Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Melawi Kabupaten Melawi
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan serta kelancaran penyelenggaraan tugas pendistribusian air minum secara berdaya guna dan berhasil guna kepada masyarakat, maka perlu menata kembali organisasi perusahaan daerah air minum Tirta Melawi Kabupaten Melawi;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.5 Tahun 1962, UU No.34 Tahun 2003, UU No.23 Tahun 2014, PP No.16 Tahun 2005, Perda No.7 Tahun 2011;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan pasal 2, pasal 37, pasal 41, pasal 45 Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Melawi Kabupaten Melawi;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2017.
Peraturan Bupati ini memiliki 6 halaman dan 1 halaman lampiran;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong No. 32 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tabalong Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Tabalong Tahun 2017
ABSTRAK:
Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 6
Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2017 ten tang
Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten
Tabalong Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan
Rakyat di Kabupaten Tabalong, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Penambahan
Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat di Kabupaten Tabalong Tahun 2017.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 05
Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun
1990; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun
2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun
2017; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun
2017; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 83 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 28 Tahun 2017.
Dengan Peraturan Bupati ini, pada tahun 2017 dilakukan pelaksanaan penambahan penyertaan modal
oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong pada Perusahaan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat di Kabupaten Tabalong sebesar Rp. 5.000.000.000,00.
Mekanisme atau prosedur pencairan dan pertanggungjawaban pelaksanaan
penambahan penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun
2017 pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Tabalong
dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2017.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Labuhan Batu Nomor 32 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya meningkatkan daya saing Perusahaan Milik Daerah dalam perkembangan dunia usaha yang semakin dinamis dan kompetitif, perlu diterapkan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dan agar penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilaksanakan dan mencapai tujuan yang diharapkan oleh Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 1 Tahun 1978; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 1 Tahun 1997; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Penerapan, Prinsip dan Tujuan, Pemilik Modal atau Pemegang Saham, Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris, Direksi, Auditor Eksternal, Pengelolaan Informasi, Keselamatan, Kesempatan, Kesetaraan Kerja dan Pelestarian Lingkungan, Hubungan dengan Pemangku Kepentingan (Stakeholders), Etika Berusaha, Anti Korupsi dan Donasi, Program Pengenalan BUMD, Pengukuran Terhadap Penerapan GCG, Ketentuan Lain-Lain, dan penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2017.
26 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung Nomor 30 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum “ Tirta Cahya Agung” Kabupaten Tulungagung
ABSTRAK:
babwa untuk terwujudnya penyelenggaraan pelayanan rur
minum yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum
"Tirta Cahya Agung" Kabupaten Tulungagung khususnya
yang terkait dengan penanganan kebocoran air, maka perlu
merubah Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 43 Tahun
2015 tentang Pelayanan Air Minum Pada Perusahaan Daerah
Air Minum "Tirta Cahya Agung" Kabupaten Tulungagung.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 ten tang Sistem
Pengembangan Penyediaan Air Minum; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun
2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Cahya
Agung" Kabupaten Tulungagung; 6. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 43 Tahun 2015 tentang
Pelayanan Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum
"Tirta Cahya Agung" Kabupaten Tulungagung.
Ketentuan Pasal 5 diubah, dalam penyelenggaraan pelayanan air minum PDAM wajib :
a. mengoperasikan sarana pelayanan air minum secara optimal;
b. menyediakan kebutuhan air melalui cara lain apabila dalam waktu 1x24 jam keluhan pelanggan mengenai kontinuitas air tidak dapat dipenuhi PDAM;
c. memberikan pelayanan air minum kepada pelanggan dengan memperhatikan kualitas, kuantitas dan kontinuitas, kecuali dalam keadaan memaksa (force majeure);
d. melaksanakan penggantian meter air secara periodik paling sedikit setiap 5 (lima) tahun, dan apabila sebelum 5 (lima) tahun meter air mengalami kerusakan, maka kewajiban PDAM untuk melakukan penggan tian meter air;
e. memberitahukan kepada pelanggan tentang adanya gangguan dan hambatan pelayanan;
f. melakukan pemeriksaan kualitas air minum;
g. melayani dan menindaklanjuti keluhan pelanggan;
h. meningkatkan kapasitas air untuk menjaga kontinuitas pendistribusian; dan
i. melakukan perbaikan jalan dan/ atau fasilitas umum yang kerusakannya diakibatkan dari penggalian sambungan pipa PDAM.
j. Melaksanakan penanganan kebocoran air, baik kebocoran fisik maupun non fisik.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2017.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 29 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT NENE MALLOMO
ABSTRAK:
a. satu yang diamanatkan oleh Undang-Undang
�Tahun 2009 tentang Rumah Sakit adalah
perlunya Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital by Law);
b. bahwa Peraturan Internal sebagaimana dimaksud huruf a,
bertujuan mengatur tentang pengorganisasian dan
pengelolaan rumah sakit;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Nene
Mallomo.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan daerah-daerah tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 119);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5072);
4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lernbarari Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5072)�-
5. Undang-undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang
Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lernbaran Negara,
Republik Indonesia Nomor 5679); {)
Menetapkan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang
Tenaga Kesehatan {Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor
49; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
7. Peraturan Pemerintah Nornor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nornor
755/MENKES/PER/JV /2011 tentang Penyelenggaraan
Komite Medik Di Rumah Sakit;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan
Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws);
BABI
KETENTUAN UMUM
BAB II
NAMA DAN ALAMAT
BABm
AZAS, VISI, MISI DAN FILOSOFI
BAB IV
TUGAS, FUNGSI DAN KEGIATAN
BABV
PEMILIK, STATUS DAN WEWENANG
BAB VI
PENGELOLA DAN SYARAT PENGELOLA
BABIX
RAPAT DAN PENEDELEGASIAN WEWENANG
BABX
PENGAWASAN, SATUAN PENGAWAS INTERNAL
BABXl
PENYELESAIAN KONFLIK DAN SANKSI
BABXII
PERUBAHAN
BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2017.
NOMOR 29 TAHON 2017
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang Nomor 29 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sintang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah menyatakan Investasi Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan atau manfaat lainnya;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.11 Tahun 1974, UU No.1 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, PP No.1 Tahun 2008, Permendagri No.52 Tahun 2012, Perda No.12 Tahun 1980, Perda No.7 Tahun 2016, perda no 9 tahun 2008, perda No.18 tahun 2015, Perda No.8 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sintang; Rincian Penggunaan Dana Penyertaan Modal; Mekanisme Dan Pertanggungjawaban Dana Penyertaan Modal; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2017.
Peraturan Bupati ini memiliki 7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 28 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD.2017/No. 28 Seri E Nomor 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa sebagai upaya mewujudkan tertib
koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten
Purworejo, telah diterbitkan Peraturan Bupati
Purworejo Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pedoman
Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi
Perangkat Daerah, Pemerintahan Desa dan Badan
Usaha Milik Daerah Kabupaten Purworejo; b. bahwa dengan terjadinya penataan organisasi
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Purworejo, maka Peraturan Bupati
Purworejo sebagaimana dimaksud pada huruf a,
sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diganti
dengan menerbitkan Peraturan yang baru; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah, Pemerintahan Desa dan Badan Usaha Milik
Daerah Kabupaten Purworejo
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo
Nomor 14);
Materi Pokok Perbup ini adalah: Dalam rangka mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi
Perangkat Daerah dan BUMD, Bupati dibantu oleh Sekretaris
Daerah. Maksud penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi
antara Perangkat Daerah dan BUMD adalah untuk
mengembangkan hubungan kerja secara struktural dengan
menumbuhkembangkan semangat kolegial yang sinergis dan
terpadu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan
wewenangnya masing-masing.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Purworejo Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pedoman Koordinasi
Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah, Pemerintahan
Desa dan Badan Usaha Milik Daerah (Serita Daerah Kabupaten
Purworejo Tahun 2015 Nomor 43 Seri E Nomor 36), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku,
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Utara Nomor 26 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2017 NOMOR 26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Saluwu Kiita Kabupaten Buton Utara
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buton
Utara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan
Daerah Saluwu Kita, Bupati Buton Utara mengangkat
Direksi Perusahaan Daerah Saluwu Kita Kabupaten
Buton Utara;
b. bahwa agar pelaksanaan pengangkatan Direksi
Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dapat berjalan efektif dan efisien, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Mekanisme Pengangkatan Direksi
Perusahaan Daerah Saluwu Kita Kabupaten Buton Utara;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Propinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4690);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 4 Tahun
2009 tentang Perusahaan Daerah Saluwu Kita Kabupaten
Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara
Tahun 2009 Nomor 4);
Bab I Ketentuan Umum;
Bab II Persyaratan;
Bab III Tim Seleksi;
Bab IV Pendaftaran;
Bab V Pelantikan;
Bab VI Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2017.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato No. 26 Tahun 2017
PENDIRIAN-pENGELOLAAN-PEMBUBARAN-BADAN USAHA MILIK DESA
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2017/NO. 26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendirian, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk menumbuhkan kegiatan perekonomian masyarakat pedesaan dan untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dimana untuk itu perlu didirikan badan usaha milik desa.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.38 Tahun 2000 ; UU No.6 Tahun 2003; UU NO.12 Tahun 2011; UU No.1 Tahun 2013 ; UU No.6 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014 ; PP No.60 Tahun 2014 ; PERMENDAGRI NO.113 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai pendirian, pengelolaan dan pembubaran badan usaha milik desa. termasuk di dalamnya mengatur tentang azas, tujuan dan sasaran pendirian BUMDES, mekanisme pendirian BUMDES, mekanisme pendirian BUMDES bersama, pengurusan pengelolaan dan BUMDES bersama, modal dan kekayaan BUMDES, klasifikasi jenis usaha BUMDES dan BUMDES bersama, bagi hasil dan kepailitan BUMDES.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2017.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 27 Halaman beserta lampirannya.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
