konfirmasi - status - wajib - pajak - dalam - pemberian - layanan - publik - tertentu - di - kabupaten - tasikmalaya
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 79, BD Kab. Tasikmalaya Tahun 2022 No 79
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Kabupaten Tasikmalaya
ABSTRAK:
Bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 6 Permendagri No. 112 tahun 2016 maka perlu menetapkan Perbup tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu Di Kab. Tasikmalaya.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 25 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 5 Tahun 2021; Permendagri No. 112 Tahun 2016; Perda tasikmalaya No. 2 Tahun 20211; Perda Kab. Tasikmalaya No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah dfiubah beberapa kali terakhir dengan Perda kab. Tasikmalaya No. 7 tahun 2016; Perbup Tasikmalaya Nio. 119 Tahun 2021.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Jenis Layanan Publik Tertentu Yang Diberikan NPWP, Tata Cara Pelaksanaan KSWP, Pembinaan, Ketentuaqn Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2022.
7 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 79 Tahun 2022
PERBUP Kab. Banyumas No. 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 83 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Mengubah :
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 83 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 83 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Bukan Pekerja Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Daerah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
ahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan
Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan
Kesehatan, penduduk yang belum terdaftar sebagai
Peserta Jaminan Kesehatan dapat didaftarkan pada
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan oleh
Pemerintah Kabupaten sehingga telah ditetapkan
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 83 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
bagi Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan
Pekerja yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;
bahwa Pemerintah Daerah dalam mendaftarkan
peserta jaminan kesehatan dengan bantuan iuran
dalam pelaksanaannya menyesuaikan kemampuan
keuangan daerah sehingga Peraturan Bupati
sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah
dan disesuaikan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 83 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
bagi Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan
Pekerja yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2013; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 83 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ketentuan ayat (2) Pasal 8 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 83 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2022.
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 83 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diubah.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 79 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 79, BD Tahun 2021 No. 80
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Lokawisata Baturaden Pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2021 Sampai Dengan Tahun 2023
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mencapai hasil yang efektif, efisien,
ekonomis, transparan dan bertanggungjawab, maka
dalam pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah perlu
didukung dengan perencanaan yang berkualitas, salah
satu pendekatan dalam penyusunan perencanaan jangka
menengah adalah melalui perencanaan strategis. Dengan terusunnya rencana strategis Badan
Layanan Lokawisata Baturraden diharapkan dapat
memberikan landasan kebijakan pembangunan ke depan
yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana
Bisnis dan Anggaran (RBA) dalam rangka mewujudkan
Visi dan Misi Bupati. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Da1am Negeri Republik Indonesia
Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun
2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banyurnas Nomor 7 Tahun
2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16
Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kab. Banyumas No. 10 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1
Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Banyumas No. 7 Tahun 2021; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 59 Tahun 2018 sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERBUP Banyumas No. 47 Tahun 2021
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : maksud penyusunan Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden adalah untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD UPT Lokawisata Baturraden
dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja yang akan
dicapai dengan menggunakan teknis, anaJisis bisnis.
Tujuan penyusunan Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden adalah:
a. sebagai road map dalam mengarahkan kebijakan aJokasi sumber daya
BLUD UPT Lokawisata Baturraden untuk pencapaian Tujuan dan
Sasaran BLUD UPT Lo-kawisata Baturraden rlan Pc:merw.ta.h Da:erah;
b. sebagai pedoman dan/atau alat pengendalian organisasi terhadap
penggunaan anggaran; dan
c. untuk mempersatukan langkah dan gerak serta komitmen seluruh
sumber daya manusia BLUD UPT Lokawisata Baturraden daJam
meningkatkan Kinerja sesuai dengan standar manajemen dan mutu
layanan yang telah ditargetkan dalam dokumen perencanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2021.
72 hlm beserta Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 79 Tahun 2016
KEBIJAKANp-PENGAWASAN-LINGKUNGAN-pemerintah-PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 79, BD Tahun 2016 No. 79
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2017
ABSTRAK:
bahwa dalarn rangka mewujudkan pelaksanaan pengawasan
penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara efektif, efisien dan
terpadu, guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik, perlu
disusun kebijakan pengawasan dan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 89 Tahun 2010; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 108 Tahun 2010;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Pendahuluan, arah kebijakan pembinaan dan pengawasan, ruang lingkup, program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan/pemeriksaan, koordinasi, serta penutup. Selain itu, uraian kebijakan pengawasan tersebut terdokumentasi dalam Lampiran yang merupakan bagian integral dari peraturan Bupati ini, yang mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan diumumkan melalui Berita Daerah Kabupaten Banyumas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2016.
10 hlm beserta lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 79 Tahun 2023
PERBUP Kab. Pekalongan No. 23 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 94 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 94 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 656 Tahun 2023 tentang Nomenklatur
.Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Instansi Pemerintah, maka Peraturan Bupati
Pekalongan Nomor 94 Tahun 2022 tentang Analisis
Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan,
perlu ditinjau kembali dan diubah untuk kedua
kalinya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Pekalongan Nomor 94 Tahun 2022 tentang
Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016; 10. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 95 Tahun 2017; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 7 Tahun 2022; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 94 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Lampiran II Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 94 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2023.
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 94 Tahun 2022 diubah.
538 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 79 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan
Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran
2024;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2023; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 47 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp 3.784.983.840.457,00 (Tiga triliun tujuh ratus delapan puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah).
Uraian lebih lanjut APBD daerah sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
45 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 79 Tahun 2023
PERBUP Kab. Kebumen No. 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Dana Talangan Pengadaan Pangan Kabupaten Kebumen
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Dana Talangan Pengadaan Pangan Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya perubahan ketentuan
persyaratan penerima dana talangan pengadaan
pangan, perlu mengubah Peraturan Bupati
Kebumen Nomor 6 Tahun 2018 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pemberian Dana Talangan Pengadaan
Pangan Kabupaten Kebumen;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 6 Tahun 2018
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Dana
Talangan Pengadaan Pangan Kabupaten Kebumen;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati
Kebumen Nomor 6 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Dana Talangan Pengadaan Pangan Kabupaten Kebumen. Ketentuan Pasal 3 huruf a diubah dan Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf d dihapus, .
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 6 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Dana Talangan Pengadaan Pangan Kabupaten Kebumen diubah.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 79 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Kemanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung pengelolaan
arsip dinamis yang autentik, utuh, dan
terpercaya, setiap Perangkat Daerah wajib
menyediakan arsip dinamis bagi kepentingan
pengguna arsip; bahwa dalam rangka mendukung implementasi
sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi
maka perlu disusun Sistem Klasifikasi Keamanan
dan Akses Arsip Dinamis sebagai dasar untuk
melindungi hak dan kewajiban pencipta arsip dan
publik terhadap hak akases arsip dinamis; bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang
terlibat dalam terselenggaranya pengelolaan arsip
dinamis, maka diperlukan pengaturan tentang
Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip
Dinamis;
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 Pasal 18; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2023.
33 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2018
PERGUB No. 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Mencabut :
Peraturan Gubernur ini maka Peraturan
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 77 Tahun
2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka menciptakan ketahanan
nasional, Pemerintah Daerah perlu menyelenggarakan
urusan kesatuan bangsa dan politik; bahwa untuk melaksanakan urusan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, telah dibentuk Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik; bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 25
Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
sebagaimana dimaksud dalam huruf b tetap
melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan
bangsa dan politik sampai dengan peraturan
perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan
pemerintahan umum diundangkan;
Dasar Hukum Peraturan ini: Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018;
Materi Pokok: Kedudukan dan Susunan Organisasi; Tugas dan Fungsi; Jabatan Fungsional; Tata Kerja;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2018.
MEncabut Peraturan Gubernur ini maka Peraturan
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 77 Tahun
2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
Jumlah Halaman: 24 HLM, Lampiran: 1 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 79 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Desa Bunder Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningana
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2021.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
