Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 18.911 peraturan dalam 0,043 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 87 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Standar Pelayanan Minimal Penerapan Badan Layanan Umum Daerah UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Konda Kab.Konawe Selatan

Abstrak

Badan Layanan Umum Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Download file:

PERBUP NO.87 TAHUN 2022.pdf

STANDAR

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 87, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor : 87

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Penerapan Badan Layanan Umum Daerah UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Konda Kab.Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 43 ayat (21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, standar pelayanan minimal Unit Pelaksana Teknis Dinas yang akan menerapkan BLUD diatur dengan Peraturan Bupati; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Standar Pelayanan Minimal Penerapan Badan I-a.yanan Umum Daerah UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Konda Kabupaten Konawe Selatan.
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4267); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor S, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4286; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keualgan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (lrmbaran Negara Republik Indonesia Talrun 2022 Nomor 143); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 201S tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6757); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangaa Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2Ol2 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 17l, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kineq'a Instansi Pemerintah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah, Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahal Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2O2O (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor ll4l, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 187, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang Pembinaan dan Pengawasan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (l,embar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan BaranglJasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2O2l tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2OO4 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2O07 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 2 I . Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal; 22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; 23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Repubiik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335); 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan KeuanganDaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 679); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2OO7 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (kmbaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2O07 Nomor 10); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 3); 27. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor I Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (kmbaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2O22 Nomor 1); 28. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 04 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (kmbaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 4).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR (NILAI) BATAS WAKTU PENCAPAIAN DAN URAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BAB IV PELAKSANAAN BAB V PENERAPAN BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2022.
56 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wakatobi Nomor 87 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pedoman Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Standar/Pedoman

Download file:

PERBUP NO. 87 TAHUN 2022.pdf

pedoman

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 87, Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2022 Nomor 87

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang handal, profesional dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, perlu melaksanakan penegakan disiplin pegawai; b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, perlu mengatur lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 201 7 ten tang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 5);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP BAB III HUKUMAN DISIPLIN BAB IV PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM BAB V PEMANGGILAN, PEMERIKSAAN, PENJATUHAN DAN PENYAMPAIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN BAB VI BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN, HAPUSNYA KEWAJIBAN MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN, DAN HAK-HAK KEPEGAWAIAN BAB VII PENDOKUMENTASIA KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN BAB VIII KEPUTUSAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2022.
23 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 87 Tahun 2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pedoman Teknis Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

Perbup Kab Kebumen Tahun 2022 No 87_ocr.pdf

Pedoman

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 87, BD.2022/NO.87

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8, Pasal 18, dan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal serta untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di Kabupaten Kebumen perlu menyusun pedoman teknis; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2019;
Di Dalam Peraturan Daerah Ini Diatur tentang Pedoman Teknis Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang terdiri dari Ketentuan Umum, Maksud, Kewenangan, Bentuk Dan Kriteria Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal, Tata Cara Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal, Jangka Waktu Dan Frekuensi Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal, Evaluasi Dan Pelaporan, Pembinaan Dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2022.
22 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 87 Tahun 2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pedoman Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dampak Kenaikan Bahan Bakar Minyak Tahun Anggaran 2022

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Standar/Pedoman

Download file:

Perbup Nomor 87 Tahun 2022.pdf

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DAMPAK KENAIKAN BAHAN BAKAR MINYAK TAHUN ANGGARAN 2022

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 87, BD.2022/NO.87

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dampak Kenaikan Bahan Bakar Minyak Tahun Anggaran 2022

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mengurai dampak kenaikan bahan bakar minyak, perlu diberikan bantuan langsung tunai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dampak Kenaikan Bahan Bakar Minyak Tahun Anggaran 2022;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2022; Peraturan Bupati Bantul Nomor 83 Tahun 2022;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Kriteria Penerima BLT BBM APBD; Besaran dan Mekanisme Penyaluran; Pelaporan; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2022.
Jumlah Halaman: 7 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 87 Tahun 2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nonberusaha, dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Download file:

8.1. Perbup No 87 Th 2022...OSEDUR PELAYANAN.pdf

perizinan

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 87, BD.2022/NO.87

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nonberusaha, dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka .meningkatkan kualitas pelayanan perizman berusaha berbasis risiko, perizinan nonberusaha, dan nonperizman serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui · peningkatan investasi, perlu adanya sistem pelayanan izin yang cepat, efisien, dan terpadu; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta memberikan jaminan dan kepastian hukum dalam pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan nonberusaha, dan nonperizinan di daerah sesuai dengan Peraturan Bupati · Karanganyar Nomor 85 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nonberusaha, dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka perlu disusun standar operasional prosedur; bahwa ·berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nonberusaha, dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang jenis pelayanan dan SOP pelayanan perizinan dan nonperizinan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2022.
72 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 87 Tahun 2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pedoman Rencana Pengendalian Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Download file:

