Peraturan Menteri Perdagangan NO. 79, BN 2019/NO 1240; KEMENDAG.GO.ID : 4 HLM.
Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/M-Dag/PER/9/2015 Tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2020.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 79 Tahun 2022
Bahwa Sebagai Tindak Lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia, untuk Mewujudkan Pengelolaan Data yang Akurat, Mutakhir, Terpadu, Dapat di pertanggungjawabkan , Mudah di Akses, dan dibagi Pakaikan Sesuai Prinsip Satu Data Indonesia, Maka Perlu Menetapkan Peraturan Walikota Tentang Satu Data.
Dasar Hukum; Pasal 18 Ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956; Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019; Peraturan Badan Pusat Stantistik Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Gubernur Nomor 078 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016.
Peraturan Walikota ini mengatur Tentang Satu Data, dengan sistematika;
Ketentuan Umum;
Ruang Lingkup;
Prinsip Satu Data;
Penyelenggaraan Satu Data;
Koordinasi dan Kerjasama;
Pemanfaatan Data;
Pengendalian;
Pendanaan; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2022.
19 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuasin No. 79 Tahun 2017
PERBUP Kab. Banyuasin No. 90 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 207 Tahun 2016 tentang penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin tahun Anggaran 2017
Mengubah sebagian :
PERBUP Kab. Banyuasin No. 33 Tahun 2017 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Banyuasin Nomor 207 Tahun 2016 tentang pejabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2017
anggaran pendapatan dan belanja daerah-penjabaran-perubahan
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 79, LD.2017/NO.79
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan kedua atas peraturan Bupati Banyuasin Nomor 207 tahun 2016 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 162/ PMK.07/ 2016 tentang Rincian Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota Yang Dialokasikan Dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, dan Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor : PER- l / PK/ 2017 tentang Tata Cara Pemotongan Atas Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Dalam Penyaluran Dana Bagi Hasil Triwulan Satu pada Tahun Anggaran 2017, serta adanya pergeseran anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 207 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2017, perlu ditinjau kembali dan menetapkannya dengan peraturan bupati.
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 6 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 21 Tahun 2007; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 97 Tahun 2016; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perda No. 18 Tahun 2016; Perda No. 20 Tahun 2016; Perbup No. 207 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan ketentuan yang mengatur mengenai jenis perubahan penjabaran APBD 2017, perintah kepada OPD yang mengalami pergeseran anggaran untuk mengambil langkah-langkah pelaksanaan kegiatan tersebut.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2017.
Mengubah Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 207 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2017
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bondowoso Nomor 79 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2018
ABSTRAK:
a. bahwa sehubungan dengan meningkatnya nilai jual tanah maka besaran Nilai Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu dilakukan penyesuaian;
b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 tahun 2010 tentang Pajak Daerah, penetapan Nilai Jual Objek Pajak dilakukan oleh Bupati;
c. bahwa bcrdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a clan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan clan Perkotaan di Kabupaten Bondowoso Tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perauran Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 1 Seri B);
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Klasifikasi dan Besaran NJOP Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
3. Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
4. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 79 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2020
Peraturan Walikota Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2020.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 79 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko
ABSTRAK:
bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangannegara/daerah yang efektif, efesien, transparan dan akuntabel pemerintah daerah wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang salah satu unsur sistem pengendalian intern pemerintah tersebut adalah penilaian resiko;bahwa Aparat Pengawas Internal Pemerintah dalam melakukan perencanaan pengawasan berbasis risikoatas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan memerlukan pedoman;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008;Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019;Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 16 Tahun 2015;. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2018;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016;. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2022;Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022
Peraturan Daerah Mengatur Tentang Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko Dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2022.
43 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Madiun Nomor 79 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 79, BD Kota Madiun Tahun 2020 Nomor 79/G
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 42 Tahun 2018, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti.
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 4. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020; 5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Susunan Organisasi Badan terdiri atas:
a. Unsur Pimpinan : Kepala Badan;
b. Unsur Pembantu : Sekretariat;
c. Unsur Pelaksana :
1. Bidang Pengelolaan Pajak Daerah; dan
2. Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan.
d. UPTB; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
21 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 79 Tahun 2018
perubahan kedua atas peraturan bupati nomor 52 tahun 2017 tentang besaran tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses bagi pemimpinan dan anggata dprd anggota dprd serta dana oprasional ketua dan wakil ketua dprd kebupaten gorontalo
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 79, BD.2018/NO.79
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 52 tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Dana Operasional Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo.
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk berdasarkan perhitungan Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam kategori sedang, maka dana oprasional, Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD serta Dana Oprasional Ketua DPRD dan wakil Ketua DPRD yang telah ditetapkan dengan Bupati Gorontalo Nomor 52 Tahun 2017.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo ini adalah UU No.29 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.30 Tahun 1979; PP No.24 Tahun 2004 sebagaiman telah diubah terakhir dengan PP No.21 Tahun 2007; PP No.58 Tahun 2005; PP No.18 Tahun 2017; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.62 Tahun 2017; Perda Kab Gorontalo No.3 Tahun 2017; Perda Kab Gorontalo No.16 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo ini adalah Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif Dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta Dana Oprasional Ketua Dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
Terdiri dari 5 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 79 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Kegiatan Consulting pada Inspektorat Kabupaten Ketapang
ABSTRAK:
bahwa untuk memberi nilai tambah dan perbaikan terhadap proses ta.tz- kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern Pemerintah Daerah perlu menerapkan layanan pemberian saran sesuai standar yang berlaku sebagai alternatif penyelesaian permasalahan
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat 3 Tahun 1953; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 10 Tahun 2016;
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Penyelenggaraan; Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2022.
5 halaman peraturan dan 11 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 79 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal Pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Subang
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2019.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
