Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 Nomor 27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2014 tentang Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pasaman Barat
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2023.
Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 86 Tahun 2014
Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 27 Tahun 2023
3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 26 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menciptakan badan usaha milik daerah yang sehat, profesional, berdaya guna dan berhasil guna untuk meningkatkan pendapatan asli daerah serta untuk menunjang perekonomian daerah maka perlu melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan badan usaha milik daerah; b. bahwa dalam rangka melaksanan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (5) huruf e, dan huruf g, Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 32 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah menyebutkan bahwa bagian perekonomian dan sumber daya alam melakukan pembinaan moniroing badan usaha milik daerah dan bahan layanan usaha daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah.
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 54 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 118 Tahun 2018; PERDA No. 2 Tahun 1986.
Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2023.
9 Halaman, VI Bab
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 25 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha sebagai Pelaksana Kerja Sama Pengelolaan dan Pemanfaatan Limbah Abu Terbang (Fly Ash) dan Abu Dasar (Bottom Ash) PLTU Jawa Tengah 2 x 1.000MW
ABSTRAK:
bahwa Pemerintah Daerah wajib mendukung kebijakan
Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan pembangunan
nasional yang berada di wilayahnya; bahwa dengan adanya rencana pengelolaan dan
pemanfaatan limbah abu terbang (fly ash) dan abu dasar
(bottom ash) PLTU Batang untuk mendukung program
pembangunan di Kabupaten Batang dan dengan adanya
Nota Kesepakatan antara PT. Bhimasena Power Indonesia
dengan Pemerintah Kabupaten Batang Nomor: 0002/BPI
IA/1/2023-Nomor: 019.6/01/KB/2023 tentang Pengelolaan
dan Pemanfaatan Limbah Abu Terbang (Fly Ash) dan Abu
Dasar (Bottom Ash) PLTU Jawa Tengah 2 X 1.000 MW di
Kabupaten Batang (PLTU Batang), maka perlu menugaskan
Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Batang
untuk melaksanakan kerja sama; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (8) Peraturan
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha
Milik Daerah, Bupati dapat memberikan penugasan kepada
Badan Usaha Milik Daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penugasan Kepada Badan Usaha
Milik Daerah Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha
Sebagai Pelaksana Kerja Sama Pengelolaan dan
Pemanfaatan Limbah Abu Terbang (Fly Ash) dan Abu Dasar
(Bottom Ash) PLTU Jawa Tengah 2 X 1.000 MW;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pelaksanaan dan Jangka Waktu Penugasan
Bab III Pendanaan dan Dukungan Pemerintah Daerah
Bab IV Pelaporan
Bab V Pengawasan dan Pengendalian
Bab VI Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2023.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan
Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Usaha Milik
Daerah di Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun
2020; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tujuan, Kebijakan, Prinsip, dan Etika Pengadaan Barang/Jasa, Pelaku Pengadaan Barang/Jasa, Perencanaan Pengadaan, Persiapan Pengadaan Barang/Jasa, Pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa Melalui Swakelola, Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, Pengadaan Secara Elektronik, Pengadaan Barang/Jasa Tahun Jamak, Pengawasan dan Pembinaan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2023.
17 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majene Nomor 23 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Organ Dan Pegawai Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (3), Pasal 46 ayat (3), Pasal 51 ayat (4), dan Pasal 63 Peraturan Daerah Majene Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Majene, perlu mentapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Organ dan Pegawai Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.29 Tahun 1959; UU No.26 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.54 Tahun 2017; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Perda Kabupaten Majene No. 4 Tahun 2015
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penetapan besaran penghasilan organ dan pegawai Perumda berdasarkan prinsip kewajaran, efisiensi, efektifitas, kepatutan, rasionalitas, dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, dan kemampuan keuangan Perumda
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2023.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 22 Tahun 2023
badan layanan umum daerah-tata kelola perusahaan yang baik
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2023/No.22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Badan Usaha Milik Daerah Di Lingkungan Kabupaten Ogan Ilir
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan peraturan ini adalah bahwa prinsip tata kelola perusahaan yang baik merupakan kaidah atau pedoman yang diperlukan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Ogan Ilir yang sehat dan akuntabel, bahwa untuk meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Ogan llir diperlukan kebijakan penerapan prinsip tata keloJa perusahaan yang baik sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 18 ayat (1) UUD Tahun 1945, UU No 17 Tahun 2003, UU No 37 Tahun 2003, UU No 40 Tahun 2007, UU No 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 2 Tahun 2022, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 37 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 118 Tahun 2018, Peraturan Daerah No 12 Tahun 2016, Peraturan Bupati No 51 Tahun 2022
Dalam Peraturan ini diatur tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik pada Badan Usaha Milik Daerah Di Lingkungan Kabupaten Ogan Ilir dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Diatur mengenai ketentuan umum, Organ dan Pegawai BUMD, Pembinaan dan Pengawasan, KPM/Pemegang Saham, RUPS, Dewan Pengawas/Komisarls, Direksi, Auditor Eksternal, Pengelolaan Informasi, keselamatan, kesempatan, kesetaraan kerja dan pelestarian lingkungan, Hubungan Dengan Pemangku Kepentingan (Stakeholders), Etika Berusaha, Anti Korupsi dan Donasi, Program Pengelolaan BUMD, pengukuran terhadap penerapan GCG, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2023.
23 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Nomor 17 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perusahaan Umum Daerah Manakarra Keren
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (4), Pasal 34 ayat (4), Pasal 38 ayat (7), Pasal 49 ayat (4), Pasal 50 ayat (4), Pasal 54 ayat (5), Pasal 71 ayat (3), Pasal 79 ayat (2), Pasal 81 ayat (4), Pasal 82 ayat (7), Pasal 94 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum
Daerah Manakarra Keren, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Manakarra Keren;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perda Kabupaten Mamuju No. 4 Tahun 2022;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan usaha Perumda Manakarra Keren. Ruang lingkup meliputi:\
a. penghasilan Dewan Pengawas;
b. uang jasa pengabdian Dewan Pengawas;
c. Seleksi pemilihan anggota Direksi;
d. pembagian tugas dan wewenang Direksi;
e. penghasilan anggota Direksi;
f. uang jasa anggota Direksi;
g. besaran dan jenis penghasilan Pegawai;
h. pelaksanaan cuti bagi anggota Direksi dan Pegawai;
i. pengadaan barang dan jasa Perumda Manakarra Keren;
j. tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahun Dewan Pengawas; dan
k. pembinaan dan pengawasan Perumda Manakarra Keren.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2023.
22 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 17 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD Tahun 2023 Nomor 17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberhentian Penugasan Kepada Perusahaan Daerah Pandeglang Berkah Maju Untuk Melaksanakan Pengelolaan Sentra Industri Kecil dan Menengah Pengolahan Umbi Porang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi dan tertib pengelolaan sentra industri kecil dan menengah pengolahan umbi porang agar berhasil guna dan berdaya guna telah ditetapkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Daerah Pandeglang berkah Maju Untuk Melaksanakan Pengelolaan Sentra Industri Kecil Dan Menengah Pengolahan Umbi Porang; bahwa dengan telah dilaksanakannya rapat koordinasi evaluasi dan peninjauan Kembali Pengelolaan Sentra Industri Kecil dan Menengah Pengolahan Umbi Porang dan menghasilkan dokumen Berita Acara Peninjauan Penunjukan PD. Pandeglang Berkah Maju (PBM) Sebagai Pengelola Sentra IKM Pengolahan Umbi Porang Nomor: 800/557-DK.UMKM.PP/VI/2023, tanggal 15 Juni 2023, maka perlu dilakukan peninjauan kembali Penugasan Kepada Perusahaan Daerah Pandeglang Berkah Maju Untuk Melaksanakan Pengelolaan Sentra Industri Kecil dan Menengah Pengolahan Umbi Porang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberhentian Penugasan Kepada Perusahaan Daerah Pandeglang Berkah Maju Untuk Melaksanakan Pengelolaan Sentra Industri Kecil dan Menengah Pengolahan Umbi Porang
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Paraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 9 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2021.
Peraturan Bupati ini mengatur ruang lingkup terkait Ketentuan Umum, Pemberhentian, dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2023.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Asahan Nomor 16 Tahun 2023
TATA - CARA - PENYERTAAN - MODAL - DAERAH - KEPADA - PERUSAHAAN - UMUM - DAERAH - AIR - MINUM - TIRTA - SILAUPIASA - DALAM - RANGKA - PENYELESAIAN - HUTANG - KEPADA - PEMERINTAH - DAERAH - SECARA - NON - KA
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2023 NOMOR 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Silaupiasa dalam Rangka Penyelesaian Hutang kepada Pemerintah Daerah secara Non Kas
ABSTRAK:
Penyertaan modal daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah, terdapat Badan Usaha Milik Daerah yang tidak mampu untuk melunasi hutang kepada Pemerintah Daerah sehingga hutang dan bunganya semakin membengkak, dalam rangka tranparansi dan tertib hukum penyelesaian hutang Badan Usaha Milik Daerah kepada Pemerintah Daerah diperlukan suatu panduan.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 10 Tahun
2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD Kab. Cianjur Tahun 2023 No 288
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Kabupaten Cainjur
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2023.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat