Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (3), Pasal 94 ayat (3), Pasal 95 ayat (5) dan Pasal 97 ayat (2) Peraturan
Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 69 Tahun 1958; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 28 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 4 Tahun 2023; PP No. 35 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2023;
Dalam Perup ini diatur tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah. Ruang lingkup pemungutan retribusi daerah dalam Peraturan
Bupati ini meliputi:
a. tata cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi;
b. tata cara penghapusan piutang Retribusi;
c. tata cara pengajuan keberatan Retribusi;
d. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi;
e. tata cara pemberian insentif fiskal, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi serta pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
f. pemanfaatan penerimaan Retribusi;
g. tata cara Pemeriksaan Retribusi;
h. tata cara penyelenggaraan kerja sama pemungutan retribusi daerah dengan pihak ketiga; dan
i. penatausahaan dan pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
63 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bengkalis Nomor 21 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (3) Peraturan
Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 8 Tahun 2023;
Dalam Peraturan Ini Berisi 12 (dua belas) Bab dan 78 (tujuh puluh delapan) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Pendaftaran Dan Pendataan; Penetapan Besaran; Pembayaran Dan Penyetoran; Pelaporan; Pengurangan, Keringanan, Pembetulan, Pembatalan Ketetapan, Dan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi; Penagihan; Pengawasan, Penertiban Dan Larangan Reklame; Keberatan Dan Banding; Gugatan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2024.
Pada Saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :
a. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 16 Tahun 2012 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah
Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 Nomor 16) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 34 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 16
Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak
Reklame (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021
Nomor 34);
b. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 47 Tahun 2022 tentang
Jaminan Bongkar Dalam Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten
Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022
Nomor 47);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lamp V
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 21 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024
ABSTRAK:
Bahwa stunting merupakan masalah kekurangan gizi
kronis yang disebabkan kurangnya asupan gizi dalam
waktu cukup lama terutama pada masa Seribu Hari
Pertama Kehidupan (HPK), yang mengakibatkan gangguan
pertumbuhan fisik pada anak dengan tinggi badan lebih
rendah atau pendek dari standar usianya, mempengaruhi
perkembangan jaringan otak serta kecerdasan sehingga
berdampak terhadap kualitas sumber daya ketika dewasa.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 tahun 2014; Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 585/Menkes/SK/V/2007; Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 78 Tahun 2018; Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 70 tahun 2020; Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 2 tahun 2021;
Dalam Peraturan Ini Berisi 8 (delapan) Bab dan 25 (dua puluh lima) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan; Strategi Percepatan Penurunan Stunting; Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting; Koordinasi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting; Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan; Pendanaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2024.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 21 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 21, Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 Nomor 21
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kuantan Singingi
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Kpts. 255/IX/2022 tanggal 28 September 2022 menetapkan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kuantan Singingi sebagai Badan Layanan Umum Daerah. bahwa melaksanakan pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum daerah, menyatakan pengadaan barang dan jasa pada Badan Layanan Umum Daerah yang bersumber diluar Anggaran Pendapatan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Kepada Daerah
UU No. 53 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2023, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 23 Tahun 2005, Perpres No. 16 Tahun 2018, Permendagri No. 79 Tahun 2018, Permenkes No. 43 Tahun 2019, PerLKPBJ Pemerintah No. 5 Tahun 2021
Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi UPTD Puskesmas yang melaksnakan sistem pengelolaan keuangan BLUD dalam melaksanakan pengadaan barang / jasa yang bersumber dari luar Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah. Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah: untuk menjamin ketersedian barang / jasa yang lebih bermutu,lebih murah, proses pengadaan sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2024.
13 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pelalawan Nomor 21 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 21, Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2024 Nomor 21
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pasar Kabupaten Pelalawan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi pengelolaan
sarana perdagangan sebagai penunjang teknis
penyelenggaraan tugas dan fungsi perdagangan di
Kabupaten Pelalawan perlu membentuk Unit Pelaksana
Teknis Pengelolaan Pasar pada Dinas Koperasi Usaha
Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Pelalawan. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas, untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, maka pada dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah
UUD 1945, UU No. 53 Tahun 1999, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 18 Tahun 2016, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Permendagri No. 12 Tahun 2017, Permendag No. 96 Tahun 2017, Perda No. 10 Tahun 2016, Perbup No. 20 Tahun 2022
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Klasifikasi, Kedudukan dan Susunan Organisasi
3. Tugas Pokok dan Fungsi
4. Tata Kerja
5. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2024.
8 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kampar Nomor 21 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 21, Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024 Nomor 21
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 104
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rericaria pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunanjangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2025
UUD 1945, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 17 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 18 Tahun 2016, PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 18 Tahun 2020, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Permendagri No. 86 Tahun 2017, Permendagri No. 70 Tahun 2019, Permendagri No. 90 Tahun 2019, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Perda Prov. Riau No. 12 Tahun 2017, Perda Kab. Kampar No. 12 Tahun 2017, Perda Kab. Kampar No.20 Tahun 2007, Perda Kab. Kampar No. 6 Tahun 2016
Dengan Peraturan Bupati mi ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2025. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 merupakan dokumen perencanaan pembangunan
daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2025.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2024.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 21 Tahun 2024
PERBUP Kab. Cirebon No. 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2024.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mamuju Nomor 21 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 huruf b Peraturan
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.29 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; Permen PPN/Kepala Bappenas No. 11 Tahun 2017
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Kegiatan Gerakan Masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2024.
8 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa rencana strategis perangkat daerah merupakan
dokumen perencanaan perangkat daerah untukjangka waktu 5
(lima) tahun yang disusun dalam rangka pelaksanaan urusan
pemerintahan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi setiap
perangkat daerah;
bahwa adanya perubahan nomenklatur pada aplikasi sistem
informasi pemerintah daerah berdampak pada klasifikasi,
kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan
keuangan daerah;
bahwa Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022
tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun
2021-2026 sudah tidak sesuai dengan perkembangan
peraturan perundang-undangan, sehingga perlu dilakukan
perubahan;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
Materi Pokok: Mengubah Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40
Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021
2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 40);
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2024.
Mengubah Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40
Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021
2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 40);
Jumlah Halaman : 2 HLM
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Batang Nomor 21 Tahun 2024
PERBUP Kab. Batang No. 55 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batang Nomor 62 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang
ABSTRAK:
bahwa tata naskah dinas merupakan sarana dalam
menciptakan arsip pelaksanaan tugas pemerintahan
menjadi autentik, terpercaya, memiliki kepastian, dan dapat
dipertanggungjawabkan, sehingga terwujud tata kelola
pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi, kolusi, dan
nepotisme; bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi, efisiensi,
dan efektivitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan
daerah diperlukan pedoman tata naskah dinas di
lingkungan pemerintah daerah; bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Daerah, Peraturan Bupati Nomor
62 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun
2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 62
Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang sudah tidak
sesuai dengan perkembangan organisasi, peraturan
perundang-undangan, dan perkembangan teknologi
komunikasi dan informasi, sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Jenis, Susunan, dan Bentuk Naskah Dinas, Pembuatan Naskah Dinas, Pengamanan Naskah Dinas, Pejabat Penandatangan Naskah Dinas, Pengendalian Naskah Dinas, Pembinaan dan Pengawasan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2024.
Peraturan Bupati Batang Nomor 62 Tahun 2014 dicabut.
69 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
