Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang
ABSTRAK:
bahwa untuk membangun kepercayaan publik atas
penanganan terhadap pengaduan masyarakat yang akuntabel
dan transparan, perlu disusun pedoman pengelolaan
penanganan pengaduan masyarakat; bahwa berdasarkan ketentuan dalam lampiran Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan instansi
pemerintah perlu menyusun Peraturan Bupati tentang
Pedoman Pengelolaan Penanganan Pengaduan Masyarakat di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pedoman Pengelolaan Penanganan Pengaduan
Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Mekanisme Penanganan Pengaduan Masyarakat
Bab III Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat
Bab IV Monitoring dan Evaluasi
Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2022.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulungan Nomor 50 Tahun 2022
pedoman - pengelolaan - data center - pemerintah daerah
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2022 Nomor 50
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Data Center Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Daerah sehingga dapat mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), diperlukan adanya pedoman pengelolaan data center di Pemerintah Daerah.
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; dan Peraturan Bupati Bulungan Nomor 2 tahun 2020.
Peraturan ini mengatur tentang pedoman pengelolaan Data Center Pemerintah Daerah. Ruang Lingkup pengelolaan Data Center Pemerintah Daerah meliputi pengelolaan fasilitas fisik gedung atau ruangan Data Center beserta fasilitas pendukungnya yang meliputi sumber listrik, HVAC system, Fire Suppression System dan Genset; pengelolaan perangkat keras komputer, jaringan dan perangkat lunak pendukungnya; dan pengelolaan layanan penggunaan fasilitas Data Center untuk memenuhi kebutuhan sistem Database dan aplikasi Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2022.
Peraturan ini terdiri dari 9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Utara Nomor 50 Tahun 2022
PEDOMAN PENGELOLAAN KEGIATAN KEINVESTIGASIAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN LAMPUNG UTARA
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Keinvestigasian Di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Lampung Utara
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menunjang tercapainya kinerja pengawasan
Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Kabupaten Lampung
Utara yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi pihak
yang berkepentingan, perlu mengatur pedoman pengelolaan
Keinvestigasian;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung
Utara tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Keinvestigasian
Di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Lampung Utara.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 28, UU No 23 tahun 2014, PP No 60 Tahun 2008, PP No 18 Tahun 2016, PP No 12 Tahun 2017, Perda Kab Lampung Utara No 5 Tahun 2016
Peraturan Bupati (Perbup) Tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Keinvestigasian Di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Lampung Utara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2022.
Halaman : 48
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 50 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Intern Inspektorat Daerah Kabupaten Demak
ABSTRAK:
bahwa penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah
satu area yang dilaksanakan dalam rangka reformasi
birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih
dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, dan
meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada
masyarakat; bahwa untuk menilai akuntabilitas kinerja dan tingkat
kecukupan efektivitas penyelenggaraan program dan
kegiatan lingkup Inspektorat Daerah Kabupaten Demak,
diperlukan evaluasi intern Inspektorat Daerah Kabupaten
Demak; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Intern
Inpektorat Daerah Kabupaten Demak;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Bupati Demak Nomor 7 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pedoman dalam pelaksanaan Evaluasi Intern Inspektorat Daerah, sebagai panduan bagi tim evaluasi dalam melakukan evaluasi atas tata kelola dan program/kegiatan pada Inspektorat Daerah yang mencakup ruang lingkup evaluasi intern, metodologi, kriteria, tahapan evaluasi intern, serta perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan evaluasi intern.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2022.
16 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 50 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Umum di Desa Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka memberikan pedoman kepada Pemerintahan Desa dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka perlu disusun Standar Biaya Umum di Desa Tahun Anggaran 2023;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum di Desa Tahun Anggaran 2023.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 27 Tahun 2018; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021.
Peraturan ini memuat tentang Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum di Desa Tahun Anggaran 2023, dengan sistematika;
Ketentuan Umum;
Standar Biaya Umum;
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2022.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan Nomor 50 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan
Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga
Satuan Regional dan Pasal 47 ayat (5) Peraturan Daerah
Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2020 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Tahun
Anggaran 2023;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten
Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten
Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi
Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah di ubah dengan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang–
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/ 2017
tentang Tata Cara Pembayaran Uang Lembur dan Uang
Makan Lembur Bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara,
Satuan Pengaman, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan
Pramubakti;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016
tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik
Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun
2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum
Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun
2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah;
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. Standar Biaya Umum;
b. Standar Satuan Harga;
c. Analisa Standar Belanja;
d. Harga Satuan Pokok Kegiatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2022.
872 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Nomor 50 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2022 Nomor 574
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
a. bahwa agar penggunaan anggaran belanja dapat lebih efektif, efisien, transparan, adil dan dapat dipertanggungjawabkan perlu adanya pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran serta penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan dalam belanja daerah oleh setiap satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe;
b. bahwa dalam rangka . melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah dan
Pasal 3 huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah maka perlu mengatur Analisis
Standar Belanja dalam Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Konawe tentang
Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2023.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004_ Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita. Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2017 Nomor 174) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2021 Nomor 257).
Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja dan belanja kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran.
Maksud disusunnya ASB dalam Peraturan Bupati ini, dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja yang efektif, efisien, transparan, adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Komponen ASB dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:
a. Deskripsi;
b. Pengendali Belanja;
c. Satuan Pengendali Belanja Tetap;
d. Satuan pengendali belanja Variabel;
e. Rumus Penghitungan Belanja Total; dan
f. Batasan Alokasi Objek Belanja.
Analisis Standar Belanja terdiri dari Analisis Standar Belanja Fisik dan Analisis Standar Belanja Non Fisik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2022.
35 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 50 Tahun 2022
PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang
ABSTRAK:
Dalam rangka penataan kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang serta untuk mendukung tertib administrasi dalam pelaksanaan klasifikasi arsip secara lebih efektif dan efisien, perlu diatur
pedoman klasifikasi arsip;
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, ketentuan Pasal 3 Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip, klasifikasi arsip di atur dengan Peraturan Bupati
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Pedoman Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU no. 2 Tahun 1997; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 43 Tahun 2009 UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 28 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2017; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor
19 Tahun 2012; Perda Tulang Bawang No. 12 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Pedoman Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2022.
93 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 49 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya Bagi Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
Bahwa dalam upaya pemberian penghargaan negara yang diberikan presiden kepada seseorang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi atas darma bakti dan kesetiaan kepada bangsa dan negara, untuk menjamin objektivitas dan transparansi dalam penganugerahan tanda kehormatan satyalancana karya satya bagi pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah kabupaten pangandaran, maka perlu ditetapkan Perbub tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 20 Tahun 2009; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 35 Tahun 2010; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah menjadi PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 30 Tahun 2019; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah menjadi PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 94 Tahun 2021; PP No. 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi PP No. 76 Tahun 2021; PermenPANRB No. 34 Tahun 2011; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri No. 120 Tahun 2018; PerkeBKN No. 44 Tahun 2015; Perda No. 6 Tahun 2015; Perda No. 31 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda No. 9 Tahun 2021; Perbub No. 70 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, persyaratan usulan tanda kehormatan, tata cara pengajuan usul, penyerahan dan pencabutan tanda kehormatan satyalancana karya satya, TP2TKSKS, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2022.
12 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 49 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Audit Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang
ABSTRAK:
bahwa guna penilaian program dan kegiatan Perangkat Daerah
agar pertanggungjawabannya berjalan secara efektif, efisien dan
ekonomis guna perbaikan atas sistem dan pengelolaan program
dan kegiatan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Magelang, sesuai ketentuan Pasal 60 Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah, perlu mengatur pedoman teknis audit
kinerja; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Teknis Audit Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Magelang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021; Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Teknis Audit Kinerja di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2022.
46 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat