Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengembalian Uang Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional yang Membeli Obat dan Bahan Medis Habis Pakai pada Fasilitas Kesehatan di Luar Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba
ABSTRAK:
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan; bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, Bab IV, Pelayanan Kesehatan Huruf D, nomor 2, penyediaan obat di fasilitas kesehatan di laksanakan dengan mengacu kepada Formularium Nasional; bahwa Rumah Sakit Umum Lewoleba sebagai salah satu pemberi pelayanan bagi pasien peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional harus menyediakan obat-obat yang tercantum dalam Formularium Nasional dan Bahan Medis Habis Pakai bagi pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional; bahwa dalam hal tidak tersedia obat Formularium Nasional dan bahan medis habis pakai sebagaimana dimaksud pada huruf b dan peserta Jaminan Kesehatan Nasional membeli pada fasilitas pelayanan yang tidak bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan maka wajib diberikan kompensasi oleh Penyelenggara Pelayanan Kesehatan dalam bentuk penggantian uang tunai; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengembalian Uang Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional Yang Membeli Obat dan Bahan Media Habis Pakai Pada Fasilitas Kesehatan di Luar Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba.
Dasar Hukum Peraturan tersebut ialah UU. No. 52 Tahun 1999; UU. No. 40 Tahun 2004; Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013; Permenkes No. 71 Tahun 2013; Permenkes No. 28 Tahun 2014.
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Pelayanan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai; III. Prosedur Dan Tata Cara Pengembalian; IV. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2021.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 40 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Raharja Kedua Bagi Masyarakat Terdampak Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
serta membantu meringankan beban masyarakat
sebagai akibat Pandemi Coronavirus Disease 2019
(Covid-19), maka perlu memberikan bantuan sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan agar dalam pelaksanaannya
dapat berjalan dengan tertib dan lancar, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pemberian Bantuan Sosial Raharja Kedua bagi
Masyarakat Terdampak Pandemi Coronavirus Disease
2019 (Covid-19) di Kabupaten Majalengka Tahun
Anggaran 2021.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 , Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2020, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2021 , Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14
Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 7
Tahun 2020, Peraturan Bupati Majalengka Nomor 120 Tahun 2020,
Terdiri dari 13 Pasal, 10 Bab yaitu Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Penerima Bantuan Sosial Raharja, Jangka Waktu Dan Besaran Bantuan Sosial Raharja, Mekanisme Pemberian Bantuan Sosial Raharja, Pembiayaan, Pelaporan, Monitoring, Evaluasi Dan Pengawasan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2021.
mengatur mengenai Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Raharja Kedua Bagi Masyarakat Terdampak Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2021
9 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pangandaran Nomor 40 Tahun 2021
PENYELENGGARAAN - SISTEM - LAYANAN - DAN - RUJUKAN - TERPADU
2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 40, BD 2021/No.40
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu (SLRT) Juara
ABSTRAK:
Bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di Kabupaten Pangandaran, sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Juara.
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 39 Tahun 2012; PP No. 63 Tahun 2013; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 15 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 96 Tahun 2015; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permensos No. 15 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Perda Kab. Pangandaran No. 10 Tahun 2019; Perda Kab. Pangandaran No. 5 Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur tentang Penyelenggaraan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Juara yang meliputi Ketentuan umum, Penyelenggaraan SLRT Juara, Pelayanan SLRT Juara, Koordinasi dan kemitraan, Pemantauan dan evaluasi, Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2021.
UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; Perpres No. 15 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 96 Tahun 2015; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Perda Kab. Pangandaran No. 10 Tahun 2019.
13 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Nomor 39 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2021 NOMOR 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2019-2024
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan
kemiskinan di daerah sebagaimana ketentuan Pasal 20
ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun
2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53
tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja
serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/
Kota, diperlukan koordinasi lintas sektor di daerah;
b. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan
kemiskinan di daerah diperlukan perencanaan yang
terintegrasi dari lintas sektor untuk menjamin ketepatan
intervensi sasaran program kegiatan penanggulangan
kemiskinan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b, TKPK kabupaten Kolaka perlu
menyusun dokumen Perencanaan Penanggulangan
Kemsikianan Daerah (RPKD) yang diselaraskan dengan
RPJMD tahun 2019-2024 dalam bentuk Peraturan Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan
Kemiskinan Daerah Tahun 2019-2024.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanan Pembangunan nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pem bentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang
-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang
-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor
15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 199);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020
tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta
Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Kolaka Nomor (Lembaran Daerah
Kabupaten Kolaka Tahun 2016 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Derah
(RPJMD) Kabupaten Kolaka tahun 2019-2024.
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
RUANG LINGKUP
BAB III
PELAKSANAAN RPKD
BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
BAB V
KETENTUAN PERALlHAN
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2021.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 39 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2021 No.39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kelas Pasar dan Tipe Kios Pada Pasar di Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Perda Kab. Cilacap No. 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Cilacap, menyebutkan bahwa tingkat pengguna jasa Retribusi Pelayanan Pasar diukur berdasarkan tingkat penggunaan jasa dengan memperhatikan jenis, tempat dan kelas pasar yang digunakan serta jangka waktu penggunaan. Dalam rangka mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Pasar yang disesuaikan dengan perkembangan perekonomian, maka perlu mengatur kelas pasar dan tipe kios pada pasar di Kabupaten Cilacap.
Dasar hukum dari Peraturan Bupati ini adalah UU No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya; PP No. 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajaka Daerah dan Retribusi Daerah; PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Perda Kab. CIlacap No. 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Cilacap; Perda Kab. Cilacap No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kelas Pasar dan Tipe Kios di Kabupaten Cilacap
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2021.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 39 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Perbup No 62 Tahun 2020 ttg Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
ABSTRAK:
bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik serta untuk meningkatkan tertib administrasi tata kelola bantuan keuangan kepada partai politik,perlu dilakukan penyesuaian pengaturan mengenai Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 62 Tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan Kepada PartaiPolitik.
Dasar Hukum Peraturan ini : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor77 Tahun 2020; Peraturan Bupati Bantul Nomor 62 Tahun 2020
Materi Pokok : Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 62 Tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 62) diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2021.
Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 62 Tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 62)
Jumlah Halaman : 7 HLM; Lampiran : 7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 39 Tahun 2021
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaDesaStandar/PedomanDana Desa
Status Peraturan
Diubah dengan
PERBUP Kab. Kendal No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Berbasis Dusun di Kabupaten Kendal Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2021 Tentang tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Berbasis Dusun di Kabupaten Kendal
Mengubah
PERBUP Kab. Kendal No. 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Berbasis Dusun di Kabupaten Kendal
Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa Berbasis Dusun di Kabupaten Kendal
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD 2021/ No. 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa Berbasis Dusun di Kabupaten Kendal
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal yang digunakan untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan berbasis dusun, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa Berbasis Dusun di Kabupaten Kendal dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa Berbasis Dusun di Kabupaten Kendal;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018; Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020; Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2021;
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa Berbasis Dusun di Kabupaten Kendal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2021.
Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2021 diubah.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 39 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD PPU Tahun 2021 Nomor 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan program
pemerintah daerah dan pembangunan desa dapat diberikan
bantuan keuangan khusus kepada desa;
b. bahwa agar pemberian bantuan keuangan khusus kepada
desa berjalan dengan optimal perlu diatur pedoman
pelaksanaannya dalam Peraturan Bupati;
c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 98 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan
keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan
belanja daerah kepada desa;
d. bahwa Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun
2020 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa sudah
tidak sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan
perundang-undangan saat ini sehingga perlu diganti;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c dan huruf d, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian
Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa;
Pasal 18 ayat 6 UUD 45; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
; Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2019
Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Desa yang selanjutnya disebut
Bantuan Keuangan Khusus adalah bantuan bantuan yang diberikan kepada
desa berupa uang yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja
daerah yang peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi
bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima
bantuan.
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa;
b. pengusulan dan penetapan;
c. mekanisme pencairan;
Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus
kepada Bupati melalui Camat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2021.
Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa
-
26 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bombana Nomor 38 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2021 Nomor 38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Program Bantuan Sosial Sambungan Daya Listrik Bagi Rumah Tangga Miskin Di Kabupaten Bombana
ABSTRAK:
a. bahwa Peraruran Bupat! Bombana Nomor 29 Tahun
2018 tentang Program Banruan Sosial Sambungan
Oaya Listrik Bagi Rumah Tangga Miskin di
Kabupaten Bombana belum berjalan rfrktif dan
efisien, maka perlu dilakukan perubahan dan
penyesua Ian:
bahwa berdusarkan pertimbangan
dirnaksud dalam huruf a, perlu
b.
sebagaimuna
Peraturan Bupati tentang Peru bah an alas Peraturan
Bupati Bombana Nomor 29 Tahun 2018 tcntang
Program Allntuan Sosial Sambungan Daya Listrik
Bagi Rumah Tangga Miskin di Kabupatcn Bornbana;
1. PasaJ 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tcntang
Perlindungan Konsumen (Lembaran NegaraRepublik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik/Indonesia Tabun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. (.;ndang-Undang Nomor 2q Tahun 2003 tentang
Pcmbentukan Kabupatcn Bornbana, Kabupaten
Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara dr Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2003 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3439);
o. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 t<.ntang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubbk
Indonesia Tabun 2004 Nomor GU, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistern Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lcmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang
Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tabun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tabun 20 I) Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia
Nomor 5188); 9. Undang-Undang Nomor 20 Tabun 2014 tentang
Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tabun 2014 Nomor 216,
Tamoahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5584);
10. Unctang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia NomOI 5587),/
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nornor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia 'rabun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan
Administrasi
292,
(Lembaran
2014 Nomor
Tahun
RepubJik Indonesia
Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia
Nomor 5601);
12. Peraturan Pernerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan atas Peraturan Pernerintah Nomor 10
Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan
Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor4469);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang
Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5281);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Perumaban dan Kawasan
Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
15. Peraruran Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintab Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tabun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);
Peraturan Bupati Tentano Perubahan Atas
Peraturan bupati Bombana Nomor 29 Tahun 2018
Tentang Program Bantuan Sosial Sambungan
Daya Listrik Baol Rumah Tangga Miskin di
Kabupaten Bombana (Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2018 Nomor 29) pada Pasal 8
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2021.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 38 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD TAHUN 2021 NOMOR 38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF KEPADA MADRASAH DINIYAH TAKMILIYAH
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Insentif kepada Madrasah Diniyah Takmiliyah;
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2009;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021;
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2016;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 tahun 2020;
Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup Pengelolaan Hibah MDTA; Kelembagaan dan Pengendalian; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2021.
11 HAL
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
