Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 254.029 peraturan dalam 1,565 detik

Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Dewan Ketahanan Nasional Nomor 6 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Peta Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 7 Tahun 2021 tentang Peta Jabatan dan Kelas Jabatan di Ungkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasiona

Download file:

Persetjen Wantanas N0. 6 Tahun 2022.pdf

PETA JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL

2022

Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional NO. 6, jdih.wantanas.go.id : 76 hlm.

Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Peta Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

ABSTRAK:

a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/612/M.SM.04.00/2022 tanggal 27 April 2022 perihal Persetujuan Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, perlu melakukan penyesuaian peta jabatan dan kelas jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Peta Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 8ipii Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 2. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; 3. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 14); 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273); 7. Peraturan Sekretariat J enderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
Bab I Ketentuan Umum Bab II Peta Jabatan dan Kelas Jabatan Bab III Tunjangan Kinerja Bab IV Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2022.
eraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 7 Tahun 2021 tentang Peta Jabatan dan Kelas Jabatan di Ungkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
76 hlm.

Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Dewan Ketahanan Nasional Nomor 5 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

Abstrak

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Download file:

Persetjen Wantanas No. 5 Tahun 2022.pdf

PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL

2022

Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional NO. 5, jdih.wantanas.go.id : 6 hlm.

Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

ABSTRAK:

bahwa Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 masih belum Undang ... 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Mengingat menjelaskan dan mengatur secara lengkap mengenai muatan Peta Rencana SPBE dan siklus pembangunan aplikasi sehingga perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 ten tang Penyelenggaraan Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-MEMUTUSKAN... Undang Nornor 11 Tahun 2008 tentang Inforrnasi dan Transaksi Elektronik (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nornor 251, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5952); 2. Peraturan Pernerintah Nornor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistern dan Transaksi Elektronik (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nornor 185, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 6400) MEMUTUSKAN... Undang Nornor 11 Tahun 2008 tentang Inforrnasi dan Transaksi Elektronik (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nornor 251, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5952); 2. Peraturan Pernerintah Nornor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistern dan Transaksi Elektronik (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nornor 185, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 6400); 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nornor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nornor 95 Tahun 2018 tentang Sistern Pernerintahan Berbasis Elektronik (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nornor 182); 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nornor 39 Tahun 2019 ten tang Satu Data Indonesia (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nornor 112); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reforrnasi Birokrasi Nornor 5 Tahun 2020 tentang Pedornan Manajernen Risiko Sistern Pernerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nornor 261) MEMUTUSKAN... Undang Nornor 11 Tahun 2008 tentang Inforrnasi dan Transaksi Elektronik (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nornor 251, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5952); 2. Peraturan Pernerintah Nornor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistern dan Transaksi Elektronik (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nornor 185, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 6400); 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nornor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nornor 95 Tahun 2018 tentang Sistern Pernerintahan Berbasis Elektronik (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nornor 182); 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nornor 39 Tahun 2019 ten tang Satu Data Indonesia (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nornor 112); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reforrnasi Birokrasi Nornor 5 Tahun 2020 tentang Pedornan Manajernen Risiko Sistern Pernerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nornor 261); 7. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nornor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; 8. Peraturan Menteri Perencanaan Pernbangunan Nasionalj Kepala Badan Perencanaan Pernbangunan Nasional Nornor 16 Tahun 2020 tentang Manajernen Data Sistern Pernerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nornor 1573); 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reforrnasi Birokrasi Nornor 59 Tahun 2020 Tentang Pernantauan Dan Evaluasi Sistern Pernerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nornor 994)
Mengubah ketentuan pasal 8 dan Pasal 22

CATATAN:

Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2022.
eraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, diubah
6

Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Dewan Ketahanan Nasional Nomor 4 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

Persetjen Wantanas No. 4 Tahun 2022.pdf

PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL

2022

Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional NO. 4, jdih.wantanas.go.id : 33 hlm.

Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

ABSTRAK:

a. bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 ten tang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan bahwa setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk melakukan penilaian risiko; b. bahwa Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 70 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tidak sesuai dengan perkembangan, sehingga perlu diperbaharui; dan c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Pedoman Penerapan Manejemen Risiko di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
4. Peraturan ... 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 3. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; 4. Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; 5. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
Ketentuan Umum Tujuan penerapan manajemen risiko Ruang lingkup Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini meliputi . infrastruktur manajemen risiko dan proses manajemen risiko di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Infrastruktur manajemen risiko meliputi budaya risiko, struktur manajemen risiko, dan anggaran manajemen risiko Laporan pengelolaan risiko Pengelola risiko Unit Manajemen risiko Unit Pengawas intern Proses Manajemen Risiko

CATATAN:

Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2022.
Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 70 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Pengawasan Internal di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
33 hlm

Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Dewan Ketahanan Nasional Nomor 3 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pedoman Tata Tulis Produk di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

Abstrak

Pedoman Penulisan/Tata Naskah Dinas

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan Setjen Wantanas No. 11 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Tulis Produk di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

Download file:

Persetjen Wantanas No. 3 Tahun 2022.pdf

PEDOMAN TATA TULIS PRODUK DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL

2022

Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional NO. 3, jdih.wantanas.go.id : 46 hlm.

Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Pedoman Tata Tulis Produk di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka penyeragaman tata tulis produk perumusan kebijakan dan strategi, saran tindak, naskah strategi, kunjungan kerja dalam negeri, kunjungan kerja luar negeri, serta laporan pimpinan maupun surat ke Presiden Republik Indonesia perlu mengganti Peraturan Sekretaris J enderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 10 Tahun 2020 ten tang Pedoman Format Tata Tulis Produk di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Pedoman Tata Tulis Produk di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
a. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tam bah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);c. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; d. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan; e. Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; f. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 ten tang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 758); g. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Bagi Analis Kebijakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1877)
Ketentuan Umum Ruang lingkup Pedoman tata Tulis Produk yang terdiri atas: a. Teknik Penulisan b. Jenis Produk 1. Pemantauan kondisi yang berkembang 2. Rancangan Kebijakan Dinamis 3. Rancangan Kebijakan Siklis 4. Hasil RTD 5. Hasil Perkiraan Cepat; 6. Hasil Kunjungan Kerja Dalam Negeri; 7. Hasil Kunjungan Kerja Luar Negeri; 8. Telaahan Staf Ahli 9. Risalah Pra Sidang Wantannas 10. Risalah Sidang wantannas c. dokumen pendukung

CATATAN:

Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2022.
eraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Format Tata Tulis Produk di Lingkungan Sekretariat J enderal Dewan Ketahanan Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
46 hlm

Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Dewan Ketahanan Nasional Nomor 2 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Peta Proses Bisnis di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

Abstrak

Proses Bisnis

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan Setjen Wantanas No. 9 Tahun 2023 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

Download file:

Persetjen Wantanas No. 2 Tahun 2022.pdf

PETA PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL

2022

Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional NO. 2, jdih.wantanas.go.id : 42 hlm.

Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

ABSTRAK:

a. bahwa penataan ketatalaksanaan merupakan salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan struktur organisasi yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, serta prosedur kerja yang jelas dan terukur, maka diperlukan peta proses bisnis di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601); 2. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; 3. Peraturan Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah; 4. Peraturan Sekretariat J enderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
Ketentuan Umum Penyusunan Peta Proses Bisnis Peta Proses Bisnis Setjen Wantannas terdiri atas: 1. Proses utama yaitu proses bisnis utama atas penyelenggaraan pencapaian tujuan organisasi Setjen Wantannas; 2. Proses pendukung yaitu proses yang mendukung proses utama; dan 3. Proses manajemen, yaitu proses pengelolaan operasional dari suatu sistem atau proses yang memastikan proses utama dan proses pendukung berjalan dengan baik

CATATAN:

Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2022.
42 hlm

Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Dewan Ketahanan Nasional Nomor 1 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Piagam Audit Intern di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 01 Tahun 2019 tentang Piagam Pengawasan Intern di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

Download file:

Persetjen Wantanas No. 1 Tahun 2022.pdf

PIAGAM AUDIT INTERN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL

2022

Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional NO. 1, jdih.wantanas.go.id : 13 hlm.

Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Piagam Audit Intern di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

ABSTRAK:

a. bahwa untuk menjamin kualitas pengawasan internal yang obyektif dan independen di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, pelaksanaan pengawasan internal perlu disesuaikan dengan perkembangan standar audit intern pemerintah Indonesia; b. bahwa Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 01 Tahun 2019 tentang Piagam Pengawasan Intern di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional sudah tidak sesuai dengan perkembangan standar audit intern pemerintah Indonesia, sehingga perlu di ganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Piagam Audit Intern di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 3. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; 4. Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
Piagam audit intern terdiri dari piagam audit intern dan penjelasan Piagam Pengawasan Intern Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

CATATAN:

Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2022.
Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 01 Tahun 2019 tentang Piagam Pengawasan Intern di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
13 hlm

Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 4 Tahun 2021

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Tata Naskah Dinas

Abstrak

Pedoman Penulisan/Tata Naskah Dinas

Download file:

peraturan wantanas no 4 tahun 2021.pdf

TATA NASKAH DINAS

2021

Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional NO. 4, JDIH Dewan Ketahanan Nasional

Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Tata Naskah Dinas

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu menetapkan tata naskah dinas; b. bahwa Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum organisasi dan pedoman umum tata naskah dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas, sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ten tang Tata Naskah Dinas Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286); 3. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; 5. Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Sekretariat J enderal Dewan Ketahanan Nasional; 6. Peraturan Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 758);
Ruang Lingkup tata Naskah Dinas: a. pendahuluan b. jenis, susunan, dan bentuk naskah dinas c. pembuatan naskah dinas d. pengamanan naskah dinas; e. pejabat penanda tangan naskah dinas f. pengendalian naskah dinas; g. penutup

CATATAN:

Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2021.
Mencabut Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasiona
100 hlm

Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 3 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Dewan Ketahanan Nasional

Abstrak

Gratifikasi

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengendalian Gratiflkasi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

Download file:

peraturan wantanas no 3 tahun 2021.pdf

PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN DEWAN KETAHANAN NASIONAL

2021

Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional NO. 3, JDIH Dewan Ketahanan Nasional

Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Dewan Ketahanan Nasional

ABSTRAK:

a. bahwa untuk menyelenggarakanpemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Sekretariat J enderal Dewan Ketahanan Nasional perlu upaya pengendalian, penerimaan, maupun pemberian gratifikasi sebagai wujud dari integritas pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan; b. bahwa Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan organisasi; dan c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Pengendalian Gratifikasidi lingkungan Sekretariat Jenderal DewanKetahanan Nasional
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor3851); 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor4150);3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-UndangNomor30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5494); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intem Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor4890);6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor5153)7. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; 8. Peraturan Presiden Nomor54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108); 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah (BeritaNegara RepublikIndonesia Tahun 2019 Nomor671);10.Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 80 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; 11.Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kode Etik Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;12.Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor438);
Bab I Ketentuan Umum Bab II Maksud, Tujuan dan Prinsip Bab III Unit Pengendalian Gratifikasi Bab IV Pengawasan Bab V Hak dan Perlindungan Bab VI Sanksi Bab VII Pembiayaan Bab VIII Ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2021.
eraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengendalian Gratiflkasi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
21 hlm

Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 2 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pedoman Penggunaan Seragam dan Atribut Kerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

Abstrak

Download file:

peraturan wantanas no 2 tahun 2021.pdf

PENGGUNAAN SERAGAM DAN ATRIBUT KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL

2021

Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional NO. 2, JDIH Dewan Ketahanan Nasional

Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Pedoman Penggunaan Seragam dan Atribut Kerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

ABSTRAK:

a. bahwa seragam dan atribut kerja merupakan identitas dan sebagai salah satu wujud persatuan serta kebersamaan dalam upaya meningkatkan disiplin dan etos kerja pegawai di lingkungan Sekretariat J enderal Dewan Ketahanan Nasional; b. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan etos kerja serta mendorong kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, perlu menetapkan seragam dan atribut kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;dan c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Seragam dan Atribut Kerja Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal DewanKetahanan Nasional.
a. bahwa seragam dan atribut kerja merupakan identitas dan sebagai salah satu wujud persatuan serta kebersamaan dalam upaya meningkatkan disiplin dan etos kerja pegawai di lingkungan Sekretariat J enderal Dewan Ketahanan Nasional; b. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan etos kerja serta mendorong kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, perlu menetapkan seragam dan atribut kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;dan c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Seragam dan Atribut Kerja Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal DewanKetahanan Nasional. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 4. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis- Jenis Pakaian Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-Jenis Pakaian Sipil; 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 1999 ten tang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; 6. Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 80 Tahun 2020 ten tang Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; 7. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor: 18/SK/II/2009 tentang Lencana Tanda Jabatan Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
Bab I Ketentuan Umum Bab II Seragam kerja Bab III Atribut Seragam kerja Bab IV Penggunaan Seragam Kerja Bab V Sanksi, pembinaa dan Pengawasan Bab VI Ketentuan Peralihan Bab VIIPenutup

CATATAN:

Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2021.
24 hlm.

Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 1 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

Abstrak

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Download file:

peraturan wantanas no 1 tahun 2021.pdf

PENYELENGGARAAN TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL

2021

Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional NO. 1, JDIH Dewan Ketahanan Nasional

Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Penyelenggaraan Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Penyelenggaraan Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348); 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 ten tang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112); 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261); 9. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; 10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasionalj Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573); 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan Dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994)
Bab I Ketentuan Umum Bab II Tata Kelola SPBE Bab III Manajemen SPBE Bab IV Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Bab V Penyelenggara dan Percepatan SPBE Bab VI Pemantauan dan Evaluasi SPBE Bab VII Ketentuan peralihan Bab VIII Penutup

CATATAN:

Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2021.
24 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT