Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, Berita Daerah Kab. Kukar Tahun 2021 Nomor 58
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Penelitian Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaak Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Penelitian Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014; UU No.11 Tahun 2020; Permendagri No.112 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelayanan konfrimasi Status Wajib Pajak dan Penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah. Peraturan ini bertujuan untuk a. mengoptimalkan dana bagi hasil pajak daerah; b. mengoptimalkan penerimaan pajak daerah; dan c. meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Konfirmasi Status Wajib Pajak dilakukan melalui: a. Sistem infromasi pada DPMPTSP yang terhubung dengan sistem informasi pada Kementrian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak; dan c. Sistem aplikasi Pajak Daerah pada Bapenda.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2021.
Peraturan yang diubah: UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014.
5 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Landak Nomor 58 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI KABUPATEN LANDAK
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Kabupaten Landak.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU PPh No.7 Tahun 1983, UU KUP No.6 Tahun 1983, UU No.55 Tahun 1999, UU No.25 Tahun 2007, UU No.25 Tahun 2009, UU No.28 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, Perpres No.91 Tahun 2017, Inpres No.7 Tahun 2015, Permendagri No.112 Tahun 2016, Perda Landak No.3 Tahun 2011, Perda Landak No.4 Tahun 2011, Perda Landak No.2 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud Tujuan dan Ruang Lingkup, Jenis Layanan Publik Tertentu yang Dilakukan KSWP, Tata Cara Pelaksanaan KSWP, Pembinaan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2020.
Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 58, LN. 1985 No. 52, LL SETNEG : 2 HLM
Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Yang Ditanggung Pemerintah Sehubungan Dengan Pemasukan Barang-Barang Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pembangunan Milik Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Dana Bantuan/Pinjaman Luar Negeri
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Mei 1985.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 58 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Penghargaan kepada Desa yang Lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
ABSTRAK:
bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan merupakan salah satu jenis Pajak Daerah
yang penting untuk membiayai pembangunan daerah;
bahwa sebagai dukungan Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah Desa untuk percepatan pembangunan desa
serta meningkatkan kinerja Pemerintah Desa terhadap
pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan di Kabupaten Blora, perlu adanya
penghargaan kepada Pemerintah Desa yang lunas Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
bahwa untuk memberikan arah landasan dan kepastian
hukum dalam pemberian penghargaan kepada Desa yang
lunas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaaan, perlu mengatur mengenai pemberian
penghargaan dimaksud; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian
Penghargaan Kepada Desa Yang Lunas Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pemberian Penghargaan
Bab III Tata Cara Pemberian Penghargaan
Bab IV Penatausahaan Dana Penghargaan
Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
8 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 58 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Depok Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penghapusan dan Penyisihan Piutang Pajak Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2014.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 58 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2018
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2018;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2018; Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2011; Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 27 Tahun 2012;
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang: penghitungan dan penetapan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2018.
Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 64 Tahun 2017; Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 973/3618/SK/2017; Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 973/0102/SK/2018; Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 973/1097/SK/2018; Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 973/2134/SK/2018.
10 halaman; Lampiran 578 halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 58 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENDATAAN, PENDAFTARAN, PENILAIAN OBJEK DAN SUBJEK PAJAK SERTA NON-EFEKTIF NOMOR OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Pendaftaran, Pendataan, dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Serta Non-Efektif Nomor Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan Peraturan Walikota
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2011
Pelaksanaan Pembentukan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak Daerah Pajak dilakukan melalui kegiatan: a. pendaftaran objek dan subjek pajak; b. pendataan objek dan subjek pajak; c. penilaian objek pajak; d. non-efektif nomor objek pajak; dan e. pengefektifan kembali nomor objek pajak
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2020.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 58 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman No. 50 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.
Mengubah Peraturan Bupati Sleman No. 50 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 58 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Reklame
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (8) Perda Kota Surakarta No 11 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah perlu menetapkan Perwako tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Reklame;
UU No 16 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 2009; UU no 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 55 Tahun 2016; Perda Kota Surakarta No 11 Tahun 2018;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang nama, objek, subjek dan wajib pajak, dasar pengenaan, tarif dan cara perhitungan pajak, masa, tahun dan saat terutangnya pajak, tata cara penerbitan SKPD, tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran, pengurangan pajak dan/atau pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, tata cara pemberian pengurangan pajak dan/atau pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.
39 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magetan Nomor 58 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 58
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN MAGETAN KEPADA DESA
TAHUN 2021
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf c
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
salah satu sumber pendapatan desa adalah bagian dari
pajak daerah dan retribusi daerah;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang
Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019,
ketentuan mengenai pengalokasian bagian dari pajak
daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan
Peraturan Bupati,
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b serta berdasarkan
ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 11
Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian
Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten
Magetan Kepada Desa, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak
dan Retribusi Daerah Kabupaten Magetan Kepada Desa
Tahun 2021.
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ; 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009; 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun
2008; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun
2011; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun
2011; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun
2011; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun
2011; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun
2012; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun
2012; 17. Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2015; 18. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018;
materi pokok: mengatur mengenai penentuan alokasi Bagian dari Hasil Pajak
dan Retribusi Daerah Kabupaten Magetan Kepada Desa
Tahun 2021. yaitu sebesar Rp.8.010.712.000,00 dan rincian penerima per desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2021.
jumlah 13 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
