Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah dapat dibiayai sebagian atau seluruhnya dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah berupa penyertaan modal dan/atau hibah, kas internal Badan Usaha Milik Daerah atau gabungan beberapa sumber anggaran pendapatan belanja. Dalam rangka penyelenggaraan pengadaan barang/jasa Badan Usaha Milik Daerah yang tertib dan memenuhi prinsip pengadaan serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses pengadaan barang/jasa yang berkualitas, perlu
pedoman pengadaan barang/jasa Badan Usaha Milik Daerah. Untuk melaksanakan PP No.54 Tahun 2017 Pasal 93 ayat (2) tentang Badan Usaha Milik Daerah, pengadaan barang/jasa BUMD ditetapkan
dengan Peraturan Bupati, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Badan Usaha Milik Daerah
Dasar Hukum: UUD NRI Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.54 Tahun 2017
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Badan Usaha Milik Daerah, termasuk juga diatur tentang: Ketentuan Umum; Prinsip Pengadaan Barang/Jasa; Etika Pengadaan Barang/Jasa; Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa; Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa; Organisasi Pengadaan Barang/Jasa; Ketentuan Peralihan' Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2020.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 39 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan
Badan Usaha Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan
Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Badan
Usaha Milik Daerah.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun
2015 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 120 Tahun
2018.
Peraturan ini mengatur kegiatan Pengadaan
Barang/ Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari
Badan Usaha Milik Daerah atau termasuk pengadaan
barang/ jasa yang sebagian atau seluruh dananya
bersumber dari pinjaman dalam negeri dan/ a tau hibah
dalam negeri yang diterima oleh Badan U saha Milik
Daerah yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan,
sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2020.
17 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 38 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12
ayat (8), Pasal 17 ayat (6), Pasal 25, Pasal 28 ayat (6),
Pasal 33 ayat (8) dan Pasal 39 Peraturan Daerah
Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perusahaan
Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut, perlu adanya
pengaturan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan
pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan
UmumDaerah Bank Perkreditan Rakyat Garut;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian DewanPengawasdan Direksi
Perusahaan UmumDaerah Bank Perkreditan Rakyat Garut;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 94 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 37 Tahun 2018, Peraturan Otoritas .Jaea Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018
Terdiri dari 62 Pasal, 7 Bab yaitu Ketentuan Umum, Penyerahan Kewenangan, Dewan Pengawas, Direksi, Informasi Pelaksanaan SeleksiPendanaan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2020.
mengatur mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut
23 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Muna Nomor 38 Tahun 2020
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 38, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2020 Nomor 38
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pencairan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Berupa Uang Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Muna dan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pemen uhan penyertaan modal daerah
berupa uang yang telah dianggarkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna pada Badan
Usaha Milik Daerah Kabupaten Muna dan Badan Usaha Milik
Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara perlu dilakukan pencairan
penyertaan modal daerah berupa uang;
b. bahwa guna menjamin tertib administrasi, transparansi, dan
akuntabilitas dalam pencairan penyertaan modal daerah
berupa uang, perlu diatur tata cara pencairannya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati Muna tentang Tata Cara Pencairan Penyertaan Modal
Daerah berupa Uang pada Badan Usaha Milik Daerah
Kabupaten Muna dan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi
Sulawesi Tenggara;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ten tang
Pengeloaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan
Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 643);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
ten tang Pedoman Teknis Pengeloaan Barang Milik Daerah
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Muna (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Muna Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 4 Tahun 2016
tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Bank Sultra
(Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 5 Tahun 2016
tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah
Air Minum Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten
Muna Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Muna Nomor 5);
BAB I KETENTUAN UMUM,
BAB II RUANG LINGKUP,
BAB III PENYERTAAN MODAL DAERAH,
BAB IV PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL DAERAH,
BAB V PERTANGGUNGJAWABAN PENCAIRAN,
BAB VI PENGAWASAN,
BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN,
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2020.
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 36 Tahun 2020
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Imbalan Jasa Pelayanan Di UPTD RSUD Pandega Kabupaten Pangandaran
ABSTRAK:
Jasa pelayanan merupakan salah satu komponen dari retribusi pelayanan kesehatan berupa jasa untuk tindakan yang diberikan tenaga medis, paramedis maupun tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan jenis pelayanannya, dimana terhadap jasa pelayanan dimaksud diberikan suatu imbalan. Guna kepentingan imbalan jasa pelayanan dapat dikelola secara transparan (keterbukaan informasi), akuntabel, bertanggungjawab, mandiri, serta adanya kesetaraan dan kewajaran maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati. Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, setiap rumah sakit mempunyai hak menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif, dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Imbalan Jasa Pelayanan di UPTD RSUD Pandega Kabupaten Pangandaran.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012, Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 26 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019, Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 70 Tahun 2019, Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 49 Tahun 2019, Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 10 Tahun 2020, Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 13 Tahun 2020, Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 16 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Imbalan Jasa Pelayanan di UPTD RSUD Pandega Kabupaten Pangandaran. Muatannya berisi Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Prinsip, Sumber Pendapatan, Komponen Imbalan Jasa Dalam Tarif Pelayanan Kesehatan, Besaran Imbalan jasa Sarana dan Jasa Pelayanan, Pemanfaatan dan Pembagian Imbalan Jasa Pelayanan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2020.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 35 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Seleksi Pemilihan Dan Pengangkatan Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kuningan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 35 Tahun 2020
pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada badan usaha milik daerah kabupaten bone bolango
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD.2020/No. 35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bone Bolango
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Bone Bolango ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.40 Tahun 2007; UU No.11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2008; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.54 Tahun 2017; PP No.16 Tahun 2018; Perda Kab Bone Bolango No.7 Tahun 2007; Perda No.4 Tahun 2019; Perda No.5 Tahun 2019.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bone Bolango termasuk didalamnya mengatur tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa, Pengadaan Secara Elektronik, Pembiayaan, Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa, Pengawasan Dan Pengendalian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2020.
Terdiri dari 22 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Alor Nomor 35 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Alor Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Nusa Kenari
ABSTRAK:
bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Alor 5 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Alor Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Nusa Kenari, maka perlu
menetapkan Peraturan Pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Alor 5 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Alor Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Nusa Kenari
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 24 Tahun 2014; PP No. 54 Tahun 2017; dan Perda Kab. Alor No. 5 Tahun 2020.
Peraturan tersebut berisi tentang Memerintahkan Sekretaris Daerah Kabupaten Alor untuk mengundangkan Peraturan Daerah dimaksud dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Alor dan Menugaskan Asisten Perekonomian dan Pembangunan untuk mengambil langkah koordinasi dan Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Alor untuk mengambil langkah operasional dalam rangka kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2020.
3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 33 Tahun 2020
PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH AIR MINUM
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum Kabupaten Bengkulu Utara
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomoe 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum Kabupaten Bengkulu Utara
1. Undang-undang Nomor 28 tahun 1959 2. Undang-udang Nomor 23 Tahun 2014 3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 4. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
MENGATUR TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH AIR MINUM, DISERTAI LAMPIRAN MENGENAI LANDASAN POKOK, TUGAS POKOK DAN KODE ETIK, SISTEM PENGADAAN, KONTRAK PENGADAAN, DAN PENGAWASAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2020.
59
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 33 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah 45 Kuningan (Hospital By Laws)
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2020.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
