PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 41 TAHUN 2013 TENTANG KOMISI PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2019 NOMOR 435
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 41 Tahun 2013 tentang Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
ABSTRAK:
Bahwa dengan berlakunya UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sehingga beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 41 tahun 2013 tentang Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas perlu dilakukan penyesuaian
UU No. 23 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan UU No. 17 tahun 2016; UU No. 33 Tahun 2008; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perda KKA No.1 Tahun 2015; Perbup KKA No. 41 tahun 2013
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan atas perubahan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 41 Tahun 2013 tentang Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2019.
Perbup No. 41 Tahun 2013
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mandailing Natal Nomor 29 Tahun 2021
PENGAWASAN – ORGANISASI – KEMASYARAKATAN – DI – KABUPATEN – MANDAILING – NATAL
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2021 NOMOR 29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN MANDAILING NATAL
ABSTRAK:
Bahwa untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Organisasi Kemasyarakatan dilakukan Pengawasan Eksternal oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemayarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Mandailing Natal;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017.
Dalam Peraturan ini diatur tentang: KETENTUAN UMUM, MEKANISME PENGAWASAN, PENDANAAN, dan KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2021.
6 HLM
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 29 Tahun 2021
Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan HajiProgram, Rencana Pembangunan dan Rencana KerjaDasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/OrganisasiStruktur Organisasi
keagamaan, ibadah, dan penyelenggaraan haji - program, rencana pembangunan, dan rencana kerja - dasar pembentukan kementerian/lembaga/badan/organisasi - struktur organisasi
2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 29, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 62012
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pembentukan, Organisasi, Dan Tata Kerja Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Islam Jakarta
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 std terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 std dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019; Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2018
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang pembentukan; kedudukan, tugas, dan fungsi; organisasi; penerapan pola pengelolaan keuangan BLUD; tata kerja; sekretariat serta Badan Manajemen dan Badan Pembina PPIJ
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2021.
Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Gubernur Nomor 140 Tahun 2015 entang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Manajemen dan Badan Pembina Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta dan Peraturan Gubernur Nomor 365 Tahun 20 16 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Islam Jakarta
15 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 29 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (9), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (5), Pasal 59 ayat (2) dan Pasal 68 Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan
Permusyawaratan Desa.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950.; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113
Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46
Tahun 2016 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017
Peraturan Bupati ini memuat tentang Ketentuan umum tentang badan permusyawaratan desa, maksud tujuan dan ruang lingkup, keanggotaan BPD, persiapan pengisian anggota BPD, penjaringan dan penyaringan anggota BPD, peresmian anggota BPD, kelembagaan BPD, karangan anggota BPD, pemberhentian anggota BPD, pengisian anggota BPD, hak dan kewajiiban, peraturan tata tertib BPD, pendanaan, dan ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2018.
68 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah No. 29 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Praja Kabupaten Mempawah
ABSTRAK:
Bahwa penyelenggaraan penyiaran radio di daerah merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peranan sangat penting dan strategis dalam kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalanan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan serta kontrol dan perekat sosial, sehingga mampu mendukung guna mencapai keberhasilan program-program pembangunan;
Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UU No 27 Tahun 1959, UU No.36 Tahun 1999, UU No.32 Tahun 2002, UU No.23 Tahun 2014, Permendagri No.1 Tahun 2014, Perda no.4 Tahun 2013, Perda no.1 Tahun 2010;
Dalam Perda ini diatur tentang ketentuan umum; bentuk dan nama lembaga penyiaran; sifat dan tujuan; perijinan; alat kelengkapan; pengawas radio LPPL; Direksi LPPL; Standar Program Komposisi Siaran; Sumber Biaya; Ketentuan lain-lain; ketentuan penutup; .
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2015.
10 halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 29 Tahun 2021
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan :
PERWALI Kota Magelang No. 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang
Mengubah :
PERWALI Kota Magelang No. 56 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang
Mengubah sebagian :
Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Magelang
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Magelang
ABSTRAK:
a. bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Walikota Magelang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang;
b. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 77 Tahun 2020 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka tugas dan fungsi Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah perlu disesuaikan sehingga perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang;
UU Nomor 17 Tahun 1950, UU Nomor 5 Tahun 2014, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 18 Tahun 2016, Perda Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dan Peraturan Walikota Magelang Nomot 50 Tahun 2016.
Peraturan Walikota ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Magelang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang yaitu tentang
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2021.
Peraturan Walikota Magelang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang yaitu tentang BPKAD, jabatan struktural dan ketentuan peralihan
52 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malinau Nomor 29 Tahun 2021
organisasi - tata kerja - unit pelaksana teknis daerah - unit metrologi legal - dinas perindustrian dan perdagangan
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021 Nomor 29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Unit Metrologi Legal Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan pasal 27 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Dalam rangka pelaksanaan tera, Tera Ulang dan Pengawasan Metrologi Legal, maka dipandang perlu untuk dibentuk Unit Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Dasar hukum peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018; dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur tentang pembentukan kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan uraian tugas, kepegawaian, tata kerja, serta pendanaan pada UPTD pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2021.
Peraturan ini terdiri dari 16 halaman (Batang Tubuh hal 1 s.d. 15 dan Lampiran hal 16)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 29 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2O17 NOMOR 29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultur Dan Perkebunan Kabupaten Konawe Selatan
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan
Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
perlu membentuk Unit Pelaksana Tel(]eis Dinas untuk
melal<sanakan sebegan kegiatan telsris operasional
dan/atau kegiatal teknis penunjang tertentu perangkat
daerah induknya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas
Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Perkebunan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura
dan Perkebunan Kabupaten Konawe Selatan.
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4267);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lrmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan lrmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan
dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Ta}:,un 2OL7
Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (kmbaran Daerah Kabupaten Konawe
Selatan Tahun 2016 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 5l Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Keg'a Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Konawe Selatan.
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI
BAB III KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
BAB IV JABATAN FUNGSIONAL
BAB V TATA KERJA
BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI, DAN PEMBERHENTIAN DALAM TUGAS
BAB VII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2017.
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Toraja Nomor 29 Tahun 2017
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKN'IS SEKOLAH DASAR NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD.2017/No.31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Organiasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sekolah Dasar Negeri Pada Dinas Pendidikan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas
dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu membentuk
Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Sekolah Dasar Negeri pada Dinas
Pendidikan.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang /
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia�
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo�
5679); IPS. Peraturan Pemerintah omor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Pe ·elenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Repub · do: esia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran e a: Re oonesia Nomor 5105);
- 2 -
6. Peraturan Pemerintah omor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pernbentukan dan klasifikasi Cabang Dinas
dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nornor 10
Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lernbaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun
2016 Nornor 10 Tambahan Lernberan Daerah Kabupaten Tana
Toraja Nomor 19);
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN
BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
BAB IV
TOGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TOGAS
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017.
NOMOR 29 TAHUN 2017
13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 29 Tahun 2013
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan :
PERBUP Kab. Tanah Laut No. 12 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Bupati Tanah Laut Tentang Unit Pelaksana Teknis (UPT) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dicabut
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pada Dinas Dan Badan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD.2013/NO.159
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pada Dinas Dan Badan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan
yang efektif, aspiratif dan efesien maka perubahan
organisasi diperlukan agar organisasi itu nantinya
mampu menjawab tantangan dan melakukan perbaikan
kedepan demi peningkatan pelayanan kepada
masyarakat;
bahwa dalam rangka mensinergikan kegiatan unit
pelaksana tekhnis dan juga meningkatkan pelayanan
publik yang bermutu, adil dan merata maka perlu
dilakukan Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati
Tanah Laut Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Pada Dinas dan Badan Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tanah Laut;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Tanah Laut.tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 19 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pada Dinas dan Badan Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 19 Tahun 2008.
Peraturan Bupati ini memuat tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pada Dinas dan Badan Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2013.
12 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
