Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 3.291 peraturan dalam 0,017 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 165 Tahun 1968

Penugasan Dr. Sjarif Thayeb Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Memenuhi Undangan Parlemen Australia Dan Selandia Baru

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Keppres No 165 Tahun 1968.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 165 Tahun 1953

Penambahan Perutusan Ri Ke Konperensi Consultative Committee Meeting Colombo Plan Di New Delhi

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Keppres No. 165 Tahun 1953.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 165 Tahun 2014

Pelimpahan Kewenangan Penempatan Penyuluh Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Dari Bupati Tanah Laut Kepada Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,Perikanan Dan Kehutanan Kabupaten Tanah Laut

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Perbup Nomor 165 Tahun 2014 ttg PELIMPAHAN WEWENANG BUPATI acc.pdf

Abstrak

Pelimpahan Kewenangan Penempatan Penyuluh Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Dari Bupati Tanah Laut Kepada Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,Perikanan Dan Kehutanan Kabupaten Tanah Laut

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 165, BD.2014/NO.407

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelimpahan Kewenangan Penempatan Penyuluh Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Dari Bupati Tanah Laut Kepada Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,Perikanan Dan Kehutanan Kabupaten Tanah Laut

ABSTRAK:

bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan merupakan unsur pendukung tugas kepala Daerah di bidang Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan dipimpin oleh Kepala Badan yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan; penempatan Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan di Kabupaten Tanah Laut merupakan kewenangan Bupati dan untuk mempercepat penyelesaian penempatan penyuluh di desa apabila terjadi perpindahan tugas penyuluh dipandang perlumelimpahkan kewenangan penandatanganan Keputusan Bupati tentang Penempatan Penyuluh; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Pelimpahan Kewenangan Penempatan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dari Bupati Tanah Laut kepada Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014; .Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; .Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008.
Peraturan Bupati ini memuat tentang Pelimpahan Kewenangan Penempatan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dari Bupati Tanah Laut kepada Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, dengan sistematika KETENTUAN UMUM; PELIMPAHAN KEWENANGAN; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; dan KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2014.
4 halaman

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 165 Tahun 1965

Delegasi Republik Indonesia Ke Republik Demokrasi Jerman

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Keppres No 165 Tahun 1965.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 165 Tahun 1961

Pengangkatan Direksi Sementara Perusahaan Negara Sejati Bhakti

BUMN Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Keppres No 165 Tahun 1961.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 166 Tahun 1965

Pengangkatan Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Keppres No 166 Tahun 1965.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 166 Tahun 1967

Pengangkatan Dr Soelianti Saroso Dr.P.H. Sebagai Pejabat Sementara Direktur Jenderal Krida Nirmala

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Keppres No 166 Tahun 1967.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 166 Tahun 1964

Pengangkatan Sdr. Mochamad Achadi. S. Sebagai Pembantu Menteri Transkopemada

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Keppres No 166 Tahun 1964.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 166 Tahun 1961

Pengangkatan Direksi Sementara Badan Pimpinan Umum Perhubungan Udara

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
Keppres No 166 Tahun 1961.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 166 Tahun 1968

Penugasan Dr. Awaludin Menteri Tenaga Kerja Untuk Menghadiri The 9th Meeting Of Governing Body Apo Di Tokyo

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Keppres No 166 Tahun 1968.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal .