Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 258.635 peraturan dalam 1,647 detik

Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Pedoman Teknis Ketelitian Peta Dasar

Abstrak

Geospasial, Ruang Kebumian

Status Peraturan

Diubah dengan

Peraturan BIG No. 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Ketelitian Peta Dasar

Download file:

Peraturan BIG Nomor 15 Tahun 2014.pdf

Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 10 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Seleksi Calon Anggota Lembaga Pengembangan Jasa Informasi Geospasial

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan BIG No. 11 Tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Badan Informasi Dan Geospasial Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Seleksi Calon Anggota Lembaga Pengembangan Jasa Informasi Geospasial

Download file:

Peraturan BIG Nomor 10 Tahun 2014.pdf

Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 8 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Pedoman Teknis Pengumpulan dan Pengolahan Data Geospasial Habitat Dasar Perairan Laut Dangkal

Abstrak

Geospasial, Ruang Kebumian

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan BIG No. 8 Tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Pengumpulan Dan Pengolahan Data Geospasial Habitat Dasar Perairan Laut Dangkal.

Download file:

Peraturan BIG Nomor 8 Tahun 2014.pdf

Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Perizinan Sektoral

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik Geospasial, Ruang Kebumian

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan BIG No. 9 Tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Perizinan Sektoral

Download file:

Peraturan BIG Nomor 5 Tahun 2014.pdf

Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Pedoman Teknis Pengumpulan dan Pengolahan Data Geospasial Mangrove

Abstrak

Geospasial, Ruang Kebumian

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan BIG No. 10 Tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Badan Informasi Dan Geospasial Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Dan Pengolahan Data Geospasial Mangrove

Download file:

Peraturan BIG Nomor 3 Tahun 2014.pdf

Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 19 Tahun 2013

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Tata Kearsipan Dinamis di Lingkungan Badan Informasi Geospasial

Abstrak

Arsip

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan BIG No. 5 Tahun 2018 tentang Tata Kearsipan Dinamis di Lingkungan Badan Informasi Geospasial

Download file:

Peraturan BIG Nomor 19 Tahun 2013.pdf

Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 16 Tahun 2013

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Informasi Geospasial

Abstrak

Pedoman Penulisan/Tata Naskah Dinas

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan BIG No. 4 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Informasi Geospasial

Download file:

Peraturan BIG Nomor 16 Tahun 2013.pdf

Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Tata Cara dan Standar Pengumpulan Data Geospasial

Abstrak

Geospasial, Ruang Kebumian

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan BIG No. 12 Tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Dan Standar Pengumpulan Data Geospasial

Download file:

Perka BIG Nomor 2 Tahun 2012.pdf

Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 4 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pengelolaan Kepegawaian Badan Pengelola Keuangan Haji

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

peraturan-bppkh-no-4-tahun-2023.pdf

kepegawaian-bpkh

2023

Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji NO. 4, BN 2023 (524) : 8 hlm

Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji tentang Pengelolaan Kepegawaian Badan Pengelola Keuangan Haji

ABSTRAK:

a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan manajemen kepegawaian dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas, fungsi, dan organisasi Badan Pengelola Keuangan Haji, perlu dibuat pengaturan mengenai pengelolaan kepegawaian Badan Pengelola Keuangan Haji; b. bahwa dalam Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sistem Kepegawaian Badan Pengelola Keuangan Haji sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji tentang Pengelolaan Kepegawaian Badan Pengelola Keuangan Haji;
1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5605); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6182); 3. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 253); 4. Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Hubungan Organ Badan Pengelola Keuangan Haji dan Hubungan Antar Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1245);
Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai BPKH Kewajiban dan Hak Pegawai BPKH Jabatan dan Jenjang Jabatan Rotasi, promosi dan demosi Penghasilan pegawai BPKH

CATATAN:

Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2023.
8

Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 3 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Penetapan Prioritas Kegiatan Kemaslahatan dan Penggunaan Nilai Manfaat Dana Abadi Umat

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

peraturan BPKH NO. 3 Tahun 2023.pdf

dana abadi umat-bpkh

2023

Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji NO. 3, BN 2023 (111) : 11 hlm

Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji tentang Penetapan Prioritas Kegiatan Kemaslahatan dan Penggunaan Nilai Manfaat Dana Abadi Umat

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Badan Pengelola Keuangan Haji telah menerbitkan Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Kegiatan Kemaslahatan dan Penggunaan Nilai Manfaat Dana Abadi Umat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Kegiatan Kemaslahatan dan Penggunaan Nilai Manfaat Dana Abadi Umat; b. bahwa Peraturan tentang Penetapan Prioritas Kegiatan Kemaslahatan dan Penggunaan Nilai Manfaat Dana Abadi Umat sebagai dimaksud dalam huruf a perlu diubah dan disesuaikan dengan perkembangan dan dinamika organisasi Badan Pengelola Keuangan Haji; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji tentang Penetapan Prioritas Kegiatan Kemaslahatan dan Penggunaan Nilai Manfaat Dana Abadi Umat;
1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5605); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 13, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6182); 3. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 253);
-Besaran Nilai Manfaat DAU Untuk Kegiatan Kemaslahatan - Penggunaan Nilai Manfaat DAU - Prioritas Kegiatan Kemaslahatan - Koordinasi dan Penetapan Prioritas Kegiatan Kemaslahatan - Usulan Kegiatan Kemaslahatan - Penilaian Usulan Kegiatan Kemaslahatan - Penetapan Kegiatan Kemaslahatan - Pelaksanaan Kegiatan Kemaslahatan - Bentuk Bantuan Kegiatan Kemaslahatan - Evaluas, Pemantauan, dan Pertanggungjawaban Kegiatan Kemaslahatan

CATATAN:

Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2023.
11

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT