Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 246.093 peraturan dalam 1,193 detik

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/5/PBI/2017

Sertifikasi Tresuri dan Penerapan Kode Etik Pasar

Perbankan, Lembaga Keuangan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi Kode Etik

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan BI No. 23/10/PBI/2021 tentang Pasar Uang

Download :
Peraturan BI No. 19-5-PBI 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/6/PBI/2013 Tahun 2013

Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/1/PBI/2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank

Perbankan, Lembaga Keuangan Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan BI No. 21/1/PBI/2019 Tahun 2019 tentang Utang Luar Negeri Bank Dan Kewajiban Bank Lainnya Dalam Valuta Asing

Diubah dengan :

Peraturan BI No. 16/7/PBI/2014 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/1/PBI/2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank

Mengubah :

Peraturan BI No. 13/7/PBI/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/1/PBI/2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank
Peraturan BI No. 10/20/PBI/2008 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/1/PBI/2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank
Peraturan BI No. 7/1/PBI/2005 Tahun 2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank

Download :
Peraturan BI No. 15-6-PBI-2013.pdf

Abstrak

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/24/PBI/2009 Tahun 2009

Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan BI No. 19/4/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah

Diubah dengan :

Peraturan BI No. 14/20/PBI/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/24/PBI/2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah

Mencabut :

Peraturan BI No. 7/23/PBI/2005 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/3/PBI/2003 Tanggal 4 Februari 2003 tentang Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek bagi Bank Syariah
Peraturan BI No. 5/3/PBI/2003 tentang Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek bagi Bank Syariah

Download :
Peraturan BI No. 11-24-PBI 2009.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.31/MEN/2012 Tahun 2012

Pedoman Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Bidang Kelautan Dan Perikanan

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen KKP No. 6/PERMEN-KP/2015 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Bidang Kelautan Dan Perikanan

Mencabut :

Permen KKP No. PER.52/MEN/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Bidang Kelautan dan Perikanan

Download :
Permen KKP Nomor 31 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2013 Tahun 2013

Pedoman Pengembangan Usaha Bidang Perikanan Berbasis Kelompok Masyarakat

Perikanan dan Kelautan Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen KKP No. 17/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Download :
Permen KKP Nomor 4 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38/PERMEN-KP/2019 Tahun 2019

Pengeluaran Media Pembawa Dan/Atau Hasil Perikanan

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2005 tentang Tindakan Karantina Ikan untuk Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.26/MEN/2008 tentang Kewenangan Penerbitan, Format, dan Pemeriksaan Sertifikat Kesehatan di Bidang Karantina Ikan dan Sertifikat Kesehatan di Bidang Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Mencabut sebagian :

Permen KKP No. PER.32/MEN/2012 Tahun 2012 tentang Jenis, Penerbitan dan Bentuk Dokumen Tindakan Karantina Ikan
Ketentuan mengenai SKIPP, SKIPP Domestik, SKLL, SPM, dan SKBL sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.32/MEN/2012 tentang Jenis, Penerbitan, dan Bentuk Dokumen Tindakan Karantina Ikan

Download :
Permen KKP Nomor 38 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8/P/M.KOMINFO/3/2007 Tahun 2007

Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta

Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenkominfo No. 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran

Diubah dengan :

Permenkominfo No. 22/P/M.KOMINFO/3/2007 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 08/P/M.KOMINFO/3/2007 Tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta
Permenkominfo No. 15/P/M.KOMINFO/4/2007 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 08/P/M.KOMINFO/3/2007 tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta

Download :
Permen Kominfo Nomor 8 Tahun 2007.pdf

Abstrak

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 Tahun 2020

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2014 Tahun 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan

Download :
Peraturan OJK No. 61 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo No. 56.a Tahun 2014

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Mekanisme Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Atas Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Tahun 2014

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pajak dan Retribusi Daerah

Abstrak

perubahan atas peraturan gubernur gorontalo nomor 35 tahun 2014 tentang mekanisme pemberian dan pemanfaatan intensif atas pengumutan pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2014

2014

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 56.a, BD.2014/NO.56.a

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Mekanisme Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Atas Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Tahun 2014

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Intensif Pengumutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 35 Tahun 2014.
Dasar Hukum Peraturan Gubernur Gorontalo ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; PP No.58 Tahun 2005; PP No.69 Tahun 2006; Perda No.03 Tahun 2006; Perda No.5 Tahun 2011; Perda No.16 Tahun 2013; Perda Prov Gorontalo No.12 Tahun 2013; Perda Prov Gorontalo No.09 Tahun 2014.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Mekanisme Pemberian Dan Pemanfaatan Intensif Atas Pengumutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Tahun 2014

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 4 halaman tanpa lampiran

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kotamobagu Nomor 7.c Tahun 2018

Pemberian Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Tunjangan Transportasi Angota DPRD Kota Kotamobagu

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Abstrak

TUNJANGAN-PERUMAHAN-TRANSPORTASI-PIMPINAN-ANGGOTA-DPRD

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 7.c, BD.KOTAMOBAGU2018/NO.7.c

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemberian Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Tunjangan Transportasi Angota DPRD Kota Kotamobagu

ABSTRAK:

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Perda No. 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Kotamobagu perlu menetapkan besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD serta Tunjangan Transportasi Anggota DPRD Kota Kotamobagu.
- Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; - UU Nomor 17 Tahun 2003; - UU Nomor 33 Tahun 2004; - UU Nomor 4 Tahun 2007; - UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; - PP Nomor 58 Tahun 2005; - PP Nomor 18 Tahun 2017; - Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, sebagiamana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; - Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; - Permendagri Nomor 62 Tahun 2017; - Perda Kota Kotamobagu Nomor 4 Tahun 2017.
- Tunjangan Perumahan dikelompokan ke dalam 3 kelompok, yaitu: 1. Ketua sebesar Rp28.000.000; 2. Wakil Ketua masing-masing sebesar Rp23.500.000; 3. Anggota masing-masing sebesar Rp14.000.000; - Besaran tunjangan di atas sudah termasuk pembebanan PPh. - Besaran Tunjangan Transportasi bagi anggota DPRD diberikan sebesar Rp15.500.000- - Pimpinan DPRD yang memiliki kendaraan dinas jabatan tidak diberikan tunjangan transportasi, bagi Anggota DPRD yang telah diberikan tunjangan transportasi tidak menggunakan kendaraan dinas jabatan/ operasional; - Kendaraan dinas jabatan/ operasional yang dipinjampakaikan kepada Anggota DPRD wajib dikembalikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang, sebelum pembayaran tunjangan transportasi.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
5 halaman (8 Pasal)

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2020.