Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Dewan Ketahanan Nasional Nomor 3 Tahun 2022

Pedoman Tata Tulis Produk di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Ketentuan Umum Ruang lingkup Pedoman tata Tulis Produk yang terdiri atas: a. Teknik Penulisan b. Jenis Produk 1. Pemantauan kondisi yang berkembang 2. Rancangan Kebijakan Dinamis 3. Rancangan Kebijakan Siklis 4. Hasil RTD 5. Hasil Perkiraan Cepat; 6. Hasil Kunjungan Kerja Dalam Negeri; 7. Hasil Kunjungan Kerja Luar Negeri; 8. Telaahan Staf Ahli 9. Risalah Pra Sidang Wantannas 10. Risalah Sidang wantannas c. dokumen pendukung

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Tata Tulis Produk di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

T.E.U.

Indonesia, Dewan Ketahanan Nasional

Nomor

Bentuk

Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

Bentuk Singkat

Peraturan Setjen Wantanas

Tahun

2022

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

27 Januari 2022

Tanggal Pengundangan

27 Januari 2022

Tanggal Berlaku

27 Januari 2022

Sumber

jdih.wantanas.go.id : 46 hlm.

Subjek

PEDOMAN PENULISAN / TATA NASKAH DINAS

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Dewan Ketahanan Nasional

Bidang

Halaman ini telah diakses 797 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Persetjen Wantanas No. 3 Tahun 2022.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

Peraturan Setjen Wantanas No. 11 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Tulis Produk di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

PEDOMAN TATA TULIS PRODUK DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL
2022
Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional NO. 3, jdih.wantanas.go.id : 46 hlm.
Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional TENTANG Pedoman Tata Tulis Produk di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka penyeragaman tata tulis produk perumusan kebijakan dan strategi, saran tindak, naskah strategi, kunjungan kerja dalam negeri, kunjungan kerja luar negeri, serta laporan pimpinan maupun surat ke Presiden Republik Indonesia perlu mengganti Peraturan Sekretaris J enderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 10 Tahun 2020 ten tang Pedoman Format Tata Tulis Produk di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Pedoman Tata Tulis Produk di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; a. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tam bah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);c. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; d. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan; e. Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; f. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 ten tang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 758); g. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Bagi Analis Kebijakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1877) Ketentuan Umum Ruang lingkup Pedoman tata Tulis Produk yang terdiri atas: a. Teknik Penulisan b. Jenis Produk 1. Pemantauan kondisi yang berkembang 2. Rancangan Kebijakan Dinamis 3. Rancangan Kebijakan Siklis 4. Hasil RTD 5. Hasil Perkiraan Cepat; 6. Hasil Kunjungan Kerja Dalam Negeri; 7. Hasil Kunjungan Kerja Luar Negeri; 8. Telaahan Staf Ahli 9. Risalah Pra Sidang Wantannas 10. Risalah Sidang wantannas c. dokumen pendukung
CATATAN:	Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2022. eraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Format Tata Tulis Produk di Lingkungan Sekretariat J enderal Dewan Ketahanan Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 46 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Dewan Ketahanan Nasional Nomor 3 Tahun 2022

Pedoman Tata Tulis Produk di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT