PERWALI Kota Palembang No. 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota
ABSTRAK:
Tertib administrasi pengelolaan keuangan merupakan salah satu hal yang penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik melalui kebijakan akuntansi pemerintah daerah merupakan salah satu upaya untuk menghindari praktek korupsi dan pelanggaran administrasi dalam hal pengelolaan keuangan daerah yang dapat merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Guna menyempurnakan kebijakan akuntansi Pemkot Palembang khususnya tentang masa manfaat aset tetap, penyisihan piutang tang tertagih dan penyisihan dana bergulir perlu mengubah Lampiran X Angka 55, 112, 113, 196, 207 dan menambah Angka 248 dan 249 Perwali No. 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemkot Palembang. Untuk itu perlu menetapkan perwali ini.
Dasar Hukum peraturan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 71 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 64 Tahun 2013; Permendagri No. 73 Tahun 2015; Perwali No. 28 Tahun 2014.
Dalam peraturan ini diatur mengenai perubahan ketentuan mengenai, penggolongan kualitas piutang pajak dan retribusi, penilaian kembali aset tetap, masa manfaat, dana bergulir.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2015.
Mengubah Perwali No. 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemkot Palembang
13 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 61 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Informasi Jabatan Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
bahwa hasil Analisis Jabatan menginformasikan tentang data-data jabatan dan sebagai instrumen yang digunakan oleh manajemen dalam rangka pembinaan di bidang kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan kediklatan; bahwa Informasi Jabatan perlu ditetapkan dan diterapkan dalam pelaksanaan tugas pada Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi dan efektifitas kerja sehingga dapat berhasil guna dan berdaya guna secara maksimal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Informasi Jabatan Perhubungan, Komunikasi dan informatika kota Banjarmasin;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun
2014; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 32 Tahun
2014
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang Informasi Jabatan Dinas Perhubungan, Komunikasi da n Informatika Kota Banjarmasin Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Tujuan Penetapan Informasi; Pentusunan Informasi Jabatan; Ketentuan Penurtup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2015.
6 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 61 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TANJUNGPINANG NOMOR 63 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK HIBURAN
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penyempurnaan implementasi sistem pemungutan dan pengelolaan pajak hiburan perlu dilakukan penyesuian tarif pajak hiburan dan ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 63 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hiburan perlu dilakukan perubahan dan berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 52/PUUIX/2011 tanggal 18 Juli 2012 yang menyatakan golf tidak lagi menjadi objek pajak hiburan, sehingga pemungutan pajaknya tidak dapat dilaksanakan lagi
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Beberapa ketentuan Pasal 6 dalam Peraturan Walikota Tanjungpinang
Nomor 63 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hiburan
(Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2012 Nomor 63) tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hiburan diubah
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2015.
Ketentuan Pasal 6 dalam Peraturan Walikota Tanjungpinang
Nomor 63 tahun 2012
6 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan No. 60 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa pengelolaan bantuan operasional sekolah daerah telah diatur Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah;
b. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan bantuan operasional sekolah daerah perlu adanya penyesuaian terhadap Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan penyelenggaraan bantuan operasional sekolah daerah,sehingga Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 17 Tahun 2003; UU No 20 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 51 Tahun 2008; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; PP No 48 Tahun 2008; PerMen Dalam Negeri No 13 Tahun 2006; PerMen Dalam Negeri No 62 Tahun 2011; PerMen Pendidikan dan Kebudayaan No 80 Tahun 2015; Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015; PERDA Kota Tangerang Selatan no 6 Tahun 2010; PERDA Kota Tangerang Selatan No 8 Tahun 2011; PERDA Kota Tangerang Selatan No 4 Tahun 2012; PERWAL Tangerang Selatan No 36 Tahun 2014
Peraturan ini memuat; 1. Daerah; 2. Pemerintah Daerah; 3. Walikota; 4. Dinas; 5. Kepala Dinas; 6. Bantuan Operasional Sekolah; 7. Bantuan Operasional Sekolah Daerah; 8. Sekolah Dasar; 9. Madrasah Ibtidaiyah Negeri; 10. Sekolah Menengah Pertama; 11. Madrasah Tsanawiyah Negeri; 12. Sekolah Menengah Atas; 13. Madrasah Aliyah Negeri; 14. Sekolah Menengah Kejuruan; 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 16. Satuan Kerja Perangkat Daerah; 17. Pejabat pembuat Komitmen; 18. Pengguna Anggaran; 19. Kuasa PA; 20. Pejabat Penata Usahaan Keuangan SKPD; 21. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan; 22. Bendahara Pengeluaran; 23. Pembantu Bendahara Pengeluaran; 24. Kegiatan; 25. Rencana Kegiatan Anggaran; 26. Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah; 27. Dokuemn Pelaksanaan Anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah; 28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD; 29. Surat Penyediaan Dana; 30. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan; 31. SPP Pengembalian Ganti Uang Persediaan; 32. SPP Langsung untuk Pengadaan Barang dan Jasa; 33. Surat Perintah Membayar; 34. SPM Pengembalian Ganti Uang Persediaan; 35. SPM Langsung
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2015.
13 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
