Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2013

Menemukan 9.380 peraturan dalam 0,045 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2013

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pekalongan

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 18 Tahun 2006

Download :
2013perda3375009.pdf

Abstrak

PERUSAHAAN DAERAH - BANK PERKREDITAN RAKYAT

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2013/No. 9

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pekalongan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha, serta untuk lebih mendorong kinerja dalam menghadapi perkembangan perekonomian perlu dilakukan perluasan cakupan pelayanan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pekalongan; bahwa Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pekalongan sebelumnya telah diatur dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Pekalongan, dimana Peraturan Daerah dimaksud sudah tidak sesuai dengan perkembangan perbankan sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang – undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992; Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang bentuk badan hukum, nama, lambang dan tempat kedudukan, azas , maksud dan tujuan, fungsi, tugas dan usaha, modal, organ bank pekalongan, kewenangan walikota, dewan pengawas, direksi, kepegawaian, dana pensiun dan tunjangan hari tua, perencanaan dan pelaporan, penetapan dan penggunaan laba bersih, tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi, pembinaan, kerjasama, pembubaran, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2013.
Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 18 Tahun 2006 dicabut.
29 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2013

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jepara

Kebijakan Akuntansi

Status Peraturan

Mengubah :

PERBUP Kab. Jepara No. 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jepara
PERBUP Kab. Jepara No. 32 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jepara
Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 28 tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jepara

Download :
Perbup Jepara Tahun 2013 No 9.pdf

Abstrak

KEBIJAKAN AKUNTANSI

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD.2013/NO.62

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jepara

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Pasal 239 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan; bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Lampiran II Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 07 Akuntansi Aset Tetap, Paragraf 57, bahwa selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut, maka Peraturan Bupati Nomor 28 tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jepara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 28 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jepara perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 28 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jepara;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006; Peraturan Bupati Jepara Nomor 64 Tahun 2008; Peraturan Bupati Jepara Nomor 28 Tahun 2009;
Peratran Bupati ini mengatur tentang perubahan ketentuan Kebijakan Akuntansi Nomor 09 Akuntansi aset sebagaimana dimaksud dalam Lampiran.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2013.
Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 28 tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jepara diubah.
39 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Nomor 9 Tahun 2013

Retribusi Tempat Pelelangan Ikan

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perda Buton No.09 Tahun 2013.pdf

Abstrak

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD. 2013/No.65 , LL 16 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan

ABSTRAK:

Bahwa untuk menjamin kesinambungan kegiatan pelelangan ikan di Kabupaten Buton sebagai upaya peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat pesisir, serta peningkatan pendapatan asli daerah, maka perlu mengatur pengelolaan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan. Berdasarkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buton Nomor 2 Tahun 1995 tentang Retribusi Penyelenggaraan Pelelangan Ikan perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Buton tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011; Permendagri No 54 Tahun 2009; Permen KP No. 16 Tahun 2006; Perda Kabupaten Buton No. 4 Tahun 2004; Perda Kabupaten Buton No. 1 Tahun 2011;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI BAB III GOLONGAN RETRIBUSI BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN BAB X TATA CARA PEMBAYARAN BAB XI TATACARA PENAGIHAN BAB XII KEBERATAN BAB XIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN BAB XIV KEDALUWARSA BAB XV PEMERIKSAAN BAB XVI PEMANFAATAN BAB XVII INSENTIF PEMUNGUTAN BAB XVIII PENYIDIKAN BAB XIX KETENTUAN PIDANA BAB XX KETENTUAN PERALIHAN BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buton Nomor 2 Tahun 1995 tentang Retribusi Penyelenggaraan Pelelangan Ikan
-
16 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barru Nomor 9 Tahun 2013

Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barru Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Setia Karya Kabupaten Daerah Tinggkat II Barru

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah

Download :
perda_9-2013_pencabutan_perda_pendirian_perusda_setia_karya.pdf

Abstrak

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BARRU NOMOR 5 TAHUN 1997 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH SETIA KARYA KABUPATEN DAERAH TINGGKAT II BARRU

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2013/No.9

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barru Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Setia Karya Kabupaten Daerah Tinggkat II Barru

ABSTRAK:

a. bahwa perlunya pengambilan kebijakan untuk melakukan pembubaran perusahaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi atas eksistensi dan kinerja Perusahaan Daerah Setia Karya yang tidak lagi berjalan sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barru Nomor : 4 Tahun 1997 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Setia Karya Kabupaten Daerah Tingkat II Barru perlu dicabut; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud padahuruf a, perlumenetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barru Nomor 4 Tahun 1997 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Setia Karya Kabupaten Daerah Tingkat II Barru perlu dicabut
1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1962 Nomor10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor2387); 4. Undang-Undang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);z 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuanganantara Pemerintah Pusatdan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten BarruTahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 1); 17. Peraturan Daerah Kabupaten BarruNomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten BarruTahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 6)
PERATURAN DAERAH TENTANGPENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BARRU NOMOR : 4 TAHUN 1997 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH SETIA KARYA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BARRU. Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barru Nomor : 4 Tahun 1997 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Setia Karya Kabupaten Daerah Tingkat II Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barru Nomor : 12 Tahun 1997 Seri D Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 2 Dengan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka Perusahaan Daerah Setia Karya dibubarkan dan dibentuk Panitia Likuidasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 3 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalamLembaran Daerah Kabupaten Barru.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2013.
5

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Takalar Nomor 09 Tahun 2013

ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, LEMBAGA TEKNIS DAERAH, DAN LEMBAGA LAIN KABUPATEN TAKALAR

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
Perda Takalar Nomor 09 Tahun 2013.pdf

Abstrak

ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, LEMBAGA TEKNIS DAERAH, DAN LEMBAGA LAIN KABUPATEN TAKALAR

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 09, LD.2013/NO.09

Peraturan Daerah (PERDA) tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, LEMBAGA TEKNIS DAERAH, DAN LEMBAGA LAIN KABUPATEN TAKALAR

ABSTRAK:

a. bahwa Daerah, dalam rangka penyelenggaraan Bupati perlu dibantu oleh Perangkat Pemerintahan Daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; b. bahwa untuk efektivitas dan optimalisasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan penataan ulang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Takalar sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 5); 2012 Nomor c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga lain Kabupaten Takalar.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ; 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 6. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) 8. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Konvensi Hak-hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330) 9. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094); 16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota. 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Nomor 1).
PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAM LEMBAGA LAIN KABUPATEN TAKALAR BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Undang- undang Dasar Tahun 1945. 2. Daerah adalah Kabupaten Takalar. 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Takalar. 4. Bupati adalah Bupati Takalar. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar. 6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Takalar. 7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Takalar. 8. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga-lembaga Teknis Daerah Kabupaten Takalar. 9. Lembaga Lain adalah Lembaga Lain Daerah Kebupaten Takalar yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya. 10. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 11. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau desa dari pemerintah Provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. 12. Otonomi Daerah adalh hak, wewenang, dam kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 13. Unit Pelaksana Teknis Badan selanjutnya disebut UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan yang dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis penujang Badan. 14. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menujukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri, dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN Bagian Kesatu Pembentukan Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Inspektorat Kabupaten Takalar. (2) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. (3) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Takalar, yaitu: a. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; b. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, dan Kelurahan; c. Badan Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak; d. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah; e. Rumah Sakit Umum Daerah; f. Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat; g. Kantor Ketahanan Pangan Daerah; h. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah; i. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; dan j. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal. (4) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Lembaga Lain Daerah Kabupaten Takalar, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Takalar. Bagian Kedua Kedudukan Pasal 3 (1) Inspektorat Kabupaten adalah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan Sekretaris Daerah. (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah unsur perncana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (3) Badan dan Kantor adalah unsur pendukung tugas Bupati untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (4) Rumah Sakit adalah unsur pendukung tugas Bupati untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran adalah unsur pendukung tugas Bupati untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik yang dipimpin oleh seorang Kepala, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Melalui Sekretaris Daerah. BAB III INSPEKTORAT KABUPATEN Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi Pasal 4 Inspektorat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1), mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pengawasan berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pasal 5 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Inspektorat Kabupaten mempunyai fungsi: a. Perencanaan program pengawasan; b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan; dan d. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 6 Susunan Organisasi Inspektorat kabupaten, terdiri atas: a. Inspektur; b. Sekretariat; c. Inspektur Pembantu; d. Sub Bagian; dan e. Jabatan Fungsional. Pasal 7 Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas: a. Sub Bagian Perencanaan; b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan c. Sub Bagian Administrasi dan Umum. Pasal 8 Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, terdiri atas: a. Inspektur Pembantu Wilayah I; b. Inspektur Pembantu Wilayah II; dan c. Inspektur Pembantu Wilayah III; Pasal 9 Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini. BAB IV BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi Pasal 10 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan pembangunan berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pasal 11 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan; b. Pengordinasian penyusunan perencanaan pembangunan; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan d. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 12 Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas: a. Kepala; b. Sekretariat; c. Bidang; d. Sub Bagian; e. Sub Bidang; dan f. Jabatan Fungsional. Paragraf 1 Sekretariat Pasal 13 Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, terdiri atas: a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan; dan c. Sub Bagian Program. Paragraf 2 Bidang Pasal 14 Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, terdiri atas: a. Bidang Ekonomi; b. Bidang Sosial Budaya; c. Bidang Fisik dan Prasarana Daerah; dan d. Bidang Litbang dan Statistik. Pasal 15 Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Huruf a, terdiri atas: a. Sub Bidang Pertanian, Perikanan, dan Kelautan; dan b. Sub Bidang Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan, dan Energi Sumber Daya Mineral. Pasal 16 Bidang Sosial Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, terdiri atas: a. Sub Bidang Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kepariwisataan; dan b. Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemerintahan, dan Hukum. Pasal 17 Bidang Fisik dan Prasarana Daerah sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 14 huruf c, terdiri atas: a. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Sarana dan Prasarana Daerah; dan b. Sub Bidang Tata Ruang, Lingkungan dan Pemukiman. Pasal 18 Bidang Litbang dan Statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, terdiri atas: a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan b. Sub Bidang Statistik, Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan. Pasal 19 Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini. BAB V BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi Pasal 20 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah sebagaimana dimaksud dala Pasal 2 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pasal 21 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah mempunyai fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah yang meliputi pegembangan karier, mutasi kepegawaian, kinerja dan kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan; b. Pengordinasian penyusunan perencanaan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah yang meliputi pengembangan karier, mutasi kepegawaian, kinerja dan kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan; c. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah yang meliputi pengembangan karier, mutasi kepegawaian, kinerja dan kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan; d. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 22 Susunan Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, terdiri atas: a. Kepala; b. Sekretariat; c. Bidang; d. Sub Bagian; e. Sub Bidang; dan f. Jabatan Fungsional; Paragraf 1 Sekretariat Pasal 23 Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, terdiri atas: a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan; dan c. Sub Bagian Program. Paragraf 2 Bidang Pasal 24 Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, terdiri atas: a. Bidang Pengembangan Kepegawaian; b. Bidang Mutasi Kepegawaian; c. Bidang Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai; dan d. Bidang Pendidikan dan Pelatihan. Pasal 25 Bidang Pengembangan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, terdiri atas: a. Sub Bidang Perencanaan dan Informasi Kepegawaian; dan b. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Pegawai. Pasal 26 Bidang Mutasi Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, terdiri atas: a. Sub Bidang Mutasi Kepangkatan dan Jabatan; dan b. Sub Bidang Perpindahan dan Pensiun. Pasal 27 Bidang Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, terdiri atas: a. Sub Bidang Kinerja Pegawai; dan b. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai. Pasal 28 Bidang Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, terdiri atas: a. Sub Bidang Perencanaan Diklat Pegawai; dan b. Sub Bidang Diklat Struktural, Teknis dan Fungsional. Pasal 29 Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini. BAB VI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi Pasal 30 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, dan Kelurahan berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pasal 31 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, dan Kelurahan mempunyai fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, meliputi Pemberdayaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat, Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pengembangan Teknologi; b. Penyelenggaraan pelayanan dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan Kelurahan meliputi Pemberdayaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat, Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pengembangan Teknologi; c. Pembinaan dan Penyelenggaraan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan Kelurahan meliputi Pemberdayaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat, Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pengembangan Teknologi d. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 32 Susunan Organisasi Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kelurahan terdiri atas: a. Kepala; b. Sekretariat; c. Bidang; d. Sub Bagian; e. Sub Bidang; dan f. Jabatan Fungsional. Pasal 33 Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, terdiri atas: a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan; dan c. Sub Bagian Program. Pasal 34 Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, terdiri atas: a. Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan; b. Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat; c. Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat; dan d. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pengembangan Teknologi. Pasal 35 Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, terdiri atas: a. Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Kelurahan; b. Sub Bidang Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Desa dan Kelurahan. Pasal 36 Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, terdiri atas: a. Sub Bidang Penguatan Kelembagaan Masyarakat; b. Sub Bidang PengembanganPartisipasi Masyarakat. Pasal 37 Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c, terdiri atas: a. Sub Bidang Pengembangan Produksi Pemasaran; b. Sub Bidang Pengembangan Lembaga Keuangan Masyarakat. Pasal 38 Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pengembangan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d, terdiri atas: a. Sub Bidang Fasilitasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam; b. Sub Bidang Pengembangan Teknologi Tepat Guna. Pasal 39 Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini. BAB VII BADAN KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi Pasal 40 Badan Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kependudukan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pasal 41 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Badan Kependudukan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak meliputi kependudukan, advokasi, data dan informasi, pelayanan keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak; b. Penyelenggaraan urusan sosial pelayanan umum di bidang kependudukan dan keluarga berencana meliputi kependudukan, advokasi, data dan informasi, pelayanan keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak; c. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas di bidang kependudukan dan keluarga berencana meliputi kependudukan, advokasi, data dan informasi, pelayanan keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak; d. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 42 Susunan Organisasi Badan Kependudukan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, terdiri atas: a. Kepala; b. Sekretariat; c. Bidang; d. Sub Bagian; e. Sub Bidang; f. UPTB; g. Jabatan Fungsional. Pasal 43 Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, terdiri atas: a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan; dan c. Sub Bagian Program. Pasal 44 Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c, terdiri atas: a. Bidang Kependudukan, Advokasi, Data dan Informasi; b. Bidang Pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; dan c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pasal 45 Bidang Kependudukan, Advokasi, Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, terdiri atas: a. Sub Bidang Penyerasian Kebijakan, Perencanaan, dan Analisa Dampak Kependudukan; dan b. Sub Bidang Advokasi, Data dan Informasi. Pasal 46 Bidang Pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, terdiri atas: a. Sub Bidang Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga Berencana; dan b. Sub Bidang Pembinaan, Ketahanan, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga. Pasal 47 Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c, terdiri atas: a. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan; b. Sub Bidang Perlindungan Anak. Pasal 48 Bagan Struktur Organisasi Badan Kependudukan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini. BAB VIII BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi Pasal 49 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d, mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan Daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pasal 50 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan daerah, meliputi anggaran, akuntansi dan belanja, dan pengelolaan aset daerah; b. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pengelolaan keuangan daerah, meliputi anggaran, akuntansi dan belanja, dan pengelolaan aset daerah; c. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas di bidang pengelolaan keuangan daerah, meliputi anggaran, akuntansi dan belanja, dan pengelolaan aset daerah; d. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 51 Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri atas: a. Kepala; b. Sekretariat; c. Bidang; d. Sub Bagian; e. Sub Bidang; f. UPTB; g. Jabatan Fungsional. Paragraf 1 Sekretariat Pasal 52 Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, terdiri atas: a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Program. Paragraf 2 Bidang Pasal 53 Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c, terdiri atas: a. Bidang Anggaran; b. Bidang Akuntasi dan Belanja; dan c. Bidang Pengelolaan Aset Daerah. Pasal 54 Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, terdiri atas: a. Sub Bidang Penyusunan dan Pengendalian APBD; dan b. Sub Bidang Otorisasi Dokumen Anggaran. Pasal 55 Bidang Akuntansi dan Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b, terdiri atas: a. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan; dan b. Sub Bidang Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Pasal 56 Bidang Pengelolaan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c, terdiri atas: a. Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Inventarisasi Barang Daerah. b. Sub Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Daerah. Pasal 57 Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini. BAB IX RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi Pasal 58 Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pelayanan medic dan non medic, keperawatan dan pelayanan masyarakat. Pasal 59 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan medik dan nonmedik, keperawatan, dan pelayanan masyarakat; b. Penyelenggaraan urusan pelayanan medik dan nonmedik, keperawatan, dan pelayanan masyarakat; c. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas di bidang pelayanan medik dan nonmedik, keperawatan, dan pelayanan masyarakat; d. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 60 Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah, terdiri atas: a. Direktur; b. Bagian Tata Usaha; c. Bidang; d. Sub Bagian; e. Seksi; f. Jabatan Fungsional. Pasal 61 Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, terdiri atas: a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Program. Pasal 62 Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c, terdiri atas: a. Bidang Pelayanan Medik dan Nonmedik b. Bidang Keperawatan; dan c. Bidang Pelayanan Masyarakat. Pasal 63 Bidang Pelayanan Medik dan Nonmedik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, terdiri atas: a. Seksi Pelayanan Medik; dan b. Seksi Pelayanan Nonmedik. Pasal 64 Bidang Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, terdiri atas: a. Seksi Pengendalian Operasional; dan b. Seksi Kerjasama Operasional. Pasal 65 Bidang Pelayanan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c, terdiri atas: a. Seksi Humas dan Promosi Kesehatan;dan b. Seksi Penelitian dan Pengembangan. Pasal 66 Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini. BAB X SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi Pasal 67 Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf f, mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan menegakkan peraturan daerah serta peraturan bupati. Pasal 68 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat, mempunyai fungsi: a. Perumusan program dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan menegakkan peraturan daerah dan peraturan bupati; b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan menegakkan peraturan daerah dan peraturan bupati di daerah; c. Penyelenggaraan koordinasi pemeliharaan serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan menegakkan peraturan daerah dan peraturan bupati dengan aparat Kepolisian Negara, PPNS dan/atau lainnya; d. Pengawasan terhadap masyarakat agar mamatuhi dan menaati peraturan daerah dan peraturan bupati; e. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 69 (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri atas: a. Kepala; b. Sub Bagian Tata Usaha; dan c. Seksi. (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas: a. Seksi Pengembangan Kapasitas, Aparatur, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil; b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; dan c. Seksi Perlindungan Masyarakat. Pasal 70 Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini BAB XI KANTOR KETAHANAN PANGAN DAERAH Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi Pasal 71 Kantor Ketahanan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf g, mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan Daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pasal 72 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Kantor Ketahanan Pangan Daerah mempunyai fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketersediaan dan penganekaragaman pangan, distribusi dan informasi pangan, dan keamanan pangan daerah; b. Penyelenggaraan urusan ketersediaan dan penganekaragaman pangan, distribusi dan informasi pangan, dan keamanan pangan daerah; c. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas di bidang ketersediaan dan penganekaragaman pangan, distribusi dan informasi pangan, dan keamanan pangan daerah; dan d. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 73 (1) Susunan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan Daerah, terdiri atas: a. Kepala; b. Sub Bagian Tata Usaha; dan c. Seksi. (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas: a. Seksi Ketersediaan, penganekaragaman, dan keamanan pangan; b. Seksi Distribusi dan Informasi Pangan; dan c. Seksi Penyuluhan. Pasal 74 Bagan Struktur Organisasi Kantor Ketahanan Pangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini BAB XII KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi Pasal 75 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf h, mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perpustakaan, arsip daerah, dan pengembangan pendidikan dan pelatihan fungsional berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pasal 76 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Kantor Perpustakaam dan Arsip Daerah mempunyai fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perpustakaan, Arsip Daerah, dan pengembangan pendidikan dan pelatihan fungsional; b. Penyelenggaraan urusan perpustakaan dan arsip serta pelayanan umum di bidang perpustakaan, Arsip Daerah, dan pengembangan pendidikan dan pelatihan fungsional; c. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas di bidang Perpustakaan, Arsip Daerah, dan pengembangan pendidikan dan pelatihan fungsional; dan d. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 77 (1) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, terdiri atas: a. Kepala; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi. (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas: a. Seksi Perpustakaan; b. Seksi Kearsipan; dan c. Seksi Pengembangan Diklat Fungsional. Pasal 78 Bagan Struktur Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini BAB XIII KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi Pasal 79 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf i, mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pasal 80 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi dan kewaspadaan nasional, ketahanan sosial dan politik, dan ketahanan ekonomi; b. Penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik serta pelayanan umum di bidang ideologi dan kewaspadaan nasional, ketahanan sosial dan politik, dan ketahanan ekonomi; c. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas di bidang ideologi dan kewaspadaan nasional, ketahanan sosial dan politik, dan ketahanan ekonomi; dan d. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 81 (1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri atas: a. Kepala; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi. (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas: a. Seksi Ideologi dan Kewaspadaan Nasional; b. Seksi Ketahanan Sosial dan Politik; dan c. Seksi Ketahanan Ekonomi. Pasal 82 Bagan Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini. BAB XIV KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi Pasal 83 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf j, mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan penanaman modal berdasarka asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pasal 84 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan penanaman modal yang meliputi pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan penanaman modal Daerah; b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan penanaman modal; c. pembinaan dan penyelenggaraan tugas dalam bidang pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan penanaman modal; d. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 85 (1) Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal, terdiri atas: a. Kepala; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi. (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas: a. Seksi Penerbitan Perizinan; b. Seksi Pengaduan Masyarakat; dan c. Seksi Fasilitasi dan Pembinaan Penanaman Modal. Pasal 86 Bagan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini. BAB XV BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi Pasal 87 Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah dan urusan di bidang Penanggulangan Bencana dan pemadam kebakaran berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pasal 88 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran, yang meliputi pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, dan rehabilitasi dan rekonstruksi; b. pengoordinasian penyusunan perencanaan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran yang meliputi pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, dan rehabilitasi dan rekonstruksi; c. pembinaan dan penyelenggaraan tugas dalam bidang Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran yang meliputi pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, dan rehabilitasi dan rekontruksi; d. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 89 Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri atas: a. Kepala; b. Unsur Pengarah; dan c. Unsur Pelaksana. Pasal 90 (1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a, secara Exofficio dijabat oleh Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. (2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf b, bersifat nonstruktural, yang terdiri dari pejabat lembaga/instansi Pemerintah Daerah dan masyarakat profesional yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati. Pasal 91 (1) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf c, merupakan jabatan struktural yang merupakan bagian dari perangkat daerah. (2) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. Kepala; b. Sekretariat; c. Seksi; dan d. Jabatan Fungsional. Paragraf 1 Sekretariat Pasal 92 Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf b merupakan Sekretariat Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran. Paragraf 2 Seksi Pasal 93 Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf c, terdiri atas: a. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan; b. Seksi Kedaruratan dan Logistik; c. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan d. Seksi Pemadam Kebakaran. Pasal 94 Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan denagn Peraturan Daerah ini. BAB XVI UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN Pasal 95 (1) Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) pada Badan dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Badan. (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB XVII JABATAN FUNGSIONAL Pasal 96 Formasi Jabtan Fungsional pada masing-masing Inspketorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Lain, disesuaikan dengan kebutuhan dan diangkat berdasarkan Peraturan perundang- undangan yang berlaku. BAB XVIII TATA KERJA Pasal 97 Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Lain wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi, baik di lingkungan Pemerintah Daerah maupun dalam hubungannya dengan instansi Pemerintah dan/atau instansi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Pasal 98 (1) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Lain wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya serta menyampaikan laporan berkala dengan tepat waktu. (2) Dalam menyampaikan laporan sebagaiamana dimaksud pada ayat (1), setiap pimpinan unit kerja menyampaikan tembusan laporan kepada unit kerja lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahannya,diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut kepada atasan serta dijadikan sebagai bahan untuk pemberian petunjuk kepada bawahan. BAB XIX RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI Pasal 99 (1) Rincian tugas dan fungsi setiap Jabatan pada Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga lain, diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Peraturan bupati sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah ditetapkannya peraturan daerah ini. BAB XX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 100 (1) Pemangku Jabatan pada Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga lain tetap memangku jabatannya sampai dengan dilakukannya pelantikan terhadap pejabat baru berdsarkan peraturan daerah ini. (2) Peraturan daerah ini berlaku secara efektif setelah dilakukan pelantikan dan serah terima jabatan berdasarkan peraturan daerah ini. (3) Ketentuan pelaksanaan dari peraturan daerah yang lama masih dinyatakan berlaku sepanjang belum ditetapkan penggantinya dan tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini. BAB XXI KETENTUAN PENUTUP Pasal 101 Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka : a. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Takalar(Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2008 Nomor 12); b. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomo 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan daerah Kabupaten Takalar Nomo 12 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012 Nomor 5); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 102 Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agara setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Takalar.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2013.
48

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2013

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2014

APBD

Download :
1677962147_09801e7444fb39417a39.pdf

Abstrak

apbd

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2013/No. 2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2014

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Perda tentang APBD, kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama; bahwa Perda Kab brebes tentang APBD yang diajukan sebagaimana dimaksud huruf a, merupakan perwujudan dari RKPD Tahun 2014 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemda dengan DPRD pada tanggal 31 juli 2013; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perda tentang APBD Kab Brebes TA 2014;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 11 Tahun 1995; UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 27 Tahun 2009; UU No 28 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; PP No 24 Tahun 2004; PP No 23 Tahun 2005; PP No 54 Tahun 2005; PP No 55 Tahun 2005; PP No 56 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 65 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP No 6 Tahun 2006; PP No 8 Tahun 2006; PP No 38 Tahun 2007; PP No 48 Tahun 2008; PP No 69 Tahun 2010; PP No 71 Tahun 2010; Permendagri No 32 Tahun 2011; PP No 2 Tahun 2012; Perda Kab brebes No 7 Tahun 2007; Perda Kab Brebes No 10 Tahun 2008; Perda Kab brebes No 8 Tahun 2010; Perda Kab Brebes No 3 Tahun 2011;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang APBD TA 2014 dan uraiannya.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2013.
11 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2013

Penyelesaian Kerugian Daerah

Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah

Download :
9 TAHUN 2013_PENY.pdf

Abstrak

penyelesaian - kerugian - daerah

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD 2013/9 Seri E

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelesaian Kerugian Daerah

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka meningkatkan upaya penyelesaian kerugian Daerah maka perlu mengatur ketentuan Penyeleseaian Kerugian Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.4 Tahun 1968; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 tahun 2008; Uu No. 12 tahun 2011; Uu No. 14 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 33 Tahun 2006; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Pp No. 38 Tahun 2008; PP No. 38 tahun 2007; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 17 Tahun 2007; Per BPK No. 3 Tahun 2007; Perda Kab. Kuningan No. 07 Tahun 2008; Perda Kab. Kuningan No. 10 Tahun 2010; Perda Kab. Kuningan No. 12 Tahun 2010.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan umum, TP2KD, Informasi Dan Verifikasi Kerugian Daerah, Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi, Ketentuan Pidana, Pelaporan, Ketentuan Lain Lain, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2013.
26 Hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2013

Pungutan Desa dan Sumbangan Desa

Desa

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Karanganyar No. 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pungutan Desa Dan Sumbangan Desa

Download :
PERDA-NOMOR-9-TAHUN-2013.pdf

Abstrak

pungutan-sumbangan-desa

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2013/No.9

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pungutan Desa dan Sumbangan Desa

ABSTRAK:

a. Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan di desa salah satu untuk menunjang pelayanan pemerintahan desa adalah pungutan desa; b. bahwa untuk pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pungutan Desa dan Sumbangan Desa; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pungutan Desa dan Sumbangan Desa.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 25 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 27 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008.
Peraturan ini mengatur segala pungutan baik berupa uang maupun barang yang dilakukan Pemerintah Desa terhadap masyarakat serta pendapatan yang berasal dari pemberian sukarela yang berupa uang atau barang dari masyarakat atau badan hukum berdasarkan kesepakatan dengan Pemerintah Desa dan disetor ke Kas Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2013.
9 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 9 Tahun 2013

Pendelegasian Kewenangan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Konawe Selatan

Badan Layanan Umum Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Perbup Konsel No. 09 Tahun 2013.pdf

Abstrak

PENDELEGASIAN

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD.2013 / NO.9

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan pertimbangan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang mengamanatkan bahwa Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Penyelenggara Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) untuk mempercepat proses pelayanan. b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana maksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Konawe Selatan.
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembexitukan Peraturan Perundang- Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentartg Kelayakan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4124); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2005 Nomor 4585); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 4593); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4625); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintahan Antara, pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 4738); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2009 Nomor 1); 16. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Nomor 04); 17. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 03 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fugsi Lembaga Teknis Daerah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Konawe Selatan.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN KEPADA KEPALA BP2T BAB III PENYEDERHANAAN PELAYANAN BAB IV PEMBIAYAAN DAN SARANA PRASARANA PELAYANAN BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN BAB VI KETENTUAN PERALIHAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2013.
8

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang No. 09 Tahun 2013

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Abstrak

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

2013

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 09,

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Walikota Tangerang No.35 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Daerah.
1.UU No.2 Tahun 1993;2.UU No.19 Tahun 1997;3.UU No.14 Tahun 2002; 4.UU No.17 tahun 2003;5.UU No.1 tahun 2004;6.UU No.32 tahun 2004; 7.UU No.28 tahun 2009;8.Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005; 9.Peraturan Pemerintah No.91 tahun 2010;10.Peraturan Daerah No.5 Tahun 2008; 11.Peraturan Daerah No.7 Tahun 2010;12.Peraturan Walikota No.35 Tahun 2012.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang : - Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Daerah, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum;2.Ruang Lingkup dan Objek Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak;3.Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak;4.Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Mei 2013.
95 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2013

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT