TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, BD.2019/NO.49
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah atas uang, surat berharga, dan/atau Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2019.
Peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2016
23 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Utara Nomor 49 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, Berita Daerah Tahun 2019/ No. 49
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
ABSTRAK:
Bahwa kerugian daerah sebagai akibat dari perbuatan/ kelalaian yang dilakukan oleh pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain harus diselesaikan/ diproses kembali sesuai ketentuan agar kerugian daerah dapat dipulihkan/ dikembalikan; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu mengatur Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 7 (Drt) Tahun 1956; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 38 Tahun 2016; PP Nomor 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006: PERMENDAGRI Nomor 19 Tahun 2016; PERMENDAGRI Nomor 133 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 79 Pasal yang terdiri BAB I Ketentuan Umum; BAB II Informasi dan Pelaporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah; BAB III Kewenangan Penyelesaian Kerugian Daerah; BAB IV Penyelesaian Kerugian Daerah; BAB V Penentuan Nilai Kerugian Daerah; BAB VI Penagihan dan Penyetoran; BAB VII Penatausahaan, Akuntansi dan Pelaporan; BAB VIII Kadaluarsa; BAB IX Pelaporan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian; BAB X Penghapusan Piutang atas Kerugian Daerah; BAB XI Keterkaitan Sanksi Tuntutan Ganti Kerugian dengan Sanksi Lainnya; BAB XII Ketentuan Peralihan; BAB XIII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2021.
51 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 43 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka upaya penyelesaian Kerugian Daerah dan untuk kelancaran pemulihan Kerugian Daerah agar dapat berjalan lebih efektif dan efisien, dan dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, sudah tidak sesuai dan perlu disesuaikan; bahwa guna pedoman teknis penyelesaian Kerugian Daerah dan untuk kelancaran pemulihan Kerugian Daerah serta menindaklanjuti amanat ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu menyusun Peraturan Bupati yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018; Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Informasi, Pelaporan dan Pemeriksaan, Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah, Tim Penyelesaian Kerugian Daerah, Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi, Penagihan dan Penyetoran, Kedaluwarsa, Penghapusan Piutang Daerah, Pelaporan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian dan Akuntansi serta Pelaporan Keuangan, dan Keterkaitan Sanksi Tuntutan Ganti Kerugian Dengan Sanksi Lainnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 54) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
43 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Besar Nomor 37 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Kabupaten Aceh Besar
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah diatur dengan peraturan kepala daerah.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No. 7 (Drt) Tahun 1956; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP Nomor 53 Tahun 2010; PP Nomor 27 Tahun 2014; PP Nomor 38 Tahun 2016; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007; PERMENDAGRI Nomor 19 Tahun 2016; PERMENDAGRI Nomor 133 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006; Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 38 Pasal yang terdiri BAB I Ketentuan Umum; BAB II Ruang Lingkup; BAB III Kewenangan Penyelesaian Kerugian Daerah; BAB IV Informasi dan Pelaporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah; BAB V Penyelesaian Kerugian Daerah; BAB VI Penentuan Nilai Kerugian Daerah; BAB VII Penagihan dan Penyetoran; BAB VIII Penatausahaan, Akuntansi dan Pelaporan; BAB IX Pelaporan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian; BAB X Penyelesaian Piutang Atas Kerugian Daerah; BAB XI Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2019.
Pada saat pertauran Bupati ini berlaku maka Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 7 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Daerah (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2014 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
26 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Barat Nomor 31 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 7 (Drt) Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No 3 Tahun 2007; PP No 18 Tahun 2016; PP No 38 Tahun 2016; PP No 12 Tahun 2019; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 133 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Aceh Barat No 2 Tahun 2011; Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 59 Pasal terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Kewenangan Penyelesaian, Informasi dan Pelaporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah; BAB III Penyelesaian Kerugian Daerah; BAB IV Penentuan Nilai Kerugian Daerah; BAB V Penagihan dan Penyetoran; BAB VI Penatausahaan, Akuntansi dan Pelaporan; BAB VII Pelaporan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian; BAB VIII Kedaluwarsa; BAB IX Penghapusan Piutang Atas Kerugian Daerah; BAB X Ketentuan Peralihan; BAB XI Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
41 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 27 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH DAN PENGELOLAAN TEMUAN PEMERIKSAAN YANG TIDAK DAPAT DITINDAKLANJUTI
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
UU No. 12 Tahun 1956; UU No.8 Tahun 1974; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.53 Tahun 2010; PP No.71 Tahun 2010; PP No.27 Tahun 2014; PP No.38 Tahun 2016;PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.5 Tahun 1997; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.19 Tahun 2016; Permendagri No.133 Tahun 2018; Insmendagri No.21 Tahun 1997; PerBPK No.3 Tahun 2007; KepBPKP No.830 Tahun 2004
Informasi dan Pelaporan Hasil Verifikasi Kerguagian Daerah, Organisasi Tugas dan Fungsi, Mekanisme Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Daerah, Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan, Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian, Temuan Kerugian Daerah Hasil Pemeriksaan Yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti, Penagihan dan Penyetoran, Kadaluwarsa, Penghapusan Piutang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian, Pembebasan Piutang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian, Pelaporan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2019.
55 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toli-Toli Nomor 23 Tahun 2019
kerugian daerah - TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2019/NO.260
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang meliputi Ketentuan Umum; Kewenangan Penyelesaian Kerugian Daerah; Informasi dan Pelaporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah; Penyelesaian Kerugian Daerah; Penentuan Nilai Kerugian Daerah; Penagihan dan Penyetoran; Penatausahaan, Akuntansi dan Pelaporan; Pelaporan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian; dan Penghapusan Piutang atas Kerugian Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2019.
20 Halaman, Lampiran 17 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muara Enim Nomor 9 Tahun 2019
PERBUP Kab. Muara Enim No. 61 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Kerugian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim
PEDOMAN-TEKNIS-PEnYELESAIAN-TUNTUTAN-PERBENDAHARAAN-DAN-TUNTUTAN GANTI RUGI-KEUANGAN-DAN-BARANG MILIK DAERAh-KABUPATEN MUARA ENIM
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD.2019/NO.9
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman
Teknıs
Penyelesaıan
Tuntutan
Perbendaharaan
Dan
Tuntutan
Gantı Rugı
Keuangan
Dan
Barang
Mılık
Daerah
Kabupaten
Muara
Enim
ABSTRAK:
Untuk meningkatkan pengamanan terhadap kekayaan daerah, meningkatkan disiplin dan tanggungjawab pegawai terhadap pengelolaan kekayaan daerah serta untuk kelancaran dan ketertiban proses penyelesaian kerugian daerah, maka perlu menetapkan PERBUP ini.
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 38 Tahun 2016; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Permendagri No. 5 Tahun 1997; Peraturan BPK No. 3 Tahun 2007
Dalam peraturan ini diatur tentang ketentuan dalam tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi meliputi subjek dan objek, penilaian kerugian daerah, tata cara penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, masa kadaluwarsa, penghapusan tuntutan, pembebasan tuntutan, penyetoran dan pelaporan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2019.
35 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang
ABSTRAK:
bahwa pemulihan terhadap kerugian daerah agar dapat berjalan lancar efektif dan efisien, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun 2004, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 14 Tahun 2005, PP Nomor 58 Tahun 2005, PP Nomor 53 Tahun 2010, PP Nomor 27 Tahun 2014, PP Nomor 38 Tahun 2016, Permendagri Nomor 5 Tahun 1997, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Permendagri Nomor 55 Tahun 2008, Permendagri Nomor 80 Tahun 2015, Permendagri 19 Tahun 2016, Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007, Perda Kabupaten Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2016, Perda Kabupaten Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016, Perda Kabupaten Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2018, Perbup Rembang Nomor 10 Tahun 2014 dan Perbup Rembang Nomor 28 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, pelaksanaan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.
85 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, juncto Pasal 56 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, untuk menunjang pemulihan Kerugian Daerah meliputi kerugian keuangan dan barang milik daerah, perlu disusun pedoman tuntutan ganti kerugian daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup, informasi dan pelaporan kerugian daerah, penyelesaian ganti kerugian daerah, penyelesaian kerugian daerah melalui majelis, penentuan nilai kerugian daerah, penagihan dan penyetoran, pelaporan penyelesaian tuntutan ganti kerugian, akuntansi dan pelaporan keuangan, keterkaitan sanksi penyelesaian ganti kerugian dengan sanksi lainnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2019.
Peraturan Bupati Demak Nomor 34 Tahun 2014 dicabut
14 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
