Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangkajene Kepulauan Nomor 08 Tahun 2014

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PANGKAENE DAN KEPULAUAN

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

pasal 1 : perubahan anggaran pasal 2 : belanja daerah pasal 4 : uraian lebih lanjut pasal 5 : bupati penetepan pasal 6 : peraturan daerah in mulai berlaku

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pangkajene Kepulauan Nomor 08 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PANGKAENE DAN KEPULAUAN

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pangkajene Kepulauan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Pangkajene

Tanggal Penetapan

27 Agustus 2014

Tanggal Pengundangan

27 Agustus 2014

Tanggal Berlaku

27 Agustus 2014

Sumber

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2014 NOMOR 8

Subjek

APBD

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pangkajene Kepulauan

Bidang

Halaman ini telah diakses 123 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TA 2014.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PANGKAENE DAN KEPULAUAN
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 08, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2014 NOMOR 8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PANGKAENE DAN KEPULAUAN
ABSTRAK:	a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeserann antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2014 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perubahan APBD tahun anggaran 2014 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah; 1. undang-undang nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat II di sulawesi (lembaran negara republik indonesia tahun 1959 nomor 74, tambahan negara republik indonesia nomor 1822); 2. undang-undang nomor 12 tahun 1994 tentang pperubahan atas undang-undang nomor 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan (lembaran negara republik indonesia tahun 1994 nomor 62, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3851); 3. undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 75, tambahan negara republik indonesia nomor 3851); 4. undang-undang nomor 20 tahun 2000 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (lembaran negara republik indonesia tahun 2000 nomor 130, tambahan negara republik indonesia nomor 3989); 5. undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2000 nomor 246, tambahan negara republik indonesia nomor 4048); 6. undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara (lembaran negara republik indonesia tahun 2003 nomor 47, tambahan negara republik indonesia nomor 4296); 7. undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pembendaraan negara (lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 5, tambahan negara republik indonesia nomor 4355); 8. undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara (lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 66, tambahan negara republik indonesia nomor 4400); 9. undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional(lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan negara republik indonesia nomor 4421); 10. undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah(lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan negara republik indonesia nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undnag-undang nomor 12 tahun 2008 (lembaran negara republik indonesia tahun 2008 nomor 59, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4844); 11. undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang p[erimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan negara republik indonesia nomor 4438); 12. undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah(lembaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 130, tambahan negara republik indonesia nomor 5049); 13. undang-undang nomor 12 tahun 201 t1entang pembentukan peraturan perundang-undangan (lembaran negara republik indonesia tahun 2011 nomor 82, tambahan negara republik indonesia nomor 5234); 14. peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2001 nomor 118, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4138); 15. peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2001 nomor 119, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4139); 16. peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan anggota DPRD (lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 90 , tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4416) sebaigaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2005 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 24 tehun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah ( lembaran negara reoublik indonesia tahun 2005 nomor 94, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4540); 17. peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan badan pelayanan umum(lembaran negara republik indonesia tahun 2005 nomor 48, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4502); 18. peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2010 nomor 123, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5165); pasal 1 : perubahan anggaran pasal 2 : belanja daerah pasal 4 : uraian lebih lanjut pasal 5 : bupati penetepan pasal 6 : peraturan daerah in mulai berlaku
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2014. 10

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangkajene Kepulauan Nomor 08 Tahun 2014

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PANGKAENE DAN KEPULAUAN

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT