Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2014

Perizinan dan Non Perizinan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun Tanda Daftar Usaha dan dokumen dan bukti legaltitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam ranah hukum administrasi negara. Hal Yang Diatur : 1. Ketentuan Umum; 2. Maksud Dan Tujuan, Asas, Ruang Lingkup Sasaran; 3. Fungsi Perizinan Dan Non Perizinan; 4. Subjek Dan Objek Perizinan Dan Non Perizinan; 5. Penataan Perizinan Dan Non Perizinan; 6. Jenis Perizinan Dan Non Perizinan; 7. Keabsahan Dan Tata Laksana Perizinan Dan Non Perizinan; 8. Kewenangan Perizinan Dan Non Perizinan; 9. Penyelenggara Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan; 10. Standar Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan; 11. Partisipasi Masyarakat; 12. Pengawasan; 13. Sanksi Admnistrasi; 14. Penyidikan; 15. Ketentuan Pidana; 16. Ketentuan Peralihan; 17. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perizinan dan Non Perizinan

T.E.U.

Indonesia, Kota Semarang

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Semarang

Tanggal Penetapan

26 September 2014

Tanggal Pengundangan

26 September 2014

Tanggal Berlaku

26 September 2014

Sumber

LD.2014/No.8

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Semarang

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 29 kali

FILE-FILE PERATURAN

Kota Semarang Perda 8 2014.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

perizinan

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2014/No.8

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perizinan dan Non Perizinan

ABSTRAK:

a. bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjamin iklim inventasi yang kondusif, memberikan kepastian hukum, melindungi kepentingan umum, dan memelihara lingkungan hidup; b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas perizinan dan non perizinan yang pasti, perlu dibuat peraturan mengenai perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perizinan Dan Non Perizinan.
Pasal 8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008.
Peraturan ini mengatur pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun Tanda Daftar Usaha dan dokumen dan bukti legaltitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam ranah hukum administrasi negara. Hal Yang Diatur : 1. Ketentuan Umum; 2. Maksud Dan Tujuan, Asas, Ruang Lingkup Sasaran; 3. Fungsi Perizinan Dan Non Perizinan; 4. Subjek Dan Objek Perizinan Dan Non Perizinan; 5. Penataan Perizinan Dan Non Perizinan; 6. Jenis Perizinan Dan Non Perizinan; 7. Keabsahan Dan Tata Laksana Perizinan Dan Non Perizinan; 8. Kewenangan Perizinan Dan Non Perizinan; 9. Penyelenggara Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan; 10. Standar Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan; 11. Partisipasi Masyarakat; 12. Pengawasan; 13. Sanksi Admnistrasi; 14. Penyidikan; 15. Ketentuan Pidana; 16. Ketentuan Peralihan; 17. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2014.
24 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2014

Perizinan dan Non Perizinan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT