jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah, maka jabatan struktural dibawah Inspektur Pembantu perlu dihapus menyesuaikan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007;Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009;Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Perubahan Ketiga Atas Perda Kab. Sukoharjo No. 4 Tahun 2008

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2014.
13 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2014

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2014.