PerBup Pekalongan No 87 Tahun 2022.pdf

pedoman - pengelolaan keuangan daerah

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 87, BD.2022/No.87

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Rencana Pengendalian Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan

ABSTRAK:

bahwa kasus kecurangan dalam bentuk tindak pidana korupsi maupun penyimpangan lainnya dapat terjadi pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah; bahwa proses pengelolaan keuangan daerah belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek risiko kecurangan sehingga diperlukan strategi penerapan penilaian risiko kecurangan untuk pengendalian kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah sejak dini; bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Pekalongan selaku pembina Sistem Pengendalian Internal di Daerah perlu menyusun pedoman Rencana Pengendalian Kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Rencana Pengendalian Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan ;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang; Undang-undang Nomor 28 tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, pedoman rencana pengendalian kecurangan, dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2022.
21 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 86 Tahun 2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pedoman Penyusunan Pagu Indikatif Wilayah Kapanewon

Abstrak

Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 111 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Pagu Indikatif Wilayah Kapanewon

Download file:

Perbup No 86 Tahun 2022.pdf

pagu indikatif

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 86, BD.2022/NO.87

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Pagu Indikatif Wilayah Kapanewon

ABSTRAK:

Bahwa Pedoman Penyusunan Pagu Indikatif Wilayah Kapanewon telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 111 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Pagu Indikatif Wilayah Kapanewon; bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, keadilan, dan partisipasi dalam perencanaan pembangunan, perlu adanya perubahan indikator, variabel serta perhitungan Pagu Indikatif Wilayah Kapanewon.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021, dan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021.
Materi pokok : Maksud, Tujuan, Dan Asas Penyusunan Pagu Indikatif Wilayah Kapanewon, Proses Penyusunan Dan Cara Perhitungan Pagu Indikatif Wilayah Kapanewon, Program Kegiatan Prioritas Pagu Indikatif Wilayah Kapanewon, Evaluasi.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2022.
Mencabut Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 111 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Pagu Indikatif Wilayah Kapanewon.
Jumlah Halaman : 12 HLM; Lampiran : 2 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 85 Tahun 2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan pada Kelurahan

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

2022perbupketapangkab85 ocr.pdf

pedoman

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 85, BD.2022/NO.85, LL KAB. KETAPANG : 20 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan pada Kelurahan

ABSTRAK:

bahwa untuk membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, perlu membentuk Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959 ; Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Lembaga Kemasyarakatan kelurahan; Rukun Tetangga dan Rukun Warga; Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga; Karang taruna; Pos Pelayanan terpadu; Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan; Hak, Kewajiban dan Larangan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; Hubungan Kerja; Sumber Pendanaan; pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2022.
20 halaman peraturan

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Asahan Nomor 85 Tahun 2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Analisis Standar Belanja

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

Perbup-85-Tahun-2022-Anal...-Standar-Belanja.pdf

ANALISIS – STANDAR – BELANJA

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 85, BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2022 NOMOR 86

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Standar Belanja

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan Pasal 298 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Belanja Daerah untuk Pendanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan; bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyusunan anggaran perlu adanya alat untuk menentukan kewajaran biaya setiap kegiatan;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.
Peraturan ini berisi tentang: KETENTUAN UMUM, MUATAN ASB, KETENTUAN LAIN-LAIN, KETENTUAN PERALIHAN, dan PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
39 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 85 Tahun 2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pedoman Alih Media Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo

Abstrak

Arsip Standar/Pedoman

Download file:

Perbup Wnsb 85_2022.pdf

alih media arsip

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 85, BD.2022/NO.85

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Alih Media Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka melindungi, memelihara dan menjaga Arsip sebagai bahan pertanggungjawaban dan alat bukti yang sah, dapat dilakukan Alih Media Arsip yang dilaksanakan dalam bentuk dan media apapun sesuai kemajuan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum pelaksanaan Alih Media Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo, dipandang perlu disusun pedoman pengelolaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Wonosobo tentang Pedoman Alih Media Arsip Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 4 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Alih Media Arsip yang meliputi kebijakan; metode; sarana dan prasarana; pelaksanaan; pelaksana; berita acara dan daftar arsip; autentikasi.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2022.
12 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT