PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 10.352 peraturan dalam 0,038 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau No. 7 Tahun 2016
Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Kabupaten Sekadau

Administrasi dan Tata Usaha Negara Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. PERBUP Kab. Sekadau No. 53 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sekadau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Sekadau
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak No. 7 Tahun 2009
Izin Usaha Perdagangan

Perizinan, Pelayanan Publik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2022
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA, PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN LAINNYA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan
Mencabut :
  1. PERBUP Kab. Lumajang No. 41 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
    dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2006
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Bidang Industri

Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik Perindustrian

Status Peraturan
Mengubah :
  1. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Retribusi Izin Bidang Industri
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 7 Tahun 2014
Pembebasan Biaya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Kolaka Utara

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kependudukan dan Perkawinan Perizinan, Pelayanan Publik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2012
Penyelenggaraan Pemondokan

Perizinan, Pelayanan Publik Perumahan, Permukiman

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020
Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan
Dicabut sebagian dengan :
  1. Permen ESDM No. 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
    Ketentuan Pasal 78 sampai dengan Pasal 93 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020
Diubah dengan :
  1. Permen ESDM No. 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
Mencabut :
  1. Permen ESDM No. 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara
  2. Permen ESDM No. 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara
  3. Permen ESDM No. 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2012
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERDA Kota Tanjungpinang No. 1 Tahun 2023 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
    Bab III tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Pasal 3 sampai dengan Pasal 10
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2019
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. PERDA Kota Bogor No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu
Mengubah :
  1. PERDA Kota Bogor No. 9 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
  2. PERDA Kota Bogor No. 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan