Peraturan Bupati (Perbup) NO. 42, BD Tahun 2024 No. 42
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Reklame dan Utilitas di Ruang Milik Jalan Kabupaten
ABSTRAK:
bahwa penyelenggaraan perizinan Reklame dan Utilitas di Kabupaten Kotawaringin Barat perlu diselenggarakan dengan memperhatikan aspek kewenangan, ketersediaan ruang publik, etika, estetika, dan lingkungan hidup serta peningkatan pendapatan daerah, guna membiayai pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan agar terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian Kabupaten Kotawaringin Barat, perlu dilakukan perbaikan sistem penyelenggaraan perizinan Reklame dan Utilitas;
Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat 2017-2037;
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan Reklame;
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, yaitu:
a. Penyelenggaraan Reklame; dan
b. Penyelenggaraan Utilitas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2024.
18 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 41 Tahun 2024
PERBUP Kab. Boyolali No. 45 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Intensif Pemungutan Pajak Daerah dan Pengelolaan Barang Milik Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat (3)
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2023
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian
dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun
2023;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penerima Insentif, Alokasi Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi, Pendanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2024.
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 88 Tahun 2020, Peraturan Bupati Boyolali Nomor 41 Tahun 2023 dan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 45 Tahun 2023 dicabut.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumbawa Nomor 41 Tahun 2024
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/OrganisasiStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 51 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sumbawa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 51 Tahun 2020 tentang Kedudtikan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja lnspektorat Kabupaten Sumbawa
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sumbawa
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 lB dan Pasal 33A Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu adanya penguatan kelembagaan Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan yang berindikasi penyalahgunaan wewenang/kerugian tanpa menunggu penugasan Kepala Daerah, maka Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 51
Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sumbawa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 51 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sumbawa sudah tidak sesuai dengan perkembangan
hukum saat ini, sehingga perlu diganti;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sumbawa.
UU No. 69 Tahun 1958; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 107 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa No. 2 Tahun 2020;
Dalam Perbup ini diatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sumbawa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2024.
Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 51 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sumbawa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 1 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 51 Tahun 2020 tentang Kedudtikan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja lnspektorat Kabupaten Sumbawa
17 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Utara Nomor 41 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Inovasi Daerah Tahun 2024
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk mempercepat terwujudnya
kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan maka
diperlukan berbagai inovasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah dan peningkatan produksi atau proses produksi; dalam rangka memberikan dorongan yang lebih kuat bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan masyarakat untuk lebih berkreasi dan berinovasi maka diperlukan upaya fasilitasi dan pembinaan serta legitimasi terhadap kreativitas dan inovasi yang telah dilaksanakan sehingga dapat meningkatkan daya saing daerah; dalam rangka memberikan dasar hukum agar inovasi dimaksud dapat dilaksanakan secara terencana, terpadu, terintegrasi dan terkoordinasi serta terlegitimasi sebagai inovasi daerah yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah maka perlu disusun Peraturan Bupati tentang Inovasi Daerah; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Inovasi Daerah Tahun 2024.
Dasar Hukum ini adalah UU NO 28 Tahun 1959; UU NO 23 Tahun 2014; PP NO 38 Tahun 2017; PEMENDAGRI NO 80 Tahun 2015; Peraturan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023; PERBUP NO 22 Tahun 2022
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai inovasi daerah tahun 2024
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2024.
Lampiran File: 36 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 41 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Nonformal
ABSTRAK:
bahwa setiap pekerja Nonformal berhak atas Jaminan sosial
yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh
sebagai manusia yang bermanfaat; bahwa Pemerintah Daerah perlu mengembangkan sistem
jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan
masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai
denganmartabat kemanusiaan; bahwa untuk mewujudkan kelancaran penyelenggaraan
program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai upaya
pemenuhan hak dalam memperoleh jaminan sosial
ketenagakerjaan bagi Pekerja Nonformal maka dipandang
perlu menetapkan suatu kebijakan daerah yang berpihak
kepada masyarakat; bahwa Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2023 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan sosial ketenagakerjaan
bagi Pekerja Nonformal, sudah tidak sesuai dengan kondisi
saat ini, sehingga perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan d, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Program
Jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Nonformal;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Bupati Brebes Nomor 53 Tahun 2023;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penghapusan angka 2 huruf b ayat (1) Pasal 7, perubahan huruf b Pasal 8.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2024.
Peraturan Bupati Brebes Nomor 53 Tahun 2023 diubah.
5 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Utara Nomor 41 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 41, Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 Nomor 618
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat ( 1)
Peratu tran Pera tu ran Men teri Dalam Negeri Nomor
86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
erta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah maka dilakukan penyesuian.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a diatas maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati Konawe Utara tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2023
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran egara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran N gara Republik
Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 15. Tambahan
Lembaran Negera Repu blik Indonesia omor 4689):
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana P mbangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pela anan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201-+ ten tang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah b berapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 ten tang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Repu b1ik Indonesia Norn or 481 7);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor l O);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Ren ana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Ren ana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
erta Tata Cara Perubahan Ren ana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pernerintah Daerah (Berita Negara Republik
lndon sia Tahun 2017 Nomor 1312):
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2019 ten tang Sistem lnformasi Pemerintahan
Daerah (Serita Negara Republik lndon sia Tahun
2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 t ntang Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Serita Negara Republik
Indonesia Tah un 2019 Norn or 144 7):
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun
2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Serita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590):
13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabu paten
Konaw Utara 2012 - 2032 (Lembaran Daerah
Kabupaten Konawe Utara Tahun 2014 Nomor 61 ):
14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor
11 tahun 202 l tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabu paten
Konawe Utara 202 l - 2026 (Lembaran Daerah
Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 125);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor
4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran
Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 138):
16. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 17 Tahun
2023 tentang Rencana Kerja Pernerintah Daerah
Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 (Serita
Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023
Nomor 535).
17. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2023 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 (Serita Daerah Kabupaten Konawe Utara
Nomor Tahun 2023 516).
Bab I Pendahuluan
Bab ll Evaluasi Ha il Triwulan Kedua Tahun Berkenaan
Bab Ill Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
Bab lV Sasaran dan Prioritas Pernbangunan Daerah
Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
Bab VI Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2024.
5 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pekalongan Nomor 41 Tahun 2024
PERBUP Kab. Pekalongan No. 99 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 113 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan
PERBUP Kab. Pekalongan No. 43 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 113 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 113 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya penyesuaian nomenklatur
jabatan pelaksana pada Perangkat Daerah berdasarkan
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang
Jahatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Instansi Pemerintah, Peraturan Bupati Pekalongan
Nomor 113 Tahun 2022 tentang Analisis Jahatan dan
Analisis Behan Kerja pada Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Bupati Pekalongan Nomor 76 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pekalongan
Nomor 91 Tahun 2022 tentang Analisis .Jabatan dan
Analisis Behan Kerja pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Pekalongan, perlu disesuaikan dan diubah
untuk ketiga kali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati
Pekalongan Nomor 113 Tahun 2022 tentang Analisis
.Jabatan dan Analisis Behan Kerja pada Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4
Tahun 2016; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 27 Tahun 2022; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 113 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Lampiran II Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 113 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Behan Kerja pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2024.
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 113 Tahun 2022 diubah.
5 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purbalingga Nomor 41 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabipaten Purbalingga
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di
Kabupaten Purbalingga, telah ditetapkan Peraturan Bupati
Purbalingga Nomor 109 Tahun 2020 tentang Pengelolaan
Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, dengan adanya dinamika perkembangan situasi dan
dinamika peraturan perundang-undangan, maka Peraturan
Bupati tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah
Kabupaten Purbalingga perlu diubah dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten
Purbalingga;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2022; Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penerima dan Pelaksana CPPD, Pelaksana CPPD, Jenis dan Jumlah CPPD, Penyelenggaraan CPPD, Penyaluran, Pembinaan dan Pengawasan, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2024.
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 109 Tahun 2020 dicabut.
11 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kebumen Nomor 41 Tahun 2024
Bea Cukai, Ekspor-Impor, KepabeananBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Mengubah
PERBUP Kab. Kebumen No. 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 56 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Kebumen
PERBUP Kab. Kebumen No. 38 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 56 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Kebumen
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 56 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya perubahan mengenai penerimaan
dan mekanisme penyaluran Bantuan Langsung Tunai
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, perlu mengubah
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 56 Tahun 2022
tentang tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan
Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil
Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Kebumen; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati
Kebumen Nomor 56 Tahun 2022 tentang Petunjuk
Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang
Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
Kabupaten Kebumen;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun
2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 2, perubahan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2024.
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 56 Tahun 2022 diubah.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Trenggalek Nomor 41 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 41, Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 41
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa agar pemberian hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Trenggalek dapat berjalan tertib, akuntabel, transparansi dan tepat sasaran dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan sesuai kemampuan keuangan daerah; b. bahwa untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat perlu melaksanakan pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial; c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dam huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 128);
Materi pokok : Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: a. Hibah; b. Bantuan Sosial; dan c. monitoring dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2024.
Mencabut : Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pemberian Bantuan Sosial Permakanan Berupa Uang Bagi Anak Panti Asuhan, Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pemberian Hibah Berupa Uang Untuk Kegiatan Kesenian, Kepemudaan, Keolahragaan Dan Keagamaan, Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Derah Kabupaten Trenggalek sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Jumlah halaman : 32 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
