Perbup Kubu Raya Nomor 11 Tahun 2020 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BD.2021/NO.43 LL Kab Kubu Raya : 3 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENCABUTAN PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 huruf a Peraturan Pemerintah Noor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, daftar usaha dan/atau kegiatan wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup diatur dengan Peraturan Menteri.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 35 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 22 Tahun 2021; Permen LHK No. 4 Tahun 2021.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Mencabut Peraturan Bupati Kubu Raya No. 11 Tahun 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2021.
3 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 39 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD Kabupaten Pati Tahun 2021 No.39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup perlu ditinjau kembali.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Dinas dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Lingkungan Hidup;
b. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Lingkungan Hidup
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Lingkungan Hidup;
d. pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Lingkungan Hidup; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.
Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
c. Bidang Penataan Lingkungan, terdiri dari :
1. Seksi Perencanaan dan Informasi Lingkungan;
2. Seksi Pengkajian Dampak Lingkungan; dan
3. Seksi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.
d. Bidang Kebersihan, Persampahan, dan Pertamanan, terdiri dari :
1. Seksi Kebersihan;
2. Seksi Pengurangan Sampah; dan
3. Seksi Pertamanan.
e. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup, terdiri dari :
1. Seksi Pengawasan dan Penaatan Lingkungan Hidup;
2. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup; dan
3. Seksi Pengendalian Pencemaran Air, Tanah, Udara, dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, struktur organisasi dan pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2021.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 49) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
24 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 39 Tahun 2021
tugas - fungsi - dan - rincian - tugas - dinas - lingkungan - hidup
2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 39, BD 2021/39 SERI D
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tugas, Fungsi Dan Rincian Tugas Dinas Lingkungan Hidup
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Perda Kab. Bandung Barat No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bandung Barat No. 8 Tahun 2020 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Perbup Bandung Barat No. 67 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bandung Barat maka perlu menetapkan Perbup Tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Lingkungan Hidup.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 12 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Permenlhk No. P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016; Perda Kab. Bandung Barat No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bandung Barat No. 8 Tahun 2020; Perbup Bandung Barat No. 67 Tahun 2020.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tugas Fungsi Dan Rincian Tugas, Tata Kerja, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2021.
21 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo Nomor 37 Tahun 2021
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH BOALEMO
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD.2021/NO.37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang kesehatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Boalemo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2000; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 2 Tahun 2018; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 100 Tahun 2018; Permenkes No. 43 Tahun 2019; Permenkes No. 4 Tahun 2019; Permendagri No. 64 Tahun 2020; Perda No. 5 Tahun 2016; Perbup No. 66 Tahun 2012; Perbup No. 35 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Boalemo termasuk didalamnya mengatur tentang maksud, tujuan dan ruanglingkup, jenis pelayanan dasar, pengorganosasian dan penerapan, pembinaan dan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2021.
Terdiri dari 14 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumbawa Nomor 36 Tahun 2021
PENYELENGGARAAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT YANG BERKESETARAAN GENDER DAN INKLUSI SOSIAL
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Yang Berkesetaraan Gender dan Inklusi Sosial
ABSTRAK:
a. bahwa budaya perilaku hidup bersih dan _ sehat
merupakan upaya pencegahan penyebaran penyakit yang
dilakukan melalui peningkatan kemampuan masyarakat
dan peningkatan akses air minum serta sanitasi dasar
untuk meningkatkan derajat kesehatan dan
kesejahteraan seluruh masyarakat termasuk kelompok
marjinal secara merata;
b. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan derajat
kesehatan yang berkesetaraan gender dan inklusi social
maka diperlukan pendekatan Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat yang Berkesetaraan Gender dan Inklusi
Sosial secara terpadu untuk menurunkan angka kejadian
penyakit menular berbasis lingkungan;
c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian
hukum serta optimalisasi penyelenggaraan Sanitasi
Sosial Berbasis Masyarakat yang Berkesetaraan Gender
dan Inklusi Sosial secara terpadu, diperlukan pengaturan
dalam pelaksanaanya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
membentuk Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang Berkesetaraan
Gender dan Inklusi Sosial;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat lI dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembara Negara
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembara Negara
Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembara Negara Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Llembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 _ tentang
Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5971);
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014
tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193};
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang
Sertifikasi Laik Sehat (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumbawa Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 597);
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 _ tentang
Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumbawa Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 634);
Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 44 Tahun 2016
tentang Penyandang Disabilitas (Berita Daerah
Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 44};
PENYELENGGARAAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT YANG
BERKESETARAAN GENDER DAN INKLUSI SOSIAL. Terdiri dari VII Bab dan 15 Pasal, yaitu: Bab I Ketentuan Umum, Bab II Penyelenggaraan, Bab III Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Desa/Kelurahan, Bab IV Organisasi, Bab V Peran Serta Masyarakat, Bab VI Pembiayaan, Bab VII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2021.
Tidak Ada
Tidak Ada
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuwangi Nomor 35 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 No 35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Empat Peraturan Bupati Banyuwangi
ABSTRAK:
bahwa Dalam Rangka Efektivitas Penyusunan Produk Hukum Daerah serta guna disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perlu Mencabut empat Peraturan Bupati Banyuwangi dengan menetapkannya dalam Peraturan Bupati
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;
UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 965;
UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan UU No 15 Tahun 2019;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU No 11 Tahun 2020;
PP No 12 Tahun 2019;
Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018;
Perda Kab. Banyuwangi No 8 Tahun 2016 sebagaimana diubah dua kali terakhir, dengan Perda Kab. Banyuwangi No 6 Tahun 2020.
Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi empat Peraturan Bupati
Banyuwangi yaitu:
1. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Lirnbah Bahan Berbahaya dan Beracun (83).
2. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nornor 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
3. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 34 Tahun 2014 tentang izin lingkungan.
4. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 34 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pembuangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Sekadau
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Pasal 45 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pembuangan Sampah Rurnah Tangga dan Sarnpah Sejenis Sarnpah Rumah Tangga di Kabupaten Sekadau;
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003; Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019; Peraturan Bupati Sekadau Nomor 32 Tahun 2019
Ketentuan Umum; Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah; Jadwal Pembuangan Sampah; Kerja Sama Larangan; Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2021.
10 halaman peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban Nomor 34 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri E Nomor 32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM
DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN TUBAN
TAHUN 2021-2024
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa air minum dan sanitasi merupakan
kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi
untuk meningkatkan derajat kesejahteraan
masyarakat;
b. bahwa penyediaan air minum dan sanitasi masih
mengalami kendala sehingga diperlukan percepatan
penyediaannya untuk mencapai Akses Universal Air
Minum dan Sanitasi;
c. bahwa Pemerintah Daerah berkomitmen
memperkuat upaya pembudayaan hidup bersih
dan sehat, mencegah penyebaran penyakit
berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan
masyarakat, serta untuk meningkatkan akses
air minum dan sanitasi dasar yang
berkesinambungan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana
Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan
Lingkungan Kabupaten Toban Tahun 2021-2024;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 0l/PRT/M/2014; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015; 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 27 /PRT/M/2016; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
100/PRT/M/2018; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 5 Tahun
2014; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 2 Tahun
2020
Materi Pokok: mengatur mengenai Rencana
Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan
Lingkungan Kabupaten Tuban Tahun 2021-2024 untuk
memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah
dan pemangku kepentingan iainnya dalam
melaksanakan penyelenggaraan pengembangan air
minum dan penyehatan lingkungan yang berkualitas.; memuat antara lain: ketentuan umum; maksud dan tujuan; ruang lingkup; peran, fungsi dan kedudukan RAD AMPL; pelaksanaan RAD AMPL; pendanaan; pemantauan dan evaluasi; ketentuan lain lain; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2021.
jumlah 103 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 34 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah kepada Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka membantu masyarakat dalam
menanggulangi dan mengantisipasi permasalahan
pencemaran lingkungan, Pemerintah Kabupaten
Semarang melalui kegiatan pada Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Semarang telah mengalokasikan
bantuan hibah kepada masyarakat di Kabupaten
Semarang; bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian hibah
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan
lancar, terkendali, tepat sasaran, berdaya guna dan
berhasil guna serta dapat dipertanggungjawabkan, perlu
disusun petunjuk pelaksanaan pemberian hibah kepada
masyarakat Bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten
Semarang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemberian Hibah kepada Masyarakat Bidang Lingkungan
Hidup di Kabupaten Semarang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang petunjuk pelaksanaan pemberian hibah kepada masyarakat bidang lingkungan hidup di Kabupaten Semarang beserta lampirannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2021.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 34 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD Kabupaten Brebes Tahun 2021 No. 34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penunjukan Camat Sebagai Pengawas dan Kepala Desa/Lurah Sebagai Penanggung Jawab Dalam Hal Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan Pajak Kabupaten/Kota. Untuk mendukung percepatan, peningkatan dan pengawasan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Brebes, dipandang perlu menunjuk Camat sebagai Pengawas dan Kepala Desa/Lurah sebagai Penanggung Jawab dalam hal pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Tugas dan Tanggung Jawab; Larangan dan Sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2021.
7 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
