Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lombok Timur Nomor 21 Tahun 2024

Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Perup ini diatur tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah. Ruang lingkup pemungutan retribusi daerah dalam Peraturan Bupati ini meliputi: a. tata cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi; b. tata cara penghapusan piutang Retribusi; c. tata cara pengajuan keberatan Retribusi; d. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi; e. tata cara pemberian insentif fiskal, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi serta pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi; f. pemanfaatan penerimaan Retribusi; g. tata cara Pemeriksaan Retribusi; h. tata cara penyelenggaraan kerja sama pemungutan retribusi daerah dengan pihak ketiga; dan i. penatausahaan dan pelaporan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lombok Timur Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Lombok Timur

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Selong

Tanggal Penetapan

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

Sumber

BD 2024 (21) : 63 hlm

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 35 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Lombok Timur Nomor 21 Tahun 2024.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Retribusi Daerah - Pemungutan
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 21, BD 2024 (21) : 63 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah
ABSTRAK:	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (3), Pasal 94 ayat (3), Pasal 95 ayat (5) dan Pasal 97 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah; UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 69 Tahun 1958; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 28 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 4 Tahun 2023; PP No. 35 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2023; Dalam Perup ini diatur tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah. Ruang lingkup pemungutan retribusi daerah dalam Peraturan Bupati ini meliputi: a. tata cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi; b. tata cara penghapusan piutang Retribusi; c. tata cara pengajuan keberatan Retribusi; d. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi; e. tata cara pemberian insentif fiskal, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi serta pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi; f. pemanfaatan penerimaan Retribusi; g. tata cara Pemeriksaan Retribusi; h. tata cara penyelenggaraan kerja sama pemungutan retribusi daerah dengan pihak ketiga; dan i. penatausahaan dan pelaporan.
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal . 63 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521