PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 1968

Menemukan 279 peraturan dalam 0,004 detik

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1968
• Berlaku mulai 56 tahun yang lalu
Administrasi dan Tata Usaha Negara Penanaman Modal dan Investasi
Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1968
• Berlaku mulai 56 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Dicabut sebagian dengan
  1. UU No. 99 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sukabumi di Provinsi Jawa Barat
  2. UU No. 97 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat
  3. UU No. 118 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten
  4. UU No. 117 Tahun 2024 tentang Kabupaten Serang di Provinsi Banten
  5. UU No. 116 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pandeglang di Provinsi Banten
  6. UU No. 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten
  7. UU No. 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang di Provinsi Jawa Barat
  8. UU No. 113 Tahun 2024 tentang Kabupaten Majalengka di Provinsi Jawa Barat
  9. UU No. 112 Tahun 2024 tentang Kabupaten Indramayu di Provinsi Jawa Barat
  10. UU No. 111 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat
  11. UU No. 110 Tahun 2024 tentang Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat
  12. UU No. 109 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ciamis di Provinsi Jawa Barat
  13. UU No. 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat
  14. UU No. 106 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat
  15. UU No. 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat
  16. UU No. 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat
  17. UU No. 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat
  18. UU No. 101 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bekasi di Provinsi Jawa Barat
Mengubah
  1. UU No. 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1968
• Berlaku mulai 56 tahun yang lalu
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1968
• Berlaku mulai 56 tahun yang lalu
Perpajakan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Mengubah
  1. UU No. 35 Tahun 1953 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1951, tentang Pemungutan Pajak Penjualan" (Lembaran-Negara Nomor 94 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang
Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1968
• Berlaku mulai 56 tahun yang lalu
APBN
Status Peraturan
Mengubah
  1. UU No. 13 Tahun 1967 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 1968
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1968
• Berlaku mulai 56 tahun yang lalu
Pertahanan dan Keamanan, Militer
Download file:
Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 1968
• Berlaku mulai 55 tahun yang lalu
Perbankan, Lembaga Keuangan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 1968
• Berlaku mulai 55 tahun yang lalu
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 1968
• Berlaku mulai 56 tahun yang lalu
Penanaman Modal dan Investasi Transportasi Darat/Laut/Udara
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 9 Tahun 1973 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara "Pelayaran Nasional Indonesia" Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 1968
• Berlaku mulai 56 tahun yang lalu
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Mencabut
  1. PP No. 10 Tahun 1958 tentang Pembentukan Badan Pusat Penguasa Perusahaan-Perusahaan Industri dan Tambang Belanda

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan