Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 70 peraturan dalam 0,002 detik

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 86 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Daerah

Abstrak

Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah Proses Bisnis

Status Peraturan

Mencabut

Keputusan Gubernur Nomor 133 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Daerah Propinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta

Download file:

PERGUB NO 86 TAHUN 2010.pdf

Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah - Proses Bisnis

2010

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 86, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 92

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Daerah

ABSTRAK:

bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Keputusan Guberur Nomor 133 Tahun 2002 sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perlu disempurnakan dengan menetapkan PERGUB
Dasar hukum PERGUB ini adalah UU No. 28 Th. 1999; UU No. 17 Th. 2002; UU No. 1 Th. 2004; UU No. 10 Th 2004; UU No. 15 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004 std terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008; UU No. 29 Th. 2007; PP No. 58 Th. 2005; PP No. 79 Th. 2005; PP No. 6 Th 2006 stdd PP No. 38 Th, 2008; PP No. 8 Th. 2006; Keppres No. 80 Th. 2003 std terakhir dengan Perpres No. 95 Th. 2007; Permendagri No. 13 Th, 2006 stdd Permendagri No. 59 Th. 2007; Permendagri No. 17 Th. 2007; Perda No. 5 Th. 2007; Perda No. 10 Th. 2008; Pergub No. 129 Th. 2008; Pergub No. 130 Th. 2008 stdd Pergub No. 174 Th. 2009
PERGUB ini mengatur mengenai ruang lingkup; majelis pertimbangan; informasi kerugian, pelaksanaan pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan; penyelesaian kerugian daerah; serta keputusan pembebanan kerugian daerah

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2010.
PERGUB ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Gubernur Nomor 133 Tahun 2002
33 hal.

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 81 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Prosedur Pelayanan Pengujian Mutu Produk Hasil Industri

Abstrak

Perindustrian Proses Bisnis

Status Peraturan

Mencabut

Keputusan Gubernur Nomor Ea.3/2/11/1969 tentang syarat-syarat pengujian bagi jenis barang hasil industri berupa barang-barang perhiasan yang terbuat dari emas

Download file:

PERGUB NO 81 TAHUN 2010.pdf

Perindustrian - Proses Bisnis

2010

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 81, Berita Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 87

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Prosedur Pelayanan Pengujian Mutu Produk Hasil Industri

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Keputusan Gubemur Nomor Ea.3/2/11/1969 telah ditetapkan Syarat-syarat pengujian bagi jenis barang hasil industri berupa barang-barang perhiasan yang terbuat dari emas yang dalam perkembangannya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini, sehingga perlu menetapkan PERGUB
Dasar hukum PERGUB ini adalah UU No. 10 Th. 1961; UU No. 5 Th. 1984; UU No. 8 Th. 1999; UU No. 10 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004 std terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008; UU No. 29 Th. 2007; PP No. 11 Th. 1962; PP No. 38 Th. 2007; Perda No. 1 Th. 2006; Perda No. 10 Th. 2008; Pergub No. 69 Th. 2009
PERGUB ini mengatur mengenai jenis dan pelaksana pengujian; prosedur pelayanan, jangka waktu dan biaya pengujian mutu; pembinaan dan pengawasan; pengendalian; serta sanksi administrasi

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2010.
PERGUB ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Gubemur Nomor Ea.3/2/11/1969
10 hal.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Paser Nomor 13 Tahun 2024

• Berlaku mulai 11 bulan yang lalu

Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Daerah

Abstrak

Proses Bisnis

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Paser No. 49 Tahun 2020 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Paser

Download file:

Perbup Paser 13-2024 ttg ...emerintah Daerah.pdf

proses bisnis - peta - penyusunan - pedoman

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 13, BD 2024/13

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Daerah

ABSTRAK:

Penataan ketatalaksanaan merupakan salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan organisasi yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses yang digambarkan melalui peta proses bisnis. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2020 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Paser sudah tidak sesuai kondisi saat ini, sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Permenpan RB No. 19 Tahun 2018; Perda Kab. Paser No. 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Paser No. 1 Tahun 2020; Perda Kab. Paser No. 4 Tahun 2021
1. Ketentuan Umum; 2. Maksud, Tujuan, dan Manfaat; 3. Prinsip Penyusunan Peta Proses Bisnis; 4. Penyusunan Peta Proses Bisnis; 5. Tahapan Penyusunan Peta Proses Bisnis; 6. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2024.
Peraturan Bupati Paser Nomor 49 Tahun 2020 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Paser, dicabut dan dinyatakan idak berlaku.
16 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 5 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Sistem Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau

Abstrak

Proses Bisnis

Download file:

PERBUP PULANG PISAU NO 5 TAHUN 2024.pdf

Sistem Kerja

2024

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD Tahun 2024 No.05

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, disebutkan bahwa setiap instansi pemerintah melakukan pengaturan Penyesuaian Sistem Kerja paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri dimaksud diundangkan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi; Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
1. Ketentuan Umum; 2. Mekanisme Kerja; 3. Proses Bisnis; 4. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2024.
24 halaman

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tana Tidung Nomor 41 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Proses Bisnis

Status Peraturan

Mengubah

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 59 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

Download file:

PerBup KTT 41-2023.pdf

Pengelolaan Keuangan – Sistem dan Prosedur – Daerah

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 41, BD 2023 (41)

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

ABSTRAK:

Peraturan Bupati ini dibentuk untuk tertib pengelolaan keuangan daerah khususnya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2022; PP No.12 Tahun 2019; Perpres No.16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No.12 Tahun 2021; Permendagri No.77 Tahun 2020; Perda Kabupaten Tana Tidung No.12 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini menetapkan perubahan atas PerBup No. 59 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, di mana lampiran PerBup No. 59 Tahun 2022 tersebut diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran PerBup ini.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2023.
5 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Keerom Nomor 40 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Inkubator Bisnis Berbasis Potensi Unggulan Daerah di Kabupaten Keerom

Abstrak

Proses Bisnis

Download file:

Perbup 40 Tahun 2023.pdf

Inkubator Bisnis Berbasis Potensi Unggulan Daerah di Kabupaten Keerom

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 40, Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 380

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Inkubator Bisnis Berbasis Potensi Unggulan Daerah di Kabupaten Keerom

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta peningkatan pendapatan keluarga Sejahtera, Perlu ditumbuh kembangkan usaha ekonomi berbasis potensi unggulan daerah dengan program berkesinambungan melalui inkubator bisnis, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha, Pemerintah Daerah dapat membentuk inkubator bisnis, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Inkubator Bisnis Berbasis Potensi Unggulan Daerah di Kabupaten Keerom
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menegah Nomor 24/Per/M.KUKM/XI1/2015.
Pada Peraturan Bupati ini diatur tentang menciptakan dan mengembangkan usaha baru bagi kelompok UMKM pemula, bertumbuh dan mandiri yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi; serta mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya manusia dari kelompok UMKM dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2023.
6

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tana Tidung Nomor 37 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Tata Cara Pendataan Warga Miskin

Abstrak

Standar/Pedoman Proses Bisnis

Download file:

PerBup KTT 37-2023.pdf

Pendataan Warga Miskin

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 37, BD 2023 (37)

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pendataan Warga Miskin

ABSTRAK:

Peraturan Bupati ini dibentuk untuk menyesuaikan PerBup No. 42 Tahun 2018 tentang Kriteria dan Tata Cara Pendataan Warga Miskin yang sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
UU No.34 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; Permensos No.3 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tata cara pendataan warga miskin yang meliputi kriteria dan indikator lokal kemiskinan, batas pemenuhan kebutuhan minimum keluarga, serta pendataan, publikasi, legalisasi, dan pemeliharaan data warga miskin.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2023.
Peraturan Bupati No. 42 Tahun 2018 tentang Kriteria dan Tata Cara Pendataan Warga Miskin
20 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumbawa Nomor 29 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa

Abstrak

Proses Bisnis

Download file:

Perbup Nomor 29 tahun 2023.pdf

proses bisnis

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 29, BD 2023 (29): 19 hlm.

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa

ABSTRAK:

Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah menetapkan kebijakan daerah sesuai dengan kewenangan Daerah; b. bahwa dalam rangka penataan ketatalaksanaan untuk mewujudkan instansi pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses, setiap perangkat daerah menyusun dan menetapkan peta proses bisnis perangkat daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman ,Penyusunan Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; 6. Negara Republik Indonesia Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Taun 2019; 10.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021; 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 tahun 2022; 12.Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020; 13.Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2023.
Mengatur Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2023.
19 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Nomor 14 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Standar/Pedoman Proses Bisnis

Download file:

PERBUP NOMOR 14 TAHUN 2023.pdf

PEDOMAN PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2023 Nomor : 614

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka membangun dan menata tatalaksana Instansi Pemerintahan yang lebih baik serta memberikan dasar yang kuat bagi penyusunan standar operasional prosedur yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses; b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis, perlu adanya pedoman penyusunan peta proses bisnis Pemerintah Kabupaten Konawe; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 7 4, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) ; 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Republik Perangkat Indonesia Daerah Tahun (Lembaran 2016 Nomor Negara 1 1 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 11 . Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 4 1 1 ) ;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PRINSIP -PRINSIP PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS BAB III PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS BAB IV TAHAPAN PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS BAB V MONITORING, EVALUASI, PENGEMBANGAN, DAN PENGAWASAN BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2023.
20

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Penyusunan Peta Proses Bisnis Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Proses Bisnis

Download file:

Perbup No. 14 Tahun 2023.pdf

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja - Proses Bisnis

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 14

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka penataan ketatalaksanaan sebagai salah satu unsur perubahan dalam reformasi birokrasi guna mewujudkan Pemerintah Daerah yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 96 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2016; PERMENPANRB No. 19 Tahun 2018; PERDA No. 14 Tahun 2016; PERBUP No. 45 Tahun 2018.
Penyusunan Peta Proses Bisnis Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2023.
20 Halaman, IV Bab

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT