Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pencapaian tumbuh kembang optimal, perlu pemenuhan kebutuhan esensial pengembangan anak usia dini yang holistik-integratif secara optimal agar anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya; bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini, diperlukan peningkatan kesehatan, rangsangan pendidikan, gizi, pengasuhan, perawatan, perlindungan dan kesejahteraan diperlukan upaya simultan, sistematis dan menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan melalui pengembangan anak usia dini holistik-integratif; bahwa untuk memberikan dasar hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik integratif di Kabupaten Purworejo, diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di Kabupaten Purworejo;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013; Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat Nomor 1 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Prinsip dan Arah Kebijakan PAUD HI
Bab III Strategi dan Sasaran Penyelenggaraan PAUD HI
Bab IV Ruang Lingkup Layanan PAUD HI
Bab V Tanggung Jawab, Tugas dan Hak
Bab VI Layanan Perlindungan, Pengasuhan dan Kesejahteraan Anak
Bab VII Layanan Pemenuhan Kesehatan Anak Usia Dini
Bab VIII Gugus Tugas PAUD HI dan Sekretariat Gugus Tugas PAUD HI
Bab IX Rencana Aksi Daerah PAUD HI
Bab X Pelaporan dan Evaluasi
Bab XI Pembinaan dan Pengawasan
Bab XII Pembiayaan
Bab XIII Peran Serta Masyarakat
Bab XIV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
19 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 106 Tahun 2020
Perbup Kab. Cilacap No. 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 106 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 106, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2020 No.106
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 211 PP No. 11 Tahun 2017 dan dalam rangka pelaksanaan pengembangan kompetensi PNS melalui pendidikan formal dengan pemberian tugas belajar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap perlu dibentuk pedoman pemberian tugas belajar.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 14 Tahun 2005; UU No. 12 Tahun 2012; UU No. 5 Tahun 2014; UU No, 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 53 Tahun 2010; Perpres No. 12 Tahun 2061; Perda Kab Cilacap No. 9 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Pemberian tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap. Diatur tentang Ketentuan Umum; Pengembangan Kompetensi PNS dalam bentuk pendidikan; Tugas Belajar; Izin Belajar; Penyesuaian Ijazah dan Pencantuman Gelar; Sanksi. Tugas Belajar dan Izin Belajar yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan upati ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku dan pelaksanaannya menyesuaikan Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2020.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Perbup Cilacap No, 97 Tahun 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bondowoso Nomor 101 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 101, BD Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 101
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN AKSI PANGGUNG PADA HARI SELASA,
KAMIS DAN SABTU KEPADA SISWA JENJANG PENDIDIKAN DASAR
DI KABUPATEN BONDOWOSO
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penguatan pendidikan karakter peserta
didik melalui harmonisasi kemampuan kognitif, afektif, dan
psikomotorik dengan melibatkan warga sekolah di
Kabupaten Bondowoso, perlu menumbuhkan kemampuan
aktualisasi hasil literasi siswa jenjang pendidikan dasar
melalui Aksi Panggung pada Hari Selasa, Kamis dan Sabtu
(PARISAKATU) kepada Siswa Jenjang Pendidikan Dasar di
Kabupaten Bondowoso;
b. bahwa agar pelaksanaan PARISAKATU sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dapat terlaksana dengan baik dan
lancar, perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Aksi
Panggung pada Hari Selasa, Kamis dan Sabtu pada Siswa
Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Bondowoso dengan
Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 3. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 71 Tahun 2020 tentang
Gerakan Literasi Kabupaten Bonowoso.
Selambat-lambatnya sehari sebelum jadwal penampilan Aksi
"PARISAKATU", dipastikan bahwa Guru Pemandu telah
menentukan Siswa Penampil untuk menampilkan aksinya
sesuai jadwal yang telah ditentukan dan diumumkan kepada
seluruh siswa di kelas masing-masing.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2020.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bondowoso Nomor 100 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 100, BD Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 100
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN GERAKAN BUNDA MENDONGENG
KEPADA ANAK DI KABUPATEN BONDOWOSO
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka membangun literasi keluarga di
Kabupaten Bondowoso, perlu menumbuhkan kegemaran
membaca bagi keluarga dengan melibatkan peran Ibu untuk
mendongengkan cerita kepada anak-anaknya di keluarga;
b. bahwa untuk menumbuhkan kegemaran membaca bagi
keluarga sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat
diwujudkan melalui "Gerakan Bunda Mendongeng kepada
Anak" (GENDONGAN).
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang
Perpustakaan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
2007 tentang Perpustakaan; 5. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 71 Tahun 2020 tentang
Gerakan Literasi Kabupaten Bondowoso.
Untuk mempromosikan dan mendorong keberhasilan pelaksanaan "GENDONGAN" diperlukan duta baca. Prioritas utama penunjukan sebagai Bunda Literasi adalah Ibu Bupati sebagai Bunda Literasi Daerah apabila tidak bersedia ditunjuk sebagai Bunda Literasi, maka diperkenankan menunjuk kaum ibu lain yang dianggap layak.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2020.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 99 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekolah Dasar-Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Pada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Brebes
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB IV Pasal 6- sampai pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelengaraan Pendidikan Kabupaten Brebes dan sebagai upaya pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan; bahwa untuk memperluas layanan pendidikan atau meningkatkan daya tampung SMP pada daerah terpencil, terpencar dan terisolir dan guna menunjang tercapainya penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun serta meningkatkan mutu pendidikan; bahwa untuk mendekatkan SMP dan SD pendukungnya, dan memberi kesempatan dan peluang bagi anak untuk melanjutkan pendidikannya, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sekolah Dasar-Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap (SD-SMP Satu Atap) pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembentukan, susunan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 93 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil Sebagai Kepala Sekolah
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018
tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, Guru dapat
menjadi bakal calon kepala sekolah apabila memenuhi
persyaratan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil Sebagai Kepala Sekolah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang persyaratan bakal calon kepala sekolah, penyiapan calon kepala sekolah pada satuan pendidikan, proses pengangkatan kepala sekolah, penugasan kepala sekolah, tugas pokok kepala sekolah, pengembangan keprofesian berkelanjutan kepala sekolah, penilaian prestasi kerja kepala sekolah, pemberhentian tugas kepala sekolah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.
15 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 88 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 88, Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020 Nomor 88
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Program Penuntasan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar
ABSTRAK:
a. bahwa pendidikan anak usia dini diselenggarakan untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, karakter, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar serta untuk membantu anak didik dalam mengembangkan potensi baik fisik maupun psikis meliputi nilai moral, nilai agama, emosional, bahasa, motorik dan kemandirian;
b. bahwa untuk mewujudkan pendidikan anak usia dini yang lebih komprehensif, inklusif dan bermutu merupakan hal yang positif bagi kepentingan pengembangan potensi dan karakter anak, membutuhkan dukungan dari semua pihak;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pendidikan anak usia dini merupakan salah satu jenjang pendidikan yang harus memiliki mutu pelayanan dasar di kabupaten/kota;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Penuntasan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kabudayaan Nomor 146 Tahun 2014.
Peraturan ini mengatur tentang Program Penuntasan Pendidikan Anak Usia Dini, Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman, pembinaan, pengawasan dan evaluasi dalam pelaksanaan Program Penuntasan PAUD dan bertujuan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan PAUD di Daerah untuk semua Anak Usia Dini mulai dari lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun agar memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan Anak Usia Dini, pendidikan pra SD yang berkualitas untuk mengikuti jenjang pendidikan dasar.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2020.
9 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 88 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PRASEKOLAH DASAR
ABSTRAK:
Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini adalah upaya pembinaan yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan kepada anak sejak usia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun yang terlihat dan meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi, kecerdasan dan keceriaan, pematangan emosional, spiritual dan kesejahteraan anak serta membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta bagi anak usia dini sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 14 Tahun 2005; UU No.23 Tahun 2014; PP No.2 Tahun 2018; PP No. 17 Tahun 2010; Perpres No.60 Tahun 2013; Perpres No. 87 Tahun 2014; Perpres No. 59 Tahun 2017; Permendikbud No. 84 Tahun 2014; Permendikbud No.137 Tahun 2014; Permendikbud No. 10 Tahun 2017; Permendikbud No. 18 Tahun 2018; Perda No. 9 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pelaksanaan PAUD Prasekolah Dasar; Standar Penyelenggaraan; Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan; Kurikulum dan Strategi Pembelajaran; Penilaian Peserta Didik; Pembentukan Gugus PAUD; Peran Serta Masyarakat; Bunda PAUD; Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
16 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
