Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sukowati Tangen
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Sistem Remunerasi Pada Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
Sukowati Tangen Kabupaten Sragen;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.05/2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Keputusan Menteri Indonesia Nomor 625 Tahun 2010; Peraturan Bupati Sragen Nomor 44 Tahun 2022;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Sistem Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sukowati Tangen Kabupaten Sragen
Yang meliputi
Ketentuan Umum,
Maksud Dan Tujuan,
Hak Pegawai,
Kelompok Penerima Remunerasi,
Remunerasi,
Komponen Dan Proporsi Insentif,
Distribusi Insentif,
Kriteria Penilaian Kinerja,
Bonus Dan Tunjangan,
Insentif Statis, Insentif Dinamis, Dan Insentif Peran Tertentu,
Pendapatan Untuk Pemberian Insentif Dan Pembayaran Untuk Perorangan/Individu,
Sumber Dana Remunerasi, dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2023.
39 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kota Bekasi Pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
ABSTRAK:
Bahwa SMKN 1 Bekasi pada Dinas Pendidikan sudah ditetapkan sebagai BLUD berdasarkan Keputusan Gubernur Jabar Nomor 900/Kep.78-BUMDINVESADBANG/2022. Sebagai imbalan atas penyediaan barang/jasa kepada masyarakat dari BLUD sebagaimana dimaksud, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dikenakan tarif layanan, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Bekasi pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No.11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.29 Tahun 2007; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2022; PP No.23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.74 Tahun 2012; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.79 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, penarikan tarif layanan, pengurangan tarif layanan, evaluasi tarif layanan, pelaporan, dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2022.
6 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 51 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai sebagai Badan Layanan Umum Daerah perlu upaya agar pelaksanaan Pengadaan Barangj'.Iasa berjalan efisien, efektif, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16.. Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, ketentuan pasal 61 ayat (1) dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Presiden ini huruf a Pengadaan/-Jasa pada Badan Layanan Umuru/BadanLayanan Umum Daerah; bahwa ketentuan pasal 77 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai .Pengadaan Barang dan/atau Jasa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Pedoman Pengadaan Barang/dasa Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai
Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 30 Tahun
2014; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
2020; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006; Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 79 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 67 Tahun 2020; Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 440/266/445/ Tahun 2011;
PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. DAMANHURI BARABAI dengan sistematika: KETENTUAN UMUM; PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG /JASA; METODE PEMILIHAN PENYEDIAN BARANG/JASA; KETENTUAN LAIN-LAIN; KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2021.
10 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 51 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat
ABSTRAK:
a. bahwa tarif layanan kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma dilakukan penyesuaian dan penataan kembali sehingga perlu diganti;
b. bahwa penyesuaian dan penataan kembali dilakukan karena terdapat penambahan objek layanan serta perubahan tarif pelayanan kesehatan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma;
UU No. 64 Tahun 1958; UU No. 1 Tahun 2004; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; PP No. 6 Tahun 1998; PP No. 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Kesehatan No. 12 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 79 Tahun 2018; Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2015;
Dalam pergub ini diatur tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma. Biaya penyelenggaraan RSJ Mutiara Sukma dipikul bersama oleh
masyarakat (pasien) dan pemerintah dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara dan keadaan sosial ekonomi masyarakat. Hal pokok yang diatur yaitu:
1. Nama, objek, subjek, dan wajib tarif
2. Golongan tarif
3. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan
4. Jenis dan tarif layanan
5. Pengurangan pembayaran
6. Pembebasan pembayaran
7. Pengelolaan penerimaan tarif layanan
8. Sanksi
9. Pembinaan dan Pengawasan
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2019.
Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma
10 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru Nomor 52 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pola Tata Kelola BLUD Puskesmas di Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
Dengan ditetapkannya Puskesmas Kota Banjarbaru sebagai Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD)Puskesmas Kota Banjarbaru yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah dengan status penuh maka untuk kelancaran pelaksanaannya sebagai Badan Layanan Umum
Daerah, diperlukan pengaturan mengenai Tata Kelola Pada BLUD Puskesmas Kota Banjarbaru.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor] 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nbmor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun
2016.
