Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 48 Tahun 2010 Tentang Standar Biaya Dan Harga Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah agar dapat berjalan efektif, efesien, serta dapat dipertanggungjawabkan dalam mendanai program dan kegiatan, telah ditetapkan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 48 Tahun 2010 tentang Standar Biaya dan Harga Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2011; b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan standar harga sewa perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; c. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan bagi Pegawai Daerah, maka biaya kontribusi pendidikan dan pelatihan kepemimpinan perlu diubah dan disesuaikan; d. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi, maka perlu menetapkan honorarium pejabat pengadaan untuk pekerjaan kontruksi; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 48 tahun 2010 tentang Standar Biaya dan Harga Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2011;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2010, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 48 Tahun 2010, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 78 Tahun 2010.
Terdiri dari 2 pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2010.
Peraturan Bupati Sumedang Nomor 48 Tahun 2010
mengatur mengenai perubahan atas peraturan bupati sumedang nomor 48 tahun 2010 tentang standar biaya dan harga belanja daerah kabupaten sumedang tahun anggaran 2011
44 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 74 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Cilacap dan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu untuk ditinjau kembali dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2009;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Azas-Azas Tata Naskah Dinas dan Tata Persuratan Dinas
Bab III Naskah Dinas
Bab IV Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Mandat Penandatanganan Naskah Dinas
Bab V Penggunaan dan Kewenangan Atas Nama, Untuk beliau, Pelaksana Tugas, Pelaksana Haria dan Penjabat
Bab VI Paraf, Penulisan Nama dan Penggunaan Tinta Untuk Naskah Dinas
Bab VII Stempel
Bab VIII KOP Naskah Dinas
Bab IX Sampul Naskah Dinas
Bab X Papan Nama
Bab XI Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2010.
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap dicabut.
15 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 74 Tahun 2010
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 71 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kebumen
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Peraturan Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan
Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, maka
perlu mengatur kembali rincian tugas pokok, fungsi dan tata kerja
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Kebumen;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas
Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 3-3 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Rincian Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kebumen
yang meliputi
Tugas Pokok Dan Fungsi,
Organisasi dan
Tata Kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2010.
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 71 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kebumen dicabut.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 74 Tahun 2010
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Tebang Pada Hutan Hak Dan Hutan Negara Dalam Wilayah Kabupaten Banyumas.
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan terhadap
penebangan pohon pada areal hutan hak dan hutan negara, perlu
dilakukan pengaturan penebangan pohon dengan memperhatikan aspek
teknis Penatausahaan Hasil Hutan dan konservasi; bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor 26 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Banyumas, maka Peraturan Bupati Nomor 104
Tahun 2008 tentang Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Tebang pada
Hutan Hak dan Hutan Negara dalam Wilayah Kabupaten Banyumas,
sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu
ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan b, perlu menetapkan Peraturan, Bupati tentang Tata Cara Penerbitan
Rekomendasi T ebang pada Hutan Hak dan Hutan Negara dalam
Wilayah Kabupaten Banyumas.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995; Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51 /Menhut-11/2006; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-11/2006; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Tebang pada Hutan Hak dan Hutan Negara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2010.
9 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 74 Tahun 2010
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Kepada Serikat Pekerja / Serikat Buruh Di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan dan pengetahuan Serikat Pekerja / Serikat Buruh di Kabupaten Semarang yang secara nyata berperan turut menciptakan iklim yang kondusif di wilayah Kabupaten Semarang, maka dipandang perlu diberikan bantuan hibah guna mengembangkan kegiatan organisasinya;
bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian bantuan hibah dapat berjalan lancar, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah kepada Organisasi Serikat Pekerja / Serikat Buruh di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2000; Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang~Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2009; Peraturan Bupati Semarang Nomor 100 Tahun 2009
Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Kepada Serikat Pekerja / Serikat Buruh Di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan
bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Rupati ini
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2010.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 73 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Laporan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 bahwa Dewan Pengawas bertugas melakulan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah yang dilakukan oleh pejabat pengelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; bahwa dalam rangka penyampaian laporan pengawasan kepada Bupati dipandang perlu mengatur ketentuan mengenai pedoman penyusunan laporan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah dengan Peraturan bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Jepara tentang Pedoman Penyusunan Laporan Dewan Pengawas Badan Pelayanan Umum Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Noror 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Normor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2009; Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Penyusunan Laporan Dewan Pengawas
Bab III Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2010.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 73 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan Daerah Ksbupaten Karanganyar Nomor 9 tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah, agar dalarn pelaksenaannya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna maka perlu dlatur petunjuk pelaksanaannya; bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang. Nomor 17 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Urdang-Undan·g Nomor 14 Tahun 2002; Undanq-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerlntah Nomor 43 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daeran Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2010 tercantum dalam Lampiran I.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2010.
38 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 73 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka perlu mengatur rincian
tugas pokok, fungsi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Kebumen;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, maka perlu menetapkan' Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas
Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Kebumen;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah omor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebu'men Nomor 53 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Rincian Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen
yang meliputi
Tugas Pokok Dan Fungsi,
Organisasi dan
Tata Kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2010.
9 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 73 Tahun 2010
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Pemberian Tali Asih Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Yang Diberhentikan Dengan Hormat Dan Uang Duka Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Yang Meninggal Dunia Dalam Wilayah Kabupaten Banyumas
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pemberian Tali Asih Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Yang Diberhentikan Dengan Hormat dan Uang Duka Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Yang Meninggal Dunia Dalam Wilayah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa pengabdian Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Desa perlu dipertimbangkan dalam rangka memberikan penghargaan dan
upaya peningkatan kesejahteraan terhadap Kepala Desa dan Perangkat Desa; bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor 16 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9
Tahun 2009, Pemerintah Daerah dapat memberikan tali asih kepada Kepala Desa dan
Perangkat Desa yang pensiun/meninggal dunia sesuai kemampuan keuangan daerah; bahwa pemberian tali asih dan uang duka sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah
diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman
Umum Pemberian Tali Asih bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Diberhentikan
Dengan Hormat dan Uang Duka bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Meninggal
Dunia dalam Wilayah Kabupaten Banyumas; bahwa besaran tali asih dan uang duka sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan
Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu disesuaikan seiring dengan
perkembangan keadaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf
c dan huruf d, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pemberian
Tali Asih Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Diberhentikan Dengan Hormat
dan Uang Duka bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Meninggal Dunia dalam
Wilayah Kabupaten Banyumas.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2006.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Pedoman Umum Pemberian Tali Asih Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Diberhentikan Dengan Hormat dan Uang Duka Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Meninggal Dunia.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2010.
2 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 72 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (3) Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang
Peraturan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jepara, maka dipandang perlu untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jepara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirmaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga
Teknis Daerah Kabupaten Jepara;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pembentukan
Bab III Susunan Organisasi
Bab IV Tugas dan Fungsi
Bab V Tata Kerja
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2010.
7 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
