Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Tabalong
ABSTRAK:
Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus yang perlu dilakukan pencegahan sedini mungkin agar terbentuk karakter anti tindak pidana korupsi. Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud di atas perlu dilaksanakan pada Satuan Pendidikan, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi Pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Tabalong.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 39 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi Pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Tabalong, yang memuat: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Nilai dan Prinsip penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi; Pelaksana dan Tanggung Jawab
Pendidikan Antikorupsi; Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi; Pengawasan dan Evaluasi; serta Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 55 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD Kabupaten Pati Tahun 2019 No.55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Implementasi Pendidikan Karakter AntiKorupsi Pada Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Pati
ABSTRAK:
a. bahwa implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi di seluruh level jenjang pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan siswa sebagai generasi muda yang berkarakter moral antikorupsi;
b. bahwa dalam upaya menciptakan siswa yang berintegritas dan bermoral antikorupsi guna mewujudkan implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi dari ruang kelas, perlu dilakukan melalui insersi pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;
c. bahwa untuk memberikan arah kebijakan implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi pada satuan pendidikan dasar di Kabupaten Pati, perlu disusun regulasi sebagai landasan hukum.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana tekah diubah dengan UU No 20 tahun 2001; UU No 30 tahun 2002; UU No 20 Tahun 2003; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 47 Tahun 2008; PP No 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No 66 Tahun 2010; PP No 12 Tahun 2017; Perda Kab Pati No 12 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
a. implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi;
b. pelaksana implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi;
c. kerjasama;
d. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
e. pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2019.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 55 Tahun 2019
PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI SISWA DAN MAHASISWA BERPRESTASI DAN DARI KELUARGA TIDAK MAMPU
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 Nomor 55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Siswa dan Mahasiswa Berprestasi dan Dari Keluarga tidak Mampu
ABSTRAK:
Untuk sinkronisasi peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Belajar 16 Tahun di Kabupaten Pulau Morotai, serta untuk mejamin pemberian beasiswa agar telaksana secara transparan, akuntabel, berkelanjutan, dan demokratis berasaskan persamaan, pemerataan, dan berkeadilan, diperlukan Pedoman yang menjadi acuan dalam rangka Pemberian Beasiswa bagi Siswa dan Mahasiswa Berprestasi dan dari keluarga tidak mampu; perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Beasiswa bagi Siswa dan Mahasiswa Berprestasi dari keluarga tidak mampu.
UU No. 23 tahun 2002; UU No. 20 Tahun 2003; PP 47 Tahun 2008; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 17 tahun 2020.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pemberian Beasiswa bagi Siswa dan Mahasiswa Berprestasi dan Dari Keluarga Tidak Mampu dengan sistematika sebagai berikut: a.Ketentuan Umum b.Maksud, Tujuan, dan Sasaran c.Kriteria Penerima Beasiswa d.Tata Cara Pemberian Bantuan dan Biaya ePertanggungjawaban f.Pengawasan g.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 55 Tahun 2019
PERBUP Kab. Kuantan Singingi No. 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 55 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Pendidikan Mahasiswa Tidak Mampu di Kabupaten Kuantan Singingi
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Pendidikan Mahasiswa Tidak Mampu di Kabupaten Kuantan Singingi
ABSTRAK:
a. bahwa terhadap bantuan sosial pendidikan mahasiswa tidak
mampu di Kabupaten Kuantan Singingi perlu dilakukan evaluasi
dalam rangka verifikasi penerima bantuan pendidikan mahasiswa
tidak mampu;
b. bahwa guna kelancaran dan kejelasan Evaluasi dan Rekomendasi
terhadap bantuan sosial pendidikan mahasiswa tidak mampu,
diperlukan adanya petunjuk teknis;
Dasar hukum Perbup ini adalah:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir
Miskin;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan'
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-4874 Tahun 2016
tanggal 20 Mei 2016 tentang Pengangkatan Bupati Kuantan
Singingi Provinsi Riau;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.14-4875 Tahun
2016 tanggal 20 Mei 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati
Kuantan Singingi Provinsi Riau;
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2014 tentang Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 5 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Kuantan Singingi.
Perbup ini terdiri atas 7 Bab dan 10 Pasal yang mengatur tentang Ketentuan Umum, Prosedur dan Persyaratan, Evaluasi dan Penetapan, Mekanisme Penyaluran Bantuan, Monitoring dan Evaluasi, Pelaporan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2019.
15 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 54 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dan Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) huruf Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengernbangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan pengembangan anak usia dini holistik-integratif: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan bahwa standar teknis pelayanan minimal pendidikan bertujuan untuk memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar peserta didik sesuai dengan jenjang dan jalur pendidikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dan Pelaksanaan Pendidikan Anak Uaia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013; Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejateraan Rakyat Nomor 06 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dan Pelaksanaan Pendidlkan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar, yang memuat: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif; Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar; Gugus Tugas; Pembiayaan; Peran Serta Masyarakat; Penghargaan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.
20 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 54 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Implementasi Insersi Pendidikan Anti Korupsi pada Jenjang Pendidikan Dasar
ABSTRAK:
Bahwa untuk menciptakan siswa yang berintegritas dan bermoral antikorupsi di Kabupaten Tanah Bumbu, diperlukan implementasi pendidikan antikorupsi dari ruang kelas, sekolah, rumah dan lingkungan; bahwa untuk mewujudkan implementasi pendidikan anti korupsi di ruang kelas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan melalui insersi pada mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), dan Bimbingan Konseling; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Insersi Pendidikan Antikorupsi Pada Jenjang Pendidikan Dasar.
Dasar Hukum: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 10 Tahun 2017; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Implementasi Insersi Pendidikan Antikorupsi Pada Jenjang Pendidikan Dasar, yang memuat: Ketentuan Umum; Implementasi Insersi Pendidikan Antikorupsi; Pelaksana Implementasi Insersi Pendidikan Antikorupsi; Kerjasama; Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan; Pembiayaan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2019.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 54 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Sekadau
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dipandang perlu membentuk Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Sekadau
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 ; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1453 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Bupati Sekadau Nomor 42 Tahun 2016;
Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan; Tugas Dan Fungsi; Susunan Organisasi; Kepegawaian Dan Jabatan; Tata Kerja; Pembiayaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2019.
13 halaman peraturan dan 1 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 54 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Tambahan Penghasilan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Swasta
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan di pada Sekolah Swasta Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah di Kabupaten Berau, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Tambahan Penghasilan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah Swasta
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.14 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014; PP No.19 Tahun 2005; Perda No.31 Tahun 2011
Dalam peraturan ini diatur tentang Petunjuk Teknis Tambahan Penghasilan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah Swasta, termasuk juga diatur tentang: Ketentuan Umum; Penerima Tambahan Penghasilan; Tata Cara Pengajuan dan Pembayaran; Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan; Waktu Pelaksanaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2019.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Barat Nomor 54 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN PESERTA PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2019.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
