Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 41 Seri E Nomor 36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta untuk meningkatkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemkab Purworejo, perlu dilaksanakan pengendalian terhadap pemberian dna penerimaan gratifikasi; bahwa Perbup Purworejo No 51 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Pemkab Purworejo, tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, khususnya dengan diterbitkannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi; bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam perubahan Perbup sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan Perbup; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan atas perbup Purworejo No 51 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Pemkab Purworejo;
Pasal 18 ayat (6) UUd 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 1999; UU No 31 Tahun 1999; UU no 23 Tahun 2014; Peraturan KPK No 2 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, Pasal 2, ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 3 serta penghapusan ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), penghapusan Pasal 8 ayat (1) dan penambahan ayat (3), perubahan Pasal 5, penyisipan Pasal 10A dan Pasal 10B, perubahan Pasal 11, Pasal 12 ayat (2), penambahan ayat (4), perubahan Pasal 13, Pasal 14, penghapusan BAB IV, perubahan Pasal 18, penyisipan Pasal 18A.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2021.
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 51 Tahun 2016 diubah.
12 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 41 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD.2019/NO.41, LL Kab. Kubu Raya : 6 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2019
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/3889/SJ tanggal 15 Mei 2019 sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, prajurit TNI, anggota kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan bupati tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Bupati dan wakl Bupati serta Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.35 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, PP No.36 Tahun 2019, Perbup No.19 Tahun 2019
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pemberian Tunjangan Hari Raya; Pembayaran Tunjangan Hari Raya; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2019.
Peraturan Bupati ini memiliki 6 halaman;
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Manado Nomor 41 Tahun 2021
Perizinan, Pelayanan Publik - Sistem Pengendalian Intern
2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 41, Berita Daerah Kota manado Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penataan dan Penyelenggaraan Minuman Beralkohol
ABSTRAK:
a. bahwa terciptanya keamanan dan ketertiban dalam hidup bermasyarakat menjadi tujuan pemerintahan negara sehingga minuman beralkohol yang menjadi salah satu penyebab banyaknya permasalahan kriminal yang harus dikendalikan peredarannya; b. bahwa masih banyak masyarakat di wilayah kota Manado yang menggantungkan mata pencahariannya pada distribusi dan penjualan minuman beralkohol serta sebagai daerah tujuan wisata, alokohol menjadi komoditi yang dicari oleh wisatawan; c. bahwa dibutuhkan adanya pengaturan yang lebih tegas berkaitan dengan penataan, pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Manado, dengan demikian perlu dibentuk peraturan yang akan menyediakan kewenangan bagi Pemerintah Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penataan dan Penyelenggaraan Minuman Beralkohol.
Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PERMENDAG No. 20/MDAG/PER/4/2014; PERKEP-BPOM No. 5 Tahun 2021; PERDA No. 2 Tahun 2021.
Penataan dan Penyelenggaraan Minuman Beralkohol
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 41 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Boyolali
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 ayat
(1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, untuk
melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Instansi
Pemerintah, setiap Pimpinan Instansi Pemerintah
menetapkan Kebijakan Teknis Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah di Instansinya masing-
masing; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kebijakan Teknis Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di
Kabupaten Boyolali;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pelaksanaan Evaluasi AKIP yang dilaksanakan oleh APIP di Inspektorat
sebagai tim evaluator mengacu pada pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2022.
31 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Siak Nomor 41 Tahun 2020
JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF URUSAN KEPEGAWAIAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SIAK
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020 Nomor 41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Kepegawaian Pemerintahan Daerah Kabupaten Siak
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka memberdayakan Arsip Fungsi Kepegawaian dalam penyelenggaraan pemerintahan secara efektif dan efisien guna tercapainya tertib
pelaksanaan penyusutan arsip dalam rangka penyelamatan arsip sebagai bahan bukti akuntabilitas kinerja aparatur dan pertanggungjawaban pengelolaan kepegawaian, perlu diatur Jadwal Retensi Arsip Urusan Kepegawaian Pemerintahan Daerah Kabupaten Siak dan dalam rangka menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa, untuk mewujudkan tata kelola kearsipan yang efektif dan efisien serta untuk mendukung terlaksananya kegiatan penyusutan arsip inaktif sesuai dengan Jadwal Retensi Arsip, perlu untuk menyusun Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Siak.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU Nomor 34 Tahun 2008; UU Nomor 43 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 28 Tahun 2012; PP Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2019; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012; Perda Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2019; Perda Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2017; Perda Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2019; Perbup Siak Nomor 177 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini berisi 4 (empat) bab dan 5 (lima) pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Jadwal Retensi Arsip; Ruang Lingkup; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2020.
Lampiran: 10 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Flores Timur Nomor 41 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2018 Nomor 41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Surat Masuk Dan Surat Keluar Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien serta menjamin konsistensi pelayanan surat menyurat baik dari sisi waktu maupun prosedur diperlukan adanya standar operasional prosedur layanan surat masuk dan surat keluar; bahwa Standar Operasional Prosedur surat menyurat pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur merupakan salah satu area pelayanan administrasi untuk menata keteraturan pelayanan surat menyurat; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Surat Masuk dan Surat Keluar pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 28 Tahun 2015; Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 71 Tahun 2016; Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 4 Tahun 2017.
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Asas, Maksud dan Tujuan; Bab III Ruang Lingkup; Bab IV Subyek dan Obyek; Bab V Tata Kerja; Bab VI Standar Operasional Prosedur Pelayanan Surat Masuk dan Surat Keluar, Bab VII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2018.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 41 Tahun 2014
Standar Operasional Prosedur Dinas Kehutanan Kabupaten Tanah Laut
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD.2014/NO.173
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Dinas Kehutanan Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
bahwa agar pelaksanaan kegiatan dan kinerja Dinas
Kehutanan dapat berjalan baik dan dapat mendorong
proses tata kelola pemerintahan yang lebih baik, perlu
dilakukan percepatan sistem penyelenggaraan yang
tepat, efektif, efisien dan terpadu di lingkungan
perangkat daerah;bahwa untuk pelaksanaan tugas yang tepat, efektif,
efisien, dan terpadu di Dinas Kehutanan, maka perlu
membentuk Standar Operasional Prosedur sebagai
prosedur tetap pelaksanaan tugas;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Standar
Operasional Prosedur Dinas Kehutanan Kabupaten
Tanah Laut.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 50 Tahun 2011;.
Peraturan Bupati Tanah Laut memuat tentang Standar Operasional Prosedur Dinas Kehutanan Kabupaten Tanah Laut dengan sistematika; KETENTUAN UMUM; MAKSUD DAN TUJUAN; STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR; dan KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2014.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 41 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN DISTRIBUSI BERAS SEJAHTERA DI KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2017
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab VI huruf a dan huruf b Pedoman Umum Penyaluran Beras Sejahtera di Kabupaten Sekadau Tahun 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian Beras Sejahtera Kabupaten Sekadau Tahun 2017
UU No.7 Tahun 1996, UU No.34 Tahun 2003, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.67 Tahun 2015, PP No.7 Tahun 2003, PP No.38 Tahun 2007, Perpres No.13 Tahun 2009, Permendagri No.42 Tahun 2010, Pergub No.7 Tahun 2017, Perda No.7 Tahun 2014, Perda No.4 Tahun 2016, Perbup No.29 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan kantor Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan Dan Ketahanan Pangan Kota Singkawang
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual aparatur dan organisasi secara keseluruhan dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan, maka perlu menyusun standar operatsional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP);
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.12 Tahun 2001, UU No.14 Tahun 2008, UU No.25 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, MenpanRB No.35 Tahun 2012, Perda No.6 Tahun 2008, Perwali No.2 Tahun 2009, Perwali No.45 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang ketentuan umum, Tujuan dan Manfaat; Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; Pelaksanaan SOP AP; Monitoring dan Evaluasi; Pengawasan Pelaksanaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2016.
Peraturan Walikota ini memiliki 5 halaman dan 5 halaman penjelasan;
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
