BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4.1, BERITA DAERAH KABUPATEN KEPUALAUN SULA TAHUN 2022 NOMOR 4.1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu disediakan Biaya Operasional dan Biaya penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 ; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 01 Tahun 2022.
Biaya penunjang operasinal Bupati dan Wakil Bupati disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah, dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kehematan dan dapat dipertanggungjawabkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2022.
7 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Timur Nomor 32a Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) Tahun Anggaran 2022 agar dapat disusun dengan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah penganggaran terpadu dan panganggaran berdasarkan prestasi kerja, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur perlu membuat standar Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK); bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 51 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, standar harga satuan regional digunakan sebagai pedoman dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Buapati tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintnah Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2023;
Dasar Hukum Peraturan Buapti ini adalah : UU Nomor 7 (drt) Tahun 1956; UU Nomor 24 Tahun 1956; UU Nomor 17 Tahun 2023; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 25 tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 39 Tahun 2006; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 8 Tahun 2008; PP Nomor 12 Tahun 2019; Perpres Nomor 16 Tahun 2018; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Qanun kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Buapti ini mengatur 6 Pasal terdiri BAB I Ketentuan Umum, BAB II Harga Satuan Pokok Kegiatan, BAB III Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2022.
Halaman : 6 Hlm , Lampiran : 2 Hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sleman Nomor 53.4 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 7.1 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Biaya Pengganti Pengolahan Darah
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan kualitas dan cakupan dalam pelayanan kesehatan
transfusi darah, perlu menyesuaikan Peraturan Bupati Sleman Nomor 7.1 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Biaya Pengganti Pengolahan Darah;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1950; Peraturan Bupati Sleman Nomor 7.1 Tahun 2020;
Materi Pokok: Mengubah ketentuan Pasal 7; Pasal 8; Pasal 9 Peraturan Bupati Sleman Nomor 7.1 Tahun 2020;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2023.
Mengubah: Peraturan Bupati Sleman Nomor 7.1 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Biaya Pengganti Pengolahan Darah.
Jumlah Halaman: 5 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sleman Nomor 2.2 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pemberian Fasilitasi Penyusunan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Bagi Guru Tidak tetap, Guru Tetap Yayasan, Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal, Tutor Kesetaraan Dan Laporan Pelaksanaan Kerja Bagi Pegawai Titak Tetap, Pegawai Tetap Yayasan Di Kabupaten Sleman
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan mutu dan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan, Pemerintah Kabupaten Sleman memberikan fasilitasi penyusunan dokumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran bagi Guru Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan, Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini NonFormal, Tutor Kesetaraan dan Laporan Pelaksanaan Kerja bagi Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Tetap Yayasan;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022; Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.4 Tahun 2021;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Kriteria Penerima Fasilitasi; Pengajuan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Pemberian Fasilitasi; Pembinaan Dan Pengawasan; Sanksi; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2022.
Jumlah Halaman: 18 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 21.1 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Analisis Standar Belanja
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 298 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja, Belanja Daerah untuk Pendanaan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berpedoman pada analisis standar belanja dan standar
harga satuan regional;
b. bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Belanja Daerah berpedoman pada
standar harga satuan regional, analisis standar
belanja, dan/atau standar teknis;
c. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas
penyusunan anggaran, perlu adanya alat untuk
menentukan kewajaran biaya setiap kegiatan;
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16 Tahun 2021 ;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2022.
Peraturan yang dicabut: Peraturan Bupati Sleman
Nomor 53.4 Tahun 2021 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah
Kabupaten Sleman (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor
53.4)
Halaman: 6 hlm, Lampiran : 110 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Maybrat Nomor 20B Tahun 2022
PEDOMAN PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
2022
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 20B, BD. No 2022/5B, LL Kab Maybrat: 23 hal
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetap kan Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Uttdang-Undang Nornor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Maybrat Nomor 2 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maybrat Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Bupati Maybrat Nomor 49 Tahun 2020; Peraturan Bupati Maybrat Nomor 52 Tahun 2020; Peraturan Bupati Maybrat Nomor 52 Tahun 2020; Peraturan Bupati Maybrat Nomor 53 Tahun 2020; Peraturan Bupati Maybrat Nomor 55 Tahun 2020; Peraturan Bupati Maybrat Nomor 56 Tahun 2020; Peraturan Bupati Maybrat Nomor 57 Tahun 2020; Peraturan Bupati Maybrat Nomor 58 Tahun 2020; Peraturan Bupati Maybrat Nomor 59 Tahun 2020; Peraturan Bupati Maybrat Nomor 60 Tahun 2020; Peraturan Bupati Maybrat Nomor 61 Tahun 2020; Peraturan Bupati Maybrat Nomor 62 Tahun 2020; Peraturan Bupati Maybrat Nomor 63 Tahun 2020; Peraturan Bupati Maybrat Nomor 64 Tahun 2020; Peraturan Bupati Maybrat Nomor 65 Tahun 2020; Peraturan Bupati Maybrat Nomor 66 Tahun 2020; Peraturan Bupati Maybrat Maybrat Nomor 67 Tahun 2020; eraturan Bupati Maybrat Nomor 68 Tahun 2020; Peraturan Bupati Maybrat Nomor 69 Tahun 2020; Peraturan Bupati Maybrat Nomor 70 Tahun 2020; Peraturan Bupati Maybrat Nomor 71 Tahun 2020; Peraturan Bupati Maybrat Nomor 72 Tahun 2020; Peraturan Bupati Maybrat Nomor 74 Tahun 2020; Peraturan Bupati Maybrat Nomor 75 Tahun 2020; Peraturan Bupati Maybrat Nomor 76 Tahun 2020; Peraturan Bupati Maybrat Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Bupati Maybrat Nomor 78 Tahun 2020; Peraturan Bupati Maybrat Nomor 79 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, meliputi :
a. Penganggaran hibah dan bantuan sosial,
b. Pelaksanaan dan penatausahaan hibah dan bantuan sosial,
c. Pertanggungjawaban dan pelaporan hibah dan bantuan sosial: serta
d. Monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2022.
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Maybrat Tahun 2017 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Maybrat Tahun 2019 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lamp 23 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 452 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah
ABSTRAK:
Bahwa Perbup merupakan kebijakan pemerintah daerah dan merupakan satu kesatuan dari sistem hukum nasional sehingga tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, koordinasi penerapan standar pelayanan minimal di daerah yang meliputi penerapan, pemantauan dan evaluasi serta penanganan isu dan permasalahan penerapan standar pelayanan minimal harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati No. 90 Tahun 2019 tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 2 Tahun 2018; Permendagri No. 59 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang Pencabutan Peraturan Bupati No. 90 Tahun 2019 tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2022.
3 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 249 Tahun 2022
PEDOMAN - PELAKSANAAN - BANTUAN - STIMULASI - RUMAH - TIDAK - LAYAK - HUNI - PADA - DINAS - PERUMAHAN - KAWASAN - PERMUKIMAN - DAN - PERTAHANAN - KABUPATEN - KUNINGAN
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rumah Tidak Layak Huni pada Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Kuningan
ABSTRAK:
Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran dalam penyaluran dana bantuan stimulan serta untuk menjamin hukum perlu diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rumah Tidak Layak Huni Pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kuningan.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 88 Tahun 2014; PP No. 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 12 Tahun 2021; Perpreps No. 27 Tahun 2020; Permen PUPR No. 02/PRT/M/2016; Permen PUPR No. 07/PRT/M/2018; Perbup Kuningan No. 11 Tahun 2018; Perbup Kuningan No. 60 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Kuningan No. 44 Tahun 2020.
Peraturan ini mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rumah Tidak Layak Huni Pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kuningan yang meliputi Ketentuan Umum, Maksud dan Ruang Lingkup, Bentuk BSRTLH Daerah, Jenis Kegiatan BSRTLH Kabupaten Kuningan, Penerima BSRTLH Daerah, Penyelenggaraan BSRTLH Daerah, Pengawasan dan Pengendalian, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2022.
9 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
