Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang: pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas; pembayaran; dan pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2021.
6 halaman.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 13 Tahun 2021
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS
2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 13, BD.2021/No.13
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang
pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas kepada
aparatur sipil negara , pensiunan, penerima pensiunan dan
penerima tunjangan tahun 2021, perlu menetapkan
peraturan gubernur tentang petunjuk teknis pemberian
tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas yang berseumber
dari anggaran pendapatan dan belanja daerrah provinsi riau
tahun 2021.
Dasar hukum Pergub ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.
Pergub ini terdiri dari 6 Bab dan 10 Pasal yang mengatur tentang: ketentuan umum, pemberian tunjangan hari raya dan gaji
ketiga belas, pembayaran, pendanaan, dan ketentuan lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2021.
8 Hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 11, Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 11
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Thr Dan Gaji Ketigabelas Kepada Asn Dan Pegawai Non Asn Di Lingkungan Pemda Provinsi Sumbar
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksankan ketentuan pasal 17 ayat (2) peraturan pemerintah Nomor 63 tahun 2021 tentang pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara,Pensiunan,Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2021,perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang petunjuk Teknis pelaksanaan pemberian kepada Aparatur Negara dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat.
Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 23 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021
Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2017
Melaksankan ketentuan pasal 17 ayat (2) peraturan pemerintah Nomor 63 tahun 2021 tentang pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara,Pensiunan,Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2021
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2021.
10
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2021
PERGUB Prov. Sumatera Barat No. 40 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan motivasi dan meningkatkan prestasi kerja, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Bahwa dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan mengenai kepegawaian dan pengelolaan keuangan daerah, maka Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat perlu diganti.
UU No. 61 Tahun 1958, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 11 Tahun 2017, PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 30 Tahun 2019, Permendagri No. 35 Tahun 2012, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Perda Prov. Sumbar No. 8 Tahun 2016
Beberapa sistematika Perbup adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Tambahan Penghasilan
3. Pengukuran SKP, Perilaku Kerja dan Tambahan Penghasilan Pegawai
4. Prosedur Pembayaran
5. Keberatan atas Hasill Pengukuran Kinerja
6. Pengawasan
7. Ketentuan lain-lain
8. Sanksi Administratif
9. Ketentuan Peralihan
10. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2021.
20 Hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2021
tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan kondisi kerja
2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 10, BD.2021/NO.10
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Kondisi Kerja
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan bagian penerapan manajemen kinerja melalui pengembangan sistem penghargaan atas beban kerja, kondisi dan risiko kerja yang melekat.
Dasar hukum peraturan gubernur ini adalah UU No. 38 thn 2000; UU No. 23 thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 thn 2015; UU No. 2 thn 2020; PP No. 71 thn 2010; PP No. 80 thn 2010; PP No. 12 thn 2019; PERDA Prov Gto No. 3 thn 2006; PERDA Prov Gto No. 11 thn 2016; PERDA Prov Gto No. 5 thn 2020; PERGUB Gto No. 2 thn 2017; Surat menteri dalam negeri No. 900/5663/SJ tgl 12 oktober 2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan kondisi kerja termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, penerima tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan kondisi kerja, tarif penerima tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan kondisi kerja, pembayaran, dan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2021.
Terdiri dari 7 halaman dengan lampiran
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 10 Tahun 2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
Dasar Pertibangan dalam Peraturan ini adalah: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 Tentang pemberian tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga Belas Kepada Aparatur Negara ,Pensiunan,penerima pansiun dan penerima tunjangan Tahun 2021,perlu menetapkan peraturan Gubenur Tentang Teknis pemberian tunjangan Hari raya dan gaji ketiga belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah
Dasar Hukum dalam Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;UU No 25 Tahun 1959;UU No 17 Tahun 2003;UU No 1 TAhun 2004;UU No 5 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020;PP No 12 Tahun 2019;PP No 63 Tahun 2021;Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permndagri No 120 Tahun 2018;Permendagri No 77 Tahun 2020;Perda No 5 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda No 14 Tahun 2014;Perda No 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No 3 Tahun 2020;Perda No 14 Tahun 2020;Pergub No 50 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Pergub No 1 Tahun 20213;Pergub No 64 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Pergub No 64 Tahun 2021
Materi pokok dalam peraturan ini adalah : Ketentuan Umum,Teknis Pemberian ,Ketentuan Lain-lain ,Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2021.
7 Hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 9, Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 Nomor 9
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 85 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
ABSTRAK:
a . b a h w a d a l a m r a n g k a o p t i m a l i s a s i p e l a k s a n a a n t u g a s d a n
u n t u k m e m e n u h i k e b u t u h a n p e r k e m b a n g a n b a g i P e g a w a i
N e g e r i S i p i l d i L i n g k u n g a n P e m e r i n t a h P r o v i n s i S u l a w e s i
T e n g g a r a p e r l u d i l a k u k a n p e n y e s u a i a n t a m b a h a n
p e n g h a s i l a n ;
b . b a h w a P e r a t u r a n G u b e r n u r S u l a w e s i T e n g g a r a P e r a t u r a n
G u b e r n u r S u l a w e s i T e n g g a r a N o m o r 8 5 T a h u n 2 0 1 8
t e n t a n g T a m b a h a n P e n g h a s i l a n P e g a w a i N e g e r i S i p i l
L i n g k u p P e m e r i n t a h P r o v i n s i S u l a w e s i T e n g g a r a s u d a h
t i d a k s e s u a i d e n g a n k o n d i s i s a a t i n i ;
c . b a h w a b e r d a s a r k a n p e r t i m b a n g a n s e b a g a i m a n a d i m a k s u d
d a l a m h u r u f b , m a k a p e r l u m e n e t a p k a n P e r a t u r a n
G u b e r n u r S u l a w e s i T e n g g a r a t e n t a n g P e r u b a h a n K e t i g a
a t a s P e r a t u r a n G u b e r n u r S u l a w e s i T e n g g a r a N o m o r 8 5
T a h u n 2 0 1 8 t e n t a n g T a m b a h a n P e n g h a s i l a n P e g a w a i
N e g e r i S i p i l L i n g k u p P e m e r i n t a h P r o v i n s i S u l a w e s i
T e n g g a r a .
1 . P a s a l 1 8 a y a t ( 6 ) U n d a n g - U n d a n g D a s a r N e g a r a R e p u b l i k
I n d o n e s i a T a h u n 1 9 4 5 ;
2 . U n d a n g - U n d a n g N o m o r 1 3 T a h u n 1 9 6 4 t e n t a n g P e n e t a p a n
P e r a t u r a n P e m e r i n t a h P e n g g a n t i U n d a n g - U n d a n g N o m o r 2 Tahun 1964 a n g P e m b e n t u k a n D a e r a h T i n g k a t I
S u l a w e s i T e n g a h d a n D a e r a h T i n g k a t I S u l a w e s i T e n g g a r a
d e n g a n m e n g u b a h U n d a n g - U n d a n g N o m o r 4 7 P r p . T a h u n
1 9 6 4 t e n t a n g P e m b e n t u k a n D a e r a h T i n g k a t I S u l a w e s i
U t a r a - T e n g a h d a n D a e r a h T i n g k a t I S u l a w e s i S e l a t a n
T e n g g a r a ( L e m b a r a n N e g a r a R e p u b l i k I n d o n e s i a T a h u n
1 9 6 4 N o m o r 9 4 , T a m b a h a n L e m b a r a n N e g a r a R e p u b l i k
I n d o n e s i a N o m o r 2 6 8 7 ) ;
3 . U n d a n g - U n d a n g N o m o r 1 7 T a h u n 2 0 0 3 t e n t a n g K e u a n g a n
N e g a r a ( L e m b a r a n N e g a r a R e p u b l i k I n d o n e s i a , T a h u n 2 0 0 3
N o m o r 4 7 , T a m b a h a n L e m b a r a n N e g a r a R e p u b l i k
I n d o n e s i a N o m o r 4 2 8 6 ) ;
4 . U n d a n g - U n d a n g N o m o r 1 T a h u n 2 0 0 4 t e n t a n g
P e r b e n d a h a r a a n N e g a r a ( L e m b a r a n N e g a r a R e p u b l i k
I n d o n e s i a T a h u n 2 0 0 4 N o m o r 5 , T a m b a h a n L e m b a r a n
N e g a r a R e p u b l i k I n d o n e s i a N o m o r 4 3 5 5 ) ;
5 . U n d a n g - U n d a n g N o m o r 1 5 T a h u n 2 0 0 4 t e n t a n g
P e m e r i k s a a n d a n T a n g g u n g j a w a b K e u a n g a n N e g a r a
( L e m b a r a n N e g a r a R e p u b l i k I n d o n e s i a T a h u n 2 0 0 4 N o m o r
6 6 , T a m b a h a n L e m b a r a n N e g a r a R e p u b l i k I n d o n e s i a
N o m o r 4 3 8 9 ) ;
6 . U n d a n g - U n d a n g N o m o r 1 2 T a h u n 2 0 1 1 t e n t a n g
P e m b e n t u k a n P e r a t u r a n P e r u n d a n g - U n d a n g a n ( L e m b a r a n
N e g a r a R e p u b l i k I n d o n e s i a T a h u n 2 0 1 1 N o m o r 8 2 ,
T a m b a h a n L e m b a r a n N e g a r a R e p u b l i k I n d o n e s i a N o m o r
5 2 3 4 ) , s e b a g a i m a n a t e l a h d i u b a h d e n g a n U n d a n g - U n d a n g
N o m o r 1 5 T a h u n 2 0 1 9 t e n t a n g P e r u b a h a n a t a s U n d a n g -
U n d a n g N o m o r 1 2 T a h u n 2 0 1 1 t e n t a n g P e m b e n t u k a n
P e r a t u r a n P e r u n d a n g - U n d a n g a n ( L e m b a r a n N e g a r a
R e p u b l i k I n d o n e s i a T a h u n 2 0 1 9 N o m o r 1 8 3 , T a m b a h a n
L e m b a r a n N e g a r a R e p u b l i k I n d o n e s i a N o m o r 6 3 9 8 ) ;
7 . U n d a n g - U n d a n g N o m o r 5 T a h u n 2 0 1 4 t e n t a n g A p a r a t u r
S i p i l N e g a r a ( L e m b a r a n N e g a r a R e p u b l i k I n d o n e s i a T a h u n
2 0 1 4 N o m o r 6 , T a m b a h a n L e m b a r a n N e g a r a R e p u b l i k
I n d o n e s i a N o m o r 5 4 9 4 ) ;
8 . U n d a n g - U n d a n g N o m o r 2 3 T a h u n 2 0 1 4 t e n t a n g
P e m e r i n t a h a n D a e r a h ( L e m b a r a n N e g a r a R e p u b l i k
Indonesia T a h u n 2 0 1 4 N o m o r 2 4 4 , T a m b a h a n L e m b a r a n
N e g a r a R e p u b l i k I n d o n e s i a N o m o r 5 5 8 7 ) , s e b a g a i m a n a
t e l a h d i u b a h b e b e r a p a k a l i t e r a k h i r d e n g a n U n d a n g -
U n d a n g N o m o r 1 1 T a h u n 2 0 2 0 t e n t a n g C i p t a K e r j a
( L e m b a r a n N e g a r a R e p u b l i k I n d o n e s i a T a h u n 2 0 2 0 N o m o r
2 4 5 , T a m b a h a n L e m b a r a n N e g a r a R e p u b l i k I n d o n e s i a
N o m o r 6 5 7 3 ) ;
9 . P e r a t u r a n P e m e r i n t a h N o m o r 5 3 T a h u n 2 0 1 0 t e n t a n g
D i s i p l i n P e g a w a i N e g e r i S i p i l ( L e m b a r a n N e g a r a R e p u b l i k
I n d o n e s i a T a h u n 2 0 1 0 N o m o r 7 4 , T a m b a h a n L e m b a r a n
N e g a r a R e p u b l i k I n d o n e s i a N o m o r 5 1 3 5 ) ;
1 0 . P e r a t u r a n P e m e r i n t a h N o m o r 1 1 T a h u n 2 0 1 7 t e n t a n g
M a n a j e m e n P e g a w a i N e g e r i S i p i l ( L e m b a r a n N e g a r a
R e p u b l i k I n d o n e s i a N o m o r 6 0 3 7 ) s e b a g a i m a n a t e l a h
d i u b a h d e n g a n P e r a t u r a n P e m e r i n t a h N o m o r 1 7 T a h u n
2 0 2 0 t e n t a n g P e r u b a h a n a t a s P e r a t u r a n P e m e r i n t a h
N o m o r 1 1 T a h u n 2 0 1 7 t e n t a n g M a n a j e m e n P e g a w a i N e g e r i
S i p i l ( L e m b a r a n N e g a r a R e p u b l i k I n d o n e s i a T a h u n 2 0 2 0
N o m o r 6 8 , T a m b a h a n L e m b a r a n N e g a r a R e p u b l i k
I n d o n e s i a N o m o r 6 4 7 7 ) ;
1 1 . P e r a t u r a n P e m e r i n t a h N o m o r 1 2 T a h u n 2 0 1 9 t e n t a n g
P e n g e l o l a a n K e u a n g a n D e r a h ( L e m b a r a n N e g a r a R e p u b l i k
I n d o n e s i a T a h u n 2 0 1 9 N o m o r 4 2 , T a m b a h a n L e m b a r a n
N e g a r a R e p u b l i k I n d o n e s i a N o m o r 6 3 2 2 ) ;
1 2 . P e r a t u r a n M e n t e r i D a l a m N e g e r i N o m o r 7 7 T a h u n 2 0 2 0
t e n t a n g P e d o m a n T e k n i s P e n g e l o l a a n K e u a n g a n D a e r a h
( B e r i t a N e g a r a R e p u b l i k I n d o n e s i a T a h u n 2 0 2 0 N o m o r
1 7 8 1 ) ;
3 . P e r a t u r a n D a e r a h P r o v i n s i S u l a w e s i T e n g g a r a N o m o r 1 3
T a h u n 2 0 1 6 t e n t a n g P e m b e n t u k a n d a n S u s u n a n
O r g a n i s a s i P e r a n g k a t D a e r a h P r o v i n s i S u l a w e s i T e n g g a r a
( L e m b a r a n D a e r a h P r o v i n s i S u l a w e s i T e n g g a r a T a h u n
2 0 1 6 N o m o r 1 3 ) s e b a g a i m a n a t e l a h d i u b a h d e n g a n
P e r a t u r a n D a e r a h P r o v i n s i S u l a w e s i T e n g g a r a N o m o r 7
T a h u n 2 0 2 0 t e n t a n g P e r u b a h a n A t a s P e r a t u r a n D a e r a h
P r o v i n s i S u l a w e s i T e n g g a r a N o m o r 1 3 T a h u n 2 0 1 6 t e n t a n g
P e m b e n t u k a n d a n S u s u n a n O r g a n i s a s i P e r a n g k a t D a e r a h Pr o v i n s i S u l a w e s i T e n g g a r a ( L e m b a r a n D a e r a h P r o v i n s i
S u l a w e s i T e n g g a r a T a h u n 2 0 2 0 N o m o r 7 ) ;
1 4 . P e r a t u r a n D a e r a h N o m o r 8 T a h u n 2 0 0 8 t e n t a n g P o k o k -
P o k o k P e n g e l o l a a n K e u a n g a n D a e r a h ( L e m b a r a n D a e r a h
P r o v i n s i S u l a w e s i T e n g g a r a T a h u n 2 0 0 8 N o m o r 8 ) ;
1 5 . P e r a t u r a n G u b e r n u r N o m o r 4 T a h u n 2 0 1 4 t e n t a n g
P e d o m a n P a k a i a n d i n a s l i n g k u p P e m e r i n t a h P r o v i n s i
S u l a w e s i T e n g g a r a ( B e r i t a D a e r a h P r o v i n s i S u l a w e s i
T e n g g a r a T a h u n 2 0 1 4 N o m o r 4 ) ;
1 6 . P e r a t u r a n G u b e r n u r N o m o r 7 4 T a h u n 2 0 1 4 t e n t a n g
P e n i n g k a t a n d i s i p l i n P e g a w a i N e g e r i S i p i l d i L i n g k u n g a n
P e m e r i n t a h P r o v i n s i S u l a w e s i T e n g g a r a ( B e r i t a D a e r a h
P r o v i n s i S u l a w e s i T e n g g a r a N o m o r 7 4 ) ;
1 7 . P e r a t u r a n G u b e r n u r N o m o r 8 5 T a h u n 2 0 1 8 t e n t a n g
T a m b a h a n P e n g h a s i l a n P e g a w a i N e g e r i S i p i l L i n g k u p
P e m e r i n t a h P r o v i n s i S u l a w e s i T e n g g a r a ( B e r i t a D a e r a h
P r o v i n s i S u l a w e s i T e n g g a r a N o m o r 8 5 ) , s e b a g a i m a n a t e l a h
b e b e r a p a k a l i d i u b a h t e r a k h i r d e n g a n P e r a t u r a n G u b e r n u r
N o m o r 3 T a h u n 2 0 2 0 t e n t a n g P e r u b a h a n K e d u a a t a s
P e r a t u r a n G u b e r n u r S u l a w e s i T e n g g a r a N o m o r 8 5 T a h u n
2 0 1 8 t e n t a n g T a m b a h a n P e n g h a s i l a n P e g a w a i N e g e r i S i p i l
L i n g k u p P e m e r i n t a h P r o v i n s i S u l a w e s i T e n g g a r a ( B e r i t a
D a e r a h P r o v i n s i S u l a w e s i T e n g g a r a T a h u n 2 0 2 0 N o m o r 3 ) .
P e r a t u r a n G u b e r n u r N o m o r 8 5 T a h u n 2 0 1 8 t e n t a n g
T a m b a h a n P e n g h a s i l a n P e g a w a i N e g e r i S i p i l L i n g k u p
P e m e r i n t a h P r o v i n s i S u l a w e s i T e n g g a r a ( B e r i t a D a e r a h
P r o v i n s i S u l a w e s i T e n g g a r a T a h u n 2 0 1 8 N o m o r 8 5 ) diubah pada Pasal 3, dan Pasal 15
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2021.
10 hal
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
Dasar hukum peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950.
Mater Pokok: Pemberian TPP, Bobot, Penentuan TPP, Indikator Penilaian TPP, Perolehan, Pengurangan TPP, Penghentian Tambahan Penghasilan, dan Pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021.
Jumlah Halaman : 26 HLM
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2021
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut
PERGUB Prov. Kalimantan Timur No. 66 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian dan Pembayaran Honorarium Kegiatan
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH-PEDOMAN PEMBERIAN HONORARIUM
2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 9, BD.2021/No.9
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pemberian Honorarium di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, kepatuhan dan kewajaran pemberian honorarium di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur perlu memperhatikan prmsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.25 Tahun 1956; UU No.23 Tahun 2014; PP No.12 Tahun 2019; Perpres No.33 Tahun 2020.
Dalam peraturan gubernur ini diatur tentang Pedoman Pemberian Honorarium di Lingkungan Pemerintah Daerah, meliputi Honorarium:
a. penanggung jawab pengelola keuangan;
b. pengadaan barang/ jasa;
c. perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa;
d. narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara/rohaniawan dan panitia;
e. tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan;
f. pemberi keterangan ahli, saksi ahli, dan beracara;
g. tim penyusunan jurnal, buletin, majalah, pengelola teknologi informasi, dan pengelola website;
h. penyuluhan atau pendampingan;
i. penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan;
j. tim anggaran pemerintah Daerah;
k. pengelola barang milik Daerah.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian dan Pembayaran Honorarium Kegiatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
10 hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
ABSTRAK:
bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 58 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, pemberian tambahan
penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara daerah
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan
berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
b. bahwa tambahan penghasilan dan kompensasi uang makan
bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 910/Kep.
1341-Org/2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 910/Kep.
245-Org/2020, yang saat ini perlu dilakukan peninjauan
kembali menyesuaikan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi
Jawa Barat;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 , Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 , Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun
2012, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 75 Tahun 2019
Terdiri dari 20 Pasal, 4 Bab yaitu Ketentuan Umum, Tambahan Penghasilan Pegawai, Pendanaan, Ketentuan Penutup,
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2021.
mengatur mengenai Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
21 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
