Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Barat Nomor 31 Tahun 2019

Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 59 Pasal terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Kewenangan Penyelesaian, Informasi dan Pelaporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah; BAB III Penyelesaian Kerugian Daerah; BAB IV Penentuan Nilai Kerugian Daerah; BAB V Penagihan dan Penyetoran; BAB VI Penatausahaan, Akuntansi dan Pelaporan; BAB VII Pelaporan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian; BAB VIII Kedaluwarsa; BAB IX Penghapusan Piutang Atas Kerugian Daerah; BAB X Ketentuan Peralihan; BAB XI Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Aceh Barat Nomor 31 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Aceh Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Meulaboh

Tanggal Penetapan

30 Desember 2019

Tanggal Pengundangan

31 Desember 2019

Tanggal Berlaku

31 Desember 2019

Sumber

BD.2019/ No.31

Subjek

PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DAN DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat

Bidang

Halaman ini telah diakses 430 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup No 31 Thn 2019 Ttg Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian daerah Terhadap Pegawai Neg.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

penyelesaian kerugian negara dan daerah
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD.2019/ No.31
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
ABSTRAK:	Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain. Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 7 (Drt) Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No 3 Tahun 2007; PP No 18 Tahun 2016; PP No 38 Tahun 2016; PP No 12 Tahun 2019; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 133 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Aceh Barat No 2 Tahun 2011; Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 tahun 2016. Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 59 Pasal terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Kewenangan Penyelesaian, Informasi dan Pelaporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah; BAB III Penyelesaian Kerugian Daerah; BAB IV Penentuan Nilai Kerugian Daerah; BAB V Penagihan dan Penyetoran; BAB VI Penatausahaan, Akuntansi dan Pelaporan; BAB VII Pelaporan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian; BAB VIII Kedaluwarsa; BAB IX Penghapusan Piutang Atas Kerugian Daerah; BAB X Ketentuan Peralihan; BAB XI Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019. 41 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521