Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021 Nomor 33)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia dan perluasan kesempatan guna memperolah pendidikan yang bermutu perlu diberikan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi asal Kabupaten Rokan Hilir untuk dapat melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi tertentu.
Dasar Hukum Perbub adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020; Peraturan Menteri Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Dalam Peraturan ini berisi 8 (delapan) bab dan 11 (sebelas) pasal, di antaranya membahas tentang, Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan Dan Azas; Jenis Beasiswa; Persyaratan; Penyaluran; Jangka Waktu; Pembayaran; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2023.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Rokan Hilir
Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi
Mahasiswa Berprestasi Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Kabupaten
Rokan Hilir Tahun 2021 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pedoman
Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi Kabupaten Rokan Hilir
(Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022 Nomor 7), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Agam Nomor 17 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2023 NOMOR 17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Satuan Biaya yang Pembiayaannya Bersumber dari Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Agam Nomor 41 Tahun 2022
tentang Standar Satuan Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Bupati Agam Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perjalanan Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Biaya Yang Pembiayaannya Bersumber Dari Dana Bantuan Operasional Satuan
Pendidikan;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019,Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022, Peraturan Bupati Agam Nomor 41 Tahun 2022, Peraturan Bupati Agam Nomor 42 Tahun 2022.
Ruang lingkup Peraturan Bupati
ini mengatur standar biaya mengenai:
penerimaan Peserta Didik baru; pegembangan perpustakaan dan/atau layanan pojok baca; pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan
ekstrakurikuler; ‘pelaksanaan kegiatan pembelajaran bermain; pelaksanaan kegiatan asesmen dan_ evaluasi pembelajaran dan/atau bermain (PAUD); pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah dan
atau/satuan pendidikan; pengembangan profesi guru/pendidik dan tenaga
kependidikan; pembiayaan langganan daya dan jasa; pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah; penyelenggaraan kegiatan kesehatan, gizi, dan
kebersihan; penyediaan alat muli media pembelejaran; pembayaran honor; pengembangan sumber daya manusia; pembelajaran dengan paradigma baru; digitalisasi sekolah; perencanaan berbasis data; asesmen dan pemetaan talenta; pengembangan talenta dan aktualisasi prestasi; pengelolaan manajemen dan ekosistem; dan
Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal merupakan pedoman penggunaan dana BOSP Pendidikan
yang meliputi: a. komponen penggunaan dana BOSP pendidikan anak usia dini, yang terdiri dari: 1. komponen penggunaan dana BOSP_ pendidikan
anak usia dini reguler; 2. komponen penggunaan dana BOSP pendidikan
anak usia dini kinerja. komponen penggunaan dana BOSP, yang terdiri dari: 1. komponen penggunaan dana BOSP reguler; 2. komponen penggunaan dana BOSP kinerja. komponen penggunaan dana BOSP kesetaraan, yang
terdiri dari: 1. komponen penggunaan dana BOSP kesetaraan
reguler; 2. komponen penggunaan dana BOSP kesetaraan
kinerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2023.
37 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 17 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2023/2024
ABSTRAK:
bahwa penerimaan peserta didik pada Pendidikan Anak
Usia Dini dan Sekolah yang dilakukan dengan cara yang
baik akan mampu meningkatkan mutu pendidikan dan
mencapai sumber daya manusia yang berkualitas sesuai
dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional; bahwa dalam rangka memberdayakan sekolah sesuai
dengan prinsip manajemen berbasis sekolah, perlu lebih
banyak memberikan kewenangan kepada sekolah dalam
penyelenggaraan penerimaan peserta didik pada
Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah; bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penerimaan
Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2023/2024;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nornor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Nomor 137 tahun 2014; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 54 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketemtuan Umum, Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru, Pelaksanaan Pendaftaran, Biaya Pendaftaran, Daya Tampung, Pengumuman Hasil Seleksi, Daftar Ulang, Perpindahan Peserta Didik, Laporan, Ketentuan Lain-Lain dan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2023.
18 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bojonegoro Nomor 17 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 17, BD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023 Nomor 17; https://jdih.bojonegorokab.go.id/
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 34 TAHUN 2019
TENTANG BEASISWA PRESTASI PENDIDIKAN TINGGI
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa dalarn rangka meningkatkan motivasi bagi peserta
didik untuk melanjutkan pada jenjang pendidikan tinggi,
maka diperlukan perluasan dan kemudahan dalam
memperoleh beasiswa pendidikan tinggi di Kabupaten
Bojonegoro;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Bupati Bojonegoro Nomor 34 Tahun 2019 Tentang
Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi;
Mengingat: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 20 Tabun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerint:a.b Nomor 57 Tabun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13
Tabun 2016; . Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun
2019; Peraturan Daerah Kabupatcn Bojonegoro Nomor 8 Tabun
2020; Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 34 Tabun 2019
Peraturan ini mengatur mengenai Perubahan Keempat Atas Peraturan
Bupati Bojonegoro Nomor 34 Tahun 2019 Tentang
Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi; perubahan meliputi: 1. Ketentuan Pasal 2A ayat (I) diubah, terkait jenis beasiswa; 2. Ketentuan Pasal 3 diubah terkait jumlah kuota; 3. Ketentuan Pasal 4 diubahterkait kriteria calon penerima beasiswa
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2023.
Mengubah Peraturan
Bupati Bojonegoro Nomor 34 Tahun 2019
jumlah 8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD Kabupaten Tuban Tahun 2023 Seri E No 13; https://jdih.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/produkhukum/produkhukum-peraturan-bupati-tuban-nomor-16-tahun-2023-tentang-penerimaan-peserta-didik-baru-pada-taman-kanak-kanak%2C-sekolah-dasar%2C-dan-sekolah-menengah-pertama-yang--diselenggarakan-oleh-pemerintah-kabupaten-tuban-dan--masyarakat-tahun-ajaran-2023/2024-1692759547.pdf?response-content-disposition=inline&X-Amz-Content-Sha256=UNSIGNED-PAYLOAD&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAQ5ONG4XAZPQUCHM3%2F20230927%2Fap-southeast-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20230927T010835Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Signature=66c6f87ea2a53332d99612f28f3abeecc02d2fb74f0ffb6101f993a251da31a3
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Kabupaten Tuban Dan Masyarakat Tahun Ajaran 2023/2024
ABSTRAK:
a. bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan yang bermutu dan berkeadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak- kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, maka perlu mengatur Tata cara Penerimaan Peserta Didik Baru;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak- kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten
UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965;
UU No 20 Tahun 2003;
UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023;
PP No 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No 66 Tahun 2010;
PP No 12 Tahun 2017;
Perpres No 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No 76 Tahun 2021;
Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018;
Permendikbud No 1 Tahun 2021;
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022;
Perda Kab. Tuban No 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perda Kab. Tuban No 11 Tahun 2021;
Perda Kab. Tuban No 5 Tahun 2018;
Perbup Tuban No 87 Tahun 2020;
Perbup Tuban No 44 Tahun 2022.
Maksud diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan PPDB di Kabupaten Tuban; Tujuan diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah terlaksananya kegiatan PPDB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Nomor 16 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Muatan Lokal Bahasa Daerah
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan ini adalah berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) UU No 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, Pemerintah Daerah wajib mengembangkan, membina dan melindungi bahasa dan sastra daerah agar tetap memenuhi kedudukan
dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan agar tetap menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia dan untuk melestarikan bahasa daerah Musi Rawas di tingkat Pedidikan Dasar dan Pendidikan Luar Biasa perlu memasukan mata pelajaran bahasa daerah
sebagai muatan lokal;
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 28 Tahun 1959; UU No 20 Tahun 2003; UU No 14 Tahun 2005; UU No 24 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 40 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 42 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas No 10 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Muatan Lokal Bahasa Daerah, Muatan Lokal adalah bahan kajian pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap potensi di daerah tempat tinggalnya. Diatur mengenai ketentuan umum, strategi pembelajaran, kurikulum bahasa daerah,, materi ajar, penilaian hasil belajar, peniaian, penanggung jawab pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi, pedanaan ketentuan penutuap.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2023.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan akses layanan pendidikan,
pelaksanaan penerimaan peserta didik baru harus
dilaksanakan secara optimal berdasarkan prinsip
nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan
berkeadilan; bahwa untuk memberikan jaminan atas pelayanan
penerimaan peserta didik baru dan untuk mengakomodir
perkembangan kebutuhan layanan pendidikan di
masyarakat diperlukan petunjuk teknis dalam penerimaan
peserta didik baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah
Dasar dan Sekolah Menengah Pertama; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri
Pendidikan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan
Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah
Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah
Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, Pemerintah
Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan penerimaan
peserta didik baru dengan berpedoman pada ketentuan
dalam Peraturan Menteri yang membidangi pendidikan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penerimaan
Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah
Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18
Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun
2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru
Bab III Pelaksanaan
Bab III Jumlah Peserta Didik
Bab IV Perpindahan Peserta Didik
Bab V Hari Masuk Sekolah
Bab VI Pelaporan dan Pengawasan
Bab VII Larangan
Bab VII Sanksi
Bab VIII Ketentuan Lain-Lain
Bab IX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2023.
22 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Tengah Nomor 16 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 16, Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2023 Nomor 499
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Cerdas Buton Tengah
ABSTRAK:
a. Bahwa dalam rangka meningkatkan indeks pembangunan sumber daya manusia, Pemerintah Daerah perlu memberikan pemerataan kesempatan belajar, peningkatan mutu pendidikan, dan relevansi lulusan sesuai kebutuhan masyarakat serta memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi penduduk usia sekolah dari keluarga mampu maupun tidak mampu yang mempunyai prestasi agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya;
b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 28 Ayat (3) dan Pasal 29 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Buton Tengah tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Pendidikan Cerdas Buton Tengah.
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Tengah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 102 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2023).
Perbup ini mengatur tentang sasaran penerima beasiswa, kriteria dan persyaratan, tata cara pengusulan dan seleksi, tim seleksi, besaran bantuan, dan pengawasan, monitoring dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2023.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Strata 1 di Lingkungan Pernerintahan Kabupaten Buton Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Jumlah Halaman 11
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indramayu Nomor 16 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2023/NO.15, LL Kab. Kubu Raya : 5 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pusat Belajar Guru Kabupaten Kubu Raya
ABSTRAK:
bahwa guru mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan dan profesionalitas guru
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan pemerintah Nomor 74 Tahun 2008; Peraturan pemerintah Nomor 57 Tahun 2021;
Ketentuan Umum; Pelaksana; Program Layanan; Pembiayaan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2023.
2 Halaman dan 3 halaman lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
