Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17, Pasal 29, Pasal 45, Pasal 49, Pasal 58, Pasal 84, Pasal 90, Pasal 94, dan Pasal 96 Peraturan Daerah Kab Batang No 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Perbup tentang Peraturan Pelaksanaan Daerah Kab Batang No 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
UU No 9 Tahun 1965; UU No 1 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 27 Tahun 2014; PP No 28 Tahun 2018; Permendagri No 19 Tahun 2016; Perda Kab Batang No 8 Tahun 2016; Perda Kab Batang No 10 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tata cara perencanaan kebutuhan BMD, tata cara kerjasama penyediaan infrastruktur, tata cara pengamanan/penyimpanan dokumen kepemilikan, penilaian, tata cara penghapusan, tata cara pelaksanaan pembukuan, inventarisasi danpelaporan, tata cara pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas BMD dan BBMD berupa rumah negara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2018.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Batang Nomor 53 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab Batang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
65 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 41 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH
ABSTRAK:
BAHWA BERDASARKAN KETENTUAN YANG DIATUR DALAM PASAL 123 DAN PASAL 124 PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, MAKA PENGGUNA BARANG BERKEWAJIBAN UNTUK MENYAMPAIKAN LAPORAN HASIL INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH KEPADA PENGELOLA BARANG DAN PENGELOLA BARANG BERKEWAJIBAN MELAKUKAN INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN/ ATAU BANGUNAN YANG BERADA DALAM PENGUASAANNYA SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN; BAHWA BERDASARKAN PERTIMBANGAN SEBAGAI DIMAKSUD, MAKA PERLU MEMBENTUK PERATURAN WALIKOTA TENTANG INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PEMBETUKAN PRODUK HUKUM DAERAH (LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2018 NOMOR 6); PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH (LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2019 NOMOR 2)
KETENTUAN UMUM; MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP; OBYEK KEGIATAN INVENTARISASI; PENGELOMPOKAN OBYEK KEGIAAN INVENTARISASI; PELAKSANAAN KEGIATAN INVENTARISASI; TATA CARA;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
60 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau Nomor 41 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PINJAM PAKAI BARANG MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SANGGAU
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib penggunaan, pemakaian aset daerah yang dipinjam pakaikan pada pengguna barang, dipandang perlu mengatur sistem pinjam pakai antara pemerintah sanggau dengan pengguna barang;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.32 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, PP No.38 Tahun 2008, Permendagri No.17 Tahun 2007, Permenkeu No.96/PMK.05/2007, Permendagri No.53 Tahun 2011, Perda Sanggau No.17 Tahun 2007, Perda No.20 Tahun 2007.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur Tentang: Ketentuan Umum, Nama, Obyek Dan Subyek Pinjam Pakai, Ketentuan Dalam Pelaksanaan Pinjam Pakai, Pelaksanaan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2012.
Peraturan ini memiliki 5 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 41 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019 Nomor 41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Lokasi dan Kode Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 5, pasal 6 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) Peraturan Menteri dalam Negeri Nmor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah perlu menyusun Kode Lokasi dan Kode Barang Milik daerah
a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik daerah
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
Peraturan ini mengatur tentang Kode lokasi dan Kode Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2019.
-
-
23 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 41 Tahun 2019
TATA CARA PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Pulau Morotai
ABSTRAK:
untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, guna tertib administrasi pelaksanaan barang milik daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, dipandang perlu mengatur tentang tata cara pemusnahan dan penghapusan atas barang milik daerah; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
PP No. 27 Tahun 2014; PP No.84 Tahun 2014; PP No.19 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Pulau Morotai dengan sistematika sebagai berikut: a.Ketentuan Umum b.Ruang Lingkup c.Pemusnahan d.Penghapusan e.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2019.
22 Halaman; Lampiran: 18 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulungan Nomor 41 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD Tahun 2021/ No.41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20, Pasal 34, Pasal
40 ayat (5), Pasal 56, Pasal 66, Pasal 79, Pasal 86, Pasal 95 ayat
(2), Pasal 99, Pasal 102, Pasal 116, Pasal 119 ayat (3), Pasal 130
ayat (3), Pasal 132, Pasal 134, Pasal 139, Pasal 155, Pasal 163,
Pasal 167, Pasal 170, Pasal 174, Pasal 179, Pasal 195 Peraturan
Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2018 tentang
Pengelolan Barang milik daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Barang milik daerah
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020; PP No 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 28 tahun 2020; PP No 84 Tahun 2014; Permendagri No 19 Tahun 2016; Perda Kab Magelang No 5 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. tata cara pelaksanaan perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah;
b. tata cara pelaksanaan penggunaan Barang Milik Daerah;
c. pemilihan dan penetapan mitra pemanfaatan Barang Milik Daerah;
d. tata cara pelaksanaan tender;
e. tata cara pelaksanaan sewa;
f. tata cara pelaksanaan pinjam pakai;
g. kontribusi tetap dan pembagian keuntungan;
h. tata cara pelaksanaan KSP;
i. kontribusi tahunan, hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk tugas dan
fungsi pemerintah daerah, penghitungan dan pembayarannya;
j. tata cara pelaksanaan BGS/BSG;
k. tata cara KSPI;
l. tata cara penyimpanan kepemilikan Barang Milik Daerah;
m. tata cara pengamanan Barang Milik Daerah;
n. tata cara pemeliharaan Barang Milik Daerah;
o. penilaian Barang Milik Daerah;
p. tata cara pelaksanaan penjualan;
q. tata cara pelaksanaan tukar menukar;
r. tata cara pelaksanaan hibah;
s. tata cara pelaksanaan penyertaan modal;
t. tata cara pelaksanaan pemusnahan Barang Milik Daerah;
u. tata cara pelaksanaan penghapusan Barang Milik Daerah; dan
v. tata cara Penggunaan, Pemindahtanganan, Penghapusan, Penatausahaan,
pengawasan dan pengendalian Barang milik daerah berupa Rumah Negara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2021.
Perbup Magelang No 33 Tahun 2011dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
203 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 41 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Penyewaan Barang Milik Kabupaten Aceh Jaya Berbasis Teknologi Informasi
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government) dalam pengelolaan penyewaan barang milik kabupaten, perlu diselenggarakan secara profesional, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan; bahwa dalam pemanfaatan sistem informasi sewa bersama terpadu (SISBERMADU) dan monitoring penyewaan barang milik kabupaten agar berjalan efektif, efisien dan berhasil guna, perlu pedoman dalam pengelolaan penyewaan barang milik kabupaten berbasis teknologi informasi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 56 Tahun 2005; PP Nomor 12 Tahun 2019; Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008; Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2009; Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 15 Pasal terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Penanggung Jawab Pengelolaan Sibermadu; BAB III Tugas dan Wewenang Penanggung Jawab Pengelolaan Sibermadu; BAB IV Penerapan Sibermadu; BAB V Pengamanan, Pengendalian dan Pemeliharaan Database; BAB VI Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2019.
7 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
