PendidikanBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Kendal No. 58 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Pendamping Pada Jenjang Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD Tahun 2022/No.18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Pendamping Pada Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memenuhi pendanaan penyelenggaraan satuan pendidikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal sehingga dapat sesuai dengan standar nasional pendidikan yang merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) juncto Pasal 76 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kendal, maka perlu menyediakan pendanaan melalui skema Bantuan Operasional Sekolah Pendamping pada Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;
b. bahwa agar pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Pendamping pada Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal dapat berjalan efektif, tepat sasaran, tertib dan akuntabel, maka perlu disusun Peraturan Bupati yang mengatur Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Pendamping pada Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2021;Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2021.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : (1) BOS Pendamping dialokasikan untuk SD dan SMP di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2) SD dan SMP adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
(3) Besaran dan sekolah penerima BOS Pendamping ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2022.
19 hlm
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2023
Kurikulum Pelatihan - Fungsional - Perancang Peraturan Perundang-undangan - perubahan
2023
Peraturan Menteri Hukum dan HAM NO. 18, BN 2023 (361): 361 hlm.; peraturan.go.id
Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kurikulum Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan
ABSTRAK:
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kurikulum Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan perlu diubah sesuai dengan kebutuhan kurikulum pelatihan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.
Dasar hukum Permenkumham ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; PP Nomor 11 Tahun 2017; Perpres Nomor 18 Tahun 2023; Permenkumham Nomor 41 Tahun 2021; dan Permenkumham Nomor 1 Tahun 2022.
Permenkumham ini mengubah beberapa pasal dan lampiran dalam Permenkumham Nomor 1 Tahun 2022.
CATATAN:
Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2023.
Permenkumham ini mengubah Permenkumham Nomor 1 Tahun 2022.
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2), Pasal 14 ayat (7), Pasal 18 ayat 4), Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 29
ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Fasilitasi Pengembangan Pesantren;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor Tahun 2022;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kriteria Penerima Fasilitasi, Pendanaan, Bentuk dan Tata Cara Pemberian Fasilitasi untuk Mendukung Pesantren dalam Menyelenggarakan Fungsi Pendidikan, Bentuk dan Tata Cara Pemberian Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam Fungsi Pemberdayaan Masyarakat, Fasilitasi atas Inisiatif Pmerintah Daerah, Monitoring dan Evaluasi dan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2023.
14 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 18 Tahun 2009
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38/IZ/2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Peraturan Bupati (PERBUP) Tentang PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) PADA SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK), SEKOLAH DASAR (SD) DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN PELAJARAN 2020/2021
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD.2020/NO.21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) PADA SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK), SEKOLAH DASAR (SD) DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN PELAJARAN 2020/2021
ABSTRAK:
Untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan Mendikbud No. 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, perlu diterbitkan Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru.
UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 36 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 19 Tahun 2005; PP No. 17 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2017; Permendikbud No. 20 Tahun 2016; Permendikbud No. 21 Tahun 2016; Permendikbud No. 23 Tahun 2016; Permendikbud No. 24 Tahun 2016; Permendikbud No. 43 Tahun 2019; Permendikbud No. 44 Tahun 2019; Perda Kab. Serdang Bedagai No. 7 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Tata Cara PPDB
3. Rombonga Belajar
4. Pelaporan dan Pengawasan
5. Sanksi
6. Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2020.
10 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 18 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat TK, SD, SMP, SMA dan SMK Tahun Pelajaran 2015-2016
ABSTRAK:
Dalam rangka efisiensi, efektifitas, dan kelancaran pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tingkat TK, SD, SMP, SMA dan SMK dalam Kota Palembang, perlu menyusun Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat TK, SD, SMP, SMA dan SMK Tahun Pelajaran 2015-2016 dan menetapkannya dengan perwali.
Dasar Hukum peraturan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2015; PP No. 38 Tahun 2007; Permendiknas No. 20 Tahun 2010; Perda No. 6 Tahun 2008; Perda No. 13 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, tujuan dan prinsip, persyaratan penerimaan peserta didik baru, jalur penerimaan peserta didik baru, jumlah maksimum setiap kelas dan kelas paralel. rayonisasi, peserta didik luar kota, nilai UA dan UN, prosedur pendaftaran, penyusunan peringkat, seleksi, pengumuman dan daftar ulang, kepanitiaan, pembiayaan, pemantauan dan penyusunan laporan, penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2015.
19 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 18 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2019/2020
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2019.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