Peraturan ini memuat tentang Tata Kelola pada BLUD Puskesmas di Kota Banjarbaru, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Pola Tata Kelola; Dewan Pengawas; Susunan Organisasi BLUD Puskesmas; Pengelompokan Fungsi; Prosedur Kerja; Pengelolaan SDM; Remunerasi; Standar Pelayanan Minimal; Tarif Layanan; Pengelolaan Keuangan; Pengelolaan Sumber Daya Lain; Pembinaan dan Pengawasan; Evaluasi dan Penilaian Kinerja; Ketentuan Lain-Lain; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2018.
36 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang No. 52 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis Dan Anggaran badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan pasal 72 peraturan menteri dalam negeri nomor 61 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah yang menegaskan bahwa rencana bisnis dan anggaran merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan BLUD dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan BLUD;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No,28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.39 Tahun 2009, UU No.44 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, PP No.23 Tahun 2005, PP No.24 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007, PP No.41 Tahun 2007, Perda Sintang No.25 Tahun 2006, Perda Sintang No.1 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Tata Cara Penyusunan Rencana Bisnis Dan Anggaran, Mekanisnme Pengajuan Dan Penetapan Rencana Bisnis Dan Anggaran Dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah, Integrasi/ Konsolidasi Rencana Bisnis Dan Anggaran Dengan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pelaksanaan Anggaran, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2013.
Peraturan ini memiliki 18 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 52 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul No. 4 Tahun 2015 tentang Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2015.
Mengubah Peraturan Bupati Gunungkidul No. 4 Tahun 2015 tentang Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong No. 52 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Operasional Pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Tanjung Kabupaten Tabalong
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit jongto Pasal 100 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, disebutkan rumah sakit diberikan hak untuk melakukan Kerjasama dengan pihak lain dan Rumah Sakit diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan / atau jasa pemerintah, apabila terdapat alasan efektifitas dan/ atau efisiensi; bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Tabalong Nomor
188.45 / 564 / 2012 tentang Penetapan Rumah sakit Umum Daerah H. Badaruddin Tanjung sebagai SKPD menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; bahwa untuk dapat memberikan pelayanan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Tabalong akan fasilitas yang seharusnya tersedia di RSUD H. Badaruddin Tanjung sebagai rumah sakit di Tanjung, perlu melakukan kerja sama dengan pihak ketiga yang saling menguntungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Kerja sama
Operasional (KSO) ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tabalong tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Operasional Pada Rumah Sakit Umum H. Badaruddin Tanjung Kabupaten Tabalong;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Operasional Pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Tanjung Kabupaten Tabalong Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan; Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Kerja Sama Operasional; Ruang Lingkup; Bentuk Kera Sama Operasional; Kerja Sama Operasional Pengadaan Alat/ Jasa Sumber Daya Manusia Kesehatan; Kerja Sama Operasional Pemanfaatan; Pinjam Pakai; Tata Cara Kerja Sama Opetasi Pemanfaatan; Bangun Guna Serah Dan Bangun Serah Guna; Kewenangan Penetapan Kerja Sama Operasi; Persyaratan Dan Tata Cara; Penyusunan Kontrak Kerja Sama Operasi; Monitoring Dan Evaluasi; Pelaporan; Ketentuan Peralihan; Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2014.
17 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 52 Tahun 2011
penetapan tarif pelayanan kesehatan pada badan layanan umum daerah rumah sakit umum daerah toto kabila
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD.2011/No.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabila
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 menyatakan bahwa tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di tetapkam dengan Peraturan Kepala Daerah dan disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Bone Bolango ini adalah UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.10 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.29 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.36 Tahun 2009; UU No.44 Tahun 2009; UU No.32 Tahun 1996; PP No.23 Tahun 2005; PP No.24 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.65 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.38 Tahun 2007; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.6 Tahun 2007; Permendagri No.61 Tahun 2007; Permendagri No.79 Tahun 2007.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Penetapan Tarif Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabila Kabupaten Bone Bolango teramsuk didalamnya mengatur tentang Ketentuan Pengenaan Tarif Pelayanan, Struktur Besarnya Tarif dan Komponen Pelayanan Kesehatan, Pengelolaan Penerimaan Dan Biaya Blud RSUD, Ketentuan Lain-Lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2011.
Terdiri dari 53 halaman dengan lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tarakan Nomor 52 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 52, BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2019 NOMOR 280
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GUNUNG LINGKAS
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2019.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
