Pencarian Peraturan

pajak-penerangan-jalan

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2010/No.10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Penerangan Jalan

ABSTRAK:

a. bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu Sumber Pendapatan Daerah yang sangat penting untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat, membiayai pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Penerangan Jalan termasuk salah satu jenis Pajak yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota; c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Pajak Penerangan Jalan.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008.
Peraturan ini mengatur Pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2010.
Mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2002
30 Halaman

desa - PERATURAN - PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2010/No. 10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan pada Tingkat Desa

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Peraturan Desa, perlu memberikan pedoman dan mekanisme penyusunan Peraturan Desa;bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa, perlu diganti sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Pada Tingkat Desa;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang asas, persiapan dan pembahasan, pengesahan dan pengundangan, penyampaian peraturan desa, penyebarluasan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2010.
Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2000 dicabut.
26 hal

Retribusi

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2010/NO.10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pelayanan Pasar

ABSTRAK:

bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab ; bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Retribusi Pasar, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu disempurnakan dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 6 Tahun 1990; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008 ; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Nama, Obyek, Subyek Dan Wajib Retribusi Daerah Bab III Golongan Retribusi Bab IV Cara Mengukur Tingkat Pengunaan Jasa Bab V Prinsip Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi Daerah Bab VI Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi Daerah Bab VII Wilayah Pemungutan Bab VIII Tata Cara Pemungutan Bab IX Tata Cara Pembayaran Bab X Saat Retribusi Terutang Bab XI Sanksi Administrasi Bab XII Tata Cara Penagihan Bab XIII Pengurangan , Keringanan Dan Pembebasan Retribusi Daerah Bab XIV Kadaluwarsa Bab XV Pelaksanaan Dan Pengawasan Bab XVI Ketentuan Pidana Bab XVII Penyidikan Bab XVIII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2010.
15 halaman

Pajak Daerah

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2010/NO.10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Daerah

ABSTRAK:

bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah; bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur pajak daerah di Kabupaten Pekalongan sudah tidak sesuai lagi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Jenis Pajak Bab III Pajak Hotel Bab IV Pajak Restoran Bab V Pajak Hiburan Bab VI Pajak Reklame Bab VII Pajak Penerangan Jalan Bab VIII Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Bab IX Pajak Parkir Bab X Pajak Air Tanah Bab XI Pajak Sarang Burung Walet Bab XII Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Bab XIII Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bab XIV Pemungutan Dan Penetapan Pajak Bab XV Tata Cara Pembayaran Dan Penagihan Bab XVI Keberatan Dan Banding Bab XVII Pengurangan Dan Keringanan Pajak Bab XVIII Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administratif Bab XIX Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bab XX Kadaluwarsa Penagihan Pajak Bab XXI Pembukuan Dan Pemeriksaan Bab XXII Insentif Pemungutan Bab XXIII Ketentuan Khusus Bab XXIV Ketentuan Penyidikan Bab XXV Ketentuan Pidana Bab XXVI Sengketa Pajak Bab XXVII Pelaksanaan, Pemberdayaan, Pengawasan Dan Pengendalian Bab XXVIII Ketentuan Peralihan Bab XXIX Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2010.
100 halaman

PERUSAHAAN DAERAH - SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

2010

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 10, BD.2010/No. 10

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng

ABSTRAK:

bahwa agar pelaksanaan tugas Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng lebih berdaya guna dan berhasil guna perlu adanya Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng; bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng, maka Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Magelang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang perlu diganti untuk disesuaikan; berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2009;
Peratran Walikota ini mengatur tentang tugas pokok dan fungsi, organisasi, tata kerja.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 April 2010.
Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Magelang Nomor 10 Tahun 1998 dicabut.
17 hal

PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PENYESUAIAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM ) KABUPATEN BUTON

2010

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD. 2010 /No. 10, LL 10 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Buton

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pemeliharaan sarana dan prasarana perpipaan, pengembangan kapasitas sumber dan jaringan transmisi/distribusi, serta terjadinya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Tarif Dasar Listrik (TDL), maka untuk memelihara mutu pelayanan perlu dukungan dan peran serta masyarakat; b. bahwa Keputusan Bupati Buton No. 26 Tahun 2004 tanggal 17 Januari 2004 tentang Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Buton sudah tidak sesuai dengan keadaan sehingga perlu dirubah dan diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Buton tentang Penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Buton.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-1572 Tahun 1992 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian PDAM; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1997 tentang Perusahaan Daerah Air Minum; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Petunjuk Teknis, Penetapan Tarif Perusahaan Daerah Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum; 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/MKES/PER/IX/1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air; 15. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perusahaan Umum Nomor 4 Tahun 1984 tentang Pembinaan Perusahaan Daerah Air Minum Teknik Operasi dan Pemeliharaan; 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Sistem Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum; 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah; 19. Peraturan Bupati Buton No. 9 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja, Pengadaan Barang/Jasa, Investasi serta Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Perusahaan Air Minum (PDAM) Kabupaten Buton.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II DASAR KEBIJAKAN PENETAPAN TARIF BAB III BLOK KONSUMSI DAN KELOMPOK PELANGGAN BAB IV PENDAPATAN PDAM KABUPATEN BUTON BAB V KETENTUAN SANKSI BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN BAB VII PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
-
-
10 Halaman

TATA NASKAH OINAS DI UNGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

2010

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2010/NO.29

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. LUWU TIMUR

ABSTRAK:

a, bahwa dalarn rang.ka eflslensi dan efektifltas adm.lnistrasl penyelenggaraan i,emerintaha.n daerah, perlu penyer.agaff.lal'I ·· tata naskah dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu nmur; b. bahwa dengan dlberlakukannya Peraturan Menterl Dalam Negeri Nornor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dlnas di Lingk�ngan Pemerlntah Daerah, maka Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 17 Tahun 2006 tentang dtata Naskah Dlnas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu 11mur dlpandang perlu untuk dlgantl; · c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud · pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentarig Tata Naskah Dinas di Lfngkungan Pemerintah Kabupaten Luwu 11mur.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Repubfik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 3041) sebagalmana telah dlubah dengan Undang-undang N.omor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republ.ik Indonesia Tahu.n 1999 Nomor 169, Tambahan · Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3.890); 2. Undang-Und.ang Nemer 7 Tahun 2.003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2003 · Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Rep.ubllk Indonesia. Norn.er 4270); 3. Undang-Undang N.omar 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan · Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Neg.ara Rep.ublik Indonesia. N.or:,10.r 4437); 4. Undang-Undang �omor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembarali Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran N�ara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dlubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tabun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Nomor 4844); 1 -···-··: .· �:·: . . - ···.---�-=-·· ... ,-·. ··��r: ....,.. -·· ---· ,. :- ·-·-·· ·-.'.....:.-'·f.�'i - • .it -·' ·� "' . s. Peraturan Pemerlntah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahu.n 1951 N.omor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesl.a No.mor 176); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republlk Indonesia Ta.hun 1958 N.omor 1971, Tambahan Lemb.aran Negara Republlk Indonesia N\Jmor 1636); 7. Peraturan ·Pemerintah �omor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Oaerah Prov.inst dan Pemerintahan Daerah Kabupater1/Ko.ta (Lem.ba.raa N.egara Republlk Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik . Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah N.omor 41 Tah�n 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembarari Negara Republik . "' ... �·- Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republfk Indonesia Nomor 4741); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lamba.ng Daerah (Lembar.an Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Repubfik Indonesia Nomor 4790); 10. Peraturan Bersama Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi dan Menteri Dalam Negeri Nomor B-48/HK 103/mptm-83. Nomor 25 Tahun 1988 tentang Kode Pos Indonesia; 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pedoman Umum Tata Persuratan Dinas; .. 12. Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah; 13. Peratu.ran Menterl Oalam Negeri Nomor 54 Tah.un 2009 te.ntang Tata Naskah Dinas dl .llngkungan Pemerinta.h Daerah
Menetapkan PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR TENTANG TATA NASKAH DINAS OI UNGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR BABI KETElfflJAN UMU.M P.asal l Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1.· oaerah adalah Da.erah Otonom Kabupaten Luwu Timur; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Luwu Timur dan perangkat daerah sebagai unsur .penyelenggara pemerintah daerah; 3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur; 4. Wakil Bupati adalah Wakil �upati Luwu Timur; 5. sekretans Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur; 2 ! 6. Unit· organisasi/unit kerja adalah unit-unit organtsasl/unlt-un,t l<erja dalam " lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu 11mur; t.,� � 7. Tata naskah dinas adalah pengelolaan lnformasl tertulls yang meliputl .,,..�, p.engaturan jenis, form.at, penvlapan, pengaman�.n, pengabsahan, d.istri.busi dan '""" penyimpanan naskah dinas serta media yang dlgunakan dalam komunikasl kedinasan; • 8. Naskah dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan atau dik.eJuarkan aleh. pejal,at )rclllg berwerumg di lingkun.ga.n pemenntah daerah; 9. · Format adalah naskah dinas yang menggambarkan tata fetak dan nedaksfanal, serta penggunaan lambang/logo dan cap dinas; 10.. Stempel/cap dinas adal.ah tanda identitas deri sua� jabatan atau SKPD; 11. Kop naskah dinas adalah kop surat yang menunjukkan jabatan atau.nama SKPD tertentu yang ditempatkan di baglan atas kertas; 12. Kop sampul naskah dinas adal.ah kop s.urat yang menunJukkan jabatan atau I nama SKPD tertentu yang ditemp.atkan d.i bag,ia.n atas sampul na.skah; i •[ 13. Kewenangan adalah kekuasaan yang melekat pada suatu jabatan; 14. Delegasi adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pejabat kepada pejabat atau pejabat di bawahnya; 15. Mandat adalah pelimpahan wewenang yang diberikan oleh at:asan kepada bawahan untuk melakukan suatu tugas tertentu atas nama yang memberi mandat; -�· r ff- 't .. . 16. Penandatanganan naskah dinas adalah hak, kewajiban dan tanggung jawab yang eda pada seorang pejabat untuk menandatanganl naskah dlnas sesual dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya; 17. Peraturan daerah adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum, yang bersifat pengaturan ditetapkan ofeh kepala daerah setelah men:dapat persetujua.n bersama Dewan Perwa.kllan Rakyat Daerah untuk mengatur urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan; 18. Peraturan Bupati adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk ht;Jk�m yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh bupati; 19. Peraturan bersama adalah naskah dlna.s da.lam bentuk · clan sus:unan produk hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan d.leh uua atau lebih kepafa: daerah.; 20. Kepuu,san Bupati adafah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat penetapan konkrit, lndi¥ldual, clan final; 2..:1. Keputusan kepala SKPD adaleh naskah dlnas da.la.m bentuk dan sus.unan p.r.ocwk hukum yang bersifat penetapan, indMdu�I, konkrit dan final; 22. Instruksi bupati adalah naskah dinas yang berisikan perlntah dari bupati kepada .. bawahan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan; 23. Surat edaran adaJah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan · mendesak; 24. Surat biasa adalah naskah dinas yang berisi p.emberitahuan, pertanyaan, permintaan jawaba.n ata.u saran dan sebagainya; 25. Surat keterangan adalah naskah dinas yang berisi pemyataan tertulis dari pejabat sebagai tanda bukti untuk menerangkan atau menjelaskan kebenaran sesuatu hal; · 3 ;:. .- \' �,.. �,!J .4 -. 26. 27. 28.. 29. Surat .perintah adal�h naskah dinas darl atasan yang dltujukan k.ep.ada bawahan yang berisl perintah untuk melaksanakan pekerjaan tertentu; Surat izin adalah naskah dinas yang · berisi persetujuan terhadap suatu permohonan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berw\!nang; SJJra.t 1perjanjlan ada.lah nas.kah dJnas y.a.ng. berlsl k.esepakatan bersama antara dua belah pihak atau lebih uAtuk melaks.anakan tlndakan atau p.el'buatan h.ukum yang telah disepakati bersama; Surat perintah tugas adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisJ perlntah u..ntuk meJaksanaka.n peker:filan sesual dengan tugas dan fungsinya; 30. Surat · perintah perjalanan dinas adafah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas; · 31. Surat kuasa adalah naska.h din.as dari pejabat yang berwenang kepada bawahan berisi pemberian wewenang dengan atas narnanya untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka kedtnasan; 32. Surat u·ndangan adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi undangan kepada pejabat/pegawaf yang tersebut pada alamat tujuan untuk menghadiri suatu acara kedinasan; · . .' -., • ll 35.. Nota dinas adafah naskah dinas yang bersifat internal berisi komunikasi kedinasan antar pejabat atau dari atasan kepada bawahan dan dari bawahan kepada atasan; 36. Nota pengajuan konsep naskah dinas adalah naskah dinas untuk menyampaikan konsep naskah di�as kepada atasan; 37. Lembar disposisi adalah naskah dJnes darl pejabat yang berwenang berlsl petunjuk tertulJs kepada bawahan; 38.. Telaahan staf adalah naskah dlnas dari bawahan kepada atasan antara lain berisi analisis pertimbangan, pen.dapat d.an saran-saran secara sistematis; 39.. Pengumuman adalah naskah din.as dari peja.bat y.ang berweneng beris.i pemberitahuan yang bersifat umum; 40. Laporan adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan yang berisf informasl dan pertanggungjawaban tentang pelaksa.naa.n tugas kedinasan; 41. Re.komendasi adalah naskah djnas da.r.i pejabat yang berwenang berl.si keterangan atau catatan tentan.g sesuatu hal yang d.apat dijadikan bahan pertimbangan kedinasan; 42. Surat pengantar adalah naskah dinas bensl jenis dan·.·jumlah bar.ang yang b.er.fungsi sebagaj tanda terima; ·· 43. Telegram adalah naskah d.inas darl �ja.ba.t y.an_g berwenang berisi ha.I tertentu yang dikirim melalui telekomunikasi elektronlk; · 44. Lembaran daerah adalah naskah dinas untuk mengundangkan p.eraturan daerah; 45. Berita daerah adalah naskah dinas untuk mengundangkan peraturan kepala daerah; • 4 ... r". '..A , ;·� ..... 46. 47. Berita acara adaah naskah dinas yang berisi keterangan atas sesuatu hal yang ditanda tangani oteh para. pihak; N.otulen adalah naskah dinas yang memuat .a,tatan proses sldang atau rapat; -,;"�'" 48. • 49. 50. 51., Memo adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi catatan tertentu; . Oaftar hadi.r adala.h n.askah dinas d.a.rJ pejabat berwenang yang b.erisi keterangan atas kehad.iran seseorang; Piagam adafah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi penghargaan atas prestasi yang telah dicapai ata.u keteladanan yJng telah diwujudkan; Su.rat tan.da tamat pe.nd.idlka.n dan geJatJhan c:!sJngkat SJTP.p adaJab naskah di.nas yang merupa.ka.n ta.nda bukti ses.eor.amg telah lulus p.endldikan dan pelatihan tertentu; 52. Sertifikat adalah naskah dinas yang merupa.kan tanda bukti seseorang telah mengikuti kegiatan tertentu; . 53. Perubahan adalah rnerubah atau menyisipkan suatu naskah dinas; 54. Pencabutan adalah suatu pernyataan tidak berlakunya suatu naskah dinas sejak ditetapkan pencabutan tersebut; 55. Pembatalan adalah pernyataan bahwa suatu naskah �inas dianggap tidak pemah dikeluarkan. BAB II ASAS TATA NASKAH DINAS .. Pasal2 - � Q .... Asas tata naskah dinas terdiri atas : a. asas efisien dan efektif; b. as-as pembakuan; c.. asas akuntabilitas; d.. asas keterkaitan; e. asas kecepatan dan ketepatan; dan f. asas keamanan. Pas.al 3 (1) Asas efisien dan efektif sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, dilakukan melal.ui penyederhanaan dalam pen.ulis.an, penggunaan ruang atau tembar naskah dlnas, sp.esifikasi infarm.asi, serta daJ.am p.e.mg9.unaan bahasa Indonesia yang baik, llenar dan luga.s.• (2) Asas pembakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dHakukan melalui tatacara dan bentuk yang telah dibakukan. · (3) Asas akuntabilitas seb.a.gaimana d.imaksud dalam Pasal 2 huruf c, yaib.J penyelenggaraan tata naskah dinas harus dapat dipertanggungjawabkan dari segi isi, format, prosedur, kewenangan, keabsahan dan dokumentasi. (4) Asas keterka1tan sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 2 huruf d, yaitu tata naskah di.nas diselenggarakan da.lam satu kesatuan sistem. .. (5) Asas kecepatan dan ketepatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, yaitu tata naskah dinas diselenggarakan tepat waktu dan tepat sasaran, · 5 ),;- . . ..... ·. :........ ..,.. . ...... - :;;:. ·� ·.... ' -- -Vg .....,. .� - � (6) Asas keamanan seoagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, yaltu penyelenggaraan tata naskah dinas harus aman secara fisik dan substansi. Pasal4 Prinsip-prinsip penyelenggaraan naskah crmas terdiri atas : a. ketefttian; b. kejelasan; c. singkat dan padat; dan d. logis dan meyakinkan. Pasal 5 (1) Prinsip ketelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, diselenggarakan secara tefiti dan cermat dari bentuk, susunan pengetikan, isi, struktur, kaidah bahasa dan .penerapan kaidah ejaan di dalam pengetikan. · (2) Prinsip kejelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, diselenggarakan dengan memperhatikan kejeJasan aspek flsik clan metert dengan mengutamakan ., metode yang cepat dan tepat. (3) Prinsip singkat dan padat sebagaimana di.maksud dalam Pasal 4 huruf c, diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. (4) Prinsip logis dan meyakinkan sebagaimana dlmassud dalam Pasal 4 huruf d, dlselenggara·kan secara runtut dan logis dan meyakinkan serta struktur kalimat harus lengkap dan efektif. Pasal 6 Peyelenggaraan naskah dinas difaksanakan sebagai berikut : a. p.enge.Jolaan surat masuk; b. pengelotaan surat keluar; c. tingkat keamanan; d. kecepatan proses; e. penggunaan kertas surat; f. pengetikan sarana administrasi dan komunikasi perkantoran; dan g. wa.rna dsn · kualitas kertas. Pasal7 Pengelolaan surat masuk s.eba.gaima.na dimaks.ud delam Pasal 6 huruf a, dilakukan :- melalui : a. Instansi penerima menindaklanjuti surat yang diterima melalui tahapan : 1. Diagenda dan dildasifikasi sesua.i sifat surat serta didistribusikan ke unit p.en.gelola; • 2. Unit pengelola menindaklanjuti sesuaj deng�n kl.as.ifikasi sura.t dan ateha.n pimpinan; dan · 3� Surat rnasuk diarsipkan pada unit tata us.aha. b. Copy surat jawaban yang mempunyai tembusan disampaikan kepada yang berhak. 6 ........ r: •.• ····:· . , . -� c. Alur surat menyurat �iselenggarakan melalui me.kanlsme dart tingkat ptmplnan tertinggi hingga ke pejabat struktural terendah yang berwenang• Pa.sa18 Pengelolaan surat kel.uar sebagaima.na dim.a.ksvd dala.m Pasa.l 6 huruf b, dUakukan melalui tahapan : a. Konsep surat keluar d.iparaf secara berjenjang dan terko.ordinasi sesual tugas clan kewen.angannya dan d.iagend.a.ka.n oleh ma.slng-masJng unit tata· usab9 dalam ra.flgka pengend.alian. · b. Surat kelcar yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dib.eri P.asaJ 9 ... ... - e Tin·gkat keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilakukan dengan mencantumkan kode pada sampul naskah dinas sebagai berikut : a. Surat sangat rahasia disingkat SR, merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan yang tinggi, erat hubungannya dengan rahasia negara, keamanan dan keselamatan Negara. b. Surat rahasia disingkat R, merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan tinggi yang berdampak kepada kerugian Negara, disintegrasi bangs.a . c. Surat penting disingkat P, merupakan surat yang tingkat keamanan. isl surat perlu mendapat perhatian penerima surat. d. Surat konfidensial disingkat K, merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki · tingkat keamanan sed.ang yang berdampak kepada terhambatnya jalannya pemertntahan dan pembangunan. e. Surat biasa disingkat B, merupakan s.urat. yang mc.teri dan sifatnya biasa namun tidak dapat disampaikan kepada yang ttdak berh.ak, • ... "' ·� .i ... 'II, Pasal 1.0 Kecepatan proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, sebagai berikut: a. Amat segera/ki.fat, denga.n batas w.aktu 24 jam setefah su.rat dltertma. b. S.egera, dengan batas waktu 2 x 24 jam s.etelah surat diterlma . .c. · Penting, dengan batas waktu 3 x 24 jam setelah su.rat diterima.. · d. Biasa, dengan batas waktu ma.ksimum 5 h.ari ke.rja. setel.ah surat diterima . Pa.s.a.1 11 Penggunaan kertas surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, sebagai berikut: a. Kertas yang digunakan untuk naskah dinas adalah HVS 80 gram. b. Penggunaan kertas HVS di atas 80 gram atau jenis lain, hanya terbatas untuk jenis naskah dinas yang mempunyai nilai keasaman tertentu dan nilai kegunaan dalam waktu lama. 7 (1 . � F. : :-�.';,"';>;;!:"" � ·0- : .; .: ._. .'l.i -.-..w, :... c. Penyecliaan surat berlambang negara berwama kuninq emas _ atau logo daerah berwarna dicetak di aras kertas 80 gram. d. Ukuran kertas yang diguna.kan untuk surat·menyurat adal.ah Folio/F4 (215 x 330 mm). e. U.kuran kertas yang digunakan u.ntuk makalah, piper dan laporan adalah A4 (210 x 297 mm). · f. Ukuran· kertas yang digunakan untuk pldato adalah AS (165 x 215 mm). Pasal 12 Pengetikan sarana administrasi dan komunikasi perkantoran dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, sebagai berikut : �; a. . Penggun.aan jenis huruf pica. b. ariaJ 12 atau disesuatkan denga.n keb.utuhan. c. Spasi 1 atau 1,5 sesuat kebutuhan. Pasal 13 wama dan kualitas kertas sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 6 huruf g, berwama putlh dengan l<uafltas balk. BAB III NASKAH DINAS ..... Bagian Kesatu Bentuk dan Susunan Pasal 14 (1) Bentuk dan susunan naskah dinas produk hukum di lingkungan pemerintah Kabupaten Luwu Timur, terdiri atas : a. Peraturan daerah. b. Peraturan bupati. c. Peraturan bersama Bupati. d. Keputusan Bupati. Pasal 15 Bentuk dan susunan naskah din.as. s.urat. d.i. U.ngkun.g.a.n p.e.meri$.Jh daer.a.h Kab.upaten Lwwu Timur, terdiri atas : a. Instruksi. a b. Surat ed.aran. .. c . Surat biasa. d. Surat keterangan. � e. Surat perintah. .. f. Surat lzln, g. Surat perjanjian. � h. Surat perintah tugas. " 8 ,. . 1·: . -· :.··� ·n," ,, i. Surat perintah perjalal)an dinas. R j. Surat kuasa. .. '•"!\. . Surat un.danga.n. . Surat keterangan melaksanakan tugas. m. Surat panggilan. -- n. Nata dinas. o. Nata pengajuan konsep naskah d.tnas. p. Lembar clisposi.s.i. q. Telaaha.n sta.f. r. Peng.umuman. s. Laporan. t. Rekomendasi. u. Surat pengantar. . v. Telegram.· w.. Lembaran daerah. x. Benti, daerah. y. Berita acara. z. Notulen. . aa. Memo. ,t. ab. Daftar hadir. ... c ac. ·Piagam. ��. ...- ad. Sertifikat. ae.. STTPP. BAB IV PENGGUNAAN DAN KEWENANGAN ATAS NAMA, UNTUK BELIAU, PELAKSANA TUGAS, PELAKSANA HARIAN DAN PFNJAB.!\.T • .. l , ��··.·.,.,.: ,· • ..,:.--:.•.,·',, ·,,-·1 · · -·· . i" l ,,., . l�J u, 1Luk oeuau yang disingkat u.b. merupakan jenis pelimpahan wewenang dalam hubun-gan internal antara atasan kenada pr.jrtbRt dun tinaknt di b::1.'.·.r:-:r::r.12. . .. C .i..' ', ,.; :1 ;:,:-..'.:, {i/�.� (.1.) c.i�11 c;..,�t (2) l��p bt:rauo µalld µeJdbat yang melimpahkan wewenang dan pejabat yang menerima a pelimpahan wewenang harus mempertanqqunojawabkan k��ncf::i �r:Jt':t �'J::J .. .• Pasal 17 � 1) i-eraxsana tugas yang disingkat Pit merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas. J�:··.,_:p� r-·��--:!-·:-:!: c'·��;_,:·:.-� !./t· .... (�l:�·.!·.�.. i:,. 9 r!'r-!':'T............•,.--..-:"':',�""f"." -····" .: · .... .. ' .....•.· ..... --··· ... I ...t,i (2) Pit sebagai�ana dlmaksud pada ayat (1) diangkat dengan keputusan kepala SKPD . .: ·:-::: :-:· -.: ·_;·1 '·:,_: ·:.• :i. '(.�,. !_.,::·i_.:(u p;..'.ln··; !l:i':l�.; 1 (·.<.�11) ·1h::: . (.:S) �It sebag��ana dimaksud pada ayat 1 (satu) bertanggung jawab at:as . dmas yang 1.11akukannya. naskah . i I i f.>as,d 18 r r : r.,' .. .. ·::·: ...···· .: .·.:;···j c:::·.!L):'L r-:;, n:·.,ri:r)·'.::,n p·;:.-.·� .:.:·�1"..�:i.�-:�:�: ;xi::� r�' ��·�,� ��t��fi��·:��:��.�:1.1g .µ�1101-,J�wng�naJ� �a�, ·..' ... , ..• 1 ... , .. ,., .,,,._ :····-· ·•:'"'• \·) ·" l.;_- ..• \..�ii 1 ,, •.••.•. , .. , ..• ·.I, .. ,....•... Pasal 19 i : ; .. : . . . . .. ; .: � ·.;., ;, ...··;;_�·,; ._,;·; p.,:j;_j�,...l: :.,C,,dUi�Jru U;l�u.�j��uw,1 LLA�oU. (2) : t fa i:i i g:.:i�:��J��t�e:!:��;�n�rs pemerint:ahan pada . li . . . . . . � . BABY Bagian Kesatu Ras.al 20 ! : , :. - ---.. · -"-"1" u,, ,u.... ";,._;..,_, •• u1w· n�uuJny�11i lt:rit:u,11 dahuiu cit(Jdldf. (2) Naskah dinf, dalam bentuk dan su.sunan ·,:arod.uk .hukum sebelum ditandatangani t0rfnhj'1 rt";"lhtrh I (1,r,,".':jJr n-,·-h t'r'li-:,!") r�Thy l� - ' '- I ' •.. • J' '�. : .... ,,. (..1� .i-�il..&I • .,.1\,,.1..,u�r·1i1ulld Ju1fo!\.S.Ud peda eyat (1) uan ayat (2) dilakukan oleh pejabat terkait secara horizontal dan vertikal. · ('i) r··F.": :L1 ·:·::; <·"":::r�:1 (:;,.--'.::··.·�! ;",:',,-1.:; :.'(."t (1) (��:.n Li';·:.'..(�-) r: ..i'1<.·,.:: .. .: ',. : ..l !.·.�·1·.;.:11 _ . -- -·.J··· :_._,.�_.:. ;..-.., �u.i��w.�j""·,yui,;,un <JW� mucii.c.til maLeri, suostansi, redaksi dan pengetikan naskah dinas. (5) J. ··�.•..4.4.• , 1,�,o, �i; u.a.n b. Paraf koorc.Unasi. Ua.gian Ktdua Penulis.an N.ama (1) _Penulisan nama bupati, wakil bupati pada naskah dinas : 10 . ;•·. :(... .. . . "!· ; -..:; ,u ............�. ,�ul •u• i , J.u5�,,.•• • 0i, aas Ji LingkungaJJ Pemerintah Kab.upaten Luwu Timur (1) Bupati menan.datangani naskah dinas dalam b.entuk dan s.u.sunan produk hukum sebIJar..rr:1tca1lrnan a(1 d"m�!J1.,�,1 ·r·r�-f· .. ' - ' .. �-, ..... j ·�t ,, d,.aC;.1lcatrn p·c:,..t.\"..:i�·.1I. 1 ·A·t \-.Jyc..i.,t.....(,J..') Jt..'•....•.,.-:J:·•-.<t,1:1...: i·.-·:tt-,.. !,.(l' h. peraturan bupati; !....... _ .. , "<•' ,.. •• ... �. • .._ 1 . . . '.. - , • :-·. � . f • , .. 1, • �, ..,. . \ I - . t I -� � v, � i : u. Kt:µWtusan bupan, - ..-..". (�) ri.:·f·, ... i,; �-n-.rr-·:·.1; :_:;·�·"': :,: 1·.·.::·1:<:h d'.iF:'. ·.t:'>:"1 L·i_�·-,::�·'.·: c':: . ._._, ... : ••• u, ,u YH1,ui'-!UU uoiam �dSdj 15 terdut atdS : a. instruksi; b. r: T' r· i , .... • -1 i ••• t ..._ , t_ '- surat edaran; c. surat biasa; . . .... . ' :. I I• e. surat perintah; f, surat izin �· �1.,,1 ...... µ._,Ju• ij,ul'lj h. surat perintah tugas; ,,, ,_• e . ! '• ... : ....... j. surat undangan; k. surat 'keterangan melaksanakan tugas; m. nota dinas; p. laporan; ' ' . • • • • ' � . f •• : r. telegram; s. berita acara; u, piagam; v. sertifikat; dan \',t. � I i I.,. I�•. 1 1 Pasar 23 (1) Bupati mendeJegasikan pe.nand.atamganan p..err;z,.nan dibidang pe.lay;,nan yang bersifat lintas sektor kepada SKPD yang membidangi pelayanan perizinan terpadu. �2J Peoye!enggaraan penzman s.e.bagai.mana .dimaksud pada ayat (1) secara · fungsional tetap menjadi tanggung jawab SKPO yang bersangkutan. , "' \ • • • •! .... \ . - --'-'�.;, ... •••·..,;I'-' ... ;11,u,..;...1.Ju �U;Uill �cJ�ul Li Leru,n alas; a. surat biasa; c. surat perintah; .. .·., f. surat keteranqan melaksanakan tugas; h. lembar disposisi; .j . - � k, rekomendasi; dan (2) Wakil Bupati atas nama Bupati menandatangani naskah dinas menp,1ti : - . .. .. , 1,·: � ·��':-�.',� !'.·.� ..:�: .. �·.·\ •'-v.,.;�.d�.�.1·1; .�d b. ·dalam bentuk dan susunan surat seba_gaimana dimaksud dafam Pasal 15 · terdiri atas : . . . .... .•·• :_. .• t...,: f •. , :, 2. surat biasa; :. j 'i. surat perintah; 5. surat izln: 7. surat keterangan melaksanaka.n tugas; �. iernoar disposisi; 10. pengumuman; ·: ' . � ... _: '. : . ) ; 12. beri.ta acara; ..... i . .:,1,..1 �;1 i1\.uL. 12 • • .. ·•• • ,. � ·� �· • I/-�· •" " .• , .. ,-� : . '<;: ··.·····.-.··· •""·:·:· ·r.··.\�"';·.�.· . Pasal25 (.1.J ;:,�K, elda is uaeran menanda.tangani naskah dinas datam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.5 ten:Uri atas : u. �uraL xeteranqan; e, surat perintah; e. surat perjanjian; \;I· .:.,...;, .... � t-J�I ;. , Lo; 1 i-J(.;' Juiu, ac.Jt I uinas; h. surat kuasa; . . -.. , ··- ·' · .... •, j. .surat keterangan melaksanakan tugas; k. surat panggilan; i, ., .: ' . I m. nota pengajuan konsep naskah dinas; - n. lernb-ir rfi5:-"�::i; -...,. "''-''-'._.11�1 I .:1\.UI i p. pengumuman; -# r. rekomendasi; s. surat p�ngantar; . '.. •·-'·--· ,,., :, u .- berita daerah; v«. notuien; x. memo; : ! . ·-.. I . �- ' . ; z. - s.ertifikat. (2) sekretans Daerah atas -nama B.upati menandatangani naskah dinas yang m.eUputi : I•> :l:,·_."I '�_: �·i°l i•.·.Jut-'U�1• ; ' UUj} :. b. da-lam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 . terdiri atas : 2. surat biasa; 3. surat keternnC)an; 5. surat izin; - --····· ·-·-. -�-�-- ,· .... ,. I • '1 1. surat perintah tugas; 8. surat undangan; 10. surat panggilan; 1 J.. note dina�; 13. telegram; 15. piagam; 16. sertifikat; dan Pasal 26 .. _:·i .... ..', ..•. J_.;,: :,...::..,;, ... .-. �;.iu$ Jo;i.J,11 L�ntuk J"n !:iUSunan surat sebaqalmana dimaksud dalam Pasal 15 terdlri atas : u, 111.J"u j)�, 1gojua1, kousep na!>k.dh dmas, c. lembar disposisi; fl . e. laporan: f. surat :--'en12ntc:r; h. memo. .c-·i) ,'\Ji��i"i u��:j nu111a SeK1dc.1ri!> Dderal1 menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pa.sat 15 terdiri atas : b. surat keterangan; c. · e. surat p.�rintah pe.rjalanan dlnas; g. surat panggilan; h. not::, r.ir."3$; j. laporan; .• f. _\ ••• 1 : -· , r ,., '.., I I. daftar hadir. �! •. ,·.········ s- . - f' Staf-ahli menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana • ··., t .. t _ ·�� , .. : .4� -. , I; �·� .. 1.:.:·: -� �:.' �--)· '..�� f �4ll;D : a. nota pengcjuan konsep naskah dinas; b. telaahan staf; dan (1) Kepala SKPD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud daJam Pasal 15 terdiri atas : • _,_ I b. surat keterangan; e. surat perjanjian; t f • • - • t t ' : ,o '" Jo • • ' I : • .. � • . g. surat perintah perjalanan dinas; h. surat kuasa: . ... .. ; -· .. l • ;,.; -·; ·, j. surat keterangan melaksanakan tugas; .... ·, 1. nota omas: m. nota pengajuan konsep naskah dinas; .. . ' • .., - -·. ! o. telaahan staf; y. &<:sµu1c.m; r. rekomendasi; t. m.emo; • !' ,, .... \ '. : . ' I _... a. datarn bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputusan bupati; dan b. dalam bentuk dan susunan surat sebaqalrrrma dimJ��ud r':�':Jrn PJs:J :s • ' ' 1. surat biasa; 2. surat keterarvjan: 15 ·f . :·• 4. surat undangan; dan r I. i ,• .&..,1 (3) Kepala badan pendidikan dan pelatihan selaku kepala SKPD atas nama bupati 'f ,··- . •, ,,- .. ; a, s.urat bia.sa; I • • • ':· ! • - -. , .. : � I,-'. • . -, ; c. penuumuman: d. laporan: f. piagam; (1) Sekretaris DPRD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat �-c�Jr'!JiT!�rJ d:'1�;-"!r-: 1,., (�·-1 � :� p��=:i 1.: t�.-rc::d �/�:. ; - �# b, surat keterangan; c, surat izin; P. g. surat perintah perjalanan dinas; i. s.urat undangan; I.. nota dlnas; n. o. ,-\· e It lembar disposisi; j* -�, I� '-' • I ·, U j I I u I ii laporan; ·.., .. ii • .:..:-'/ : -• ' • ,• I 1 ·, ' • � ' ,• s. benta acara; t. memo; dan •... I 1 ·-· '-"' � "-" -.4 t I i ._.,..\,.At I t 16 �L) .:Jt:�'=Lan.:; Ut-1k.U etas nama Bupati menandatangani naskah dinas meliputi ; a. dalam benttik dan susunan produk hukum keputusan bupati; dan terdiri atas : 1. surat btasa: , i3. . s.urat perintah . ."1'· ,.�--�.�·':: ! !•"\-.- ,.:·.-· .-,'' . :1 :·i :.:.;--:,:-;(;_;.�-�,;·;�/.,.ii fL:'.;". ,1 c: .. :.;...; ,.,... �;:. :, .. _·: - · ..�:.;;.:..� .:.. ....... .:.;��.;,i;._.;,� �1.-,·,al'-JuJ uillam Fus"'-a J.!> terum etas : a. surat biasa; • r " • . • . • i I • , .' c. surat perjanjian; d. surat perintah tugas; . . , .. : . - ' : ., : .., (.. :L; ,�; . ' L ·.�:i:..U:� (..'.);") f. ,.., ..I.· -; i. .. - k. (.' surat kuasa; .... , ., ... � •• f ,---:, • ,.9\. -··- ··�.. ' 'I !t, • -··); '': ��· ""� ;,�"�"..mgau mt!idksanakan tugas; surat panggilan; nota pengajuan konsep naskah dinas; . . . .. ;_._, .... �, 1-..i I �lo.I.al/ n, pengumuman; p. rekomendast, 'i' .. l ··-; \...�·. s, daftar hadir. �.;.j h"-'-'""'ci uVi cimas/uadan atas nama kepala dinas/badan menandatangani naskah dinas daJam bentuk dan susunan su.rat sebagaimana dimaksud dalarn Pasar 15 ··�·;·1�;·i r'...'.'''"'. : " b. surat keterangan; ,· .... _._., I r: d. nota dinas; dan 17 . .. i '!.. -. :·! ··, .. : -, ., ,· •. , '.. ,t .... .(1) Sekretaris menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat a. surat biasa; b. surat keterangan; . . . . . . ' .. : '· . ,; d. surat kuasa; � • • f " t ; ·: I ! . , • i .. '; • �· i : r. , 10La dinas; g. nota pengajuan konsep naskah dinas; i. telaahan staf; • ........ ,v, uui'i I. daftar hadir. ( ....1 ��;". \.ol.UI ., di.us i 1an-1d t\t!paia SKPD menandatangani naskah cmas oalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas : u. �u1 al t\el.c:, dBYdfl; c. surat perintah; e. daftar hadir. a. surat biasa; b. surat keteran=m: v. • -- - i - � r' - • • • ; li.U. ' ; d, s.urat'. izi.n; r, surat perintah tugas; g. surat perintah perialanan dlnas: i. surat undangan; 1\.. �w c.iL µa, 1gyHdn; I. nota dinas; ···, ... ' ' t ' • )8 n. lemoar disposisi; ,!• o. telaahan staf; .... " q. . . :.: t. : .�--··,; laporan; ,. ..• . 1· � ,. ·'··.··:· ' s. t;.�riLd acera; t. memo dan . . .. :1. (2) Camat atas nama bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan :-·· ···; ... a. surat biasa; b. surat keterangan; : .. ·.: • .. ,: ·: :; 1.i. d. surat undangan. I � •. • ,. ' � : .... � J -·· _) (1) Kepafa Bagian, kepala bidang rnenandatanqanl n1:-,:Jh din-:1s d2!.:1rn b�n�:_J c!Jn - -e a .. surat perintah; b, nota dmas: . . . .. : .••.. •- -• '.;;)""'J._._.,, ''"'' 1-1.._;., 11� ..m,"'6.i I J,; ,��i d, lembar disposisi; •. I .. ! I • , I � •. '· •' , ; ! r. laporan: dan g. daftar hadir. (l) Kepala bagian, kepala bidang atas nama kepala SKPD menandatangani naskah dinas dalam bentuk d.an s.us.unan surat sebagaimana dimaksud dafam Pasal 15 a. . sura; uiasa; b. · surat keterangan; d. nota dinas; dan e, daftar hadir. Pasal 34 . ,; .:,_- ' .. ii·.:_, . .:.1'"" :.,��::�li i::li:�.;; d�;ui11 L...;.i..• LLlk Jui, :.iu��rkJn ::,Jfdt sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas : c. surat perintah; .. '· • • • - .. • • ; '- f : , e. surat perjanjian; f. surat perintah t1 ?Y'S.: h.. s.urat kuasa; : ' � , I . . . . �·, ' . - . .. '. 1,. �-•. I •·' ! I I,' j, surat keterangan melaksanakan tugas; k. surat panggilan; � . •· . ' • • I •• ' , • - .......� I m. nota pengajuan konsep naskah dinas; o. reieeuan stat; p. pengumuman; r. r ...), rekomendasi; berlta daerah: u. memo; dan .. t f . .. � . -· : ... ,..·. l •I •••:;_,•. i!; • (2) Lurah/Desa atas nama camat menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan r'l"t'n-in r-i•r-� r:'::'t... ... ;:-,j, "' •.. , ... ;-. .,•:r�""lf''"'l.,..J r"�·:'.··,-,.., .-, ,.-.! � '.: 'r .. r;r: I· "' ...J ..., ..... ...) ., '"''• ... •'- ... 11 ••• J._ •• 1;. ........ - ..... _. ·-·�·-···�. (. _ • ..._._.- J • iJ. �ui"ul i..ilu�dj · b. surat keterangan; '-·. • • I , ; t • I ' I j I \ .. - d. surat undangan. c. daftar hadtr. Baglan Keempat :• Pendelegasian Pen.andataaganan Naskah Dinas -; � (1) Ketentuan mengenai gendelegasian p.en.andatanganao naska�.£1.!Dss diatur dalarn peraturan bupati. (2) PeJaksanaan pendelegasian penandatanganan naskah dinas ditetapkan dengan keputusan bupati. Bagian Kelima Penggunaan Tinta untuk Naskah Dinas :·• Pasal37 (1) Tinta yang digunakan untuk naskah dinas berwama hitam. (2) Tinta yang digunak.an untu.k pen.andata.nganan dan paraf naskah drnas b.erwam.a .blr.u. tua.. (3) linta yang digunakan untuk keperluan keamanan naskah dlnas berwama merah• .. ....' ·•··p ,. • BABVI STEMPEL B.agi.a.n Kesat.u leni.s Pasal 38 Jenis stempel untuk naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur terdiri. atas : a. stempel jabatan; d.an b, stempet perangkat daerah. Pasal39 (1) Stempel jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, stempet jabatan bupati. (2) Stempel jabatan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi nama jabatan dan menggunakan lambing negara dengan pembatas tanda bintang. 21 Pa.sal 4.0 Stempel p-erangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, terdiri atas: a. stempel SKPD dan atau tembaga lain; b. stempel SKPD untuk keperfuan tertentu; dan c. stempe) UPT. Bagian Ked.ua Bentuk, Ukuran dan Isl Pasal41 Stempel jabatan bupati, stempel perangkat daerah sebagaimaria dimaksud dalam Pasal 38 berbentuk lingkaran. Pasal42 - ... � ·. . t • Ukuran Stempel jabatan, stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 meliputi ; a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan dan stempel perangkat daerah adalah 4 cm; b. ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan dan stempel perangkat daerah adalah 3,8 cm; c. ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan dan stempel p.erangkat daerah adaJah 2,7 cm; dan d. jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran datam maksimal 1 cm. Pa.s.al 43 (1) Ukuran .stcmpel SKPD untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, meliputi : a. ukuran garis tengah Ung.karan luar stempel Jab.atan dan stempeJ perang.kat daerah adalah 1,8 cm; b. ukura,n garis tengah lingkaran teng�h s.te.mp.el j�batan dan stempel perangkat daerah adalah 1,7 cm; c. ukuran garis tengah lingkaran dalam sternpet jabata.n dan stempel perangkat · daerah adalah 1,2 cm; dan d. Jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam maksimal 0,5 cm. (2) Stempel perangkat daerah untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud pada · ayat (1) dipergunakan untuk kartu tanda penduduk, kartu pegawai, tanda pengenal, asuransi kesehatan dan sejenlsnya • 22 . . ?', ...... q . -.� • -- . t Pasal44 (1) Stempel jabatan berisi nama jabata.n dan menggunakan lambang negara den.gan pemb.atas tanda bintang• (2) Stempel perangkat daerah sebagaimana dlm.aksud dalam Pasaf 40 huruf a dan huruf b berisi nama pemerintah kabupaten, nama S.KPD yang bersangkutan. (3) · Stempel UPT sebacalmana dimaks.ud dala.m Pa.sa.l 40 h.uruf c, bensi nama pemerintah kabupaten, n.ama SKPD da.n nama U.PT yang bersangkutan. Bagian Ketiga Penggunaan Pasal45 (1) Pejabat yang berhak mengg.unakc,n sternpel jabatan sebaqaunana dtmaks.ud datarn Pasal 38 huruf a, bupatijwakil bupati. (2) Pejabat yang berhak menggunakan sterilpel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, kepala S.KPD, kepala lembaga laimya, kepala UPT atau peJabat yang dlberl wewenang. Pasal46 (1) Perangkat daerah kab.upaten yang berhak menggunakan stempel perangkat daerah sebaga-imana dimaksud dafam Pasal 38 huruf b, meliputi : a. Sekretariat daerah; b. Sekretariat DPRD; c. dinas daerah; d. lembaga teknis daerah; e. kecamatan; f. kelurahan: d.an g. lembaga lainnya. Pasal 47 Stempel untuk naskah dinas menggunakan tinta berwama ungu dan dibubuhkan pada bagian kiri tandatangan pejabat yang menandatanganl naskah dinas. Bagian Keempat Kewenangan Pemegang dan Penyimpan Stempel Pasa..148 (1) Kewenangan pemegang dan penyimpan stempel jabatan untuk naskah dinas dilakukan oleh unit yang membidangi urusan ketatausahaan pada sekretariat daerah. (2). Kewenangan pemegang dan penyimpan stempel perangkat daerah dilakukan oleh unit yang membidangi urusan ketatausahaan pada setiap SKPD. 23 ,.... -, .. (3) Unit yang membldanql urusan ketatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) .bertanggung jawab atas· penggunaan stempel. (4) Penunjukan pejabat pemegang dan penyirnpan stempel sebagalmana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Kep.utusan kepala SKPD • Bagian Kelima Pengamanan Pasal49 (1) Untuk pengamanan stempel naskah dinas di fing.kungan pemerintah daerah Ka.bupeten Luwu Timur, menggun.aka.n kc.de.• (2) Ket:entuan lebih lanjut mengenal standarisas.i kode pengamanan · stempeJ sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) dlatur tersendiri oleh bupati. BAB VII KOP NASKAH DINAS Bagfan Kesatu Jenis Pasal 50 Jenis kop naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur : a. kop naskah dinas jabatan; dan b. kop naskah dinas perangkat daerah. Bagian Kedua Bentuk dan Isi Pasal 51 (1) Kop naskah dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, untuk bupatt/wakif bupati meng.gunakan : a. lambang negara berwama kunlng emas dan ditempatkan dibagian tengah atas untuk naskah dinas dalam bentuk clan susunan procluk hukum; b. · l�mbang negara berw.ar;na kuning. emas dan d.itempatkan dibagian tengah atas serta a1amat dan nemor telepon, nemor faksimlle, web site, e-mail dank ode pos ditempatkan dibagian tengah bawah untuk l'!laskah din.as daJam bentuk dan susunan surat. (2) Kop naskah dinas perangkat daerah Kabupate.n Luwu limur memuat sebut:an pemerintah kabupaten, nama satuan kerja perangkat daerah, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, website, e-mail dan kode pos. (3) Kap naskah dinas kecamatan memuat sebutan pemerintah kabupaten, nama kecamatan, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, website, e-mail dan kode pas. 24 �. .._ - ..-.... ... (4). Kop naskah dinas kelurahan/desa memuat sebutan pemerintah kabupaten, nama kecamatan, keluraha.n/desa, alamat, nornor telep.on, numor fakslmife, website, e• mail dan kode pos. Bagian Ketiga Penggunaan Pasal 52 (1) Kop naskah dinas sebagaimana di.mak.sud dalam Pijsal 51 ayat (1), elig.unaan untuk naskah dinas yang ditand.atangani oleh bup�ti/wakil bupati. (2) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2), dfgunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Kepala SKPD kabupaten yang bersangkutan, lembaga lainnya atau pejabat lain ya.ng ditunjuk. (3) Kap naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3), digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh camat yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk. (4) Kap naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4), dfgunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh lurah/kepala desa yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk. Pasal 53 Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh staf ahli bupati. · BABVIII SAMPUL N.ASKA.H DINAS Bagian Kesatu Jenis Pasal 54 Jenis sampul naskah dinas di H.ngkungan pemerintah daera.h Kabupaten Luwu Timur terdi.ri atas : a. sampul naskah dinas jabatan: dan b. sampul naskah dinas perangkat daerah. Bagian Kedua Bentuk, Ukuran dan Isi PasalSS Sampul naskah dinas jabatan dan sampul naskah dinas perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 berbentuk empat persegi panjang. 25 .._ _.JJ·' Pasal 56 (1) Ukuran sarnpul naskah dinas jabatan dan sampul naskah dlnas perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 meliputi : a. sampul kantong dengan ukuran panjang 41 cm dan lebar 30 cm; b. sampul folio/map dengan ukuran panjan:g 35 cm dan lebar 25 cm; c. samp.u1 s.eterigah folio denga.n ulwran panjang 28 cm dan lebar 18 cm; dan d, sampul seperempat foJio dengan ukuran panja.,g 28 cm dan lebar 14 an. (2) J.enis kertas sampul na.skah dinas sebagai.mana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kertas casing dengan wama : a. putih untuk sampul naskah dinas jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 54 huruf a; dan b. colclat untuk sampul naskah dinas perangkat daerah sebagaimana dimaksud Pesal 54 huruf b. · Pasal57 (1) Sampul naskah dinas jabatan berisi lambang negara berwama kuning emas dan nama jabatan dan alamat, nomor telepon, nomor fakstmlle, website, e-mail dan kodepcs. (2) Sampul perangkat daerah berisi nama pemerlntah kabupaten, nama SKPD yang bersangkutan, alamat, nomor telepon, nomor faksi.mile, website, e-man dan kode - � � pos dibagian tengah atas. • (3) Sampul UPT berisi nama pemerintah kabupaten, nama SKPD clan UPT yang ,: be�ngkutan dan alamat, nomor telepon, nornor fa.ksimile, website, e-maH dan ko.de p.os dibagian tengah atas. BABIX PAPAN NAMA Bagian Kesatu Jenis Pasal SS Jenis papan nama di lingkungan p.emerintah daerah Kabupaten Luwu limur terdiri atas: a. papan nama kantor bupati; dan b. papan nama perangkat daerah. Ba.gia..n Ked.ua Bentuk, Ukuran dan Isi Pasal 59 • P�pan nama di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Luwli nmur sebagaimana dimaksuc dalam Pasal 58 berbentuk empat persegi panjang. .. 26 J!'' Pasal 60 Ukuran papan nama di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur sebaqalmana dimaks.ud dalam Pasal 59 disesuai.kan den.gan b.esar bangunan. Pasal61 (1) Papan nama di lingkungan pemerlnta.h daerah Kabupaten L.uwu Timur sebaaatrnana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a berisi tulisan kantor bupati, alamat, nomor telepon dan kode pos. (2) Papan nama di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Luw.u 11mur sebaqalrnena dlmaksud dalam Pasal 5.8 h.uruf b berlsi tullsan pemerlnta.h kabupaten dan nama SKPD yang bersangkutan, alamat, nomor telepor:' serta kode pos. (3) Jenis bahan dasar, warna, besar huruf papan na:na kantor bupati, perangkat daerah sebaqatmana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh bupati. Bagian Ketiga - Penempatan Pasal 62 - °.""' . •, • • Papan nama kantor, perangkat daerah ditempatkan pada tempat yang strategis, mudah dilihat dan serasi dengan letak dan bentuk bangunannya. Pasa163 . Bagi beberapa kantor, SKPD yang berada di bawah satu atap, atau satu. komplek, dibuat dalani satu papan nama yang bertuliskan semua nama SKPD. IAI.JX PERUBAHAN DA.N PENCAB.UTAN Pasal 64 (1) Perubahan dan pencabutan naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan dengan bentuk dan susunan naskah dinas yang sejenis. (2) Pejabat yang menan.datangani naskah dinas seb.a.gaimana dimaksud pada ayat (1) dilaku..kan oleh peja.bat yan_g menetapka.n, mengeluarka.n ata.u pejabat di atasny.a • BAB XI PELAPORAN Pasal65 (1) Bupati melaporkan pelaksanaan naskah dinas di lingkungan pemerintah kabupaten kepada gubemur. 27 ......r.•:-.•••·..-t••. ·-.. · ... u ..... • • ·•·· ,.... • ....4 "to . BABXII PEMJBNAA� DAN PENG.AWASAN Pasal 6.6 per,gaw.asan tata djnas B.upati memberikan pembinaan dan pengg.unaan naskah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Luw1r Timur melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur. BAB XIII KETENTUAN PENUTU.P Pasal67 Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 17 Tahun 2006 tentang Tata Naskah Dinas di llngkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 68 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan . Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Luwu Timur

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2010.
85

ORGANISASI DAN TATA KERJA

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2010/NO.10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN TORAJA UTARA

ABSTRAK:

Dalam rangka menindaklanjuti Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; untuk maksud tersebut perlu mengganti Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 2 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
MENGATUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN TORAJA UTARA

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2010.
9 halaman

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2010

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2010.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2010.