Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 3 Tahun 2023

Penetapan Prioritas Kegiatan Kemaslahatan dan Penggunaan Nilai Manfaat Dana Abadi Umat

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

-Besaran Nilai Manfaat DAU Untuk Kegiatan Kemaslahatan - Penggunaan Nilai Manfaat DAU - Prioritas Kegiatan Kemaslahatan - Koordinasi dan Penetapan Prioritas Kegiatan Kemaslahatan - Usulan Kegiatan Kemaslahatan - Penilaian Usulan Kegiatan Kemaslahatan - Penetapan Kegiatan Kemaslahatan - Pelaksanaan Kegiatan Kemaslahatan - Bentuk Bantuan Kegiatan Kemaslahatan - Evaluas, Pemantauan, dan Pertanggungjawaban Kegiatan Kemaslahatan

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penetapan Prioritas Kegiatan Kemaslahatan dan Penggunaan Nilai Manfaat Dana Abadi Umat

T.E.U.

Indonesia, Badan Pengelola Keuangan Haji

Nomor

Bentuk

Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji

Bentuk Singkat

Peraturan BPKH

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

26 Januari 2023

Tanggal Pengundangan

27 Januari 2023

Tanggal Berlaku

27 Januari 2023

Sumber

BN 2023 (111) : 11 hlm

Subjek

PROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Badan Pengelola Keuangan Haji

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 414 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

peraturan BPKH NO. 3 Tahun 2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

dana abadi umat-bpkh
2023
Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji NO. 3, BN 2023 (111) : 11 hlm
Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji TENTANG Penetapan Prioritas Kegiatan Kemaslahatan dan Penggunaan Nilai Manfaat Dana Abadi Umat
ABSTRAK:	a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Badan Pengelola Keuangan Haji telah menerbitkan Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Kegiatan Kemaslahatan dan Penggunaan Nilai Manfaat Dana Abadi Umat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Kegiatan Kemaslahatan dan Penggunaan Nilai Manfaat Dana Abadi Umat; b. bahwa Peraturan tentang Penetapan Prioritas Kegiatan Kemaslahatan dan Penggunaan Nilai Manfaat Dana Abadi Umat sebagai dimaksud dalam huruf a perlu diubah dan disesuaikan dengan perkembangan dan dinamika organisasi Badan Pengelola Keuangan Haji; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji tentang Penetapan Prioritas Kegiatan Kemaslahatan dan Penggunaan Nilai Manfaat Dana Abadi Umat; 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5605); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 13, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6182); 3. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 253); -Besaran Nilai Manfaat DAU Untuk Kegiatan Kemaslahatan - Penggunaan Nilai Manfaat DAU - Prioritas Kegiatan Kemaslahatan - Koordinasi dan Penetapan Prioritas Kegiatan Kemaslahatan - Usulan Kegiatan Kemaslahatan - Penilaian Usulan Kegiatan Kemaslahatan - Penetapan Kegiatan Kemaslahatan - Pelaksanaan Kegiatan Kemaslahatan - Bentuk Bantuan Kegiatan Kemaslahatan - Evaluas, Pemantauan, dan Pertanggungjawaban Kegiatan Kemaslahatan
CATATAN:	Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2023. 11

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521